Hasil Pencarian

Ditemukan 68 dokumen yang sesuai dengan query

Rike Yolanda Sari, author

Pemeriksaan constitutional complain di Mahkamah Konstitusi sebagai upaya perlindungan pemenuhan hak-hak warga negara

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S24810

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Bagus Joko Puruitomo, author

Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia = Constitutional judges appointing mechanism in Indonesia / Bagus Joko Puruitomo

Pada tahun 2013, terdapat sebuah kasus mengenai mekanisme pengangkatan hakim konstitusi oleh Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang paling sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945, serta mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang secara praktik dapat diterapkan di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang...

Universitas Indonesia, 2014

S55607

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Perkembangan peradilan tata usaha negara dan pokok-pokok hukum tata usaha negara dilihat dari beberapa sudut pandang

On development of constitutional court law in Indonesia...

Jakarta: Makamah Agung RI, 2011

347.01 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nadya Demadevina, author

Urgensi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional constitutional complaint pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The urgency of giving the jurisdiction over constitutional complaint to The Constitutional Court Of Republic Of Indonesia

[ABSTRAK Skripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi...

2015

S58266

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mahkamah konstitusi dalam sistem hukum dan politik Indonesia

Kekuasaan dalam negara harus dibatasi karena hanya dengan pembatasan, karakter kekuasaan Power tends to corrupt and absolut power corrupt absolutely dapat dikurangi. Dalam bangunan negara, hubungan lembaga-lembaga negara dalam konsep trias politika harus dalam posisi setara dan saling melakukan kontrol checks and balances. Hanya dengan prinsip kesetaraan dan saling kontrol...

342 JTRA 11:3 (2006)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Lidya Corry, author

Persetujuan tertulis presiden dalam pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: analisis putusan Mahkamah Konstitusi no. 76/PUU-XII/2014 = President's written authorization in summoning and questioning the member of the house of representatives of the Republic of Indonesia: analysis of Constitutional Court's decision no. 76/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Skripsi ini membahas persetujuan tertulis Presiden dalam pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diduga melakukan tindak pidana dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014. Skripsi ini juga menjabarkan persetujuan tertulis dalam penyelidikan dan penyidikan yang diberlakukan bagi pejabat publik lainnya di Indonesia serta beberapa negara lain. Penelitian...

2016

S65120

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Raditia Gumirah Dati, author

Analisis yuridis kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010: analisis penetapan-penetapan pengadilan = Juridic analysis of illegitimate child (children) post constitutional court decision number 46/PUU-VIII/2010: analysis of court ascertainments

ABSTRAK
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan juga keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan perubahan terhadap kedudukan anak luar kawin. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan memiliki...

2017

S66319

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Indah Kusumaningrum, author

Multitafsir saat gugurnya Praperadilan dan Perlindungan Hukum pemohon setelah Gugurnya Praperadilan = Multi interpretation of the pretrial s decision and legal protection of the applicant after the pretrial s abort decision

Skripsi ini membahas mengenai multitafsir mengenai saat gugurnya praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 serta perlindungan hukum bagi Pemohon setelah adanya putusan gugur praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu data dari penelitian ini sebagian besar didapat melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ppenulis...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andy Omara, author

Interpreting The Indonesian constitutional court approach in conducting judicial review on cases related to economic and social rights

ABSTRAK
One of the duties of the Indonesian Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi - MK) is to determine whether legislation is consistent with the Constitution. If the MK determines that a statute is inconsistent with the Constitution, it declares that such statute is invalid. In such instance, the MK has the final...

Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2019

340 UI-ILR 7:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Agung Sudrajat, author

Implikasi peran mahkamah konstitusi sebagai positive legislator pada uji materiil undang-undang terhadap pProses Legislasi di Indonesia. (Studi Kasus: Putusan MK No. 10/PUUVI/ 2008 tentang Pemuatan Syarat Domisili Calon Anggota DPD dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum) = Implications of Constitutional Court?s Role as Positive Legislator on Judicial Review regarding legislation process in Indonesia. (Case study: Constitutional court judgement No. 10/PUU-VI/2008 regarding domicile requirement for candidates of DPD on law No. 10 Tahun 2008 regarding election)

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dan implikasinya terhadap proses legislasi di Indonesia. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang menggabungkan teori pemisahan kekuasaan, fiilosofi pembentukan peradilan konstitusi, konsep negara hukum dengan proses legislasi di Indonesia. Putusan No. 10/PUU-VI/2008...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42534

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian