Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Klausul MAGA sebagai penjaminan terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia belum mampu untuk memberikan perlindungan kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam perjanjian konsesi KPBU atas risiko politik dikarenakan tidak adanya regulasi yang jelas tentang MAGA sebagai dasar hukum penjaminan pembangunan infrastruktur. Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang menghambat eksekusi MAGA ketika terjadi peristiwa politik dan apakah klausul MAGA dalam perjanjian konsesi Multi-Lane Free Flow telah mampu melindungi BUP jika dibandingkan dengan klausul serupa di Albania dan Filipina. Penelitian ini adalah penelitian doktriner dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan Negara Albania dan Filipina. Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama,  dalam eksekusi MAGA sebagai penjaminan infrastruktur atas risiko politik memiliki beberapa faktor penghambat yaitu ketidakpastian regulasi dan birokrasi, kurangnya sumber daya kemampuan negara, dan instabilitas situasi politik. Faktor-faktor penghambat tersebut memiliki relevansi dengan risiko politik yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur yaitu, ketidakpastian sistem hukum, korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk, pencabutan konsesi, dan ekspropriasi. Kedua, klausul MAGA dalam perjanjian konsesi yang saat ini diterapkan oleh Indonesia belum mampu memberikan perlindungan kepada BUP. Hal ini dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur ruang lingkup MAGA dan kewajiban kontinjensi karena sifat dari risiko politik yang berbeda dari risiko infrastruktur lainnya. Maka, dalam penelitian ini direkomendasikan regulasi pengaturan untuk  membuat regulasi yang mengandung ketentuan klausul MAGA dan mengubah aturan mengenai kewajiban finansial untuk memasukkan  norma kewajiban kontinjensi.

---

The MAGA clause as a guarantee for infrastructure development in Indonesia has not been able to provide protection to Special Purpose Vehicle (SPV) in PPP concession agreements against political risks due to the absence of clear regulations regarding MAGA as a legal basis for guaranteeing infrastructure development. This thesis discusses what factors hinder the execution of MAGA when political events occur and whether the MAGA clause in the Multi-Lane Free Flow concession agreement has been able to protect the SPV when compared with similar clauses in Albania and the Philippines. This research is doctrinal research with a legislative and comparative approach to Albania and the Philippines. The results of this research show; First, the implementation of MAGA as an infrastructure guarantee against political risks has several inhibiting factors, namely regulatory and bureaucratic uncertainty, lack of state resources, and instability of the political situation. These inhibiting factors are relevant to political risks that have a direct impact on infrastructure development, namely, uncertainty in the legal system, corruption and poor governance, revocation of concessions and expropriation. Second, the MAGA clause in the concession agreement currently implemented by Indonesia has not been able to provide protection to SPV. This is because there are no regulations governing the scope of MAGA and contingent liabilities because the nature of political risk is different from other infrastructure risks. Thus, in this research it is recommended that regulatory regulations be made that contain the provisions of the MAGA clause and change the rules regarding financial obligations to include contingent liability norms."

"Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, terutamanya Jaminan Kesehatan Nasional, berpeluang menimbulkan risiko fiskal yang mampu menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kesinambungan fiskal. Risiko fiskal tersebut lahir dari adanya kewajiban kontingensi pemerintah untuk menjamin kesehatan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Adapun risiko yang mampu mengancam kesehatan aset tersebut mulai dari risiko operasional, risiko likuiditas, risiko liabilitas, risiko ekonomi, risiko investasi, risiko bencana, dan risiko politik. Oleh karena itu, penelitian ini meninjau: (1) risiko fiskal yang timbul dari penyelenggaaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, terutamanya Jaminan Kesehatan Nasional; dan (2) dampak kewajiban kontingensi Pemerintah dalam menjaga kesehatan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan terhadap pengelolaan risiko fiskal. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat eksplanatoris dan preskriptif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) risiko fiskal yang timbul dari penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional berasal dari kewajiban kontingensi Pemerintah untuk menjamin kesehatan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan guna kesinambungan program jaminan sosial. Risiko tersebut lahir dari kewenangan diskresioner Pemerintah berdasarkan undang-undang dan diungkapkan dalam Nota Keuangan. Adapun risiko tersebut bersumber dari minimnya penerimaan iuran, tingginya belanja manfaat, dan risiko investasi. Di sisi lain, ketidakjelasan status hukum keuangan Aset DJS Kesehatan juga mampu menghambat pengelolaan risiko fiskal dan pengelolaan dana amanat; dan (2) penyehatan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan memberikan tekanan fiskal terhadap APBN, namun hal tersebut harus dilakukan untuk mencegah timbulnya risiko sistemik kegagalan sistem kesehatan nasional yang mampu melahirkan risiko fiskal lainnya sekaligus untuk mencapai tujuan bernegara.

---

The administration of the National Social Security System, particularly the National Health Insurance, has the potential to generate fiscal risks that could strain the State Budget and fiscal sustainability. These fiscal risks arise from the government's contingent liability to ensure the financial health of the Health Social Security Fund. The threats to this fund's financial health include operational risks, liquidity risks, liability risks, economic risks, investment risks, disaster risks, and political risks. Consequently, this study examines: (1) the fiscal risks arising from the administration of the National Social Security System, particularly the National Health Insurance; and (2) the impact of the Government's contingent liabilities to maintain the financial health of the Health Social Security Fund on fiscal risk management. This research employs a doctrinal method that is both explanatory and prescriptive. The study reveals that (1) the fiscal risks stemming from the administration of the National Social Security System are derived from the Government's contingent liability to ensure the financial health of the Health Social Security Fund for the sustainability of the social security program. These risks originate from the Government's discretionary authority under the law and are disclosed in the Financial Note. The risks include insufficient premium income, high benefit expenditures, and investment risks. Additionally, the unclear legal status of the financial assets of the Health Social Security Fund can impede fiscal risk management and the management of trust funds; and (2) ensuring the financial health of the Health Social Security Fund exerts fiscal pressure on the State Budget. However, this is necessary to prevent the systemic risk of failure in the national health system, which could lead to other fiscal risks, and to achieve national objectives."