Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Imbal Dagang (counter-trade) mcrupakan salah satu model pemhiayaan dan sistem perdagangan yang berlaku secara intcrnasional yang digunakan untuk memacu pertumbuhan ekspor nasional. pertumbuhan industri di dalam negeri. membuka kesempatan kcrja yang lebih leas, selain penghematan devisa.Ada sejumlah manfaat dari imbal dagang antara lain kita melakukan penghematan APBN danlatau devisa dalam rangka pembelianlimpor yang dibutuhkan. Selain itu, membuka peluang atau akses pasar non tradisional bagi barang-barang yang diproduksi oleh pihak swastalpemerintah/BUMN dan meningkatkan produksi bagi barang-barang yang termasuk dalam skema imbal dagang. Program tersebut juga merupakan stimulus ekonomi yang berdampak pada peningkatan penyerapan lenaga kerja antar sektor (multiplier effects), faktor pendukung akselerasi pembangunan sejalan dengan exit program dari IMF.Dalam lesis ini, dilakukan analis terhadap kelemahan dan kelebihan prinsipprinsip yuridis yang terkandung dalam perjanjian imbal dagang (counter-trade) dan analis yuridis berkaitan dengan tepat tidaknya Indonesia memilih perjanjian imbal dagang (counter-trade) sebagai altematif model.Upaya yang dilakukan oleh Indonesia perlu adanya kehati-hatian dalam penjajakan, perundingan, pembahasan dan pelaksanaan suatu perjanjian imbal dagang dengan memperhatikan dan mengacu kepada kepentingan nasional Indonesia serta memperhatikan kesiapan pihak-pihak yang akan terlibat dalam perdagangan imbal balik.Disamping itu pula perlu memperhatikan dan mematuhi ketentuan AFTA dan WTO agar pclaksanaannya dapat berjalan lancar dan kepentingan nasional Indonesia terlindungi sehingga usaha dalam rangka meningkatkan perdagangan dan inengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu dapat dilakukan."

"Tesis ini membahas tentang pengecualian koperasi yang secara khusus bertujuan melayani anggotanya berdasarkan UU Persaingan Usaha yaitu: Pertama, alasan koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya dikecualikan berdasarkan Pasal 50 Huruf i UU Persaingan Usaha, Kedua, bagaimana penerapan pengecualian Pasal 50 Huruf i UU Persaingan Usaha dalam penanganan perkara di KPPU. Pengecualian terhadap koperasi dalam UU Persaingan Usaha lebih menitikberatkan pada bentuk usahanya yang khusus dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Selama pelayanan atau kegiatan usahanya hanya dilakukan atau ditujukan kepada anggotanya maka koperasi dikecualikan dari UU Persaingan Usaha. Penerapan pengecualian Pasal 50 Huruf i UU Persaingan Usaha dalam penanganan perkara di KPPU digunakan pada perkara Nomor 20/KPPU-I/2009, dengan salah satu Terlapornya adalah Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya. Dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, putusan Pengadilan Negeri sampai dengan putusan Mahkamah Agung, koperasi dalam perkara ini tidak dikecualikan dalam UU Persaingan Usaha karena dalam kegiatannya koperasi ini melakukan kegiatan usaha tidak hanya ditujukan kepada anggotanya saja, namun juga terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, pengecualian koperasi yang diatur dalam Pasal 50 huruf i UU Persaingan Usaha bukanlah merupakan pengecualian yang bersifat mutlak, namun terdapat batasan/persyaratan yakni hanya semata-mata untuk melayani anggota dan untuk kesejahteraan anggotanya saja.

---

This thesis discusses the exemption of cooperatives that specifically aims to serve its members by Competition Law, First, the reason of cooperatives that specifically aims to serve its members are exempt under Article 50 Letter i Competition Law, Second, how the application of the exemption in Article 50 Letter i Competition Law effort in handling cases in the Commission for Supervision of Business Competition (KPPU). Exemptions to cooperatives in the Competition Law is more focused on the specific form of its business and operations conducted by the cooperative. During the service or its activities are only carried out or addressed to the members, the cooperatives are exempt from Competition Law. The implementation of the exemption of Article 50 Letter i Competition Law in handling cases in Commission for Supervision of Business Competition used in case No. 20/KPPU-I/2009, with one of the Defendant is Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya. In the Commission for Supervision of Business Competition?s Judgment, the Judgment of the District Court as well as the Supreme Court Judgment, the cooperative in this case is not excluded under Competition Law because the activities of the cooperative business activities not only addressed to members only, but also to third parties. Thus, cooperative exemption set out in Article 50 Letter i Competition Law is not an absolute exemption, but there are restrictions/requirements that merely to serve the members and for the welfare of their members."

"Penelitian ini membahas peningkatan kerja sama antara Korea Selatan dengan ASEAN dan India melalui New Southern policy pada masa pemerintahan Moon Jae-in di tahun 2017 - 2022 sebagai strategi dalam merespon rivalitas dua mitra pentingnya. Memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Cina di awal periode kepemimpinan Moon Jae-in menempatkan Korea Selatan pada posisi dilematis dan tidak dapat berpihak kepada salah satunya yang merupakan mitra pentingnya. Amerika Serikat sebagai sekutu keamanan dan Cina sebagai mitra dagang terbesar negaranya merefleksikan ketergantungan Korea Selatan pada dua aspek tersebut kepada dua negara yang berkompetisi tersebut. Dengan posisi ini, Pemerintahan Moon Jae-in kemudian mengeluarkan New Southern Policy sebagai komponen kebijakan luar negerinya yang dapat menjadi salah satu upaya untuk mereduksi ketergantungan Korea Selatan terhadap Cina dan Amerika Serikat serta menghindari konsekuensi keberpihakan dalam rivalitas kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik studi literatur dimana melalui konsep strategi hedging, studi ini menemukan bahwa Korea Selatan melakukan hedging ketiga dengan meningkatkan kerja sama dengan ASEAN dan India di bidang ekonomi yang salah satunya adalah penandatangan Free Trade Agreements, di bidang sosial-budaya dengan penyediaan beasiswa untuk masyarakat dari negara mitra NSP, dan di bidang politik keamanan dengan meningkatkan keaktifan pada forum-forum internasional.

---

This research discusses the increase in cooperation between South Korea and ASEAN and India through the New Southern policy during the Moon Jae-in administration in 2017-2022 as a strategy in responding to the rivalry between two important partners. The heated relations between the United States and China at the beginning of Moon Jae-in's leadership period put South Korea in a dilemmatic position and could not take sides with one of them, which was an important partner. The United States as a security ally and China as the country's largest trading partner reflect South Korea's dependence on the two competing countries in both aspects. With this position, the Moon Jae-in Government then issued the New Southern Policy as a component of its foreign policy which could be an effort to reduce South Korea's dependence on China and the United States and avoid the consequences of partisanship in the rivalry between the two countries. This research uses qualitative methods and literature study techniques where through the concept of hedging strategies, this study finds that South Korea conducts the third hedging by increasing cooperation with ASEAN and India in the economic field, one of which is the signing of Free Trade Agreements, in the socio-cultural field by providing scholarships for people from NSP partner countries, and in the political security field by increasing activeness in international forums."

"Sejak tahun 2009, Indonesia terikat oleh kerjasama open sky ASEAN. Tesis ini membahas keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ini ditinjau dari perspektif hukum internasional dan hubungan internasional. Teori yang menggambarkan hubungan antara kepentingan negara dan kepentingan rezim dalam kerjasama internasional yang seringkali berbenturan digunakan untuk menjelaskan kepentingan nasional Indonesia yang terganggu dalam kerjasama open sky ASEAN di satu sisi dan manfaat kerjasama ini di sisi lain. Di satu sisi, Indonesia bersama dengan kesepuluh negara anggota ASEAN lain memperoleh manfaat dari kerjasama open sky ASEAN melalui proyek Masyarakat ASEAN. Di sisi lain, kepentingan nasional Indonesia untuk melindungi kedaulatan di wilayah udara dan industri penerbangan nasionalnya terganggu dalam kerjasama ini. Ketentuan dalam Konvensi Wina sebagai sumber hukum internasional berperan dalam memberikan peluang bagi Indonesia berupa penarikan diri, reservasi maupun amandemen untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya yang terganggu oleh kerjasama ini, namun dengan tetap menjalankan kewajibannya terhadap rezim. Meskipun ketiga peluang ini dimungkinkan menurut hukum internasional, menurut hubungan internasional peluang untuk reservasi dan amandemen merupakan pilihan yang lebih diplomatis. Dengan meneliti posisi keikut-sertaan Indonesia dalam kerjasama open sky ASEAN, tampak bahwa hukum internasional dan hubungan internasional merupakan dua kajian yang saling mendukung. Hukum internasional merupakan kerangka normatif dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dengan kepentingan rezim dalam sebuah kerjasama internasional. Meskipun demikian, dalam hubungan sarat konflik antara kepentingan rezim dengan kepentingan negara, kepentingan negara lebih banyak memengaruhi kepentingan rezim.

---

Since 2009, Indonesia has committed to ASEAN open sky cooperation. This research aims to observe Indonesia's participation within this cooperation through international law and international relations lenses. A theory describing conflict relations between state's and regime's interest within international cooperation is used to explain Indonesia's interest when facing challenges within this cooperation, while showing that there are also benefits from this cooperation. On the one side, Indonesia and the other ten ASEAN members enjoy open sky cooperation trough ASEAN Community project. On the other side, this cooperation has posed some challenge to Indonesia in protecting its air sovereignty and national airlines industry. The Vienna Convention as a source of international law offers some possibilities for Indonesia in the forms of withdrawal, reservation, or amendment in order to protect its national interests which have undergone some challenges while still adhering to its obligation to the regime. Even though the three possibilities are supported by international law, from international relation perspective possibilities to reserve and amend are considered more diplomatic. By observing Indonesia's partnership in ASEAN open sky cooperation, it can be concluded that international law and international relations are two disciplines that are complementing each other. International law is a normative construct in international relations that aims to balance state's and regime's interest. However, within conflict relations between regime's and state's interest, it is suggested that state's interest has more domination over regime's interest."