Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Penempatan konten digital yang kaya informasi didalam lingkungan komunikasi tanpa batas atau internet, memungkinkan informasi menjadi lebih mudah diakses. Namun terdapat prosedur, aturan dan etika dalam memanfaatkan konten digital. Karena pemanfaatan konten digital oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dapat mengarah kepada pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu diperlukannya kebijakan perlindungan konten digital. All rights reserved dan some rights reserved merupakan bentuk dari perlindungan hak cipta. Sebuah situs yang memuat konten ilegal seperti pelanggaran hak cipta akan diblokir oleh pihak yang berwenang, namun dalam hal pemblokiran sebuah situs karena dianggap memuat konten yang ilegal memerlukan prosedur dan aturan tepat. Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara jasa hosting terkait dengan pelanggaran hak cipta terhadap konten digital milik pengguna. Penelitian ini mencoba menjelaskan perlindungan hukum terhadap konten digital yang di-hosting pada perusahaan penyedia jasa layanan web hosting dan bagaimana tanggung jawab hukum penyedia jasa hosting terhadap konten digital milik konsumen;Placing digital content into the internet enables information become moreaccessible. However, there are procedures, rules and ethics when using digitalcontent. The use of digital content by parties who are not responsible can lead tocopyright infringement. Hence the need for digital content protection policies. Allrights reserved and some rights reserved is a form of copyright protection.A site containing illegal content such as copyright infringement will beblocked by the authorities, but blocking a website requires proper procedures andrules.Indonesia does not have regulation regarding the responsibility of hostingservice providers related to copyright infringement. This research tries to explainthe legal protection of digital content placed on web hosting service providers andhow the legal responsibility of hosting service providers against consumer's digitalcontent, Placing digital content into the internet enables information become moreaccessible. However, there are procedures, rules and ethics when using digitalcontent. The use of digital content by parties who are not responsible can lead tocopyright infringement. Hence the need for digital content protection policies. Allrights reserved and some rights reserved is a form of copyright protection.A site containing illegal content such as copyright infringement will beblocked by the authorities, but blocking a website requires proper procedures andrules.Indonesia does not have regulation regarding the responsibility of hostingservice providers related to copyright infringement. This research tries to explainthe legal protection of digital content placed on web hosting service providers andhow the legal responsibility of hosting service providers against consumer's digitalcontent]"

"

ABSTRAK

 

Nama              : JEANE PHIALSA

Program studi  : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Judul               : Perlindungan Hak Cipta Bagi Digital Audio Sampling di Indonesia

Pembimbing    : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.

 

Tesis ini membahas mengenai perlindungan hak cipta atas sebuah hasil rekaman suara yang kemudian dijadikan sebuah digital audio sampling untuk selanjutnya digunakan kembali dalam suatu karya yang baru. Digital audio sampling ini memberikan kemudahan dan sebagai alternatif untuk memproduksi musik agar lebih efektif dari segi waktu, tenaga dan biaya, tanpa harus mempekerjakan musisi untuk melakukan rekaman dan membayar biaya sewa studio rekaman, maka para pencipta lagu maupun produser dapat menghemat banyak sekali biaya produksi yang seharusnya dikeluarkan. Di Indonesia pun sudah sangat popular dalam penggunaan sampling tersebut, dari sampling alat musik pada umumnya seperti strings, drum, gitar, bass, piano, alat tiup hingga alat musik tradisional. Namun Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya mengakomodir pengaturan mengenai rekaman suara maka keberadaan pembuatan hingga penggunaan digital audio sampling. Begitu juga fenomena keberadaan samplingalat musik tradisional Indonesia yang sudah banyak diproduksi oleh pihak asing dan dijual secara online, Undang – Undang Pemajuan Kebudayaan mempunyai pengaturan mengenai pengamanan namun impelementasi dari Pemerintah masih belum maksimal sehingga fenomena tersebut masih terus berlangsung, dikhawatirkan akan merugikan Indonesia karena komersialisasi yang tidak diawasi langsung oleh negara Indonesia sebagai pemilik ha katas kebudayaan tradisional tersebut.

 

Kata Kunci      : Perlindungan Hak Cipta, Digital Audio Sampling, Musik Tradisional Indonesia.

 

---

ABSTRACT

 

Name                          : JEANE PHIALSA

Study Program            : Master of Law, Intellectual Property Right

Title                            : Copyright Protection of Digital Audio Sampling in Indonesia

Counsellor                  : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.

 

This thesis discusses the protection of copyright for a sound recording which is used as a digital audio sampling who re-used in a new project. Digital audio sampling is an alternative to producing music to be more effective in terms of time, effort and cost, without have to hire recording musicians and pay the rental fees for recording studios. Songwriters and producers can save a lot of production cost. In Indonesia, it has been very popular sampling, from sampling musical instruments in general such as strings, drums, guitars, basses, pianos, wind instruments until traditional musical instruments. However, Undang-Undang HakCiptahas not fully accommodated the protection regarding sound recording, the existence of the manufacture to the use of digital audio sampling. Likewise, the phenomenon of the existence of sampling Indonesian traditional musical instruments that have been produced by foreign parties, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaanhas arrangements regarding safety, but implementation from the Government is still not optimal so that the phenomenon continues until now, it is feared that it will harm Indonesia due to commercialization which was not directly monitored by the Indonesian state as the owner of the traditional culture.

 

Keyword         :Copyright, Digital Audio Sampling, Indonesian Traditional Musical Instrument.

"

"Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya digitalisasi perkembangannya sangat cepat pada saat ini. Perkembangan ini secara bertahap akan dapat mengungkapkan penipuan yang telah terjadi terhadap penciptaan nilai ekonomi. Dalam isu ini, Penulis akan membawa analisis tentang musik digital yang bernama spotify. Musik digital ini sedang digugat oleh penerbit musik besar dengan kerugian $ 1,6 miliar dan ganti rugi yangbernama wixen music publishing, yang mempunyai lisensi lebih dari 200 artis. Gugatan itu diajukan di California pada 29 Desember 2017, anggapan wixen adalah spotify melanggar pelanggaran hak cipta yang disebut hak mekanik, secara khusus menuduh spotify menggunakan ribuan lagu itu tanpa lisensi yang tepat dan izin dari wixen. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif yang berarti kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum spesifik dengan cara menganalisis. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam makalah penelitian ini akan menganalisis penggunaan hak cipta spotify selama menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum, konvensi dan peraturan yang berlaku. Hasil dari makalah penelitian ini adalah untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana spotify menghasilkan uang, legalitas fonogram digital dan menganalisis kasus spotify. Dengan melakukan hal itu diharapkan bahwa dalam makalah penelitian ini dapat memberikan saran untuk perbaikan pada penggunaan hak cipta musik digital dalam perspektif hukum hak cipta dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan pelanggaran hak cipta dalam industri musik digital dalam Konvensi Internasional tentang Hak cipta dan hukum peraturan nasional No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.......The advancement of science and technology especially the rapidly digitizing technology nowadays. The development of digitalization will gradually be able to reveal the fraud that has occurred so far against the creation of economic value. In this issue, Writer brings an analysis on digital music named spotify. This digital music is being sued by a major music publisher for $1,6 billion in damages and injuncitve named wixen music publishing, which licenses music from about 200 artists. The lawsuit was filed in California on December 29 2017, wixen assumption is spotify violates copyright infringement which called mechanical rights, specifically alleging spotify is using thousands of it is songs without a proper license and permission from wixen. This research paper is made by using normative judicial method which means a scientific activity based on method, systematics, and certain thoughts that aim to learn one or more specific legal phenomena by analyzing. In this research paper will analyze copyright use of spotify during running its business pursuant to prevailing laws, conventions and regulations. The result of this research paper is to draw a conclusion on how spotify makes money, the legality of digital phonogram and analyze spotify case. By doing so it is hope that in this research paper could provide any suggestion for the improvement on the copyright use of digital music in copyright law perspective and also increase people’s awarness to implement the preventive measures of copyright infringment in digital music industry in International Convention on Copyright and national regulation law no. 28 year 2014 on Copyright."

"Doktrin first sale merupakan sebuah doktrin yang memperbolehkan konsumen untuk memberikan dan menjual kembali ciptaan atau salinan ciptaan yang telah dibelinya secara sah tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, sampai saat ini masih diperdebatkan terkait dengan penerapan doktrin first sale terhadap karya digital, salah satunya adalah terhadap e-book dikarenakan dalam mendistribusikan suatu e-book konsumen perlu untuk membuat salinan baru terlebih dahulu, dimana tindakan tersebut berada di luar ruang lingkup penerapan doktrin first sale. Selain itu, teknologi Digital Rights Management yang seringkali dipasang dalam e-book juga mencegah seseorang untuk melakukan pendistribusian e-book. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dimana hasil dari penelitian ini bersifat preskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah e-book yang diproteksi dengan Digital Rights Management tidaklah dijual, melainkan dilisensikan terhadap konsumen, yang dalam hal ini berbeda dengan penjualan buku cetak dan berada di luar lingkup penerapan doktrin first sale. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah sebaiknya mengatur lebih spesifik mengenai keabsahan dari penerapan doktrin first sale dalam UU HC, khususnya terhadap karya-karya digital seperti e-book. Pengaturan ini dapat mencakup kompensasi terhadap setiap penjualan kembali yang dilakukan oleh pembeli e-book. Selain itu, aplikasi-aplikasi e-reader juga dapat menerapkan sistem yang memperbolehkan seseorang untuk memberikan suatu e-book tanpa harus menggandakannya terlebih dahulu.......The first sale doctrine allows consumers to sell or otherwise dispose the works or particular copies of the works that they have legally purchased, without the authority of the copyright owner. However, there has been a wide and varied debate regarding its application towards digital works, such as e-books where the buyer has to make a new copy for the new owner, in which it is considered to be outside the scope of the first sale doctrine. Moreover, the Digital Rights Management technology that is often implemented in e-books will prevent someone from distributing the e-books that they have bought. The author will use the statutory approach and the case approach to answer those issues, where the result of this study will be prescriptive. This study found that unlike its printed counterpart, e-books that are protected by Digital Rights Management are licensed, not sold, meaning that the first-sale doctrine cannot serve as a legal milestone towards the distribution of e-books. The study suggests that the amendment of Indonesian Copyright Act should include provisions regarding the first sale doctrine, especially towards digital works like e-books. These new provisions can include compensation and royalties every time a buyer resell an e-book that they have previously purchased. Furthermore, e-reader apps should implement a system that allows the consumers to lend or give an e-book without having to make a new copy beforehand."