Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep masyarakat Barat yang individualistik dan kapitalistik tidak memungkinkan (preclude) untuk melindungi hak-hak dari masyarakat lokal atau suku bangsa asli (traditional communities and indigenous people) atas kekayaan intelektual (traditional knowledge/folklore) mereka yang pada umumnya tidak dimiliki secara individual oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (kolektif). Akibatnya, banyak terjadi peristiwa penyalahgunaan hak (misappropriation) atas karya-karya folklore Indonesia, dan potensi ekonominya lebih banyak dinikmati oleh orang asing daripada masyarakat adat Indonesia sendiri, seperti pada kasus misappropriation ukiran Jepara. Bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan HKI dalam rangka pemanfaatan potensi ekonomi folklore ukiran Jepara yang optimal bagi keuntungan masyarakat lokal/adat Jepara, tesis ini mengangkat pokok permasalahan tentang implementasi UU Hak Cipta sehubungan dengan Hak Terkait (Neighbouring Rights) pengrajin ukiran dan masyarakat lokal/adat Jepara, apa yang menjadi kendalanya dan bagaimanakah mekanisme perlindungan yang telah diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara wawancara, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta belum cukup merepresentasi Hak Terkait yang dimiliki oleh para pengrajin ukiran dan masyarakat lokal/adat Jepara sebagai komunitas pemangku asli folklore Jepara. Hal ini disebabkan pengaturan folklore yang masih abstrak dalam UU Hak Cipta, ciri masyarakatnya sendiri yang komunalistik dan religius serta tidak paham HKI dan mudahnya orang asing memperoleh perlindungan Hak Cipta atas karya folklore ukiran Jepara, sehingga masyarakat Jepara belum dapat menikmati potensi ekonomi ukiran Jepara dengan semaksimal mungkin. Walaupun demikian ada beberapa mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan, yakni upaya hukum pidana, hukum perdata, tindakan dokumentasi sebagai sarana defensive protection, serta perlindungan Indikasi Geografis (IG). Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hukum atas folklore serta mengkaji ulang pengaturan folklore di dalam UU Hak Cipta.

---

The individualistic and capitalistic concept of the western communities precludes protection to traditional communities and indigenous people over their traditional knowledge/folklores which are generally owned collectively by members of the communities. This has resulted in misappropriation of the Indonesian folklores by foreigners who have enjoyed more benefits from the economic potentials of such folklores than the Indonesian traditional communities themselves, such as, in the case of the Jepara carvings. With a view to analyzing the concept of Intellectual Property Rights protection in the framework of exploiting economic potentials of the Jepara folkloric carvings for the optimum benefits of the local/traditional community in Jepara, this thesis brings forward the issues of implementation of the Copyright Law in relation to the neighboring rights of the carvers and the local/traditional community in Jepara, the obstacles thereof and the protection mechanism having been applied. The method of this study is juridical normative which is done by interviews, statutory approach and case approach.The study shows that the Copyright Law has not sufficiently represented the neighboring rights of the carvers and the local/traditional community in Jepara as the original owners of the Jepara folklore. This is due to the still abstract stipulation of folklore in the Copyright Law, the characteristic of the community itself which is communalistic and religious and unfamiliar with the Intellectual Property Rights and the easy way in which foreigners may obtain copyrights protection over the Jepara folkloric carvings, all of which has prevented the Jepara community from enjoying the economic potentials of the Jepara folkloric carvings in the most beneficial way. However, some protection mechanisms are available, i.e. criminal law and civil law remedies, defensive protection by means of documentation, and geographical indication protection. In line with this, it would be necessary for the Government to socialize the importance of legal protection over folklores and to review the folklore provisions in the Copyright Law."

"Pada saat ini masalah Hak Cipta menjadi topik pembicaraan yang hangat di masyarakat, terutama dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dimana karya cipta seseorang menjadi lebih dihargai dan dilindungi. Setiap orang mempunyai hak untuk menciptakan suatu karya cipta, baik yang bermanfaat baginya maupun bagi masyarakat. Hasil ciptaan seseorang tidak selalu dimaksudkan untuk kepentingan pribadi penciptanya, melaikan dapat pula di sajikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan hak cipta itu sendiri menurut pasal 3 UU No. 7 Tahun 1987 (UU Hak Cipta 1987) dianggap sebagai benda bergerak immateriel, yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan akta autentik atau akta di bawah tangan. Di samping itu, hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta dan memberikan kekuasaan langsung kepada pencipta terhadap karya ciptaannya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Untuk itulah hak cipta perlu dilindungi oleh suatu undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, yang menarik untuk Penulis bahas adalah mengenai karya fotografi yang mungkin belum banyak menarik perhatian masyarakat. Karya fotografi merupakan salah satu karya cipta manusia yang dibuat dengan menggunakan cahaya serta peralatan khusus, dan termasuk ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta 1987. Di dalam prakteknya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta antara pencipta karya fotografi yang satu dengan pencipta karya fotografi lainnya . Untuk itulah Penulis hendak menganalisa sejauh mana perlindungan UU Hak Cipta 1987 terhadap pencipta karya fotografi (pemegang hak cipta), dengan membahas pula pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi beserta penyelesaiannya, dan di hubungkan dengan ketentuan hukum perdata kita."

"Dunia penerbitan Indonesia beberapa tahun belakanganini diramaikan oleh kehadiran karya-karya terjemahan, mulai dari majalah, buku ilmiah, novel hingga komik. Kehadiran karya-karya terjemahan itu tidak lepas dari peran penerjemah, terutama penerjemah lepas, yang menjadi ujung tombak penerbitan karya-karya tersebut. Penerjemah lepas dibayar oleh suatu perusahaan penerbitan untuk menerjemahkan buku-buku asing yang sudah dibeli izin atau lisensinya, untuk kemudian diperbanyak, diterbitkan, dan diedarkan di pasar buku Indonesia. Hasil terjemahan itu, oleh Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dikategorikan sebagai Ciptaan yang dilindungi, dan penerjemah diakui sebagai Pencipta yang memiliki hak moral dan hak ekonomi atas hasil karyanya. Walaupun demikian, dalam perjanjian jasa penerjemahan antara penerbit dan penerjemah lepas, tidak semua hak ekonomi penerjemah diberikan oleh penerbit, khususnya yang berkaitan dengan royalti, walaupun Undang-undang telah mengatur secara jelas tentang hal itu. Skripsi ini akan mengupas permasalahan tersebut, disertai penjelasan tentang apa itu Hak Cipta Terjemahan, bagaimana bentuk perjanjian antara penerbit dan penerjemah, isi perjanjian tersebut, sejauh mana hak-hak penerjemah dilindungi dalam perjanjian itu sesuai ketentuan dalam Undang-undang, serta kendala yang dihadapi penerjemah dalam mewujudkan haknya. Akhirnya, kesimpulan penting yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah pentingnya penerjemah memahami kedudukannya sebagai Pencipta yang memiliki hak hak khusus dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, yaitu perlindungan hukum bagi Simbol Keagamaan dan penggunaannya untuk tujuan komersial berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pro dan kontra dari studi kasus penggunaan simbol keagamaan dalam suatu ciptaan yang disajikan di dalam penulisan ini menjadi wacana yang menarik untuk dibahas dan dianalisa dari perspektif hukum ekonomi, mengingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi manusia. Dengan menggunakan simbol keagamaan, maka sebuah karya cipta akan semakin menarik dan berdaya jual, sehingga menambah nilai komersial suatu Ciptaan, dan diharapkan dapat mendatangkan manfaat ekonomi melalui perlindungan hukum di bidang Hak Cipta atas ciptaannya. Namun hal menjadi penting adalah perlu untuk diperhatikan tentang pembatasan tentang Hak Cipta, dalam kaitan dengan penggunaan simbol keagamaan karena penggunaannya yang tidak pantas dapat menimbulkan atau menyinggung rasa keagamaan umat beragama tertentu. Oleh karena itu di dalam Tesis ini juga akan dibahas tentang studi kasus penggunaan simbol keagamaan dalam suatu karya cipta yang terjadi di Indonesia.

---

This thesis discusses the legal protection in the field of copyright, namely the legal protection for Religious Symbols and their use for commercial purposes under the law No. 19 year 2002 about Copyrights. Pros and cons of the case studies the use of religious symbols in a creation that is presented in writing this into an interesting discourse to be discussed and analyzed from the perspective of economic law, given that one purpose of law is to give happiness to human being.

By using religious symbols, then a copyrighted work will become more attractive and empowered to sell, thereby increasing the commercial value of a work, and is expected to bring economic benefits through legal protection in the field of Copyrights on Creation. But it is important to consider about the restrictions on Copyright, in relation to the use of religious symbols because their use can lead to inappropriate or offensive taste of certain religious faiths. Therefore in this thesis will also be discussed on a case study the use of religious symbols in a copyrighted work that occurred in Indonesia."