Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Istilah good corporate governance mulai dikenal di Indonesia ketika berbagai kalangan berupaya untuk mengatasi krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Dengan good corporate governance diharapkan dapat mendorong dan memotivasi para pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat; sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Good corporate governance juga diterapkan pada Badan Usaha Milik Negara guna melepaskan diri dari pengaruh birokrasi dan politik dalam manajemen BUMN. Di dalam tesis ini dibahas tentang tanggnng jawab hukum direksi dan komisaris Perseroan Terbatas (Persero) Tbk. dalam menerapkan prinsip- prinsip good corporate governance, masalah-masalah yang timbul dalam penerapannnya serta manfaat: implementasinya pada. usaha perbankan yaitu Bank BNI Serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tipe penelitian yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian normatif empiris terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Perbankan dan penerapannya pada Bank BNI."

"Pengambilalihan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat dilakukan dalam kelompok perusahaan yang sama atau dalam group yang herbeda dengan tujuan bahwa pengambilalihan tersebut akan meningkatkan kinerja kerja perusahaan baik dalam pemasaran, permodalan ataupun teknologi. Bentuk pengambilalihan yang paling sering dilakukan adalah dengan cara membeli saham perusahaan walaupun sebelum adanya pengaturan mengenai pengambilalihan ini banyak terjadi jual beli saham antar perusahaan atau perorangan secara pribadi sebagai pemegang saham dalam suatu perusahaan, pengaturan mengenai pengambilalihan baru ditetapkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan berlaku tanggal 7 Maret 1996 yaitu dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas khususnya pasal 103 sampai dengan 106 dan pasal 108 dan pasal 109 khusus mengenai ketentuan pengambilalihan. Dengan perkembangan bisnis dan informasi di masa era globalisasi ini telah banyak perusahaan-perusahaan asing berperan aktif dalam melakukan kegiatan perusahaan khususnya dalam berbisnis dengan perusahaan lokal (dalam negeri) yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti dengan adanya hubungan hisnis tersebut dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan baik asing maupun lokal. Walaupun banyak kelemahan- kelemahan dalam peraturan mengenai pengambilalihan ini tetapi perusahaan harus konsisten melaksanakannya dalam praktek."

"Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance yang meliputi keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keempat prinsip ini harus berjalan bersama untuk memperoleh hasil yang optimal dalam melakukan pengelolaan sebuah perusahaan.Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah apa pengertian Good Corporate Governance dalam mengelola suatu perusahaan, mengapa diperlukan tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan privatisasi BUMN melalui pasar modal, dan bagaimana proses pelaksanaan privatisasi BUMN melalui penjualan saham di pasar modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penulisan tesis ini dilakukan dengan metode deskriptif analisa melalui pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan; dilakukan dengan mempelajari literatur dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan substansi penulisan tesis ini dengan mengambil PT Indosat sebagai obyek analisa.Kesimpulan dari penulisan tesis ini adalah bahwa Good Corporate Governance merupakan penerapan prinsip kewajaran, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab bagi seluruh pemegang saham mayoritas dan minoritas, yang di masa mendatang dapat menciptakan iklim yang mendukung investasi dalam mengelola sebuah perusahaan; dengan pengelolaan perusahaan secara baik akan memungkinkan perusahaan dikelola secara efisien sehingga mampu menghasilkan produksi yang dapat bersaing secara sehat; prosedur pelaksanaan privatisasi BUMN melalui penjualan saham di pasar modal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan pelaksanaannya."

"Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117IM-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN mendefinisikan Corporate Governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilainilai etika.Dilingkungan BUMN, Kementerian BUMN menerbitkan Keputusan yang mewajibkan kepada Perusahaan BUMN untuk menerapkan praktek-praktek GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), sebuah Perusahaan Asuransi kerugian milik BUMN yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan PP No.1/1971 tanggal 11 Januari 1971 dimana modal dasar berasal dari Pemerintah Indonesia cq. Menteri Keuangan RI dan Bank Indonesia, sejak akhir tahun 2002 telah menerapkan GCG.Tesis ini membahas langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam persiapan hingga penerapannya serta evaluasi terhadap hal-hal apa saja dampak positif yang sudah dicapai termasuk hal apa saja yang masih harus diperbaiki dikemudian hari. Dari hasil penerapan tersebut terlihat bahwa pengelolaan kegiatan usaha PT Asknindo pada umumnya telah dilakukan berdasarkan Prinsip-prinsip GCG serta juga telah ada perbaikan dalam berbagai aspek khususnya dalam analisa Seleksi Risiko dari Kredit dimana dengan telah dibentuknya Unit Khusus Managemen Risiko."

"Tesis ini membahas mengenai sejauh mana peran Pemegang Saham dalam hal ini Kementerian BUMN dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN sektor asuransi yang mendorong peningkatan nilai perusahaan dan menciptakan kondisi yang memacu organ perusahaan lainnya yaitu Dewan Komisaris dan Direksi untuk lebih meningkatkan perannya dalam implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Perlu peningkatan peran Pemegang Saham melalui upaya penetapan keputusan dan kebijakan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait BUMN. Manfaat yang diharapkan dari penerapan Good Corporate Governance adalah terciptanya iklim kerja yang kondusif karena adanya kesadaran dan pemahaman mengenai fungsi dan peran, wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan. Hasil penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tercermin dengan meningkatnya nilai dan kinerja BUMN.

---

This thesis discusses the extent to which the role of shareholders in this case the Ministry of SOEs in the implementation of the principles of good corporate governance in state-owned insurance sector is driving increased value of the company and create the conditions that spur other companies organs to further enhance its role in implementation of the principles of Good Corporate Governance. Shareholders need to increase the role of decision-making through the efforts and policies that are consistent with the legislation in force related to SOE. The benefits expected from the implementation of good corporate governance is the creation of conducive working environment because of lack of awareness and understanding of the functions and roles, powers and responsibilities of each organ of the company. The results of the application of the principles of good corporate governance is reflected in the increased value and performance of SOEs.

"

"Pada konteks bisnis di pasar modal yang sarat dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), dapat diketengahkan bahwa tanggung jawab perusahaan atau emiten meliputi prinsip transparansi, prinsip keadilan dan prinsip akuntabilitas. Dalam praktik pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk memberikan fakta bahwa tidak semua fakta material di-disclose dalam prospektus, sehingga tidak berhasil memenuhi kewajiban dalam melaksanakan prinsip transparansi dari serangkaian prinsip Good Corporate Governance. Sebagai akibat dari penyampaian informasi yang tidak transparan, emiten dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Oleh karenanya diharapkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan agar meningkatkan kewenangan menjalankan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, secara khusus dalam seleksi emiten sebelum memberikan pernyataan efektif dalam rangka penawaran umum di Pasar Modal. Lebih lanjut disarankan agar prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dilaksanakan oleh semua perusahaan, baik pada perseroan terbuka maupun perseroan tertutup yang kaidahnya di-aplikasikan kedalam suatu Code of Conduct masing-masing perseroan.

---

From the context of business in capital market which fully-applies the principles of Good Corporate Government (GCG), it can be concluded that responsibility of a company or a listed company includes the principles of transparency, fairness, and accountability. In the implementation of its practice carried out by PT Adaro Energy Tbk, it is however found that not all material facts are disclosed in the prospectus; hence, it cannot successfully fulfill the obligation of performing the principles of transparency, as one of Good Corporate Governance principles. Consequently, as the result of non-transparent information conveyance, PT Adaro Energy Tbk as a listed company may be imposed a sanction for the violence of law related to Law No. 8 Year 1995 Regarding Capital Market. Therefore Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan are expected to improve their authorities and competences to run their functions according to the prevailing laws and regulations, in particular, in the event of listed company selection, prior to giving positive statement for public offering in Capital Market. Furthermore, it is suggested that, the principles of Good Corporate Governance (GCG) shall be fully implemented by all companies, either in public-listed company or in private company whereby the norm of which is applied into a Code of Conduct of each company."