Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Article 157 section 4 of the Limited Corporation Act stated that Company which does not reform its statuta within a periode of time arranged by article 157 section 3, the company can be dissolved by Court's decision based upon attorney's petition or authorized party. It does not mean automatically dissolve but should be liquidated. It could appen that a limited corporation may not reform its statuta after August 16th, 2008 but the company still exists because it does not automatically cause the last of its legal entity status. A limited corporation is still recognised as a legal entity eventhough the corporation does not reform its statuta according to Limited Corporation Act No. 40/2007 because there is no single article which arranges legal sanction for contravention of the article 157 section 4."

"Tesis ini membahas.pertanggunjawaban pidana maskapai penerbangan apabila terdapat indikasi keterlibatannya terhadap tetjadinya suatu kecelakaan pesawat udara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Undang-undang Penerbangan yang dalam hal ini sebagai aturan yang mengatur masalah penerbangan tidak mengenal subjek hukum pidana korporasi. Keterbatasan hukum yang teijadi di Undang-undang Penerbangan berkaitan dengan mengenai tidak dikenalnya korporasi sebagai subjek hokum pidana dapat diambil alih dengan menerapkan UUPK yang sudah mengenal korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, UUPK dapat dijadikan pintu masuk untuk dapat meminta pertanggungjawaban korporasi (maskapai penerbangan) bila terdapat indikasi keterlibatan perusahaan penyedia jasa penerbangan atas teijadinya kecelakaan pesawat udara.

---

This thesis discusses the criminal liability of airlines if there are indications of their involvement in the occurrence of an aircraft accident. This research is a qualitative research with a descriptive design. The Aviation Law, which in this case is a rule that regulates aviation matters, does not recognize the subject of corporate criminal law. The legal limitations that occur in the Aviation Law relating to the unfamiliarity of corporations as subjects of criminal law can be taken over by implementing UUPK which already recognizes corporations as perpetrators of criminal acts. Thus, the UUPK can be used as an entry point to be able to hold corporations (airlines) accountable if there are indications of the involvement of aviation service providers in the occurrence of aircraft accidents."

"Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana FIS1P Universitas Indonesia, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan kendala upaya koperasi dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian dilaksanakan dengan metoda Analisis Kualitatif, yaitu teknik yang dipergunakan untuk mengolah data yang terkumpul dalam bentuk narasi atau pemyataan-pernyataan tertulis dari berbagai sumber data. Untuk memperoleh data primer penulis mengambil 7 Informan penelitian dari unsur pengurus, unsur anggota koperasi biasa, anggota koperasi luar biasa, dan dari Dinas Koperasi Pidie, serta tokoh masyarakat yang dianggap relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dari Studi Kepustakaan, Wawancara dan Observasi. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Sejak didirikan pada tahun 1999 hingga memasuki tahun 2000, upaya Koperasi Samudra Pidie dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan produksi ikan, kepemilikan perahu, peralatan penangkapan ikan pada tahun 1999, Laporan Neraca Keuangan Koperasi Samudra Pidie Per 31 Desember Tahun 2000, jumlah anggota aktif koperasi sebanyak 49 nelayan dan adanya usaha koperasi untuk mengurangi ketergantungan nelayan terhadap tengkulak melalui pemberian kredit, pemenuhan kebutuhan nelayan sehari-hari melalui unit toko kelontong serta pengelolaan TPI secara benar. Namun keberhasilan ini tidak berkesinambungan, karena pada tahun 2001 Koperasi Samudra Pidie tidak lagi mempunyai kegiatan usaha. 2. Keberhasilan upaya Koperasi Samudra Pidie dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa yang tidak berkesinambungan merupakan fenomena perkoperasian yang tidak hanya terjadi di Kelurahan Pasirawa, tetapi banyak juga terjadi di hampir seluruh Daerah Indonesia. Fenomena ini terbentuk oleh sebab adanya sejumlah kendala yang menyebabkan lembaga koperasi sulit mendapat kepercayaan masyarakat, sulit mengelola potensi usaha dan mengembangkan kepercayaan mitra kerja serta tidak mampu mengantisipasi persaingan usaha. 3. Kendala upaya lembaga Koperasi Samudra Pidie dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa adalah sebagai berikut : a. mentalitas para pengurus koperasi yang tidak jujur dan tidak terbuka dalam mengelola hal-hal yang penting untuk diketahui para anggota, terutama dalam hal keuangan. b. adanya dominasi sekelompok orang dalam koperasi yang menyebabkan asset dan manajemen koperasi dikuasai oleh sekelompok pengurus; dan c. komunikasi yang kurang efektif di antara para pengurus dan para anggota koperasi. "

"Dampak dari krisis moneter ini bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dihadapkan pada: 1. Penjualan yang menurun karena daya beli masyarakat yang rendah. 2. Tingginya biaya yang disebabkan oleh beban hutang. 3. Akibat dari krisis moneter ini rasio hutang perusahaan terhadap modal melambung bahkan mungkin melebihi asetnya. Kondisi ini terjadi, juga karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh banyak perusahaan di dalam pengelolahan dana yang disebut mismatch. Baik maturity mismatch maupun currency mismatch. Oleh karena kinerja masing-masing perusahaan tersebut berbeda, untuk itu perlu dilakukan penelitian atas penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia dan mengelompokannya ke dalam kelompok yang berbeda yaitu, kelompok perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan kelompok perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Penelitian yang dilakukan bersifat eksplanatif dengan pendekatan kwantitatif melalui teknik statistik Multivariate Diskriminant Analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan Analisa Diskriminan ini dapat melakukan Penilaian Kinerja Perusahaan-perusahaan tersebut dengan akurat dan melakukan pengelompokan dalam kelompok yang berbeda secara signifikan. Hasil dari penelitian ini juga menyarankan, supaya perusahaan masuk dalam kelompok yang tidak mengalami kesulitan keuangan untuk mengindari mismatch yang mungkin terjadi. Sehingga apapun bentuk pembiayaan perusahaan harus memperhatikan pada struktur modal perusahaan, karena akan memberikan beban tetap pada keuangan perusahaan.

---

Dampak dari krisis moneter ini bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dihadapkan pada: 1. Penjualan yang menurun karena daya beli masyarakat yang rendah. 2. Tingginya biaya yang disebabkan oleh beban hutang. 3. Akibat dari krisis moneter ini rasio hutang perusahaan terhadap modal melambung bahkan mungkin melebihi asetnya. Kondisi ini terjadi, juga karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh banyak perusahaan di dalam pengelolahan dana yang disebut mismatch. Baik maturity mismatch maupun currency mismatch. Oleh karena kinerja masing-masing perusahaan tersebut berbeda, untuk itu perlu dilakukan penelitian atas penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia dan mengelompokannya ke dalam kelompok yang berbeda yaitu, kelompok perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan kelompok perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Penelitian yang dilakukan bersifat eksplanatif dengan pendekatan kwantitatif melalui teknik statistik Multivariate Diskriminant Analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan Analisa Diskriminan ini dapat melakukan Penilaian Kinerja Perusahaan-perusahaan tersebut dengan akurat dan melakukan pengelompokan dalam kelompok yang berbeda secara signifikan. Hasil dari penelitian ini juga menyarankan, supaya perusahaan masuk dalam kelompok yang tidak mengalami kesulitan keuangan untuk mengindari mismatch yang mungkin terjadi. Sehingga apapun bentuk pembiayaan perusahaan harus memperhatikan pada struktur modal perusahaan, karena akan memberikan beban tetap pada keuangan perusahaan."

"Dalam menghadapi perubahan mendasar dalam perkembangan dunia saat ASEAN menempatkan kerjasama ekonomi sebagai prioritas utama dalam agendanya. Hal ini sangat beralasan dan mempertimbangkan begitu besarnya kantribusi yang diberikan oleh kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan Deklarasi Bangkok 1967, dimana para negara anggota ASEAN sepakat untuk mengembangkan kerjasama yang lebih efektif guna memperluas aktifitas ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.Sejak lama disadari bahwa kerjasama ekonomi ASEAN dihadapkan berbagai kendala dan hambatan. Upaya penurunan hambatan tarif dan non tarif diantara negara anggota ASEAN tidak memberikan hasil yang memuaskan. Pada kenyataannya intro-trade ASEAN relatif sangat kecil dibandingkan dengan perdagangan dengan negara-negara diluar ASEAN. Begitupula dengan kerjasama ekonomi sub-wilayah ASEAN seperti SIJORI lebih banyak bersifat bilateral daripada multilateral. Hal ini disebabkan oleh karakter ekonomi antara Johor don Riau lebih cenderung bersifat kompetitif daripada komplementer di bidang industri yang sama.Tesis ini mengkaji pengaruh kerjasama segitiga pertumbuhan SIJORI terhadap wilayah perdagangan bebas ASEAN, yaitu dengan memperlihatkan kaitan antara SIJORI dan AFTA yang disebabkan oleh faktor Singapura yang sangat dominan sebagai aktor utama yang terlibat dengan kedua kerjasama ekonomi tersebut.Tesis ini memperlihatkan bahwa baik pola kerjasama Segitiga Pertumbuhan SIJORI maupun pola perdagangan bebas ASEAN (AFTA) bersifat saling mendukung dalam memperbaiki daya saing dan menarik investasi intra ASEAN maupun dari negara diluar ASEAN. Hal ini dilakukan dengan cara pengaturan kebijakan tarif dan non tarif serta pemanfaatan secara optimal keunggulan komparatif masing-masing negara anggota ASEAN."

"Kawasan berikat (Bonded Zone) merupakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan dan peningkatan iklim investasi, meningkatkan ekspor dan pertumbuhan industri dalam negeri dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan.Salah satu kawasan berikat yang sedang dikembangkan saat ini adalah kawasan di Lobam Pulau Bintan tidak jauh dari Pulau Batam, saat ini telah berkembang menjadi daerah yang cukup menarik untuk menanam modal. Di samping potensi wisata yang dimiliki, Pulau Bintan juga cukup potensial untuk pengembangan industri. Baik industri yang berorientasi ekspor maupun sebagai penunjang Pulau Batam dan daerah sekitarnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan gambaran PT. Bintan Inti Estate di masa depan, menganalisis strategi pengembangan yang dilakukan oleh PT. Bintan Inti Estate dalam memasarkan Kawasan Berikat serta menjelaskan penerapan konsep pengembangan Kawasan Berikat dengan pendekatan analisis SWOT.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari PT. Bintan Intl Estate dan kantor terkait. Untuk pengambilan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam terhadap para key information. Faktor-faktor internal dan eksternal yang dievaluasi adalah : Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.Data dan informasi yang dikumpulkan akan . dianalisis dengan terlebih dahulu menggali core competencies yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya analisis dilakukan dengan metode Analisis SWOT untuk mendapatkan nilai skor dari faktor internal dan ekstemal, sehingga dapat digambarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang harus dihadapi. Selanjutnya perusahaan akan menentukan strategi alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk dipilih sebagai pedoman yang perlu dilakukan.Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : Pertama dalam menentukan arah kebijakan PT. BIE di masa depan maka PT. B1E harus memiliki sasaran atau tujuan jangka panjang yang sampai sekarang belum pernah dirumuskan. Dengan kompetensi dan strategi internal yang dimiliki perlu dijaga terus kesinambungannya dengan perumusan tujuan jangka panjang. Kedua, faktor internal yang mempengaruhi peningkatan pengembangan PT. BIE adalah kebijakan kawasan berikat dan kepastian hukum perpajakan. Sedang faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan pengembangan adalah kebijakan pengembangan ekspor non migas serta stabilitas keamanan dan politik.Ketiga, strategi yang paling tepat dalam upaya peningkatan pengembangan kawasan Berikat PT. BIE adalah dengan mensinergikan faktor internal dan eksternal dengan memperlihatkan nilai dukungan yang paling kuat.Dengan demikian strategi pengembangan perusahaan kawasan berikat dalam upaya peningkatan investasi di Pulau Bintan akan lebih terarah melalui analisis SWOT tersebut dan penetapan formulasi strategi."

"ABSTRAKKomite Medik adalah wadah baru dalam struktur organisasi perumah sakitan di Indonesia, terlahir dengan diberlakukannya SK Menkes no 983/1992. Komite ini bertugas membantu direktur rumah sakit untuk menjaga kualitas pelayanan medik dengan menghimpun, mengatur, mengawasi dan mengembangkan tenaga medis rumah sakit.Akreditasi rumah sakit adalah salah satu upaya Departemen Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit di Indonesia, dimana pelayanan medis merupakan salah satu aspek didalamnya. Para pelaksana pelayanan medis ini adalah tenaga medis yang pengaturan pengelolaannya dilaksanakan oleh Komite Medik, sehingga Akreditasi rumah sakit secara tidak langsung menilai Komite Medik.Untuk melihat sejauh mana intervensi persiapan akreditasi rumah sakit mempunyai pengaruh pada pengembangan Komite Medik di RSU R Syamsudin, SH, diadakan penelitian yang dilakukan antara bulan Juni 1997 sampai dengan Maret 1998 di RSU R Syamsudin, SH Sukabumi.Rancangan penelitian ini adalah Studi Kasus dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif pada organisasi Komite Medik di RSU R Syamsudin, SH Sukabumi, dengan melakukan Pengamatan Berperan Serta terhadap pelaksanaan proses persiapan akreditasi, melaksanakan Wawancara Mendalam kepada direktur dan pengurus inti Komite Medik yang berkaitan dengan hambatan yang terjadi pada fase pra akreditasi dan kondisi minimal yang harus ada agar Komite Medik dapat tetap aktif pada fase pasca akreditasi serta pengisian kuesioner yang ditujukan kepada seluruh pengurus dan anggota Komite Medik yang isinya berkaitan dengan pengembangan yang terjadi setelah proses persiapan akreditasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang terjadi pada fase pra akreditasi adalah kurangnya informasi, kemandirian dokter yang berlebihan, "sense of belonging" yang kurang dan belum adanya "medical staff by laws". Pengembangan yang terjadi setelah proses persiapan akreditasi adalah terjadi peningkatan pengetahuan, aktivitas dan struktur Komite Medik. Dirasakan juga terjadi peningkatan motivasi dalam mengembangkan Komite Medik oleh para tenaga medik. Adapun kondisi minimal yang harus ada agar Komite Medik tetap konsisten pada fase pasca akreditasi adalah adanya komitmen bersama dari seluruh anggota Komite Medik, minimalisasi hambatan, disiplin yang tinggi pada jadwal program dan adanya dukungan direktur yang berkesinambungan.

---

ABSTRACT

The "Komite Medik" or Medical Committee is a new setting within organizational structure of a hospital, established through the Decree of Minister of Health number 983/1992. Its mission is to assist the hospital director in the conduct of recruitment, developing regulation, supervision and developing of the medical staff, in order to maintain the quality of medical service.

Accreditation of hospital is an attempt launched by Department of Health to upgrade the level of health service performance in all hospitals through out Indonesia. The accreditation of hospital service is very closely related to the performance of the medical staff which is administered professionally by the "Komite Medik".

This study attempts to identify and analyze to what extent the process of accreditation does influence the performance of the "Komite Medik" in R. Syamsudin Hospital, where the study was undertaken from June 1997 up to March 1998.

The design was a case study, using quantitative and qualitative approaches. Observation by active participation to all of the accreditation process, indepth interviews with director and main staff of "Komite Medik" in connection with resistances and obstacles and to find out minimal condition to maintain the performance of "Komite Medik" after intervention and interview using questionnaire addressed to all staffs and members of "Komite Medik" in connection with the development occurred after the process of accreditation were methods to collect data.

The result of the study showed that in pre accreditation period were lack or shortage of information, too great independency of individual staff, lack of sense of belonging, and the absence of medical staff by laws.

However, improvement of knowledge, developing of subcommittees as well as the increase of activities of "Komite Medik" were significantly seen after the accreditation process.

The minimal condition to maintain the existancee "Komite Medik" are common commitment by all members of "Komite Medik", minimalizing resistances and obstacles, maximaling discipline to obey scheduled program and above all by continuous support given by the hospital director."