Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah korupsi telah banyak terjadi di lembaga-lembaga negara. Korupsi tidak hanya terjadi di lembaga legislatif seperti, namun juga terjadi di lembaga eksekutif, seperti kementerian. Korupsi yang terjadi di Kementerian Agama dipilih dalam penelitian ini karena praktik korupsi tersebut merupakan sebuah ironi dari sebuah kementerian yang identik dengan moral dan agama yang secara prinsip menolak dan menentang praktik korupsi. Tulisan ini berargumen bahwa praktik korupsi haji tahun 2010-2013 disebabkan oleh regulasi yang bermasalah dan penyalahgunaan pengawasan oleh DPR. Penelitian sebelumnya melihat penyebab praktik korupsi di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu persoalan sistem atau regulasi, mental, atau kombinasi keduanya. Penelitian ini berbeda karena menjelaskan faktor sistem secara lebih mendalam dan mengajukan dua hal penting yang terkait dengannya yaitu regulasi yang bermasalah dan penyalahgunaan pengawasan oleh legislatif yang memberikan kesempatan praktik korupsi. Penelitian ini juga meninjau ulang faktor opportunity dalam teori GONE yang dicetuskan oleh Bologna.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang kejahatan korupsi yang diurai secara komprehensif menggunakan teori criminological verstehen, perilaku kejahatan korupsi dipelajari dan diurai menggunakan teori differential association, profil pelaku korupsi dianalisa menggunakan teori white collar crime dan penulis menawarkan solusi untuk mengungkap korupsi menggunakan teknik digital forensic dan teknik analisis intelijen dalam audit investigasi dengan pendekatan teori prisma kejahatan yang menjelaskan bahwa kejahatan korupsi sifatnya tersembunyi atau berada di prisma bagian bawah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan 3 tahap yaitu studi pustaka, wawancara serta delphi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik digital forensic dan teknik analisis intelijen memiliki hambatan dalam penerapannya di lapangan, namun memiliki peluang besar untuk dapat diterapkan. Dengan menggunakan teknik digital forensic, dapat membantu dalam pengumpulan bukti yang bermuara pada korupsi, meskipun masih memerlukan payung hukum yang tepat serta penanganan bukti digital yang tepat agar dapat diterima di Pengadilan. Hasil analisis intelijen dapat digunakan sebagai petunjuk meskipun masih memerlukan serangkaian prosedur agar dapat dijadikan bukti, selain itu dapat digunakan sebagai prediksi langkah pelaku jika informasi yang diperoleh memadai dan tepat. ......This study discusses corruption crimes that are comprehensively parsed using the verstehen criminological theory, the behavior of corruption crimes is studied and analyzed using the differential association theory, the profiles of corruption perpetrators are analyzed using white collar crime theory, and the authors offer solutions to reveal corruption using digital forensic techniques and intelligence analysis techniques in an investigative audit with a crime prism theory approach which explains that corruption crimes are hidden and in the lower prism. The research was conducted using a qualitative method with 3 stages, namely literature study, interview and Delphi. The results showed that digital forensic techniques and intelligence analysis techniques had obstacles in their application in the field, but had a great opportunity to be applied. Using digital forensic techniques can help in gathering evidence that leads to corruption, but it still requires the right law and proper handling of digital evidence in order to be accepted in court. The results of intelligence analysis can be used as a guide, but it still requires a series of procedures so that it can be used as evidence, besides that it can be used as a prediction of the perpetrator's steps if the information obtained is adequate and accurate.

Abstrak :
Komisi Pemberantasann Korupsi (KPK) lahir sebagai anak kandung reformasi. Besarnya harapan publik kepadanya sebagai lembaga negara yang independen dalam memberantas korupsi di negeri ini, membuat para pendiri KPK mendesain lembaga ini dengan kewenangan dan UU khusus. Realita tersebut berpengaruh terhadap interaksi sosial yang terjadi di dalam proses pembuatan keputusan di lembaga dan organisasi kepegawaian Wadah Pegawai KPK. Dengan menggunakan Adaptive Structuration Theory yang diperkenalkan oleh Poole dan DeSanctis yang diadaptasi dari teori strukturasi oleh Anthony Giddens; peneliti mendapatkan interaksi sosial yang terjadi dalam proses strukturasi, yaitu bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi dalam sebuah organisasi kepegawaian yang menjadi bagian dari sistem kelembagaan KPK. Di AST, ditekankan bahwa critical edge berada pada proses pembuatan keputusan yang memberikan kesempatan kepada seluruh anggota organisasi berpartisipasi dalam mengemukakan gagasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan single case study untuk menganalisis mengenai strukturasi di organisasi kepegawaian pada sebuah Lembaga Negara berbentuk Komisi dalam tatanan politik dan birokrasi pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap para agen yang berperan secara aktif di dalam interaksi sosial. Dengan potret tersebut peneliti menganalisis structural features, other sources of structure serta group’s internal system yang mempengaruhi proses interaksi sosial. Studi ini menemukan bahwa ketika agen WP-KPK berinteraksi dengan struktur dalam sistem politik dan birokrasi, mereka melakukan tindakan appropriation of structure yang menghasilkan emergent source of structure dan menggunakannya sebagai struktur tambahan pada interaksi sosial berikutnya. Proses pembuatan keputusan yang terjadi dalam interaksi sosial menunjukkan terbentuknya new social structures. Hal ini menunjukkan bahwa ketika appropriation moves yang dilakukan oleh para agen adalah untuk mewujudkan faithfulness of appropriation, maka hasil akhirnya decision outcomes yang predictable dan committed. ......The Corruption Eradication Commission (CEC) was born as the child of the reform. The high public expectations to the commission as an independent state institution in combating corruption in this country, made the founders of the KPK design this institution with special authority and law. This reality affects the social interaction that occurs in the decision-making process at the KPK's Employee Organization and staffing organizations. By using the Adaptive Structuration Theory introduced by Poole and DeSanctis which was adapted from structuration theory by Anthony Giddens; researchers get the social interaction that occurs in the structuration process, namely how the structure is produced and reproduced in a staffing organization that is part of the KPK institutional system. At AST, it is emphasized that the critical edge is in the decision-making process that provides opportunities for all members of the organization to participate in expressing ideas. The study was conducted using a single case study to analyze the structuration in the staffing organization at a State Institution in the form of a Commission in political order and government bureaucracy. Data collection is done by in-depth interviews with agents who play an active role in social interaction. With this portrait the researcher analyzes the structural features, other sources of structure and the group's internal systems that influence the process of social interaction. This study found that when WP-KPK agents interact with structures in political and bureaucratic systems, they take appropriation of structure actions that produce emergent sources of structure and use them as additional structures in subsequent social interactions. The decision making process that occurs in social interaction shows the formation of new social structures. This shows that when appropriation moves by agents are to manifest the faithfulness of appropriation, then the outcome of the decision outcomes is predictable and committed. Keywords: Adaptive Structuration Theory, structure, agent, appropriation, employee organization

Abstrak :
Penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai salah satu fokus utama pemerintah untuk mewujudkan good and clean government memiliki problematika hukum terkait dengan penerapan hukum tindak pidana korupsi pada kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN khususnya pada Anak Perusahaan BUMN. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan penerapan hukum yang sesuai dengan teori dan asas-asas yang berlaku di dalam hukum, perlu dilakukan penelitian yuridis terhadap status hukum dan aspek hukum keuangan Anak Perusahaan BUMN. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (legal research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan teori hukum (rechts teorie). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah keuangan Anak Perusahaan BUMN merupakan keuangan publik dan masuk dalam lingkup keuangan publik dan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau sebaliknya keuangan Anak Perusahaan BUMN sebagai badan hukum privat tunduk pada hukum perdata, sehingga segala problematika hukum terkait Anak Perusahaan BUMN harus dilakukan dalam koridor hukum perdata termasuk di dalamnya peraturan mengenai perseroan terbatas.

---

Anti Corruption Law enforcement, as one of the main focuses of the government in realizing good and clean government, has legal problems related to anti corruption criminal act enforcement to state financial that are separated from state owned company, especially its subsidiaries. In order to ensure legal certainty and legal application in accordance with the theory and principles applicable in law, it is necessary to conduct juridical research on the legal status and financial legal aspects of the state owned company’s subsidiaries. The method used in this research is the normative juridical method (legal research) through the statute approach and legal theory (rechts theory). This study aims to answer the question whether the finance of the state owned company’s subsidiaries is a subject of public finance and is included in the scope of public finance and state finances as referred to in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Action Corruption, or vice versa, the finance of the state owned company’s subsidiaries as private legal entities is subject to civil law, so all legal problems related to the state owned company’s subsidiaries must be carried out in the corridor of civil law, including regulations regarding limited liability companies.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-government terhadap tingkat persepsi korupsi dengan menggunakan studi lintas negara. E-Government diharapkan dapat mendorong reformasi administrasi dan budaya transparansi informasi publik demi memperkuat inisiatif pemberantasan korupsi. Penelitian ini mengukur e-government menggunakan digunakan E-Government Development Index EGDI yang terdiri dari dimensi kualitas layanan online dimensi sumber daya manusia dan dimensi infrastruktur telekomunikasi. Sampel penelitian terdiri dari 122 negara dengan 521 observasi dari tahun 2009 hingga 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi. Penelitian ini mendukung dorongan bagi pemerintah negara negara untuk menerapkan e-government serta lebih berinvestasi pada sektor infrastruktur telekomunikasi dalam upaya menurunkan tingkat korupsi. ......This study is done to explain the impact of e-government implementation on corruption level using a cross country study. E-Government is expected to encourage administration reform and transparency culture in order to support anti corruption initiatives. This study measures e government using E-Government Development Index EGDI consisting of online services index human capital index and telecommunications infrastructure index. This study utilizes 521 observations from 122 countries in year 2009 through 2013 for research sample. Results show negative impact of e-government implementation towards corruption perception index This study supports encouragement for countries to implement e-government and invest more on telecommunications infrastructure in their anti corruption efforts.

Abstrak :
This timely and insightful book provides the key elements needed to understand the nature and prevalence of corruption in public governance, as well as the devastating public policy consequences.

Abstrak :
The prevalence of corruption in Indonesia is increasing every year. This fact has further undermined public confidence to strengthen governance and is a critical barrier to national development. This study aims to empirically examine the individual and combined impact of audit opinions, the implementation of audit recommendations, and findings of state losses by the Indonesian Supreme Audit Board (BPK) on the prevalence of corruption in ministries and institutions in the Republic of Indonesia. Using multiple linear regression analysis, this study used a purposive sampling method and investigated 72 ministries using secondary data from 2014 to 2017 obtained from BPK and the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK). This study indicates that audit opinions and the implementation of audit recommendations do not affect corruption in Indonesian ministries and institutions. In contrast, findings of state losses do have an influence. The combination of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of simultaneous state losses do not affect corruption cases in Indonesian ministries and institutions. BPK can use the results of this study to formulate approaches and recommendations for auditing government financial reports that have a strong correlation with corruption eradication. Moreover, KPK needs to be more vigorous in its efforts to eradicate corruption, including establishing closer cooperation with BPK because the results of this research show that findings of state losses by BPK are closely related to corruption cases.

Abstrak :
Public procurement is the main area of corruption in the government. This study aims to examine the correlation between government expenditure audit conducted by BPK and local government corruption behavior. This study uses a fixed effect panel regression approach and the dependent variable is the value of irregularities in the public procurement sector in all local governments in Indonesia. This study found that the government expenditure audit carried out in the previous period correlated with changes in local government corruption behavior. Local governments will reduce corruption behavior as an implication of changing views and calculating expected cost corruption based on their experience of being audited. Besides, local governments expect their probabilities to be re-audited. It is evident in the local government which has not been audited for three years that it will try to reduce its corrupt behavior because it is expected that this year will be audited again. This study suggests an increase in audit frequency that is expected to decrease the aggregate corruption level in public procurement in local government.