Hasil Pencarian

Ditemukan 60 dokumen yang sesuai dengan query

Tjandra Sridjaja Pradjonggo, author

Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Surabaya: Indonesia Lawyer Club, 2010

364.132 3 TJA s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Karunia Khairunnisa, author

Profil koruptor Indonesia era KPK periode 2005-2013 = Indonesian corruptor profile in KPK era period of 2005-2013

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status dan jabatan tinggi serta berasal dari berbagai latar belakang sosiologis dan psikologis. Teori yang dipakai dalam skripsi ini ialah teori white collar crime, karir kriminal, kecurangan individu, dan group cohesiveness. Metode yang digunakan ialah pendekatan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

S56927

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sinaga, Heru Triatma Jaya, author

Kedudukan debitur terhadap kerugian negara yang muncul dalam batalnya perjanjian sindikasi: studi kasus PT. VITAS = Position of the debtors against losses of emerging countries cancelation of syndication agreement: case study Of PT. VITAS

Pengaturan Keuangan yang sangatlah luas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, berakibat pula pada meluasnya penerjemahan kerugian negara itu sendiri. Hal ini mengakibatkan menjadi kesulitan juga dalam menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memasukkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52444

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Leonardo Krisnanta Da Silva, author

Peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara di luar persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi = The role of state attorney in restitution of state financial losses the court trial against corruption cases

Kejaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan, juga melakukan fungsi-fungsi yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan diskresi Kejaksaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54434

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Elisabeth Bethesda, author

Tinjauan hukum kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai dasar penentu berat ringannya pemidanaan = Legal review of state financial losses in corruption as a basis for determining the severity of criminal justice

Mempidana terdakwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya didasarkan atas perbuatan yang menimbulkan akibat yakni kerugian negara, akan tetapi cukup dengan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54998

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siti Farhani, author

Pemberatan hukuman oleh Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi = Punishment weighting by the supreme court in the case of corruption

[ABSTRAK
Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah...

2015

T43101

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Desri Wijayanti, author

AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG TIDAK MELAPORKAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN SEBAGAI TINDAK LANJUT PP NOMOR 43 TAHUN 2015 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI) = Legal Consequences For Notary Who Did Not Report Suspicious Transaction As Implementation of Government Regulation No. 43 Year 2015 (Study on the Jakarta High Court Verdict Number: 7/PID. SUS-TPK/2017/PT.DKI)

Korupsi adalah salah satu alasan pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. Saat melakukan proses pencucian uang, pelaku biasanya dibantu oleh pihak lain untuk dapat melakukan transaksi keuangan sedemikian rupa sehingga tidak terlihat mencurigakan. Notaris termasuk profesi yang ditetapkan sebagai pihak pelapor dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan apabila mengetahui transaksi...

2020

T54784

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Telaumbanua, Yamofozu, author

Pertanggungjawaban Pidana Perantara Delik Suap Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia = Criminal Liability of Bribes Broker on Corruption in Indonesia

Tesis ini membahas tentang delik suap seringkali dilakukan dalam bentuk mata rantai yang panjang dengan menggunakan penghubung atau perantara sebagai penghubung dalam mewujudkan terjadinya suap yang mengakibatkan sulitnya mengkualifikasikan kedudukan perantara itu sebagai pemberi atau penerima suap. UNCAC telah mengatur tentang penyertaan dalam delik suap. Namun, konsep tersebut belum jelas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54854

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Misbahul Munir, author

Pembentukan Undang-Undang Selama "Lame Duck Session" di Indonesia: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi = Formation of Laws During the “Lame Duck Session” in Indonesia: An Examination of the Formation of Laws Concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD as well as the Law Concerning the Corruption Crime Eradication Commission

Hingga sekarang masih ditemukan banyak masalah mengenai pembentukan undang-undang, dimana salah satunya ialah korupsi legislasi yakni proses pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan prosedur yang secara normatif telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizti Aprillia, author

Mekanisme Ideal Pengangkatan Pegawai Penghubung di Komisi Yudisial Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara = The Ideal Mechanism of Appointment of Liaison Employee in the Judicial Commission Based on Article 6 of the Law on State Civil Apparatus

Tesis ini membahas tentang mekanisme ideal pengangkatan pegawai Penghubung Komisi Yudisial. Selama ini status kepegawaian Penghubung adalah pegawai honorer yang tidak diatur dalam UU ASN. Hal itu membuat tidak ada kepastian mengenai hak keperdataan Penghubung, baik mengenai jaminan pendapatan (gaji dan tunjangan), perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kepastian status kepegawaian juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian