Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak pidana korupsi dianggap sebagai suatu tindak pidana serius yang penanganannya juga harus dilakukan secara serius karena sangat mengganggu hak ekonomi-sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, dimana pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, profesional dan independen. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, jika kita kaji lagi lebih dalam, maka sasaran yang sebenarnya ingin dicapai oleh legislator adalah bagaimana cara agar pekerjaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi dapat secara optimal mengembalikan kerugian keuangan negara. Selama ini, penjatuhan hukuman yang diterapkan pada penanganan tindak pidana korupsi tampaknya masih belum dapat secara optimal mengembalikan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, fokus utama dalam penyelesaian tindak pidana korupsi memanglah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Namun perlu juga kita perhatikan berapa banyak uang negara yang dipakai untuk memproses suatu kasus tindak pidana korupsi. Hal ini juga perlu diperhitungkan agar negara nantinya tidak makin merugi, karena dengan pendekatan penjatuhan hukuman seperti yang dilakukan sekarang ini di dalam penanganan tindak pidana korupsi, memakan biaya sosial yang besar sehingga membuat negara pada akhirnya akan semakin merugi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengoptimalkan pengembalian biaya yang dikeluarkan negara dengan pidana denda dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Hal ini sekiranya dapat dioptimalkan dengan memakai analisa ekonomi terhadap hukum (Analysis Economic of Law) dengan cara mengoptimalkan sanksi denda dengan menggunakan perhitungan berbasis konsep economic analysis of law tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan perbandingan dan dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Optimalisasi pengembalian biaya yang dikeluarkan negara dengan pidana denda dalam penyelesaian tindak pidana korupsi penting untuk dilakukan karena ada beberapa urgensi diantaranya korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, penggunaan pidana denda dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi yang masih minim, serta pertimbangan cost-benefit analysis. Dalam hal ini Penulis memberikan usulan untuk menekan keuntungan dari pelaku dan membuat negara menjadi lebih untung agar tercipta efek pencegahan dan efek jera bagi pelaku dan kebermanfaatan bagi negara yaitu dengan memasukkan rincian biaya yang dikeluarkan negara untuk penyelesaian tindak pidana korupsi ke dalam pidana denda, menerapkan pidana denda tanpa batas maksimum (unlimited fines) dalam tindak pidana korupsi, kewajiban pelunasan pidana denda tanpa pidana pengganti dalam tindak pidana korupsi.......The criminal act of corruption is considered a serious crime which must also be handled seriously because it greatly disrupts the economic-social rights of the community and the state on a large scale, where proof requires serious, professional and independent steps. In Law Number 20 of 2001, if we examine it more deeply, the real target that legislators want to achieve is how to ensure that the work carried out by law enforcement officials in dealing with criminal acts of corruption can optimally return state financial losses. So far, the sentences applied to the handling of criminal acts of corruption have not been able to optimally recover state financial losses. In this case, the main focus in solving corruption is indeed to restore state financial losses, but we also need to pay attention to how much state money is used to process a corruption case. This also needs to be taken into account so that the state does not suffer further losses in the future, because with the sentencing approach as is currently being carried out in handling corruption, it takes large social costs so that in the end the state will lose even more. Therefore, it is very important to optimize the recovery of costs incurred by the state with fines in the settlement of corruption. This can be optimized by using economic analysis of law (Economic Analysis of Law) by optimizing fines by using calculations based on the concept of economic analysis of law. The method used in this research is juridical-normative with statutory, concept and comparison approaches and collected by library research and document study methods. Optimizing the return of costs incurred by the state with criminal fines in the settlement of corruption crimes is important to do because there are several urgencies including corruption is a criminal act that harms the state's finances and economy, the use of criminal fines in the practice of corruption crimes is still minimal, as well as consideration of cost-benefit analysis. In this case, the author proposes to suppress the benefits of the perpetrators and on the contrary make the state more profitable in order to create a preventive and deterrent effect for the perpetrators and benefits for the state, namely including details of the costs incurred by the state for the settlement of corruption crimes into the fines, applying unlimited fines in corruption crimes, the obligation to pay fines without substitute punishment in corruption crimes."

"Tesis ini membahas zona integritas sebagai bentuk kontrol sosial dalam upaya pengendalian korupsi pada BPK Sumbar dan BKKBN Sumbar. Hal ini berangkat dari masih tingginya kasus korupsi pada sektor pemerintahan di Indonesia dan masih rentannya institusi pemerintahan tersandung kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis zona integritas pada satker yang sudah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi, dalam hal ini BPK Sumbar dan BKKBN Sumbar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah containment theory dan social bonding theory. Hasil penelitian menunjukkan kedua teori ini dapat dipertimbangkan dalam mengendalikan korupsi karena indikator-indikator dalam kedua teori ini terdapat pada diri agen perubahan dan dalam program zona integritas. Dalam penelitian ini, terdapat anomali dari containment theory sebagai ciri khas dari pengendalian korupsi yaitu penguatan kelompok hanya untuk penugasan jangka pendek dan perlunya tambahan faktor kesempatan dan rotasi tempat untuk mengendalikan korupsi. Di dalam penelitian ini terdapat saran yakni agar monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan sosialisasi lebih intens lagi dilakukan. Pengembangan ke depan, program zona integritas dapat diterapkan pada instansi swasta ataupun BUMN dengan penyesuaian pada indikator-indikatornya.......This thesis discusses the integrity zone as a form of social control in an effort to control corruption at the West Sumatra BPK and West Sumatra BKKBN. This departs from the high number of corruption cases in the government sector in Indonesia and the vulnerability of government institutions to corruption cases. This study aims to analyze the integrity zone of the satker that has received the predicate of a corruption-free area, in this case the West Sumatra BPK and West Sumatra BKKBN. This study uses a qualitative method with a case study approach where the researcher performs data collection techniques through in-depth interviews. The theory used in this research is containment theory and social bonding theory. The results show that these two theories can be considered in controlling corruption because the indicators in both theories are found in the change agent and in the integrity zone program. In this study, there is an anomaly from containment theory as a characteristic of controlling corruption, namely group strengthening only for short-term assignments and the need for additional opportunity factors and rotation of places to control corruption. In this study, there are suggestions, namely that monitoring and evaluation be carried out regularly and socialization is carried out more intensely. In the future development, the integrity zone program can be applied to private institutions or BUMN with adjustments to the indicators."

"Fenomena match fixing adalah fenomena yang masih terus menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Eksistensi yang masih terus terjadi tersebut tidak berbanding lurus dengan sejumlah studi terkait match fixing di dunia sepak bola Indonesia. Studi ilmiah terkait match fixing di dunia sepak bola Indonesia masih sangat terbatas dan penanganan yang telah dilakukan masih belum berhasil. Salah satu kasus match fixing yang terjadi di sepak bola Indonesia adalah kasus match fixing Budi dan Rudi. Skripsi ini menggunakan metode studi kasus untuk membahas kasus match fixing Budi dan Rudi secara lebih spesifik dan mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi Budi dan Rudi melakukan aktivitas match fixing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis narrative untuk mencoba mencapai tujuan tersebut. Analisis faktor yang melatarbelakangi tersebut didasari pada kerangka teori fraud triangle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus match fixing Budi dan Rudi yang merupakan sebuah kejahatan fraud dan termasuk dalam bentuk white-collar crime dapat dianalisis menggunakan teori fraud triangle. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Budi dan Rudi melakukan match fixing terdiri dari beberapa hal. Pertama, faktor tekanan, yaitu faktor tekanan finansial yang berupa gaji yang kecil dan didukung kondisi status sosial ekonomi yang cenderung menengah ke bawah, dan kalah dalam perjudian. Kemudian terdapat faktor tekanan non-finansial berupa pengaruh dari teman di sekitar. Kedua, faktor kesempatan, yakni general information yang berupa informasi terkait lemahnya tingkat deteksi serta pengendalian match fixing di sepak bola Indonesia., dan technical skill profesi sebagai seorang atlet sepak bola, secara khusus berposisi sebagai penjaga gawang. Terakhir, faktor rasionalisasi, yakni berbentuk perlakuan buruk organisasi, persepsi bahwa ‘mayoritas atau semua orang melakukannya’, dan penolakan cidera atau kerugian dalam tindakannya.......The phenomenon of match fixing is a phenomenon that continues to be a global problem, including in Indonesia. This ongoing existence is not directly proportional to a number of studies related to match fixing in the world of Indonesian football. Scientific studies related to match fixing in the world of Indonesian football are still very limited and the treatments that have been carried out have not been successful. One of the match fixing cases that occurred in Indonesian football was the case of Budi and Rudi's match fixing. This thesis uses the case study method to discuss the case of Budi and Rudi's match fixing in a more specific and in-depth manner. The purpose of this research is to explain the factors behind Budi and Rudi doing match fixing activities. This study uses a qualitative approach and narrative analysis techniques to try to achieve this goal. An analysis of the underlying factors has been imposed on the fraud triangle theoretical framework. The results of the study show that the case of Budi and Rudi's match fixing which is a fraud crime and is included in the form of white-collar crime can be analyzed using the fraud triangle theory. The factors behind Budi and Rudi's match fixing consisted of several things. First, the pressure factor, namely the pressure factor in the form of a small salary and supported by socio-economic conditions that tend to be middle to lower, and lose in gambling. Then there is the non-financial pressure factor in the form of influence from friends around. Second, the opportunity factor, namely general information in the form of information related to weaknesses in the level of detection and control of match fixing in Indonesian football, and professional technical skills as a soccer athlete, specifically in the position of goalkeeper. Finally, the rationalization factor, namely in the form of bad treatment of the organization, the perception that 'the majority or everyone does it', and the denial of injury or loss in their actions."