Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bambang Slamet Riyadi, author
Budaya Korupsi Dalam Pengelolahan Sumber Daya Minyak dan Gas Alam di Indonesia = CORRUPTION CULTURE IN MANAGING OIL AND NATURAL GAS RESOURCES IN INDONESIA
Penelitian disertasi ini menganalisis fenomena transmisi budaya korupsi pengelolahan sumber daya minyak dan gas alam di Indonesia, semenjak dikelolah oleh Permina kemudian menjadi Pertamina dan saat ini menjadi PT. Pertamina,Tbk, di tandai oleh adanya budaya korupsi. Permasalahan penelitian ini adalah Indonesia dibekali dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
D-pdf
UI - Disertasi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rizkian Fajar Sudictar, author
Penerapan program pembangunan zona integritas menuju predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dalam pelayanan publik di kantor imigrasi (Kanim) kelasi I TPI Makassar dari perspektif hak asasi manusia = implementation of the integrity zone development program towards the predicate of WBK (Corruption Free Area) and WBBM (Clean Serving Bureaucratic Area) in public services at the Immigration Office (Kanim) TPI Makassar I TPI from a human rights perspective
Sesungguhnya upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi birokrasi bukanlah sesuatu yang baru. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Emy Seppid Putdiannuri, author
Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kinerja Pemberantasan Korupsi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia = The Effect of Information and Communication Technology on Corruption Eradication Performance at the Regency/City Level in Indonesia
Dalam upaya pemberantasan korupsi terkandung makna tindakan yang holistic untuk mencegah dan menanggulangi korupsi, serta ruang untuk peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya strategis pemberantasan korupsi dapat lebih ditingkatkan melalui perbaikan akses masyarakat terhadap informasi. Beberapa penelitian terdahulu menunjukan adanya pengaruh positif antara teknologi informasi dan komunikasi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mukhamad Zulkarnain, author
Perlindungan hukum pemegang saham publik yang rekening efeknya dirampas untuk negara akibat kegagalan investasi kasus PT Asabri (persero) = Legal protection of public shareholders whose securities accounts were associated for the country due to investment failure in the case of PT Asabri (persero)
Kasus tindak pidana korupsi yang dialami di PT ASABRI (Persero) tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada para terdakwa, tetapi pemegang saham publik yang tidak ada kaitannya dengan terdakwa ikut terseret dalam kasus tersebut. Perlunya aturan yang menjamin perlindungan pemegang saham agar tidak dirugikan oleh pihak manapun. Penelitian ini menggunakan metode...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dennis Taufik Rachman, author
Periiral Perseiujuan Tertulis Presiden llalam Froses Fenyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korripsi yang diiakukan oleir Anggota DPR dan Kepala Daerah = About Written Consent From the President of In-Process Research and Investigation of Corruption by Members of Parliement and Head of Region
Tesis ini membahas mengenai adanya perbedaan perlakuan perihal persetujuan tertulis dari Presiden dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi antara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dan anggota DPR. Perbedaan ini berdasarkan putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 yang menghapus keharusan persetujuan tertulis Presiden untuk kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library