Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai permohonan penetapan ahli waris tanpa adanya sengketa. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan dan batasan yang diatur secara jelas dalam peraturan yang mendasari dibentuknya lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Begitupun bagi lembaga kenotariatan dan lembaga peradilan, memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan tidak melampaui kewenangan yang telah diberikan guna mencapai kepastian hukum. Dalam hukum waris, walaupun masih terjadi pruralisme hukum dalam pelaksanaan pembagian waris, namun tetap ada pemisahan yang telah diatur secara jelas berkaitan dengan kewenangan masing-masing lembaga dalam proses pembagian waris khususnya mengenai penetapan pembagian waris sehingga pelaksanaan pembagian waris harus dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan menganalisis data sekunder melalui metode kualitatif serta tipe penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa notaris memiliki kewenangan hak mewaris atas keturunan dari golongan tionghoa dan eropa dan dalam hal penetapan hak mewaris, notaris wajib berpedoman pada KUH Perdata sebagai pedoman pembagian waris. Surat keterangan mewaris merupakan kesepakatan pembagian waris oleh para ahli waris yang di tuangkan kedalam surat keterangan hak mewaris yang dibuat dihadapan notaris dengan disertai dengan pendapat hukum notaris. Dalam kasus waris, tidaklah tepat diajukan sebagai suatu permohonan sepihak. Untuk mengajukan persoalan waris ke pengadilan sebaiknya diajukan dalam bentuk gugatan sehingga pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan. Sedangkan dalam hal permohonan diajukan secara sepihak, maka pengadilan hanya memiliki kewenangan dalam membubuhkan legalisasi atas pernyataan waris.

---

ABSTRACT
This study discusses the application for the determination of heirs without any dispute. Each state institution has authority and limits that are clearly regulated in the regulations that underlie the establishment of these institutions in government systems and community services. Likewise for notary institutions and judiciary institutions, have the authority to carry out their respective duties by not exceeding the authority that has been given in order to achieve legal certainty. In inheritance law, although legal pruralism still occurs in the implementation of inheritance distribution, there is still a clearly regulated separation relating to the authority of each institution in the process of inheritance distribution, especially regarding the determination of inheritance distribution so that the implementation of inheritance must be carried out by the competent institution to that. To answer this problem normative juridical legal research methods are used through literature study and analyzing secondary data through qualitative methods and analytical descriptive research types. The conclusion of this study shows that the notary has inheritance authority over descendants from Chinese and European groups and in the case of determining inheritance rights, the notary is obliged to refer to the Civil Code as a guideline for the distribution of inheritance. Inheritance certificate is an agreement on the distribution of heirs by the heirs which is poured into a certificate of inheritance made before the notary accompanied by a notary's legal opinion. In the case of inheritance, it is not appropriate to submit it as a one-sided request. To submit an issue of inheritance to court, it should be submitted in the form of a lawsuit so that the court has the authority to issue a decision. Whereas if the application is submitted unilaterally, the court only has the authority to affix the legalization of the statement of inheritance.

Abstrak :
Pergeseran kompetensi absolut dari peradilan umum (PN) ke peradilan tata usaha negara (PTUN) dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD) secara tiba-tiba berdasarkan Perma 2/2019 memunculkan 2 (dua) persoalan utama yakni perbedaan parameter penilai tindakan pemerintah dari segi hukum perdata dengan hukum administrasi negara dan pengurangan jangka waktu mengajukan gugatan dari 30 (tiga puluh) tahun menjadi 90 (sembilan puluh) hari. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan terdapat perbedaan parameter penilai Gugatan OOD di PN dan PTUN, dimana PN menggunakan 4 parameter alternatif berupa pertentangan dengan 1) peraturan perundang-undangan; 2) hak subjektif; 3) kesusilaan; atau 4) kepatutan, sedangkan PTUN menggunakan 5 parameter alternatif berupa 1) peraturan; 2) AUPB; 3) kewenangan; 4) prosedur; atau 5) substansi. Idealnya, PTUN menyerap parameter PN mengenai bersifat melawan hukum agar tolak ukur pengujian di PTUN mencakup hukum tidak tertulis. Jangka waktu pengajuan Gugatan OOD ke PTUN terbatas 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan tersebut dilakukan dan diketahui, konsep ini tidak memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi warga masyarakat. Idealnya, Gugatan OOD dapat diajukan kapanpun sejak muncul kerugian nyata atau kerugian potensial yang sangat dekat bagi warga masyarakat.

---

The absolute competency-shifting in adjudicating a lawsuits against the law by authorities from the general court to the state administration court suddenly based on Supreme Court Regulation No. 2/2019 raises 2 (two) issues regarding differences in the parameters of evaluating government actions in terms of civil law with state administration law and a significant reduction in the time period for filing a lawsuit from 30 (thirty) years to 90 (ninety) days. This research takes the form of a normative juridical approach to the rule of law. This study concludes there are differences in the parameters of the OOD Claims between general and administrative court. PN uses 4 alternative parameters in the form of conflict against 1) law regulation; 2) other people subjective rights; 3) morality; or 4) propiety. Administrative court uses 5 alternative parameters in the form of 1) statutory regulations; 2) General Principle of Good Governance; 3) authority; 4) procedure; or 5) substance. Ideally, the Administrative Court absorbs parameter from the general court. The time period for filing an OOD Lawsuit to administrative court is limited to 90 (ninety) days from the time the action was taken and it is known, this concept does not provide proper legal protection for community members. Since the Administrative Lawsuit and the OOD Lawsuit have different loss characteristics, ideally, the expiration date of the OOD Lawsuit can be filed at any time since a real loss or potential loss is very close to the community members.