Hasil Pencarian

Ditemukan 240 dokumen yang sesuai dengan query

Penelitian tentang aspek hukum restrukturisasi kredit dalam rangka menggerakkan sektor riil

Jakarta: Pengayoman, 2003

332.1 BAD p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Maria Ratnaningsih, author

Tinjauan hukum terhadap pemberian kredit kendaraan bermotor di Bank Universal

ABSTRAK
Kebutuhan setiap masyarakat pada setiap daerah itu berbeda beda. Pada daerah pedesaan yang sistem kehidupannya masah sederhana, maka kebutuhannya tidak begitu terlalu banyak. Namun pada kota-kota besar yang sistem kehidupannya sudah kompleks, contohnya Jakarta, maka kebutuhannya akan lebih banyak. Dalam hal in kendaraan bermotor adalah sudah merupakan kebutuhan masyarakat yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sumiyanto, author

Aspek hukum pidana dalam perkara tunggakan kredit Bimas

LATAR BELAKANG
Dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya di titikberatkan pada sektor pertanian, guna mempertinggi produksi pangan, Pemerintah melaksanakan program Panca Usaha Pertanian yang meliputl:

1. penggunaan bibit unggul;

2. pemupukan yang tepat menurut dosis dan waktunya;

3. pemberantasan hama;

4. penyempurnaan...

1985

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Irwan Utama Hidajat, author

Perlindungan hukum terhadap PT. Bank Pelita dan PT. Bank Pesona selaku pemegang hak tanggungan dalam proses pelunasan utang dari PT. Jestrido Surya Cemerlang selaku pemberi hak tanggungan

Peranan kredit perbankan dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya suatu benda jaminan. Salah satu benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah hak atas tanah beserta benda/bangunan yang berdiri di atasnya. Dengan telah terjadi unifikasi di bidang...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16506

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andri Krisna Hidayat, author

Kedudukan debitor atas harta kekayaannya dalam penundaan kewajiban pembayaran utang menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Beberapa masalah yang timbul atas putusan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pengadilan menurut Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut antara lain adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T16368

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jusak Kusuma, author

Implementasi perlindungan hukum bagi kreditor dalam melakukan eksekusi hak tanggungan

Hak Tanggungan merupakan jaminan yang paling banyak diterima bank sebagai agunan kredit karena memberikan kedudukan yang diutamakan. Dalam Penjelasan Umum UUHT dinyatakan, bahwa Hak Tanggungan merupakan jaminan yang kuat, yang dicirikan dari mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Apabila debitur cidera janji, maka bagi kreditor disediakan acara-acara khusus yang diatur dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T14550

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rina Yunita, author

Penyelesaian kredit macet Bank BUMN: studi kasus PT. Bank BRI persero cabang Yogyakarta

ABSTRAK
Dalam dunia modern saat ini, kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran penting sektor jasa keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Melalui perbankan dana atau potensi investasi yang ada pada masyarakat disalurkan kedalam kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi terwujud. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan kredit....

2006

T17042

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Amin, author

Suatu kajian tentang sebab-sebab permohonan pailit ditolak: Dengan analisa terhadap beberapa putusan mahkamah agung yang telah berkekuatan hukum tetap

Proses penyelesaian sengketa terutama menyangkut utang piutang dipandang relatif lebih efektif apabila diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan Niaga dibandingkan dengan mekanisme Peradilan Umum biasa karena aturan yang terdapat dalam proses berperkara di Pengadilan Niaga lebih terprediksi dibandingkan dengan aturan beracara di Peradilan Umum biasa, sehingga para pencari keadilan bisa memperoleh gambaran...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T18992

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Arie Budiman, author

Kedudukan hak tanggungan terhadap eksekusi jaminan dalam kepailitan

Dalam rangka menjamin adanya mekanisme penyelesaian sengketa hutang piutang antara kreditor dan debitor secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui lembaga peradilan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Kepailitan (Faillissenient Verordening) Stb. 1905 - 217...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T19182

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agus Senato, author

Perlindungan hukum terhadap pihak kreditur akibat dibatalkannya akta notaris: Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 November 2001 Nomor 3248.K/Pdt/2000

ABSTRAK
Perjanjian dibuat dengan maksud untuk mencegah atau meminimalisir permasalahan yang mungkin akan terjadi. Suatu perjanjian pada dasarnya haruslah dilandasi dengan win-win attitude, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak serta dapat memberikan keuntungan secara timbal balik. Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk bawah tangan ataupun dalam bentuk akta otentik. Syarat sahnya...

2007

T19601

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian