Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan pemberian kredit kepada perusahaan pelanggan di RS Budi Kemuliaan Batam mengakibatkan adanya risiko , karena timbul kemungkinan pelanggan tidak membayar ataupun membayar tetapi lebih lambat dari jangka waktu yang diberikan. Analisis kredit di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam merupakan penilaian terhadap suatu permohonan kerja sama pelayanan kesehatan dari suatu perusahaan. Layak atau tidak suatu calon perusahaan pelanggan diberikan kredit. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang dilakukan yaitu dengan analisis 5 C?s yaitu : Penilaian Watak (Character), Penilaian Kemampuan (Capacity), Penilaian terhadap modal (Capital), Penilaian terhadap agunan (Collateral), dan Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (condition of economy). Tesis ini merupakan Penelitian operasional ( operational research ) yang dilaksanakan dengan pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif, terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan dan wwancara. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa Penggunaan 3C?s yaitu Penilaian Watak (Character), Penilaian Kemampuan (Capacity), Penilaian terhadap modal (Capital) dalam setiap permohonan kerja sama pelayanan merupakan hal yang perlu dan harus dilakukan untuk mengurangi risiko piutang bermasalah. Pada akhir penelitian ini disarankan untuk melengkapi seluruh pedoman serta prosedur yang dibutuhkan dan membentuk tim analisis.

---

The credit policy that implemented by Budi Kemuliaan Batam Hospital caused risks, this condition appear because some of the corporate customer may not pay their debt or they exceed the term of payment. Credit analysis in Budi Kemuliaan Batam Hospital is used to determine whether the corporate customers meet the requirement to establish a health service relation between Budi Kemuliaan Hospital and its corporate customer. The 5 C?s principal that used to evaluate credit are: Character, Capacity, Collateral, and Condition of Economy. This thesis is operational research with quantitative and qualitative method of approach. First, the writer examined secondary data that followed by primary data which conducted through field study and interview. Based on the research result it shows that 3 C?s: Character, Capacity and Capital must be implemented to lower bad debt. The writer suggested completing the guidance and procedure that are needed and establish credit analysis team.

Abstrak :
Berangkat dari terdapatnya masaiah kredit macet yang selalu dihadapi setiap perusahaan maupun lembaga keuangan yang bergerak melalui pemberian kredit, membuat setiap perusahaan akan berupaya menjalankan kebijakan yang ada dengan tak lepas dari upayanya dalam mempertahankan harta yang ada, dan di lain pihak tetap mempertahankan laba yang dihasi1kan yang pada akhirnya akan menurunkan kegiatan perkreditan yang ada, terutama pada kegiatan perbankan yaitu pada PT. Bank X. Untuk itu, penulis menganggap perlu meneliti lebih jauh bagaimana kebijakan yang ada dija1ankan oleh PT. Bank X dalam menangani masalah kredit macet tersebut serta mengetahui seberapa jauh pengaruh yang ditimbulkannya terhadap sistem pelaporan keuangan yang akan disajikan. Dalam penuiisan skripsi ini, penulis melakukan pene1itian meiaiui kegi.atan studi kepustakaan melaiui berbaqai studi literatur serta dengan melakukan studi lapangan melalui kegiatan wawancara, pengamatan, dan inspeksi terhadap PT. Bank X sehubungan dengan permasalahan yang ada, dan kegiatan akuntansi yang dijalankannya. Dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan beberapa kebijakan yang dijalankan perusahaan dalam menghadapi masalah kredit macet ini, antara lain melalui tindakan pengalamnan baik secara managerial dengan melakukan penyebaran resiko (risk spreading), maupun secara teknikal dengan melakukan tindakan secara intensif. Di lain pihak, perusahaa juga menjalankan kebijakan- kebijakan lain seperti kebijakan kolektibilitas, loan review, dan kebijakan dalam penyelesaian kredit melalui penagihan, dan penghapusan kredit dengan sistem pencadangan pencadangan atas aktiva produktif atas piutang ragu-ragu. Dari indikasi yang dapat diteliti PT. Bank X memiliki sistem pengeloiaan kredit yang kurang berjalan secara berhasil dan berdaya guna dengan benar, tidak adanya kelengkapan file-file yang mendukung kegiatan perkreditan yang menggambarkan kurang mampunya aparat kredit dalam melakukan indikasi terjadinya kredit macet secara lebih dini, dan' lain-lain. Untuk itulah, dipenlukan suatu kegiatan daiamupaya meningkatkan gugus kendali mutu baik sistem maupun daya manusia, melakukan kegiatan dengan cara berhati-hati, dan melakukan sindikasi atas royek dalam jumlah besar, serta melakukan diversifikasi dalam produk yang ditawarkan kepada nasabah-nasabahnya.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tiga permaslaahan yaitu mengenai: Apakah Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dikatakan sebagai jaminan? Bagaimana ketentuan dan prosedur dari pelaksanaan pemberian kredit Dewan Perwakilan Rakyat pada Bank BJB Kantor Wilayah II? Bagaimana bank BJB Kantor Wilayah II mengatasi dan menyelesaikan kredit macet akibat debitor wanprestasi? Berdasarkan metode penelitian kepustakaan, wawancara dan studi kasus di bank BJB Kantor Wilayah II, penulisan skripsi ini bertujuan memberikan deskripsi kontruksi hukum SK Pengangkatan DPRD sebagai agunan di Bank. Kesimpulan: 1) SK Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak termasuk sebagai jaminan gadai karena tidak memilki nilai (tidak dapat dijual) dan nilai yuridis (tidak dapat di pindah tangankan) 2) Pengikatan kredit DPRD bukanlah SK Pengangkatan DPRD melaikan gaji DPRD yangbersangkutanlah yang menjadi jaminan pokok dalam proses kredit tersebut. 3) Bank BJB dalam menyalurkan kredit DPRD sampai saat ini tidak pernah mengalami macet, namun bank memiliki tindakan preventif untuk menghadapi kemungkinan adanya kredit macet yaitu dengan wajibkan debitor mengansuransikan kreditnya, jika terdapat kredit bermasalah maka bank akan menyelesaikan kredit macat tersebut merujuk Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU tanggal 9 sepetember 2012 Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

---

This script will discuss three problems: Coulddecree of appointment of the Regional Parliament referred as a collateral? What are the terms and procedureof credit application for Regional Parliament at Bank BJB Regional Office II? How Bank BJBRegional Office II overcome and solve thenon performing loan caused by breach of contract? Based on literature research method, interview and case studyat Bank BJB Regional Office II, the purpose of this script is togive the law construction description of the usage of decree of appointment of the Regional Parliament as a bank collateral. Conclusions: 1) decree of appointment of the Regional Parliament is not accepted as a bank collateralbecause it has no selling value (can not be sold) and no juridical value (the ownership can not be transferred) 2) The credit binding factor for Regional Parliament is not the appointment decree,but it?s the Regional Parliament?s salary that become the main collateralon the loan process. 3) Bank BJB, in terms of providing loan for Regional Parliament, has never found any bad credit, however, bank has preventive actsto overcome bad credit possibilities,by requiring the debtor to put their loan under an insurance, if there is any bad credit, then bank will solve the problem by referring toBank Indonesia regulation No.14/26/DKBU 9 Sepetember 2012 regardingThe Guidelines for Policy and Procedure of credit for Rural Banks.

Abstrak :
Pada dasarnya fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai struktur kebijaksaaan stabilisasi di Indonesia, dengan penekanan utama tanggapan kebijaksanaan terhadap goncangan (shock) internal dan eksternal. Dan kebijaksanaan makroekonomi dan permintaan serta penawaran mempengaruhi beberapa instrumen kebijaksanaan (monetary dan kredit). Mekanisme transmisi ketidakseimbangan stok uang yang mempengaruhi perekonomian melalui tingkat bunga, harga atau ketidakseimbangan stok uang yang masuk secara langsung dalam fungsi arus kelebihan permintaan. Keynesian tradisional menekankan pada transmisi tingkat bunga, sedangkan Monetarist terutama memfokuskan masalah harga dan "real balance effect". Baik Keynesian maupun Monetarist bekerja dalam kerangka keseimbangan. Pada topik ini digunakan variabel ketidakseimbangan moneter yang berpengarub langsung terhadap pasar barang. Ketidakseimbangan moneter dapat dihilangkan melalui perubahan dalam harga, output atau neraca pembayaran. Kemudian setelah terjadi keseimbangan dipulihkan melalui mekanisme tertentu tergantung pada beberapa variabel lain, seperti penggunaan kapasitas yang ada, hambatan perdagangan dan perkembangan harga relatif. Untuk itu digunakan pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran, dengan periode studi 1976 - 1990. Model ekonometri digunakan untuk meng'etahui determinan dari ketidakseimbangan moneter. Ketidakseimbnagan moneter merupakan ketidaksesuaian antara saldo nilai real aktual dengan yang diinginkan, dan diasumsikan sebagai fungsi dari 'expected value real absorption', tingkat bunga, harga domestik. Meningkatnya ketidakseimbangan moneter (uang beredar) mempengaruhi harga tergantung dari besarnya kapasitas peningkatan output atau impor dan demikian meningkatkan pengeluaran domestik absorption'), di samping berpengaruh terhadap impor. dengan ('real volume Dalam perekonomian yang terbuka seperti Indonesia, uang primer terdiri dari aktiva dalam negeri netto atau kredit domestik dan aktiva luar negeri netto. Aktiva dalam negeri netto secara umum dapat dikendalikan Otoritas Moneter melalui kebijaksanaan kredit. Namun aktiva luar negeri netto tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh Otoritas Moneter. Untuk mengetahui apakah kredit domestik dapat dikendalikan, digunakan model ekonometri dalam bentuk persamaan yang terdiri dari inflasi domestik, neraca perdagangan dan fungsi reaksi kredit domestik ('reaction function for domestic credit'). Kemudian nilai tukar digunakan sebagai peralatan umum dari demand management dan disesuaikan dalam reaksi untuk perubahan neraca perdagangan dan perubahan dalam tingkat inflasi domestik relatif terhadap inflasi dunia (karena pemerintah mencoba menggunakan nilai tukar untuk menjaga harga domestik sejalan dengan adanya pengaruh harga barang impor). Pada periode di mana terjadi domestic supply shock, money demand shock, dan term of trade shock, nampaknya kebijaksaan nilai tukar dan kredit dapat secara efektif digunakan.