Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kejahatan merupakan masalah yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Kejahatan pembunuhan misalnya, telah ada dan dimulai sejak anak-anak Nabi Adam. Demikian pula bentuk-bentuk kejahatan lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, dan sebagainya merupakan masalah setiap masyarakat, baik masyarakat yang menganut sistem liberalis maupun sosialis, yang dilakukan oleh penjahat-penjahat perorangan atau terorganisasi dengan motifnya masing-masing. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana, juga merupakan cara yang paling tua, serta peradaban manusia itu sendiri. Gene Kesebaum menyebutnya sebagai ?order philosophy of crime control? dan sanksi pidana yang diterapkan berupa pembalasan, dikatakan H.L, Packer merupakan "peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu"a vastige of our savagee past), serta Smith dan Hogan menyebutnya "a relic of barbarism?. Timbulnya kritik-kritik seperti itu karena hukum pidana dalam kenyataannya tidak dapat menanggulangi kejahatan, tidak dapat menjadi "senjata pamungkas" yang ampuh dan terakhir ( ultimum remedium) dalam memberantas kejahatan, sehingga kejahatan dalam kenyataannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan itu tidak hanya dari segi kuantitasnya, tetapi juga pada kualitasnya, seperti penggunaan teknologi canggih, perusakan pola modus operandi yang melahirkan kejahatan ?White collar", misalnya kejahatan korporasi, kejahatan komputer, pemalsuan pajak, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penipuan konsumen dan sebagainya, dengan korban yang tidak berorientasi kepada individu, tetapi masyarakat luas dan bahkan negara. Melihat sangat besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kejahatan dan terdapatnya masalah dalam penanggulangan kejahatan melalui penegakkan hukum pidana, maka munculah kampanye anti pidana dengan slogannya yang terkenal "the struggle against punishment" atau "abolition of punishment". Bahkan F. Gramatica, seorang tokoh ekstrim dari kelompok anti pidana menyatakan "hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang."

Abstrak :
Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan mengenai konstruksi pemberitaan kejahatan narkotika di Indonesia oleh media cetak KOMPAS selama Oktober 2009 hingga Juni 2010. Penelitian ini mengungkapkan bahwa media construction of crime yang dibangun cenderung mendukung upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Negara. Negara melalui pihak berwenang (BNN, POLRI, Bea dan Cukai) dikonstruksikan amat serius terkait upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika. Adapun moral panic turut digunakan dalam mengkonstruksikan bahwa kejahatan narkotika pada kondisi mengkhawatirkan dan menjadi ancaman serius bagi masyarakat berdasarkan pandangan pihak berwenang. Oleh sebab itu, konstruksi yang dibangun dominan berdasarkan nilai berita kejahatan threshold, simplification, predictability dan risk. ......This qualitative studies describing about media construction of narcotic crime news in Indonesia by KOMPAS newspaper during Oktober 2009 till June 2010. This studies shown that developing of media construction of crime tend to support the government program and policies against narcotic crime. The government as an authority institution (BNN, POLRI, Bea dan Cukai), has constructed to be very serious against narcotic crime. In this studies, the news report also use moral panic to construct that narcotic crime had been very serious threat for public and dangerous situation based on the authority perception. Because of that, the construction has been developt based on dominant crime news values, such as threshold, simpilification, predictability, and risk.

Abstrak :
Tulisan ini membahas bagiaman peran media massa dalam melakukan perlawanan terhadap terorisme dengan menggunakan analisa framing terhadap media massa lokal Antaranews.com sebagai kantor berita resmi negara. Didasari oleh perkembangan orientasi kelompok-kelompok teroris yang menggunakan media massa sebagai alat untuk mencapai tujuannya yakni menyebarkan rasa takut dan kebutuhan media massa akan berita-berita terorisme yang dianggap memiliki nilai berita tinggi, penulis berusaha membuktikan bahwa media memiliki peran ganda yaitu untuk menghalangi teroris untuk mencapai tujuannya tanpa menghilangkan perannya sebagai penyampai informasi baik pada publik maupun pemangku kepentingan. Dengan menganalisa 4 buah berita dari antaranews.com mengenai bom Kampung Melayu, penulis membuktikan bahwa dengan framing yang tepat dan dipengaruhi oleh agenda-setting dari negara, antaranews.com mampu berperan dalam melakukan perlawanan terhadap terorisme dengan penekanan tertentu dalam setiap berita sekaligus membuktikan pemikiran newsmaking criminology yang berupaya untuk mengutangi harm dari berita dapat dilakukan secara nyata.

---

This paper discusses the role of mass media in the fight against terrorism by using framing analysis on local media, Antaranews.com as the official state news agency. Based on the development of the orientation of terrorist groups using mass media as a means to achieve their goal of spreading the fear and need of the media for the news of terrorism that is considered to have high news values, the author tries to prove that the media has a dual role that is to deter terrorists for achieveing its goals without losing its role as a transmitter of information to both the public and stakeholders. By analyzing the 4 pieces of news from antaranews.com about Kampung Melayu bombs, the authors prove that with proper framing and influenced by the agenda-setting of the goverment, Antaranews.com can play a role in the fight against terrorism with a certain emphasis in every news as well as proving newsmaking thoughts criminology that seeks to combat harm from the news can be real.

Abstrak :
Seiring dengan perkembangan dunia modern dan pertumbuhan yang pesat dari media informasi, isu mengenai teror dan terorisme semakin terasa dekat dikarenakan paparan yang terus disajikan oleh media. Media sosial, dimana penggunanya seringkali mendapatkan kebebasan berpendapat dengan memanfaatkan fitur anonimitas, seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu ataupun ancaman mengenai isu teror dan terorisme. Hal seperti itu memaksa pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah adanya serangan yang mungkin ditimbulkan akibat informasi yang keluar tersebut. Menggunakan beberapa contoh kasus ancaman bom dan beberapa kasus mengenai isu teror dan terorisme, tulisan ini menganalisis dengan teori panopticism mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah negara Amerika Serikat, untuk mengawasi warga negara mereka dan mencegah terjadinya bencana yang mungkin berakibat dari pesan-pesan tersebut.

---

Along with the development of the modern world and the rapid growth of the media, the issues regarding terror and terrorism is seemingly getting closer because of the exposure that continues to be presented by the medias. Social media, where users often get the freedom of speech granted by the anonymity in the virtual space, is often misused to spread false news or threats regarding the issue of terror and terrorism. Such matters compel the government to exercise oversight and control to prevent possible attacks from the outgoing information that is available to them. Using several examples of bomb threats and some cases of terror and terrorism issues, this paper analyzes with the theory of panopticism on how government oversight, especially the United States government, oversees their citizens and prevents the occurrence of disasters that may come from those messages.

Abstrak :
This study attempts to explain the media construction of the Jakmania constructed by Kompas newspaper during the Round I and II Super League Indonesia (LSI) 2009/2010. Data was obtained through content analysis, observation and interviews. Both sources of data were combined and analyzed to see how the construction of reality of the Jakmania. This study is an analysis of cultural criminology studies, so media construction is analyzed in depth as a tool to show war between dominant culture and weak culture. The results of this study indicate that the newspaper as a print media, capable of constructing supporters group by distorting the image according to the stereotype of a stronger culture.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ujaran kebencian dalam pernyataan-pernyataan pejabat negara yang dikutip dalam pemberitaan media daring Kompas selama tahun 2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Queering Criminology. Dalam kaitannya dengan hubungan LGBT dengan negara, seringkali timbul pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kekuasaan dan bagaimana orang-orang kuat yang paling politis berpengaruh.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis. Temuan data dalam penelitian ini berupa 20 berita dengan kutipan pernyataan pejabat negara terkait LGBT. Temuan data menunjukkan adanya 18 berita yang merupakan ujaran kebencian karena mengandung pernyataan diskriminatif, mengandung stereotipe, antagonis, dan merendahkan martabat, sementara 2 lainnya tidak mengandung ujaran kebencian. Pejabat negara dan media telah sama-sama menjadi agen pembentuk wacana kebencian. Hal tersebut berdasarkan pandangan kritis dapat disebut sebagai kejahatan. ......Title Hate Speech by the Ruler against Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender in Media as Crime An Analysis of State Official 39 s Statement in Kompas Media Online News 2016 This study aims to examine hate speech in the statements of officials who are in the media coverage online Kompas during 2016. The theory used in this study is Queering Criminology. In his relationship between LGBT with the state, appear the question about who has power and a very moderate political person. The method used in this research is critical discourse analysis. The data finding in this research is 20 news with quotation of opinion of LGBT related official. The findings of the data indicate 18 news which are hate speech because they contain discriminatory assumptions, containing stereotypes, antagonists, and degrading, while the other two are not contained by hate speech. State officials and the media have become equally hate shaping agents. Based on critical perspective, it can be called a crime.

Abstrak :
With the role of media in both reporting crime and shaping it into infotainment, the importance of the interplay between contemporary media and the criminal justice system is greater. This title surveys this interplay while emphasizing that people use media-provided knowledge to construct a picture of the world.

Abstrak :
Diskursus tentang kejahatan akan selalu menjadi tema yang menarik untuk dibahas di media. Pemberitaan tentang proses eksekusi hukuman mati terpidana narkotika menghiasi lembaran cetak Koran nasional semenjak Desember 2014 ndash; April 2015. Menggunakan konsep media construction of crime, penelitian ini menganalisa konstruksi yang media lakukan terhadap pemberitaan eksekusi hukuman mati terpidana kasus narkotika. Metode yang digunakan adalah analisi isi naratif terhadap artikel pemberitaan proses eksekusi hukuman mati di Media Indonesia dan Kompas. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sedikit sekali perdebatan yang ditimbulkan dari dikotomi pemerintah yang mengatakan bahwa hukuman mati adalah upaya untuk memberantas narkoba dari bumi Indonesia. ......The discourse on crime will always be an interesting theme for the media to cover. News coverage on the process of death penalty for drugs convicts has been covered in national newspaper since December 2014 ndash April 2015. Using the concept of Media Construction of Crime, this research try to analyze the construction of news media to the coverage of Death Penalty for the drugs convicts. This research use narrative analysis towards articles and coverage of news execution in Media Indonesia and Kompas. This research shows there are hardly any debate in the news media over the president rsquo s policy that stated death penalty is an effort to eradicate drugs from Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang peran model panopticism Dewan Pers dalam pengendalian sosial kejahatan di media siber serta proses self regulation media siber. Melalui metode field research, peneliti mencoba menjelaskan model panopticism yang dibentuk atas adanya relasi antara Dewan Pers, Asosiasi Pers AMSI dan AJI serta Unsur Masyarakat dalam pengendalian berita kejahatan di media siber. Hasil menunjukkan empat ciri panopticism yang dimiliki oleh Dewan Pers, AMSI, AJI dan unsur Masyarakat berperan untuk terbentuknya regulation di media siber indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the role of panopticism model of Press Council in social control of crime in cyber media and the self regulation process of cyber media. Through field research method, the researcher tried to explain the panopticism model formed on the relationship between Press Council, Press Association AMSI and AJI and Elements of society in controlling crime news in cyber media.The results show four characteristics of panopticism possessed by the Press Council, AMSI, AJI and the elements of society that plays a role on the formation of self regulation in Indonesias 39 cyber media.