Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas keabsahan pengalihan sebagian piutang atas nama melalui cessie dalam perkara permohonan PKPU berdasarkan Putusan No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan bentuk metode penelitian normatif untuk menjawab permasalahan keabsahan perjanjian pengalihan piutang melalui cessie, legalitas pengalihan sebagian piutang melalui cessiE dan penerapan hukum Majelis Hakim atas legalitas cessie dalam permohonan PKPU pada Putusan No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalihan piutang atas nama melalui cessie adalah sah manakala memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan perjanjian dasar peralihan piutang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 s.d. Pasal 1337 KUHPerdata. Legalitas partial assignment selain ditentukan kebsaahan cessie dan perjanjian dasarnya juga dilihat dalam iktikad baik pelaksanaan perjanjian tersebut sehingga tidak merugikan cessus sesuai Pasal 1340 KUHPerdata. Majelis Hakim, meskipun telah tepat dalam menolak permohonan PKPU namun kurang cermat dalam menilai keabsahan cessie atas sebagian piutang karena cedent tidak beriktikad baik. Penulis menyarankan untuk dilakukan amandemen terhadap peraturan-peraturan terkait cessie dengan mengoptimalkan peran notaris guna memastikan adanya penyuluhan hukum dan terwujudnya tujuan hukum dalam pemulihan ekonomi nasional. ......his study discussed the legality of partial assignment in the case of a PKPU application based on Decision No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Therefore, this study used a form of normative research method to answer the problem of the validity of the transfer of all, legality of the partial assignment, and the consideration of the Judges on the legality of the cessie in the PKPU application in Decision No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Based on the results of the study, it is known that cessie is valid when it meets the provisions of Article 613 of the Civil Code and the basic agreement for cessie is in accordance with the provisions of Article 1320-1337 of the Civil Code. The legality of the partial assignment, apart from determined from the validty the cessie and the basic agreement itself, is also seen in good faith in the implementation of its basic agreement so that it does not harm cessus. The Judges, although it was correct in rejecting the PKPU application, was not careful in assessing the validity of the partial assignment because the cedent did not have good faith. The author suggests that amendments to regulations related to cessie by optimizing the role of notaries to ensure legal counseling and the realization of legal objectives in national economic recovery.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari political connection firm, CEO gender, dan Family Ownership terhadap biaya utang perusahaan di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Total keseluruhan sampel pada penelitian ini berjumlah 322 perusahaan dengan tidak memasukan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Penelitian ini mengukur tingkat keefektivitasan tata kelola perusahaan dengan menggunakan tiga variabel independen yaitu political connection firm, ceo gender, dan family ownership, dengan biaya utang, sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukan dua dari variabel independen memiliki hubungan signifikan kearah negatif terhadap biaya utang, sementara variabel political connection firm menunjukan hubungan positif namun tidak signifikan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa CEO Gender dan Family Ownership memiliki hubungan terbalik terhadap biaya utang perusahaan. ......This study aims to see the effect of political connection firm, ceo gender, and family ownership on cost of debt of companies in Indonesia. The sample used in this study includes companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2016 to 2019 with a total of 322 samples, excluding financial sector. This study measures the effectivity of corporate governance using three independent variables, namely political connection firm, ceo gender, and family ownership, with cost dependent variable. The results showed that two out of three independent variables had a significant and negative relationship to leverage, while the political connection firm variable showed a positive but insignificant relationship. These results indicate that ceo gender and family ownership have an inversely related relationship to cost of debt.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas prosedur atestasi laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian KPPK yang didasarkan pada Agreed-Upon Procedure AUP yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik ATZ. Laporan ini juga membahas perbandingan AUP oleh ATZ dan AUP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.16 / 21 / PBI / 2014. Secara keseluruhan prosedur yang dilakukan oleh ATZ sesuai dengan peraturan. Satu-satunya perbedaan yang ditemukan adalah pada prosedur sampling. ATZ melakukan sampling berdasarkan nilai terbesar dan bukan sampling secara acak sesuai peraturan yang dipersyaratkan. Metode ini dipilih oleh ATZ karena PT ABC tidak dapat memberikan semua rincian yang diperlukan untuk melakukan pengambilan sampel tersebut. ...... This internship report discusses about the attestation procedures of the report of implementation of prudential principles which is based on the Agreed Upon Procedure AUP performed by Public Accounting Firm ATZ. This report also discusses about the comparability of the AUP by ATZ and AUP based on the Bank Indonesia Regulation No.16 21 PBI 2014. Overall, the agreed procedures performed by ATZ are in accordance with the regulation except for the sample selection method. ATZ selected the sample based on the greatest recorded value instead of random sampling as required by the regulation. This method is selected by ATZ since PT ABC is unable to provide all the details needed to perform random sampling.

Abstrak :
Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu direformulasi dalam ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan 2004”) agar kreditor dan debitor diberikan perlindungan yang seimbang. Secara spesifik penelitian ini fokus pada permasalahan pengajuan PKPU oleh kreditor, kedudukan kreditor separatis dan kreditor preferen dalam perdamaian, dan pembatalan perdamaian yang telah disahkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan PKPU dalam UU Kepailitan 2004 lebih cenderung melindungi kreditor daripada debitor. Berdasarkan penelitian ini dan perbandingan dengan hukum kepailitan Belanda, Singapura, dan Amerika Serikat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU Kepailitan 2004 atas hal-hal sebagai berikut: (i) penambahan syarat bagi kreditor yang hendak mengajukan PKPU; (ii) pengaturan cramdown, (iii) hak suara kreditor preferen terhadap rencana perdamaian; dan (iv) pengaturan tentang pembatalan perdamaian perlu disesuaikan agar kelalaian pelaksanaan perdamaian tidak harus berujung pada kepailitan serta memberi kesempatan agar perdamaian dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak dengan tetap di bawah pengawasan pengadilan niaga. ......This research aims at identifying matters needed to be reformed in the suspension of debt payment obligations (“PKPU”) in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations ("Bankruptcy Law 2004") so creditors and debtors have equal protection. Specifically, this research focused on the problem of PKPU's petition by creditors, the position of separatist creditors and preferred creditors in the plan, and the termination of a confirmed plan. This research was conducted using a normative juridical research method with a comparative approach. Results of this study indicated that the regulation of PKPU in Bankruptcy Law 2004 tends to protect creditors than debtors. Based on this research and the comparison with bankruptcy law in the Netherlands, Singapore, and the United States of America, Bankruptcy Law 2004 needs to be reformed on the following matters: (i)  the requirement of creditors who can submit PKPU petition; (ii) the regulation of cramdown; (ii) the voting rights of preferred creditors to composition plan; and (iv) the regulation of plan termination need to be reformed so that the failure of plan implementation doesn't have to end with bankruptcy, and also a chance to modify a confirmed plan based on the agreement of all parties under the supervision of a commercial court.

Abstrak :
Permasalahan iklim semakin memberikan dampak nyata pada kehidupan manusia dan manusia pula lah yang berkontribusi dalam memperparah permasalahan ini. Utang luar negeri sebagai salah satu instrumen pembiayaan berbagai negara-negara OKI memiliki dampak baik maupun buruk tergantung kepada penggunaan dananya. Perlu disadari juga bahwa utang dalam Islam merupakan tindakan yang sebaiknya dihindari jika tidak terdesak. Oleh karenanya, penggunakan instrumen utang di negara-negara OKI juga menimbulkan perdebatan tersendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan utang luar negeri di kawasan negara OKI memiliki relasi kurva U terbalik dengan emisi CO2 maupun ecological footprint. ......Climate issues are increasingly having a real impact on human life, and it is humans who are contributing to exacerbating this problem. External debt as a financing instrument for various OIC countries has both good and adverse effects depending on the use of the funds. It should also be realized that debt in Islam is an action that should be avoided if not pressed. Therefore, the use of debt instruments in OIC countries also raises its own debate. This study shows that the use of external debt in the OIC region has an inverted U-curve relationship with CO2 emissions and an ecological footprint.

Abstrak :
Euro convertible bond adalah obligasi yang diterbitkan dalam denominasi asing dan dijual di pasar modal negara asing yang tidak menggunakan mata uang tsb, yang memberikan opsi kepada investor untuk menukarkannya menjadi saham biasa. Sejak pasar modal Indonesia bangkit dari tidurnya pada tahun 1988-1989, instrumen obligasi konversi baru diterbitkan pada tahun 1991 oleh tujuh buah perusahaan di saat itu. Enam di antaranya menerbitkan apa yang disebut euro convertible bond. Euro convertible bond yang dijual dOi eurobond market merupakan salah satu pilihan sumber pembiayaan bagi perusahaan Indonesia. Perusahaan besar yang mempunyai banyak transaksi dalam mata uang asing dan memerlukan modal akan mempertimbangkan penggunaan instrumen ini. Untuk dapat melakukan evaluasi terhadap alternatif baru ini, manajer keuangan perusahaan memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai euro convertible bond. Maka skripsi ini bertujuan memberikan dasar pengambilan keputusan bagi manajer keuangan untuk melakukan pembiayaan dengan euro convertible bond. Dengan pertimbangan bahwa instrumen pembiayaan jangka panjang (termasuk euro convertible bond) mempunyai persamaan mendasar dengan instrumen investasi jangka panjang, penulis melakukan analisis diskonto atas semua aliran kas untuk menemukan biaya euro convertible bond. Studi kasus dilakukan terhadap emisi yang dilakukan oleh PT.Inti Indorayon Utama, sebagai salah satu dari enam perusahaan yang disebutkan di atas dan yang memungkinkan akses data yang cukup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa euro convertible bond menawarkan banyak keunggulan dibandingkan dengan domestic convertible bond atau foreign convertible bond. Selain mempunyai karakteristik yang menarik bagi calon emiten maupun calon investor, pasar tempat diperdagangkannya instrumen ini unregulated dan untaxed sehingga memungkinkan emiten mendapatkan all-in financing cost yang relatif rendah. Dalam studi kasus PT. Inti Indorayon Utama; perhitungan biaya menunjukkan bahwa euro convertible bond mempunyai biaya yang rendah. Dengan demikian merupakan instrumen yang layak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan pembiayaan jangka panjang perusahaan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja manajemen utang di Indonesia pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan menggunakan Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria dalam DeMPA Methodology dengan kondisi implementasi manajemen utang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja manajemen utang telah sesuai dengan Debt Management Performance Indicators yang terdapat dalam DeMPA Methodology. ...... This research aims to analyze the performance of debt management in Indonesia at Directorate General Of Budget Financing and Risk Management by using the Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. This research uses qualitative method with case study approach. The analysis is performed by comparing criteria in DeMPA Methodology with the current conditions of debt management implementation in Indonesia. The result shows that most of the debt management performance has been consistent with Debt Management Performance Indicators contained in DeMPA Methodology.

Abstrak :
Mengetahui lembaga Keuangan yang memberikan KPR yang lebih agresif, untuk dapat menghasilkan produk KPR baru yang lebih menarik dalam arti menguntungkan kedua belah pihak. Studi Kepustakaan dengan membaca buku-buku, harian serta majalah-majalah yang berhubungan dengan skripsi ini dan mengumpulkan data dan informasi baik berupa prosedur maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diterapkan oleh lembaga Keuangan tersebut serta wawancara dengan pihakpihak yang memahami masalah KPR. Masing-masing Bank atau Lembaga Keuangan menggunakan metode-metode angsuran yang berbeda yang disesuaikan dengan sumber dana dan sistim yang digunakan. Pada hakekatnya dalam memilih lembaga keuangan untuk KPR adalah yang memiliki real interest yang terkecil dan yang memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal ini adalah metode Annuitas bulanan atau yang sering disebut effective rate.

Abstrak :
Dalam kehidupan bermasyarakat terutama di bidang ekonomi sering ditemukan para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan. Mengenai perikatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian umum yang terangkum dalam bab I-IV yang berisi asas-asas umum perikatan dan bagian khusus yang terangkum dalam bab V-XVIII yang berisi aturan yang mengatur tentang perjanjian. Perjanjian adalah sebab yang menimbulkan perikatan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan perselisihan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut yaitu tidak ditaatinya ketentuan dari pasal 1320 KUHPer yang mengatur mengenai syarat sah dari suatu perjanjian. Jika ketentuan dari pasal tersebut tidak dipenuhi maka akan akibat yang ditimbulkan adalah batalnya perjanjian atau perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang belum berbadan hukum sangat mengandung resiko bagi pihak kreditur. Karena dalam hal ini perseroan tidak dapat diminta pertangung-jawabannya, melainkan Direksi dan Komisarislah yang harus bertangung jawab penuh terhadap perjanjian yang dibuatnya. Begitu pula dalam hal perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai institusi perbankan. Dalam hal melakukan perjanjian kredit bank seharusnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan juga undang undang lainnya. Dalam Hal ini para pihak haruslah sudah mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Apabila perjanjian yang dibuat antara para pihak batal demi hukum. Maka kreditur dalam hal ini pihak yang dirugikan harus mengetahui apa yang menjadi hak mereka bila kerugian tersebut menimpa, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dengan sendirinya tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.