Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan hukum dibawah tangan. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui jenis pertanggungjawaban PPAT selaku pejabat umum ketika melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Metode penulisan tesis ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa suatu akta yang dinyatakan cacat hukum karena kesalahan, kelalaian maupun karena kesengajaan. PPAT dapat dimintai pertanggungjawabannya baik secara administratif, perdata maupun pidana. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang tidak mengetahui adanya cacat yang melekat pada tanah yang dibelinya, dapat mengajukan gugatan kepada untuk menuntut pengembalian hak atas tanahnya serta dapat menuntut ganti kerugian yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga.

---

There is an inaccuracy of the Land Deed Official (PPAT) in preparing the land sale and purchase that is not in accordance with the laws and regulations, resulting in losses for interested parties. This creates a legal consequence of the cancellation of the deed before the court or the deed which initially has perfect legal power to become a deed that only has legal force under the hand. The writing of this thesis aims to find out the type of PPAT accountability as a general official when doing negligence in carrying out their duties. The method of writing this thesis uses normative juridical and relies on secondary data presented descriptively analytically. The results of writing indicate that a deed is declared to be legally flawed due to errors, negligence or intentional. PPAT can be held accountable for administrative, civil and criminal matters. The form of legal protection for buyers in good faith who are not aware of any defects inherent in the land, they can file a lawsuit to demand the return of their land rights and can claim damages consisting of costs, losses and interest.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT, terhadap kepemilikan hak atas tanah. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Akta jual beli PPAT mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli tanah. Setelah Akta Jual Beli PPAT dibuat, kemudian Pembeli mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan setempat. Namun dalam prakteknya masih terdapat hambatan-hambatan untuk melaksanakan pendaftaran tanah tersebut. Pada tahun 1988, Tuan Wagianto membeli sebidang tanah Sertipikat Hak Milik, dari Tuan Anwar Manaf dan Nyonya Moechisina berdasarkan Akta Jual Beli PPAT. Tuan Wagianto tidak dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut di BPN, karena Yayasan UMS menguasai fisik dari tanah tersebut dan mengklaim tanah tersebut adalah miliknya. Tahun 1998 Tuan Wagianto meninggal dunia, dan Akta Jual Beli tersebut masih belum didaftarkan ke BPN. Dengan meninggalnya Tuan Wagianto, demi hukum hak atas tanah tersebut jatuh kepada ahli waris. Kemudian pada tahun 2002, para ahli waris menggugat yayasan UMS melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana suatu akta jual beli PPAT mempunyai kekuatan pembuktian terhadap kepemilikan hak atas tanah. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan data sekunder sebagai datanya. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis mendapati bahwa akta jual beli PPAT tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari jual beli tanah. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa Akta Jual Beli PPAT tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. ...... This thesis focuses on the probative force of the deed of sale and purchase by PPAT towards the ownership of land right. Sale and Purchase of land is a legal act to transfer land rights from the seller to the buyer. The Deed of Sale and Purchase by PPAT has a function as a tool to prove the truth of the legal act of sale and purchase of land. After making Deed of Sale and Purchase by PPAT, then registered to the local Land Office. However, in practice there are still obstacles to implementing land registration. In 1988, Mr. Wagianto buy a plot of land with Freehold Title, from Mr. Anwar Manaf and Mrs. Moechisina by Deed Of Sale And Purchase by PPAT. But Mr. Wagianto can’t register his rights at BPN, because UMS Foundation physical controls of the land and claimed the land was his. In 1998 Mr Wagianto died, and The Deed of Sale and Purchase are still not registered to BPN. With the death of Mr. Wagianto, by law the land rights fall to the heirs. Then in 2002, the heirs sued UMS Foundation through the West Jakarta District Court. The purpose of this Thesis is to find out how The Deed of Sale and Purchase by PPAT has probative force toward the ownership of land rights. Writing of this thesis uses library research methods, the data required is secondary data. Based on data obtained from this research, the Authors found that The Deed of Sale and Purchase by PPAT has met the terms of the formal and material of sale and purchase land. The Authors conclude that Deed of Sale and Purchase by PPAT has perfect probative force.

Abstrak :
PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Sebagai akta otentik, akta PPAT harus memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini PPAT telah membuat akta jual beli dengan dasar blanko kosong yang telah ditandatangani para pihak di dalam rumah tahanan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan penyimpangan terhadap syarat materil dan syarat formil tata cara pembuatan akta jual beli. Berdasarkan hal ini, penulis bermaksud untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai tanggung jawab PPAT dan keabsahan pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian data sekunder yaitu norma hukum tertulis. Berdasarkan hasil penelitian terhadap analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 6 September 2011 Nomor : 982 K/Pdt/2011 yaitu akibat hukum dari tata cara pembuatan dan penandatanganan akta jual beli yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka PPAT harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, bahkan sanksi pidana serta mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan akta jual beli tersebut dapat dibatalkan. ......PPAT is a public official who is authorized to make authentic act on certain legal actions regarding land rights. As an authentic deed, deed of PPAT must meet PPAT deed procedures as determined by the laws and other regulations. In this case PPAT has made a deed of sale on the basis of who has signed a blank form of the parties in the house prisoners is an unlawful act and the deviation of the material terms and conditions of formal procedures for the manufacture of the deed of sale. Based on this, the author intends to examine and understand more about the responsibilities of PPAT and validity of the making of sale and purchase by PPAT. This study uses normative juridical approach, the research focuses on the study of secondary data is written legal norms. Based on the results of the analysis of the case of Supreme Court of the Republic of Indonesia On 6 September 2011 Number: 982 K / Pdt / 2011 of the legal consequences of the procedure of making and signing the deed of sale that does not comply with the applicable regulations, the PPAT should be responsible for his actions that may be subject to administrative sanctions, civil penalties, and even criminal sanctions as well as lead to the certificate becomes invalid and legal defects that have no binding legal force and the deed of sale may be canceled.

Abstrak :
Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif Jenis datayang digunakan adalah data sekunder tipologi penelitian eksplanatoris jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer hukum sekuder dan hukum tersier Metode analisis data yang digunakan digunakan adalah metode analisis data kualitatif Penulisan tesis mengangkat pokok permasalahan pertimbangan putusan pengadilan negeri pengadilan tinggi dan mahkamah agung mengenai perolehan hak atas tanah setelah pembatalan akta jual beli dikaitkan dengan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bagaimana akibat hukum batalanya akta jual beli karena adanya perbuatan melawan hukum Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa akta PPAT hanyalah suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akta itu adalah suatu syarat mutlak tentang sah tidaknya suatu jual beli tanah Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum Adat yang sifatnya tunai riil dan terang Jual beli adalah merupakan perjanjian maka dalam hal ini berlakulah syarat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata Jual beli tanah dapat batal demi hukum jika salah satu syarat materil tidak dipenuhi dalam arti penjual bukan merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijualnya akibat hukum dari pembuatan akta jual tersebut di atas adalah akta tersebut dianggap tidak pernah ada Adapun sebaiknya jual beli dilakukan dihadapan PPAT dengan dibuktikan dengan AJB dan didaftarkan ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang haknya. ......This thesis is a normative juridical research. The type of data that is used is secondary data, explanatory research typology, types of legal materials is the primary legal materials, legal sekuder and tertiary law. Data analysis method used is the method of qualitative data analysis. Thesis raised the subject-matter of judgment ruling court, high courts and the Supreme Court regarding the acquisition of land after the cancellation of the deed of sale associated with the Law and Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and how the legal consequences about the cencellation deed of sale due to acts against law. Under Article 19 of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration that PPAT deed is only a means of evidence and did not mention that the certificate is a necessary condition of legitimacy of a land purchase. Article 5 of UUPA mentions the National Land Law we are Customary Law that are cash, real and bright. Buying and selling is an agreement, then in this case the operator from the requirements for the validity of the agreement as specified in Article 1320 of the Civil Code. Buying and selling land can be null and void if one of the material requirements are not fulfilled within the meaning of the seller is not the person entitled to the land sold. the legal consequences of the sale deed is the deed mentioned above shall be deemed to have never existed. The purchase should be done before PPAT with evidenced by AJB and registered with the Land Office to ensure legal certainty for rights holders.

Abstrak :
Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan cara membuat akta jual beli saham, setelah itu, pemindahan hak atas saham tersebut dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham serta harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI perihal perubahan data perseroan tersebut. Notaris mempunyai kewajiban untuk memberitahukan perubahan data perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila Notaris tidak melakukan kewajiban tersebut maka, pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Perseroan tidak akan berubah dan pembeli saham dalam akta jual beli tersebut tidak dapat secara efektif menjadi pemegang saham dalam perseroan tersebut. Akibatnya, apabila perseroan menjual kembali saham yang sebelumnya dibeli oleh pembeli tersebut dan memindahkannya kepada suatu pihak ketiga serta kemudian pemindahan hak atas saham tersebut aktanya dibuat oleh Notaris yang sama dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, pihak ketiga tersebut akan dianggap sebagai pemegang saham yang sah dari perseroan tersebut. Dalam hal peristiwa ini terjadi, bagaimana akibat hukum terhadap akta jual beli saham ganda yang dibuat oleh Notaris dan bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Akta Jual Beli Saham Ganda yang dibuatnya dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 04/Pts/Mj.PWNProv DKI Jakarta/IX/2012. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dan dengan dilakukan wawancara sebagai data pendukung, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen di samping itu juga dilakukan wawancara dengan narasumber, metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, sehingga hasil dari bentuk penelitian ini berupa deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa akibat hukum dari akta jual beli saham ganda adalah akta yang berlaku ialah akta yang terakhir, karena akta tersebut telah memenuhi seluruh syarat dan prosedur pemindahan hak atas saham yang berlaku dan Notaris bertanggung jawab secara administatif karena Notaris tidak melakukan kewajibannya. ......Transfer of shares is carried out by way of deed on sale and purchase of shares, subsequently, such transfer of shares shall be registered in the Shareholders Register and must be notified to the Minister of Law and Human Rights with respect to the change of such company rsquo s data. The Notary possesses the obligation to notify such changes on company rsquo s data to the Minister of Law and Human Rights within a specified period of time. Should the notary violates its obligation, then the shareholder registered in the Shareholder Register will not be updated and the buyer of the shares under such Deed will not be effectively becomes shareholders of the company. As a result, in the event the company tries to re sell the shares that once purchased by such buyer and transferred to another third party and the said transfer of shares are notified to the Minister of Law and Human Rights and that deeds made by the same Notary, such another third party will be recognized as the authorized shareholder of the company. Should the occasion arrives, what are the legal consequences to the double deed on sale and purchase of shares drawn upbefore the Notary and what is the responsibility of such Notary over thedouble Deed on Sale and Purchase of Sharesdrawn upbefore such Notary under Decree of theDKI Jakarta Regional Supervisory Board of Notary No. 04 Pts Mj.PWNProv DKI Jakarta IX 2012. The type of this study is normative judicial with a typology of study tendences of analytycal descriptive. The type of data herein is using primary, secondary and tertiary law materials. The tools to gather the data used herein are carried out by documentary study, moreover, the author are also carried out several interviews with interviewees. The method to analyze data is carried out with a qualitative method. As a result, the type of this study is an analyical descriptive study. The conclusion of this study explains that the legal consequences of such double Deed on Sale and Purchase of Shares that the latter deed will prevail against the first deed, considering the said deed has met all the prevailing pre requisite and procedure of transfer of shares, and such notary will be administratively liable for violating its obligation.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Hak Tanggungan yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Akta Jual Beli merupakan dasar dari pendaftaran hak atas tanah untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan atas perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Pembuatan Akta Jual Beli haruslah memenuhi syarat sah perjanjian karena jika tidak terpenuhi syarat sah perjanjian maka dapat menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum. Permasalahan dalam tesis ini yaitu akibat hukum terhadap hak tanggungan yang lahir berdasarkan akta jual beli yang cacat hukum dan tidak mengikat oleh pengadilan, perlindungan hukum bagi Bank selaku kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang akta pemberian hak tanggungannya ditetapkan cacat hukum, dan tanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hak Tanggungan juga akan menjadi cacat hukum jika objeknya berdasar pada akta jual beli yang cacat hukum, kemudian bank selaku kreditur sebagai pemegang hak tanggungan dapat menempuh jalur non litigasi atau melalui jalur litigasi sebagai perlindungan hukumnya jika akta pemberian hak tanggungannya ditetapkan cacat hukum dan tidak mengikat oleh pengadilan, serta terdapat 3 (tiga) pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibuatnya, yaitu pertanggungjawaban secara perdata, secara pidana dan secara administratif. Pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/PDT/2017, PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata karena telah merugikan pihak ketiga berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. ......This research discusses about Mortgage Right that is born based on Sale and Purchase Deed made by PPAT. Sale and Purchase Deeds are the basis of the registration of land rights to be used as an object of collateral for additional agreements from a principal agreement in the form of a credit agreement. Making a deed of Sale and Purchase must fulfill the legal agreements requirements because if the agreement does not meet the requirements, it can cause the deed to become legally flawed. The problem in this research are the legal consequences of the mortgage rights that are born based on the Sale and Purchase Deed that is legally flawed and not binding by the court, legal protection for the Bank as the creditor as the holder of the mortgage rights that the deed of giving the mortgage right is determined to be legally flawed, and the responsibilities of PPAT that make the deed of Sale and Purchase. The research method used in this article is normative juridical research with descriptive analytical research type. Data analysis conducted using qualitative methods. The results of this research can be concluded that Mortgage Right will also be a legal defect if the object is based on a deed of legal defect, Bank as creditor as holder of mortgage right can take a non-litigation or through litigation path as legal protection if the deed is granted as legally flawed and not binding by the court, and there are 3 (three) responsibility of PPAT to the deed he made, namely civil, criminal and administrative liability. In the case of Supreme Courts Decision Number 3232 K/PDT/2017, PPAT can be held liable on a civil basis because it has harmed third parties in the form of material losses and immaterial losses.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:03/B/MPPN/VII/2019). Notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur yang harus melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepastian hukum. Namun dalam praktik, sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini yaitu mengenai akibat pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris, serta implikasi dari pelanggaran jabatan Notaris tersebut terhadap pelaksanaan profesi Notaris sebagai Officium Nobile. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normative, dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian terhadap putusan tersebut mennyatakan tindakan Notaris yang tidak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak menyebabkan dikenakannya sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dan mengakibatkan penurunan persepsi terhadap martabat Notaris sebagai Officium Nobile. Seharusnya Notaris dalam masa pemberhentian sementara diblokir aksesnya ke akun online Notaris, serta memberikan tanda non aktif di kantor Notaris sebagai sanksi moral atas tindakannya, juga Surat Keputusan mengenai pemberhentian sementara tersebut segera diturunkan agar Notaris tidak dapat membuat akta selama masa pemberhentian, sehingga menimbulkan efek jera. Pula, apabila Notaris tidak menyanggupi tugas tambahan dari klien, sebaiknya Notaris menolak tugas tambahan tersebut. Apabila Notaris menyanggupi tugas tambahan, sebaiknya dibuat kontrak kerja sehingga terdapat bahwa Notaris telah menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan tambahan tersebut. Sebaiknya Majelis Pengawas Daerah melakukan sosialisasi berkala sebagai bentuk pembinaan dan memberikan buku saku, serta melakukan pembinaan bersama dengan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Pelapor sebaiknya mengajukan sanksi perdata maupun pidana ke pengadilan terhadap tindakan Notaris terlapor. ......This thesis discusses the Implications of Notary / Official Certifier Of Title Deeds Actions that Do Not Fulfill the Obligation to Make Sale and Purchase Deed Based on the Binding Agreement of Sales and Purchase (Study of the Decision of the Board of Trustees of the Notary Center of the Republic of Indonesia Number: 03 / B / MPPN / VII / 2019). Notary Public is a respectable and noble position that must protect the interests of the community and maintain legal certainty. But in practice, often a mistake is made by a notary public. The problem in this case is the consequences of notary violations committed by the Notary, as well as the implications of the violation of the Notarys position on the implementation of the Notary profession as Officium Nobile. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method. The results of the study can be concluded that Based on the results of the study of the Notary Central Board of Trustees' Decree, the notary actions that are not trustful, honest, thorough, independent, and impartial cause sanctions of temporary dismissal for 3 (three) months and result in a decrease in perception of the dignity of the Notary Public as a Officium Nobile. Notary in the period of temporary dismissal should be blocked access to the online account of the Notary, as well as giving an inactive sign at the Notary Office as a moral sanction for his actions, also a Decree on the temporary dismissal was immediately reduced so that the Notary could not make a deed during the dismissal period, causing a deterrent effect. Also, if the Notary does not undertake additional duties from the client, the Notary should refuse the additional tasks. If the Notary undertakes additional duties, a work contract should be made so that there is a Notary who has agreed to complete the additional work. The Regional Supervisory Council should conduct periodic socialization as a form of coaching and provide a pocket book, and conduct coaching together with the Honorary Board of the Indonesian Notary Association. Reporting parties should submit civil and criminal sanctions to the court against the actions of the reported Notary Public.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pembuatan perjanjian simulasi yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan kausa palsu. Permasalahan bermula dengan dibuatnya PPJB sebagai jaminan atas hutang piutang perseorangan dengan jaminan hutang berupa tanah seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris. Hasil penelitian menunjukkan, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan suatu jaminan hutang berupa tanah dapat diberikan Hak Tanggungan dengan dibuatnya APHT dengan dilakukan perjanjian pokok terlebih dahulu. Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dan menggunakan data sekunder dengan pendekatan kualitatif untuk metode analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian simulasi tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum dan kelalaian yang dilakukan bagi pihak pembeli yang dirugikan mengakibatkan tidak berlakunya asas itikad baik bagi pembeli sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 sehingga pembeli tidak dapat mendapat haknya kembali dengan kata lain perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi. Sehingga penelitian ini memberi saran bagi Notaris yang hendak membuatan suatu perjanjian wajib menolak membuat akta sepanjang perbuatan atau keterangan yang disampaikan para pihak bertentangan dengan aturan hukum dan bagi para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian harus sepenuhnya paham akan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dan tidak mengedepankan kepraktisan dalam pembuatan perjanjian yang mengenyampingkan konstruksi hukum yang berlaku. ......This thesis discusses the making of a simulation agreement, namely the Binding of Sale and Purchase Agreement (PPJB) with fake causes. The problem began with the making of the PPJB as collateral for individual debt with a guarantee for debt in the form of land should not be done by a notary. The results of the study showed that according to Law Number 4 of 1996 concerning Underwriting Rights, a debt guarantee in the form of land could be given by the Underwriting Right by making an APHT with the principal agreement being made first. This research method uses a normative juridical form of research and uses secondary data with a qualitative approach to the analysis method. The results of the study concluded that the simulation agreement did not meet the legal requirements of the agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code and resulted in a null and void agreement and negligence for the injured party which resulted in the invalidation of good faith principles for the buyer in accordance with the provisions of SEMA Number 4 of 2016 can get their rights back in other words the agreement is considered to never exist, has no legal power and consequences, and has no execution power. So this research provides advice for the Notary who wants to make an agreement must refuse to make a deed as long as the actions or information submitted by the parties are contrary to the rule of law and for those who want to do an agreement must fully understand the legal consequences of the agreement made and not prioritize practicality in making agreements that excludes the construction of applicable law.

Abstrak :
Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta Jual beli Notaris/PPAT agar bisa didaftarkan. Sebagai akta otentik akta Notaris/PPAT haruslah memenuhi tata cara pembuatannya, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturanperaturan lainnya. Seorang Notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli yang tidak melihat dokumen/surat aslinya dapat menimbulkan resiko baik terhadap akte itu sendiri maupun terhadap Notaris/PPAT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisa penelitian ini ternyata pembuatan akta jual beli tanpa melihat dokumen asli berakibat batalnya akta tersebut dan tuntutan gantirugi kepada Notaris/PPAT yang telah melakukannya. ......The growing importance of the meaning of land to human life is now causing the ever increasing potential for conflicts or land disputes. The organized and neat law and land administration is required to prevent or avoid conflict dispute. Therefore, transfer of rights over land must be evidenced by the Notary / PPAT deed of sale and purchase to be registered. As an authentic deed, deed of Notary / PPAT must fulfill the procedures of manufacture, as determined by the laws and other regulations. A Notary/PPAT who don't see the original document/letter in the making of the deed of sale and purchase may pose a risk for both the certificate itself and the Notary/PPAT. This study is using the normative juridical method with the method of data analysis and the qualitative approach. The result of this study stated that the creation of the deed of sale and purchase without seeing the original document can end with the cancellation of the deed and the compensation claim for the Notary / PPAT who have done so.

Abstrak :
Salah satu yang dapat menyebabkan dapat dibatalkanya suatu akta Notaris adalah cacat kehendak yang salah satu alasannya dapat disebabkan oleh adanya penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden yang bersumber dari yurisprudensi. Keadaan pikun dalam kasus ini menjadi penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuatan perjanjian di hadapan Notaris yang dapat dibatalkan dikemudian hari dengan alasan kesehatan mental dan psikologis. Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian ini, meskipun tidak terdapat bukti secara hukum yakni Penetapan Pengadilan yang menyatakan berada di bawah pengampuan, namun berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menujukkan bahwa secara faktual pada saat penandatangan PPJB Nomor 168 Sumarijah Yunus almh memang dalam keadaan pikun dan tidak mampu menentukan sendiri kehendaknya, sekalipun Sumarijah Yunus almh tidak berada di bawah pengampuan. Berdasarkan unsur-unsur serta syarat-syarat syarat adanya penyalahgunaan keadaan, keadaan pikun Sumarijah Yunus almh mengarahkan kepada penyalahgunaan keadaan karena keunggulan kejiwaan yang berintikan ketidakseimbangan posisi tawar menawar negosiasi yang mana posisi Sumarijah Yunus almh lebih lemah dibandingkan dengan posisi Penggugat dikarenakan Penggugaat memanfaatkan keadaan Sumarijah Yunus almh yang sudah sangat tua yakni berusia 81 tahun dan dalam keadaan pikun untuk menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli No. 168 tanggal 24 Juni 2006.

---

One reason that may cause the annulment of the Notary Deed is defective will that one reason may be caused by the misuse of condition misbruik van omstandigheden derived from jurisprudence. Senility in this case is important so as not to cause legal uncertainty in the agreement making in front of the Notary that can be cancelled in the future by reason of mental and psychological health. The research method used is research literature by examining normative juridical library materials or secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. From these results, although there is no evidence legally the Court Decision which states are under guardianship, but based on the legal facts in the trial showed that in fact at the signing of the SPA No. 168 Sumarijah Yunus is in a state of senile and incapable determine their own free will, though Sumarijah Yunus not under guardianship. Based on the elements and terms provided that there is misuse of circumstances, senility Sumarijah Yunus almh leads to the misuse of condition because of the psychiatric excellence cored to imbalance of bargaining negotiations which position Sumarijah Yunus weaker than the position of the Plaintiff because Plaintiffs utilizing the condition of Sumarijah Yunus almh that is very old which is 81 year old and in the senility to sign the Deed of Sale and Purchase Binding No. 168 dated June 24, 2006.