Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Hanry Ichfan Adityo, author

Implikasi hukum ketidakcermatan pejabat pembuat akta tanah dalam perjanjian jual beli bagi pembeli beritikad baik (analisa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Nab jo. Putusan Nomor 26/Put/Pdt/2015/PT.Jap jo. Putusan Nomor 442/K/Pdt/2016) = Legal implications of inaudible land deed official on the sale and purchase agreement for buyers in good faith (Analysis of the supreme court's decision number 19 / Pdt.G / 2014 / PN.Nab jo. Decision Number 26 / Put / Pdt / 2015 / PT. Jap jo. Decision Num

Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52228

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maria Astrid Wangarry, author

Analisis terhadap tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) selaku notaris dalam penandatanganan akta jual beli : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 September 2011 Nomor 982 K/Pdt/2011 = Analysis of responsibility officer land deed (PPAT) as a notary in signing the deed of sale and purchase : case study of the Indonesian Supreme Court ruling on 6 September 2011 Number 982 K/Pdt/2011

PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Sebagai akta otentik, akta PPAT harus memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini PPAT telah membuat akta jual beli dengan dasar blanko...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43025

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tisha Zeptira, author

Akta jual beli saham ganda studi putusan majelis pengawas wilayah notaris provinsi DKI Jakarta Nomor 04/PTS/Mj.PWN Prov DKI Jakarta/IX/2012 = Double deed on sale and purchase of shares study on decree ofthe dki jakarta regional supervisory board of notary no 04 PTS/Mj/PWN.Prov DKI Jakarta IX 2012

Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan cara membuat akta jual beli saham, setelah itu, pemindahan hak atas saham tersebut dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham serta harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI perihal perubahan data perseroan tersebut. Notaris mempunyai kewajiban untuk memberitahukan perubahan data perseroan tersebut kepada Menteri Hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47860

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shofiah Arasyti, author

Hak tanggungan yang lahir berdasarkan akta jual beli yang cacat hukum (studi putusan mahkamah agung nomor 3232 k/pdt/2017) = Mortgage right that born based on sale and purchase deed that legally flawed (study of supreme court verdict number 3232 k/pdt/2017)

Tesis ini membahas mengenai Hak Tanggungan yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Akta Jual Beli merupakan dasar dari pendaftaran hak atas tanah untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan atas perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Pembuatan Akta Jual Beli haruslah memenuhi syarat sah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54555

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Shafina Karima Karim, author

Implikasi perbuatan notaris/pejabat pembuat akta tanah yang tidak memenuhi kewajiban pembuatan akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli lunas (studi putusan majelis pengawas pusat notaris Republik Indonesia, nomor: 03/b/mppn/vii/2019) = implications of notary / official certifier of title deeds actions that do not fulfill the obligation to make sale and purchase deed based on the binding agreement of sales and purchase (study of the decision of the board of trustees of the notary center)

Tesis ini membahas tentang Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:03/B/MPPN/VII/2019). Notaris adalah jabatan yang terhormat dan luhur yang harus melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kepastian hukum. Namun dalam praktik, sering...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54551

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nur Mutia, author

Akibat hukum pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh notaris berdasarkan hutang piutang tanpa penyerahan bukti autentik oleh penjual (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 161/pdt.g/2018/pn.dpk) = Legal due to making agreement binding agreement for buying by notary based on receivable loans without authentication of authentic documents by seller (case study decision of the depok district court number 161/pdt.g/2018/pn.dpk)

Tesis ini membahas mengenai pembuatan perjanjian simulasi yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan kausa palsu. Permasalahan bermula dengan dibuatnya PPJB sebagai jaminan atas hutang piutang perseorangan dengan jaminan hutang berupa tanah seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris. Hasil penelitian menunjukkan, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54531

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hentry Hynisiah, author

Keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat Oleh Notaris/PPAT Tanpa Melihat Dokumen Asli : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009 = The validity of the Deed of Sale and Purchase made by PPAT / Notary without seeing the original document : case study: civil case verdict review No.49.PK/PDT/2009 dated 16 September 2009

Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28615

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Maena Vianny, author

Akibat hukum terhadap akta jual beli peralihan hak atas tanah yang dibuat secara melawan hukum: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1869K/PDT/2022 = Legal consequences of deed of sale and purchase of transfer of land rights made against the law: Study of Supreme Court Decision Number 1869K/PDT/2022

Perbuatan hukum dengan tujuan peralihan hak atas tanah salah satunya dapat dilakukan melalui jual beli yang kemudian dibuatkan akta autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang untuk dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam kenyataannya,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bekti Farahtika Sari, author

Akibat hukum kelalaian PPAT dalam pembuatan akta jual beli yang mengakibatkan aktanya tidak memiliki kekuatan pembuktian formal (Formale Bewijskracht) (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/Pdt/2018/PT.Mdn) = Due to the legal negligence of PPAT in making the selling and purchase deed which results that the deed does not have formal event power (Formale Bewijskracht) (Study of Appeal Decision of the Medan High Court Number 115/PDT/2018/PT.Mdn)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) memiliki tugas dan wewenang untuk membuat sebuah akta autentik yang menjadi dasar dari peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. Sebelum dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuat suatu akta jual beli sebagai dasar pendaftaran peralihan haknya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ando Iqbal Noorhadi, author

Tanggung jawab notaris terhadap keabsahan prosedur pembacaan akta dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli (studi putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 11/b/mppn/2018) = The notary responsibility for legality of dead reading process in making of binding deed for sales and puchase (case study of the center supervisory council of notary verdict number 11/b/mppn/2018)

Tesis ini mengkaji peristiwa pembacaan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris pada Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018, Notaris Muhammad Irsan melakukan pembacaan akta perjanjian jual beli di hadapan pihak pembeli dan pihak penjual secara terpisah dari segi tempat dan waktu pembacaan akta autentik. Adapun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54866

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian