Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini membahas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Balitbang Kemhan). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan masih adanya beberapa permasalahan terkait penatausahaan BMN, baik dalam hal pencatatan maupun inventarisasi. Dalam hal pencatatan, masalah yang dijumpai di antaranya pencatatan salah akun, pencatatan tidak didukung dengan dokumen sumber yang diperlukan, pengecekan fisik barang tidak pernah dilakukan, dan sering terjadi selisih data antara pencatatan pada penyusunan laporan BMN dan penyusunan laporan keuangan. Dalam hal inventarisasi, permasalahannya meliputi inventarisasi belum dilakukan secara optimal, barang riil yang ada saat ini belum sesuai dengan daftar di SIMAK-BMN, inventarisasisulit dilaksanakan karena kurangnya petugas BMN."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang pemikiran bahwa keberadaan pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara adalah sebuah modal dasar untuk mendapatkan pembangunan yang berkualitas. Di antara unsur penting modaJ pembangunan adalah Ketahanan Nasional (Tannas) yang mantap, meskipun keberadaaa Tannas bersifat dinamis. Di sisi lain salah satu unsur dalam Tannas adalah kekuatan apa yang dimlliki sebuah bangsa. Negara Indonesa memiliki modal yang kuat akan keberadaan pemuda yang mencapai 20 persen dari total penduduk (Data BPS).Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi sebuah lembaga terdepan dalam pembentukan pemuda yang berkualitas di dalam memahami 'Tamms. Di antara program yang dikembangkan Kemenpora adalab Tannasda (Ketahanan Nasional untuk Pemuda). Program yang dilaksanakan sejak Tabun 2007 dan dilaksanakan sotabun sekali ini perlu dikaji tingkat efektivitasnya. Penelitian ini menggnnakan pendekatan kualitatif (a qualitative approach). Dalam pengnmpulan data, peneliti menggunakan metode kaantitatif dan knalitatif."

"empat kapal perang republik indonesia dihapuskan dari jajaran alusista TNI angkatan (TNI AL berencana memusnahkan 12 unit kapal perang jenis Landing Ship Tank (LST) buatan Amerika Serikat tahun 1942, untuk digantikan. keempat perang tersebut adalah KRI Teluk Langsa-501, KRI Teluk Kau-504, KRI teluk Tomini-508, dab KRI Teluk Saleh-501. memang sebagian besar kapal perang republik Indonesia (KRI) yang dimiliki TNI AL merupakan teknologi tahun 1980 hingga 1990. ada juga sebagian kecil KRI buatan tahun 1970 dan tahun 2000. pada 1960an pemerintah indonesia membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk angkatan laut dari uni soviet yang terdiri dari berbagai jenis kapal atas air, dan kapal selam lengkap dengan persenjataan dan twknologi pada masa itu. dalam tulisan ini akan dibahas tentang sejarah, perhitungan, operasional dan technical requirement kapal Perang Angkut Tank yang dikenal dengan Landing Ship Tank (LST)."

"This journal, published since 1999, features articles on current security issue authored by NIDS researchers. Both Japanese and English editions are available. The publication is not for sale."

"ABSTRAKSecara konstitusional, proses pemilu Presiden 2019 sudah selesai ketika MahkamahKonstitusional menolak semua gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 dan setelah ditetapkanJokowi-Amin sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum.Tugas berat menanti pemerintahan Presiden Jokowi-Amin. Persoalan kebangsaan yangkini ada harus segera diatasi, dan bangsa Indonesia masih punya pekerjaan rumah yangharus diselesaikan, antara lain menyatukan masyarakat yang terbelah akibat kontestasipada pemilu lalu. Persoalan di bidang politik yang dinilai perlu segera ditangani adalahperbaikan sistem pemilu, masih, minimnya pendidikan politik, belum komprehensifnyaperaturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemilu dan penyebaran informasipublik, yang yang turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya potensi kerawananyang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional yang pada akhirnya akan berimplikasiterhadap munculnya berbagai persoalan bangsa yang dapat menggangu tingkat ketangguhanketahanan nasional."

"ABSTRACTDalam perspektif keamanan, wilayah Indonesia dan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan merupakan kawasan yang strategis baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun militer. Kondisi ini juga memiliki potensi dan tantangan yang kompleks dan berisiko menimbulkan ketegangan antar negara. Pasca Perang Korea dan Perang Dunia ke II perkembangan krisis di Semenanjung Korea masih terus berlanjut. Kemudian Korea Utara memilih untuk membangun kapabilitas militer yang semakin meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara yang berdekatan dengan wilayah Semenanjung Korea dan kondisi ini dapat memberikan dampak terhadap kedaulatan dan keamanan negara Indonesia, khususnya kegiatan uji coba nuklir yang telah dilakukan oleh Korea Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Diplomasi Pertahanan Indonesia dan bagaimana peran para aktor yang terlibat dalam menanggapi isu tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini membahas isu tersebut dengan teori konstruktifis dan konsep diplomasi pertahanan dalam proses analisisnya. Hasil pembahasan penelitian ini adalah bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dalam menanggapi krisis di Semenanjung Korea."

"Pada tanggal 25 Januari 2022 pemerintah Indonesia bersama dengan Singapura menyetujui kesepakatan penyesuaian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura yang di ratifikasi melalui Peraturan Presiden No 109 Tahun 2023. Adanya perjanjian realignment FIR penting untuk dikaji terutama dilihat melalui pertahanan dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta di lapangan dengan menggunakan key informan sebagai sumber data dan data sekunder. Pada penelitian ini juga digunakan teori Kedaulatan dari Kranser dan Teori Keamanan Kompleks dari Barry Buzzan. Penelitian ini menghasilkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengelola ruang udara yang semula di delegasikan kepada Singapura khususnya di sebagian sektor A dan B. Tetapi Indonesia tetap memiliki kontrol dan pengawasan melalui Civil-Military Cooperation In Air Traffic Control (CMAC), dimana CMAC tersebut dapat menjadi solusi dalam isu kedaulatan, pertahanan, dan keamanan. Di sisi lain perjanjian tersebut dianggap dapat menabrak UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa Indonesia harus sudah melakukan pengelolaan secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2024. Pada penelitian ini juga dihasilkan bahwa Indonesia masih dihadapkan dengan kendala pengambilalihan ruang udara tersebut, diantaranya: (1) kepercayaan; (2) diplomasi.

---

On January 25, 2022, the Indonesian government together with Singapore approved the realignment Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapore agreement which was ratified through Presidential Regulation Number 109 Year 2023. The existence of an FIR realignment agreement is important to be reviewed, especially seen through defense and security. This research uses qualitative descriptive methods by describing the object under study based on facts in the field using key informants as data sources and secondary data. In this study also used the theory of sovereignty from Kranser and the theory of security the complex of Barry Buzzan. This research results that Indonesia has not fully managed the airspace originally delegated to Singapore, especially in some sectors A and B. But Indonesia still has control and supervision through Civil-Military Cooperation In Air Traffic Control (CMAC), where the CMAC can be a solution in sovereignty, defense, and security issues. On the other hand, the agreement is considered to be able to violate Law of the Republic Indonesia Number 1 Year 2009 concerning Aviation which states that Indonesia must have carried out full management no later than 2024. In this study, it was also found that Indonesia is still faced with obstacles to the takeover of airspace, including: (1) trust; (2) diplomacy."

"Perjanjian Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) adalah model perjanjian yang baru bagi Indonesia sedangkan pada negara-negara maju model perjanjian ini sudah banyak diadopsi baik yang bersifat bilateral maupun multilat- eral. Perjanjian ini diinisiasi oleh Filipina tahun 2006 kepada Indonesia, namun karena tidak ada respon akhirnya Filipina kembali mengirimkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan dalam negeri selalu mengalami dead- lock. Sementara itu, semakin memanasnya dinamika ancaman keamanan non tradisional seperti terorisme tahun 2016 di laut Sulu, Sulawesi dan makin kuat ser- ta meluasnya ancaman terorisme hingga ke wilayah perbatasan tiga negara (Indo- nesia-Malaysia-Filipina) menyebabkan Menteri Pertahanan Indonesia pada per- temuan Trilateral berinisiatif untuk mengadakan latihan bersama baik di laut maupun di darat dengan membentuk posko militer bersama. Inisiatif tersebut di- sepakati oleh Menhan Malaysia dan Menhan Filipina namun hal tersebut tidak dapat terealisasi karena terkendala oleh Parlemen Filipina yang mensyaratkan bahwa ketika Filipina hendak menjalin kerjasama dengan negara lain harus sudah memiliki SoVFA yang harus disepakati secara bilateral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus SoVFA. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih nara- sumber yang terlibat langsung dalam proses penyusunan SoVFA, observasi lang- sung pada saat penyusunan perjanjian dan mendapatkan data dari instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan diplomasi In- donesia-Filipina yang selama ini telah berjalan dengan baik dikaitkan dengan penyusunan perjanjian SoVFA kurun waktu tahun 2013-2019 ditinjau dari per- spektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini mempergunakan konsep diplomasi per- tahanan, teori perjanjian internasional dan ketahanan nasional sebagai pisau ana- lisis dalam penelitiannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya perbe- daan sistem hukum kedua negara yang mengakibatkan perjanjian ini lama untuk dicapai kata kesepakatan terutama di internal Indonesia.

---

The Status of Visiting Forces Agreement (SoVFA) agreement is a new model agreement for Indonesia while in developed countries this model of agree- ment has been adopted both bilaterally and multilaterally. This agreement was ini- tiated by the Philippines in 2006 to Indonesia, but because there was no response, the Phil-ippines finally sent it back in 2013. It happened because in the domestic drafting process there is always a deadlock. Meanwhile, the increasing dynamics of non traditional security threats such as terrorism in 2016 in the Sulu sea, Sula- wesi and the increasing and widespread threat of terrorism to the three-state bor- der region (Indonesia-Malaysia-Philippines) caused the Indonesian Defense Min- ister at the Trilateral meeting to take the initiative together both at sea and on land by forming joint military posts. The initiative was agreed upon by the Malaysian Defense Min-ister and the Defense Minister of the Philippines, but this could not be realized because it was constrained by the Philippine Parliament which requires that when the Philippines wants to establish cooperation with other countries it must have SoVFA that must be agreed bilaterally. This study used a qualitative research method with the SoVFA case study approach. The technique of collect- ing data is through in-depth interviews by selecting speakers who are directly in- volved in the process of drafting the SoVFA, direct observation during the prepa- ration of agreements and obtaining data from government agencies. This study aims to ana-lyze the diplomatic relations between Indonesia and the Philippines which have been running well so far related with the preparation of the SoVFA agreement in the period 2013-2019 from the perspective of National Resilience. This study uses the concept of defense diplomacy, the theory of international agreements and na-tional resilience as a knife of analysis in his research. The re- sults of the study show that there are differences in the legal systems of the two countries which resulted in this agreement being long to reach an agreement word especially in Indonesia"