Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Deficit financing policy is very needed to stabilization of economics a State,natural specially crisis of economics. Crisis of financial in the year 1997 which have caused decline of economics of Malaysia in the year 1998 have forced empire of malaysia use deficit financing policy...."

"The objectives of this research are to analyze the impact of government external debt on the performance of Indonesia economy, which consist the role of external debt in reducing deficit financing, decreasing debt stock and its growth...."

"Tesis ini membahas tentang hubungan pengaruh defisit anggran terhadap tingkat inflasi dengan periode penelitian sejak tahun anggaran 1969/1970. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh dampak dari defisit anggaran di Indonesia yang cenderung dibiayai oleh hutang luar negeri, sedangkan secara teoritis pembiayaan defisit dengan hutang luar negeri mempunyai sifat inflationary.Model dalam penelitian ini mengacu pada model Metin (1998) dengan metode ekonometri yang digunakan adalah error correction model. Untuk melihat hubungan jangka panjang dalam model dianalisis dengan uji kointegrasi antar variabel-variabel. Sedangkan untuk menentukan hubungan jangka pendek dan kecepatan tingkat penyesuaian menuju keseimbangan digunakan model error correction model."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financing deficit dan misvaluasi terhadap metode pendanaan perusahaan di Indonesia, dengan cara menguji hubungan antara dengan financing deficit dan misvaluasi terhadap perubahan hutang. Dengan penerapan market timing dan adanya misvaluasi, apakah perubahan hutang menjadi lebih rendah atau tidak pada kondisi overvalued. Sampel perusahaan yang digunakan adalah perusahaan publik non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa financing deficit perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap perubahan hutang. Ketika financing deficit diinteraksikan dengan misvaluasi, pengaruhnya positif terhadap perubahan hutang tetapi tidak signifikan. untuk perusahaan di Indonesia. Pengaruh financing deficit terhadap perubahan hutang lebih tinggi pada saat perusahaan overvalued, yang berarti perusahaan lebih memilih menggunakan hutang untuk mendanai defisit nya pada saat overvalued. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan di Indonesia tidak sesuai dengan teori market timing.

---

This research aims to observe financing deficit and misvaluation effect toward companies funding method in Indonesia, by examining intercourse between financing deficit and misvaluation in debt changing. In the presence of market timing and misvaluation, whether change in debt will be lower on overvalued condition or not. The sample of this research are taken from listed corporation (non financial firms) on Bursa Efek Indonesia for period 2008-2012.

This result shows that financing deficit in a company lead to positive effect toward change in debt. When financing deficit interacts with misvaluation, it still gives positive effect but become less significant. Financing deficit effect toward change in debt is higher when the company is in overvalued condition, indicated that the company prefer to use debt to fund its deficit when in overvalued condition. It can be concluded that most company in Indonesia doesn`t comply with market timing theory."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaruh financing deficit terhadap long term debt dengan model pecking order pada perusahaan-perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 -2014, dimana perusahaan-perusahaan tersebut dikelompokkan berdasarkan debt capacity. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur dengan metode purposive sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah financing deficit dan squared of financing deficit, sedangakan variabel dependennya adalah long term debt. Pengelompokkan perusahaan berdasarkan debt capacity dilakukan untuk melihat hubungan antara finacing deficit terhadap penerbitan hutang jangka panjang sesuai dengan model pecking order.Hasil peneliitiaan menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan positif antara financing deficit terhadap penerbitan hutang jangka panjang. Selain itu, pengelompokan berdasarkan debt capacity lebih memilih hutang jangka panjang ketika mengalami defisit dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki debt capacity yang rendah.

---

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of financing deficit on long term debt of manufactur firms listed in Indonesia Stock Exchange for Periode 2007 2014 according to Pecking order Model and classified by its debt capacity. The research has purposive sampling method. The independent variables are financing deficit and squared of financing deficit, while dependent variable is long term debt. Having classified firms by its debt capacity is needed to examine the effect of financing deficit towards long term debt according to pecking order model. The result showed financing deficit effected long term debt issued significantly. Firms with high level of debt capacity prefer to issue debt than firms with low debt capacity in financing deficit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara pendapatan dan belanja pada periode booming minyak dan periode sesudahnya, serta hubungannya dengan defisit anggaran. Data yang digunakan merupakan data realisasi anggaran periode 1969-2015, serta realisasi kuartalan dan bulanan periode 2005-2015. Dengan menggunakan uji kausalitas granger, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah antara pendapatan dan belanja sesuai hipotesis sinkronisasi fiskal. Untuk menjaga defisit, pemerintah membuat kebijakan dengan menentukan prioritas atas jenis belanja modal yang akan dilakukan, serta efisiensi pada belanja rutin. Dari sisi pendapatan, dapat dilakukan dengan mencari dan menyempurnakan sumber pendapatan baik dari sektor pajak maupun non-pajak.

---

This study aims to analyze the causality relationship between revenue and expenditure in the oil boom period and the subsequent period, as well as its relationship with the budget deficit. The data used is the budget realization data for the period 1969-2015, as well as the realization of quarterly and monthly period 2005-2015. By using the granger causality test, the result of the research indicates a two-way causal relationship between income and expenditure in accordance with the fiscal synchronization hypothesis. To maintain the deficit, the government creates a policy by determining the priority of the type of capital expenditure to be performed, as well as the efficiency of routine expenditure. From the revenue side, it can be done by finding and improving the source of income both from tax and non-tax sector."

"ABSTRACTAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan disusun secara terbuka dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di Daerah. Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur batas defisit APBD. Setiap tahunnya dalam rangka pengendalian fiskal, Menteri Keuangan selaku Chief Finance Officer memiliki kewenangan untuk menetapkan batas defisit APBD. Pada tahun anggaran 2018, sebanyak 10 provinsi mengalami pelampauan batas defisit APBD yang telah ditetapkan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) dampak defisit APBD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (2)  mekanisme pembiayaan terhadap defisit APBD, dan (3) tindakan Pemerintah Pusat dalam hal pelampauan batas defisit APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan analisa data dilakukan secara deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh (1) defisit APBD berdampak terhadap Penyertaan Modal (Investasi) oleh Pemerintah Daerah yang tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga berkurangnya Pendapatan Daerah, (2) pembiayaan atas defisit APBD dilakukan menggunakan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun Sebelumnya, (3) Bentuk pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dengan menunda menyalurkan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah sebagai sanksi atas pelampauan defisit APBD. Adapun rekomendasi yang diajukan adalah dalam setiap penyusuan APBD, Pemerintah Daerah dapat menggunakan skala prioritas dalam beban belanja pun Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat menekan defisit APBD.

---

ABSTRACTThe Regional Budget Revenues and Expenditures (APBD) which consists of the revenues budget, expenditure budget, and financing is prepared openly and is used for the greatest prosperity of the people in each Region. In Law No. 17 of 2003 concerning State Finance, budget deficit limit is regulated. Every year, in order to practice fiscal control, the Minister of Finance as the Chief Finance Officer has the authority to set a budget deficit limit. In the 2018 budget year, a total of 10 provinces experienced an exceedance of the set budget deficit limit. The problems raised in this study are (1) the impact of the APBD deficit on the administration of Regional Government, (2) the financing mechanism for the APBD deficit, and (3) the actions of the Central Government in terms of exceeding the regional budget deficit limit. The method used to conduct the research of this thesis was juridical-normative, and the data analysis is done in a descriptive-analytical manner. From the research, the writer managed to obtain hereby results (1) the APBD deficit has an impact on Equity Capital (Investment) by the Regional Government which cannot be done by the Regional Government and therefore the Regional Income is reduced, (2) financing for the APBD deficit is done with SiLPA (the remaining excess of budget financing) from the Previous Year, (3) The form of control and supervision carried out by the Central Government is to delay the distribution of the balancing funds to the Regional Government as a sanction for exceeding the APBD deficit. The recommendations that the writer propose are in each preparation of APBD, the Regional Government could use a priority scale in the expenditure burden and the Regional Government could optimize Original Regional Revenues in order to increase regional revenues so to suppress APBD deficit"