Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelibatan Masyarakat pada proyek percontohan REDD+ KFCP merupakan suatu tantangan tersendiri dalam memberikan kontribusi bagi lingkungan dan sosial budaya. Penelitian ini ditujukan untuk membahas: (1) tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi proyek percontohan REDD+, dan (2) mengkaji serta mempelajari faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat REDD+ di Desa Petak Puti Kabupaten Kapuas. Hasil penelitian ini adalah partisipasi masyarakat bervariasi,ditentukan berdasarkan sejauh mana mereka berpartisipasi. Faktor penghambat, antara lain: trauma masa lalu, metode undangan pertemuan, ketakutan akan hilangnya hak atas kepemilikan tanah, dll. Sedangkan faktor pendukung partisipasi, antara lain: adanya manfaat proyek, sesuai dengan adat dan budaya setempat, penggunaan bahasa lokal, dll. ...... Involving community on the KFCP's REDD+ pilot project is a challenge for providing contribution to the environment and social. This research is aimed to discuss: (1) the level of community participation on the implementation of REDD+ pilot project, and (2) analyze and study the supporting and constraint factorsto the REDD+ stakeholder in Desa Petak Puti, Kapuas District. This research resulted that community participation are variety depend on how they participating. The constraint factors found are: former trauma, meeting invitation method, land tenure issues, etc. While supporting factors on participation are: project's benefit, similar on local culture, the usage of local language, etc.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi Letter of Intent (LoI) antara Norwegia dan Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 sampai 26% pada 2020 dan Pemerintah Norwegia menyambut baik komitmen ini dengan menyetujui penandatanganan Letter of Intent. LoI memuat komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari deforestasi, degradasi hutan, dan konversi lahan gambut, sementara Norwegia akan membiayai kegiatan REDD+ di Indonesia sebesar US$ satu miliar. Penulis akan membahas mengenai implementasi LoI, dimulai dari tahap pembuatan perjanjian sampai dengan tahap Demonstration Activities. Dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan LoI di Indonesia.

---

This final paper deals with the implementation of Letter of Intent (LoI) between Norway and Indonesia. Indonesia has committed to reduce CO2 emissions to 26% by 2020 and Government of Norway welcomes this commitment by approving the signing of Letter of Intent. The LoI contains the commitment of Indonesia to reduce emissions resulting from deforestation, forest degradation and, peat land conversion, while Norway will finance the activities of REDD+ in Indonesia as much as one billion United States dollar. The author will discuss the whole implementation of LoI, starting from the negotiation to demonstration activities phase. This final paper will also discuss about protection of the rights of native people and local people in the implementation of the LoI in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai proses policy trasnfer dalam perumusan kebijakan dan program REDD+ di Kalimantan Tengah pasca ditunjuknya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pilot province program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting salah satunya yaitu policy transfer program REDD+ di Kalimantan Tengah disimpulkan sebagai voluntary transfer/transfer sukarela yang didorong oleh peranan dan komitmen Kepala Daerah Provinsi yaitu Gubernur Kalimantan Tengah. Policy transfer yang terjadi termasuk dalam kategori incomplete transfer dikarenakan elemen-elemen krusial pembentuk kebijakan pada prosesnya tidak secara konsisten dan efektif diterapkan. Beberapa alternatif yang disarankan guna perbaikan ke depan yang salah satunya adalah perlunya diatur secara jelas ruang pelibatan dan partisipasi yang konsisten kepada seluruh pihak terkait terutama kepada masyarakat adat dalam setiap kebijakan.

---

This research discusses about the process of policy transfer in the policy and program formulation for REDD+ in Central Kalimantan after Central Kalimantan being appointed as a pilot province to Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD +) in Indonesia. By using qualitative methods, this research resulted some important findings which is the policy transfer of REDD+ program in Central Kalimantan concluded as a voluntary transfer which driven by the role and commitment of the Head of the Provincial namely Governor. Policy transfer that occur are included in the category of incomplete transfer due to crucial elements in the policy-forming process is not consistently and effectively applied. Some alternatives for future improvements are being advised, one of one of them is the neecessity to set a bigger space for all stakeholders consistenly, especially indigenous peoples to involve in and making participation in every step of public policy making.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelaksanaan program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau Reducing Emissions from Deforestasi and forest Degradation plus (REDD+) mensyaratkan adanya efektivitas, efisiensi dan kesetaran (equitable) sebagai perdekatan mitigasi perubahan iklim untuk menguji opsi-opsi usulan dan hasilhasil atau mengevaluasi hasil aktual. Riset ini bertujuan memahami dan menganalisis pengaruh kegiatan ujicoba REDD+ pada lingkungan dan sosialekonomi masyarakat sekitar hutan, serta mengkaji persepsi warga masyarakat setempat atas manfaatnya dari kegiatan ujicoba REDD+ dan penilaian masyarakat dalam melihat keterkaitan antara program tersebut dengan perubahan iklim. Populasi riset berada di tujuh desa di wilayah kerja kegiatan ujicoba REDD+ Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan lokasi sampel berada di Desa Mantangai Hulu, Desa Katunjung dan Desa Petak Puti. Jumlah sampel 66 orang dengan unit analisis adalah keluarga. Hasil riset ini menunjukkan bahwa dari kegiatan ujicoba REDD+ di lokasi sampel telah memberi pengaruh terutama terhadap kondisi lingkungan (lahan hutan) dan tingkat pendapatan, serta pengaruh terbatas terhadap aspek pendidikan, kesehatan dan kondisi tempat tinggal. Berbagai pelatihan, kegiatan dan sosialisasi tentang REDD+ telah meningkatkan manfaat tambahan berupa kapasitas personal, tata kelola lahan, pemahaman dan persepsi masyarakat atas manfaat ujicoba REDD+, dan melihat hubungan kegiatan ujicoba REDD+ dengan perubahan iklim.

---

ABSTRACT
Implementation of the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) program requires the effectiveness, efficiency and equity (equitable) as approach of mitigation on climate change to examine the options proposed and outcomes or evaluate the their actual results. This research aims to identify and analyze the impact of REDD + pilot activities on the environment and socio-economics of forest communities, as well as assessing the perception of local residents on their benefits of REDD + pilot activities and communities? perception on its program relationship with climate change. Research population is seven villages on the region of REDD + pilot activities Regency Kuala Kapuas, Central Kalimantan, with the sample villages are Mantangai Hulu Village, Katunjung and Petak Puti. Numbers of samples were 66 respondents with the unit of analysis is the household. The research results show that the demonstration activities of REDD+ have been delivered influence mainly on environment (forest vegetation) and their income, limited influence on education aspect, health and living conditions. The trainings availability, activities and socialization by REDD+ project proponent have been obtained co-benefits for local communities on their capacity building, forest and land use governance, their knowledge and understanding on REDD+ benefits and their perception on REDD+ and climate change relationship concept

Abstrak :
Kyoto Protocol merupakan instrument utama dalam mitigasi perubahan iklim dengan periode komitmen pengurangan emisi yang akan berakhir pada tahun 2012. Hingga saat ini, belum terdapat keputusan mengenai bentuk mitigasi perubahan iklim setelah berakhirnya periode komitmen pertama tersebut. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) merupakan konsep mitigasi perubahan iklim khusus kehutanan yang telah menjadi wacana sejak tahun 2005 dan berpotensi menjadi skema pengurangan emisi untuk periode komitmen kedua. Sebagai pemilik wilayah hutan yang relatif besar, Indonesia telah aktif dalam berbagai program REDD, dan pada tahun 2011 menandatangani letter of intent dengan Norwegia yang berujung pada moratorium hutan nasional. Sebagai skema yang belum baku dalam tataran hukum lingkungan internasional, Indonesia dan Norwegia tidak wajib untuk mengurangi emisi dalam bentuk REDD. Namun kegiatan moratorium hutan tetap dilaksanakan dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat memiliki peran dalam negosiasi periode komitmen kedua.

---

Kyoto Protocol is the main instrument in the mitigation of climate change in the emissions reduction commitment period which ends in 2012. Up until today, there has not been any decision regarding the mitigation of climate change after the end of the first commitment period. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) is a concept of climate change mitigation that has the potential of becoming the emissions reduction scheme in the second commitment period. As the owner of a relatively large area of forest, Indonesia has been active in various programs of REDD, and in 2011 it has entered a letter of intent with Norway that resulted in the application of national forestry moratorium. As a scheme that has not been standardized in the scope of international environmental law, Indonesia and Norway do not have the obligation to reduce emissions through REDD. However, forestry moratorium is still conducted and such activity opens the possibility of Indonesia to have a big role in the negotiations of the second commitment period.