Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Rosihan Arsyad, author

Evaluasi kehumasan kebijakan ketertiban umum: studi kasus Peraturan Daerah nomor 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di wilayah Jakarta Utara

Suatu kota mutlak memerlukan keteraturan dan ketertiban. Pemda DKI Jakarta misalnya, melakukan penertiban bahkan penggusuran dengan satu alasan yang pasti yaitu: "demi keteraturan dan ketertiban kota". Tetapi, mengapa tindakan ini mengundang kontroversi yang amat tajam?

Hal ini disebabkan karena "keteraturan sosial" sering didefinisikan secara sepihak oleh pemerintah. Misalnya, keteraturan sosial adalah...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

T14287

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yuliana Ancelina K. Wimbit, author

Dinamika Pembentukan Peraturan Menteri pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo = The Dynamic of Ministerial Regulation Establishment in Joko Widodoâs Reign

Peraturan Menteri menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki jumlah peraturan terbanyak dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Terhadap banyaknya Peraturan Menteri yang dibentuk, Presiden Jokowi dalam salah satu program kebijakannya menekankan reformasi regulasi di Indonesia. Pembentukan Peraturan Menteri hanya dapat dilakukan berdasarkan pendelegasian oleh peraturan perundang-undangan diatasnya dan selaras dengan visi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mizutani, Fumitoshi

Regulatory reform of public utilities: the Japanese experience

Chichester: Edward Elgar, 2012

351.500 9 MIT r (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ahmad Salim, author

Penerapan Azas Keadilan atas Bunga Pinjaman dalam Lembaga Pegadaian = Implementation of Justice Principle on Loan Interest in Pawnshop Institutions

ABSTRAK
Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai dan lembaga pegadaian banyak memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah dengan jumlah pinjaman kecil. Tugas dari pegadaian adalah agar masyarakat terhindar dari sistem rentenir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme peminjaman dalam lembaga pegadaian menurut perundang-undangan?...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Seri peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 2012

Jakarta: Wikrama Waskitha, 2012

342.02 SER

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Seri peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 1994 bagian I

Jakarta : Wikrama Waskhita, 1994

342.02 SER I

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Wulan Pri Handini, author

Ruang lingkup materi muatan peraturan menteri (tinjauan teori peraturan perundang-undangan dan hasil putusan Mahkamah Agung) = The scope of the contents of the ministerial regulations (review of legislation theory and the results of the Supreme Courtss Decision) / Wulan Pri Handini

ABSTRAK

Konsekuensi dianutnya Negara hukum oleh Indonesia menyebabkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan terikat pada asas legalitas yang menghendaki setiap keputusan/tindakan yang diambil oleh pemerintah mengedepankan adanya dasar hukum. Akibatnya ketika Peraturan Perundang-undangan bermasalah, maka menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Menteri pada tahun 2015 menyumbang 8.311 peraturan bermasalah karena substansinya bertentangan dan melampaui...

2019

T54835

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Allen, Carleton Kemp, Sir

Law and orders; an inquiry into the nature and scope of delegated legislation and executive powers in English law/ Carleton Kemp Allen

London: Stevens & Sons Limited, 1954

353.032 ALL l

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aulia Citra Darsono, author

Keabsahan dokumen elektronik pengesahan badan hukum yayasan oleh kemenkumham secara elektronik suatu kajian hukum terhadap keotentikan surat keputusan administrasi negara secara elektronik = The validity of electronic documents attestation of legal entities foundations by the ministry of law and human rights electronically a legal assessment of the authenticity of the decree state administration electronically

[ABSTRAK
Dalam kinerja pemerintahan saat ini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut lebih efektif. Hal itu menyebabkan e- Government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Salah satunya keputusan dalam hal pengesahan badan hukum Yayasan. Tesis ini akan...

2015

T44008

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Debby Putri Christiani, author

Tinjauan penerapan command and control melalui peraturan walikota banjarmasin tentang pengurangan penggunaan kantong plastik = Analysis of the application of command and control through banjarmasin mayor regulation about the reduction in the use of plastic bag

Dewasa ini, kantong plastik mulai menjadi keresahan bagi lingkungan karena kebanyakan dari plastik akan berakhir menjadi sampah dan mengotori lingkungan. Bahan dasar pembuatan kantong plastik mengakibatkan kantong plastik menjadi tidak mudah terurai dan berakhir menumpuk di tempat pembuangan sampah. Tidak berhenti di situ, sampah kantong plastik tersebut berpindah tempat sampai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian