Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring perkembangan teknologi informasi, adanya kebutuhan untuk menilai kesiapan pemerintah dalam menghadapi transformasi digital. Saat ini di Indonesia hanya memiliki penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai alat ukur dalam transformasi digital di pemerintahan. Namun, indeks SPBE yang ada saat ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni terfokus pada aspek teknis dan administratif, kurang memperhatikan kualitas layanan publik, tidak mencukupi untuk mengukur partisipasi dan kolaborasi publik, serta tidak mencakup aspek budaya organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengukuran kesiapan transformasi digital di pemerintahan Indonesia dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan. Penelitian ini menggunakan metodologi mixed method, dimulai dengan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan transformasi digital. Faktor-faktor ini kemudian divalidasi melalui expert judgment menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Selanjutnya, dilakukan analisis kuantitatif menggunakan Principal Component Analysis (PCA) dan Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk menguji model yang diusulkan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel, sebanyak 137 responden dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia berpartisipasi dalam survei ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa model pengukuran kesiapan transformasi digital terdiri dari lima faktor utama: teknologi, organisasi, lingkungan, people, dan user, dengan total 22 sub faktor. Pengujian model menunjukkan bahwa model yang dihasilkan memiliki nilai Tucker-Lewis Index (TLI) sebesar 0.905 dan Comparative Fit Index (CFI) sebesar 0.918, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat good fit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menilai kesiapan transformasi digital di pemerintahan Indonesia. Model ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi faktor-faktor krusial yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan mutu layanan publik dan efektivitas strategi digital mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang transformasi digital di sektor publik dan menawarkan panduan praktis bagi pemerintah untuk mengimplementasikan transformasi digital secara lebih efektif dan efisien.

---

With the development of information technology, there is a need to assess the readiness of governments to face digital transformation. Currently in Indonesia, the only assessment tool for digital transformation in government is the Electronic Government System (SPBE) assessment. However, the current SPBE index has several limitations: it focuses mainly on technical and administrative aspects, pays insufficient attention to public service quality, fails to measure public participation and collaboration adequately, and does not cover organizational culture and human resource capacity building aspects. Therefore, this research aims to develop a model for measuring digital transformation readiness in the Indonesian government by identifying relevant factors. This study employs a mixed-method methodology, starting with a literature review to identify factors influencing digital transformation readiness. These factors are then validated through expert judgment using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Subsequently, quantitative analysis is conducted using Principal Component Analysis (PCA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) to test the proposed model. The study utilizes purposive sampling to select a sample of 137 respondents from various government agencies in Indonesia who participated in the survey. The analysis results indicate that the digital transformation readiness measurement model consists of five main factors: technology, organization, environment, people, and user, with a total of 22 sub-factors. Testing of the model shows that the resulting model has a Tucker-Lewis Index (TLI) of 0.905 and a Comparative Fit Index (CFI) of 0.918, indicating a good fit. This research is expected to serve as a framework for assessing digital transformation readiness in the Indonesian government. The model is intended to assist governments in identifying crucial factors to enhance public service quality and the effectiveness of their digital strategies. This study provides significant contributions to the field of digital transformation in the public sector and offers practical guidance for governments to implement digital transformation more effectively and efficiently."

"Skripsi ini membahas tentang pengukuran kesiapan sebuah klinik dalam menghadapi transformasi digital. Penelitian ini mengeluarkan hasil berupa framework perhitungan kesiapan digital yang mengukur 5 dimensi yaitu: infrastruktur fisik, infrastruktur non fisik, SDM, dukungan manajemen, dan budaya organisasi. Framework ini kemudian digunakan untuk menghitung kesiapan digital di sebuah klinik dimana ditemukan terdapat 8 sub-kriteria yang masih berada di bawah tingkat target, sehingga perlu dilakukan penyusunan langkah-langkah untuk dapat meningkatkan kesiapan digital. Kemudian dari proses penyusunan langkah dan penentuan langkah-langkah yang paling prioritas dikeluarkanlah rekomendasi agar klinik melakukan penambahan unit komputer, menyediakan anggaran digital tahunan, dan melakukan upgrade operating system.

---

This thesis discusses the measurement of a clinic's readiness to face the digital transformation. The research produces a digital readiness calculation framework that measures five dimensions: physical infrastructure, non-physical infrastructure, human resources, management support, and organizational culture. This framework is then used to calculate the digital readiness of a clinic, where it's found that there are 8 sub-criteria that are still below the target level. Therefore, it is necessary to develop steps to improve digital readiness. Then, from the process of compiling steps and determining the most priority steps, recommendations are issued for the clinic to add computer units, provide annual digital budget, and upgrade the operating system."

"Keuntungan bisnis di seluruh industri minyak dan gas nilai telah terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak dan gas akibat dari penurunan harga minyak pada tahun 2014 serta pandemi COVID 19 yang terjadi secara global mengakibatkan banyak perubahan termasuk juga pada sektor minyak dan gas bumi. Perusahaan jasa ladang minyak harus mengatur ulang bisnis mereka, membuat strategi, dan mengadopsi model operasi baru untuk menjamin profitabilitas jangka panjang dengan memprioritaskan transformasi digital. .Untuk mendukung keberhasikan transformasi digital dibutuhkan dukungan dari sumber daya manusia yang handal serta penyebaran pengetahuan yang tepat melalui perilaku kerja yang inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh High Involvement Human Resoures Management (HIHRM) dan Knowledge Sharing (KS) dalam implementasi Digital Transformation (DT) yang dimediasi oleh variabel Innovative Work Behavior (IWB) pada perusahaan yang bergerak di sektor industri minyak dan gas bumi melalui kuesioner secara daring lalu diolah dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian memberikan hasil bahwa HIHRM berpengaruh terhadap DT, sedangkan KS tidak memiliki pengaruh terhadap DT. Namun IWB mampu menjadi variabel mediasi yang memiliki efek yang signifikan pada hubungan antara variabel KS dan DT, dan juga mampu memperkuat hubungan antara HIHRM dan DT.

---

Business profits across the oil and gas industry have been affected by fluctuations in oil and gas prices due to the decline in oil prices in 2014 and the global COVID 19 pandemic resulting in many changes including in the oil and gas sector. Oilfield service companies must reorganize their business, create strategies, and adopt new operating models to ensure long-term profitability by prioritizing digital transformation. To support the success of digital transformation, it requires support from reliable human resources and the dissemination of appropriate knowledge through innovative work behavior. This study aims to examine the effect of High Involvement Human Resources Management (HIHRM) and Knowledge Sharing (KS) in the implementation of Digital Transformation (DT) mediated by Innovative Work Behavior (IWB) variables in companies engaged in the oil and gas industry sector through online questionnaires and then processed and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). The results of the study provide results that HIHRM has an effect on DT, while KS has no effect on DT. However, IWB is able to become a mediating variable that has a significant effect on the relationship between KS and DT variables, and is also able to strengthen the relationship between HIHRM and DT."

"Penyediaan layanan publik digital sangat penting. Standar pengalaman pelanggan telah meningkat di sektor swasta, dan masyarakat mengharapkan pemerintah untuk mengikutinya. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan ketika mencoba menumbuhkan solusi digital, banyak di antaranya yang terbesar bukan teknologi. Keberhasilan implementasi transformasi digital di pemerintahan bergantung pada pengambilan tindakan tegas atas masalah ini, yang dapat mencakup segala hal mulai dari menghilangkan silo organisasi hingga mengatasi kesenjangan keterampilan digital dan kurangnya pendanaan. Jika tantangan ini dibiarkan tidak teratasi, program pemerintah digital berisiko kehilangan pendanaan berkelanjutan dan, tentu saja, kemampuan organisasi untuk memanfaatkan manfaat yang dijanjikan dari solusi digital. Penelitian ini mengambil studi kasus implementasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya pada Pusat Data dan Teknologi Informasi. Permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian yaitu belum dilakukannya monitoring evaluasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urgensi melakukan evaluasi transformasi digital adalah dari hasil evaluasi yang dihasilkan dapat digali rekomendasi dan dilakukan perbaikan agar pelaksanaan transformasi digital Kementerian PUPR menjadi lebih baik dan meningkat. Penelitian ini menggunakan GovTech Maturity Index sebagai kerangka kerja evaluasi dan metode campuran yaitu pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen dan pendekatan kuantitatif dengan survei menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kematangan transformasi digital Pusdatin Kementerian PUPR berdasarkan kerangka kerja GTMI memperoleh nilai 0,87 (nol koma delapan tujuh) berarti sangat tinggi yang dikategorikan masuk ke dalam grup A. Kementerian PUPR telah mendemonstrasikan solusi canggih atau inovatif dan praktik yang baik di area fokus GovTech.

---

The provision of digital public services is very important. Customer experience standards have risen in the private sector, and society expects governments to follow it. Governments face a variety of challenges when trying to grow digital solutions, many of the biggest of which are non-technological. The successful implementation of digital transformation in government depends on taking decisive action on this issue, which can include everything from eliminating organizational silos to addressing digital skills weaknesses and capital shortages. If these challenges are left unaddressed, digital government programs risk losing ongoing funding and, of course, the ability of organizations to take advantage of the benefits that digital solutions offer. This research takes a case study of the implementation of digital transformation in the Ministry of Public Works and Public Housing especially in Data and Information Technology Center. The main problem of this research is that an evaluation of digital transformation has not been carried out at the Ministry of Public Works and Public Housing. The urgency of evaluating digital transformation is based on evaluation result, recommendations can be explored and made improvements so that the implementation of the Ministry of Public Works and Public Housing's digital transformation is better and improved. This study uses the GovTech Maturity Index as an evaluation framework and mixed methods, qualitative approach with interviews, observations, and document studies and quantitative approach with survey using questionnaire. Based on the evaluation result, the maturity level of the digital transformation of the Data and Information Technology Center in Ministry of Public Works and Public Housing based on the GTMI framework is 0.87 (zero point eight seven) which means it is very high which is included in group A. The Ministry of of Public Works and Public Housing has demonstrated advanced or innovative solutions and good practices in focus areas GovTech."

"ABSTRAKBlue Bird merupakan salah satu pemimpin di industri penyedia layanan taksi di Indonesia. Dalam lingkup teknologi Blue Bird merupakan perusahaan taksi pertama yang meneydiakan layanan pemesanan dari perangkat seluler Blackberry dan memiliki aplikasi My Blue Bird untuk pemesanan taksi. Akan tetapi, di masa transformasi digital ini, muncul gejolak yaitu demontrasi dari pengemudi taksi di Jakarta, termasuk pengemudi Blue Bird, pada 22 Maret 2016. Karena transformasi digital tidaklah mudah dan budaya perusahaan berperan penting sebagai tuas strategi terkuat yang menciptakan keterlibatan dan komitmen para tenaga kerja, perlu diidentifikasi budaya perusahaan di masa transformasi digital ini.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan paradigm post-positivisme. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami budaya perusahaan pada masa transformasi digital di PT Blue Bird Tbk dari sudut pandang pengemudi taksi Blue Bird serta memahami proses transmisi budaya di antara pengemudi taksi Blue Bird di masa transformasi digital. Penelitian ini mengambil data dari wawancara berbagai sumber, media pemberitaan dan dokumen pendukung lainnya.Hasil penelitian ini adalah transformasi digital pada level artifacts dan espoused values sudah terjadi terkait penggunaan teknologi yang rutin, berbagi informasi teknologi di lingkungan internal, mengembangkan kerja sama tim, adanya pembelajaran digital, kreativitas pemanfaatan teknologi, problem solving dan relasi kerja. Di level basic underlying assumptions, transformasi digital belum terjadi karena perusahan belum tangkas dan gesit dalam memanfaatkan sumber daya serta komitmen perusahaan dalam memberikan dukungan fasilitas dan finansial masih rendah. Pada transformasi digital, budaya organisasi ditransmisikan melalui cara formal yaitu dari ketua group dan non formal yaitu dari keberadaan kelompok-kelompok sesama pengemudi.

---

ABSTRACT

Blue Bird is one of the leaders in the taxi service industry in Indonesia. In term of technology usage, Blue Bird is the first taxi company to offer booking services from Blackberry mobile devices and has My Blue Bird app for taxi order. In this digital transformation period, there is demonstration from taxi drivers in Jakarta, including Blue Bird drivers, on March 22, 2016. As digital transformation is difficult and corporate culture plays an important role as the strongest strategy lever that creates and commands the labor, it is necessary to identify the corporate culture in this digital transformation era.This research is a descriptive qualitative research using post positivism paradigm. The purpose of this research is to understand the corporate culture during the digital transformation at PT Blue Bird Tbk from the point of view of Blue Bird taxi driver and the understanding of taxi driver process. This research takes data from various sources, news media and other supporting documents.The results of this study are digital transformation at the level of artifacts and espoused values have occurred related to the use of routine technology, sharing information technology in the internal environment, developing teamwork, the existence of digital learning, the creativity of technology utilization, problem solving and work relations. At the basic level of underlying assumptions, digital transformation has not occurred because the company has not been agile and nimble in utilizing resources and the company 39 s commitment in providing financial and facility support is still low. In digital transformation, organizational culture is transmitted through the formal means of group and non formal chairmanship of the presence of fellow drivers groups."