Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses globalisasi maupun regionalisasi memperkuat peran aktor-aktor yang secara tradisional tidak lazim dianggap sebagai aktor internasional. Termasuk di antara aktor-aktor ini adalah pemerintah lokal. Aktivitas pemerintah lokal dalam melakukan hubungan luar negeri disebut paradiplomasi, yang salah satu bentuknya adalah relasi kota kembar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus terhadap relasi kota kembar Jakarta-Beijing, berkenaan dengan kesulitannya untuk mendukung program-program yang memiliki dampak strategis terhadap masyarakat Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut. Metode process tracing dipergunakan di dalam pelaksanaannya, sehingga keterkaitan antar faktor dapat dilihat dengan jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan praktek paradiplomasi di Indonesia terlalu bebas dan tidak diarahkan untuk mendukung hubungan luar negeri di tingkat pemerintah pusat. Masalah birokrasi juga membuat Jakarta menghadapi kesulitan menetapkan visi dalam melaksanakan paradiplomasi, dan partisipasi masyarakat sulit diharapkan karena apatisme serta diskriminasi historis terhadap kalangan Tionghoa-Indonesia. Selain itu, paradiplomasi pemerintah lokal di Republik Rakyat Tiongkok sudah lebih terarah dan lebih terpadu dengan kebijakan hubungan luar negeri Tiongkok; pelaksanaannya bahkan memanfaatkan jaringan kontak dengan pengusaha overseas chinese di Indonesia. Hal ini menimbulkan resiko bagi Jakarta, yang menyebabkannya cenderung menuruti program rutin dibanding mencoba mengembangkan program strategis. Sehubungan dengan itu, pemerintah pusat perlu mengembangkan kebijakan hubungan luar negeri yang mengoptimalkan dan mengarahkan kebijakan serta praktek paradiplomasi pemerintah lokal untuk mendukung hubungan luar negeri di tingkat negara. Di lain pihak, pemerintah lokal perlu membuat visi, menggariskan sasaran-sasaran yang jelas, serta merangkul kalangan masyarakat serta pengusaha dalam melaksanakan relasi kota kembar. ......The process of globalization and regionalization strengthen the role of actors which are not traditionally considered as international actors. Among these actors are the local governments. The efforts of local governments in conducting foreign relations is termed paradiplomacy, and one of its forms is the sister city relations. This research is a qualitative case study of the Jakarta-Beijing sister city relations, regarding its difficulty to support programs with strategic impacts on the people of Jakarta. The goal is to uncover the factors which causes the problems. This research implements process tracing, so that the linkages between factors can be seen clearly. Results showed that Indonesian paradiplomatic policies and practices lend too much liberty to the local governments, and were not specially set to support the country's foreign relations. Bureaucratic problems also contribute to Jakarta's difficulties in implementing its own vision for conducting paradiplomacy. Community participation can hardly be expected due to apathy and the historical discrimination against Chinese-Indonesians. Furthermore, local governments in the People?s Republic of China have implemented paradiplomatic policies and practices which are focused and integrated with the conducting of Chinese foreign relations; their implementations even utilize the network of contacts with overseas Chinese business persons in Indonesia. This poses a risk to Jakarta, which ultimately tends to follow regular programs rather than trying to develop a strategic program. Accordingly, the central government needs to develop foreign relations policies which optimize and guide the paradiplomatic policies and practices of the local government for the country?s foreign relations. On the other hand, local governments need to create a vision, outlines clear goals, and embrace the community as well as the private sector in carrying out a successful sister city relationship."

"Disertasi ini membahas mengenai dinamika hubungan diplomasi Uni Soviet ndash; Indonesia dalam periode 1945-1964, dengan lebih fokus pada perspektif Uni Soviet, yang mencakup dasawarsa terakhir pemerintahan Stalin pasca Perang Dunia II hingga akhir pemerintahan Nikita Khruschev. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan menggunakan metodologi kualitatif. Pendekatan ilmu geopolitik dan hubungan internasional digunakan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana peran tradisi diplomasi menjadi bagian dari praktik diplomasi Uni Soviet dalam era Stalin dan Khruschev. Selain itu digunakan kerangka konseptual druzhba, mirnoye sosushyestvovaniye dan spaseniye mira untuk lebih memahami gambaran periode tersebut. Dalam perspektif Rusia, konsep persahabatan druzhba yang mengandung makna vernost rsquo; kesetiaan dan iskrennost rsquo; kejujuran menjadi pondasi bagi sikap Rusia yang diimplementasikan dengan cara yang berbeda di setiap masa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh nilai-nilai druzhba dan mirnoye sosushyestovaniye, yang berakar pada tradisi pemikiran Rusia, dalam hubungan kedua negara. ......The dissertation examines the dynamic of diplomatic relations between the Soviet Union and Indonesia in the period of 1945 1964, which, focus of Soviet perspective, covers the last decade of Stalin rsquo s post world war II period until the end of Khruschev rsquo s leadership in 1964. This research is a historical research using qualitative methodology. Geopolitical and international relations approach is used in this study to examine role of diplomatic tradition in enforcement of Soviet influence in the Third World countries during the last decade of Stalin and the whole of Khruschev periods. The conceptual frameworks druzhba friendship , mirnoye sosushyestvovaniye peaceful coexistence , and spaseniye mira world salvation are used to get better understanding of the picture of the period. In Russian perspective, the value of druzhba friendship that comprises vernost rsquo loyalty and iskrennost honesty which form the basis for Russia rsquo s attitudes, which implemented in different ways in different times. The results of this study indicate the influence of lsquo druzhba rsquo and mirnoye sosushyestvovaniye values, rooted in the tradition of Russian thought, in diplomatic relations between both countries."

"ABSTRAKStatus United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai pengamat di Melanesian Spearhead Group (MSG) melambangkan pengakuan internasional dari negara-negara Melanesia. Berdasarkan tinjauan pustaka, tidak banyak penelitian yang mencoba mengeksplorasi respons Indonesia tentang internasionalisasi konflik Papua Barat, lebih khusus dari perspektif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemisahan diri dan pencegahan pengakuan entitas Papua Barat di ranah internasional oleh Indonesia. Untuk menganalisis fenomena ini, penulis menggunakan konsep kontra-pemisahan & pengakuan yang pendekatannya berasal dari perspektif liberalisme. Penelitian ini menemukan bahwa kegigihan dalam melindungi integritas nasionalnya dan banyaknya diplomasi yang dilakukan adalah kunci dari kurangnya dukungan internasional yang diberikan kepada entitas Papua Barat. Selain itu, tidak adanya dukungan dari negara-negara kekuatan utama meningkatkan peluang keberhasilan bagi Indonesia dalam mencegah pengakuan internasional terhadap entitas de facto.

---

ABSTRACTThe status of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) as an observer in the Melanesian Spearhead Group (MSG) symbolizes international recognition from Melanesian countries. Based on a literature review, not much research has tried to explore Indonesia's response to the internationalization of the West Papua conflict, more specifically from an Indonesian perspective. This study aims to analyze the process of secession and prevention of recognition of West Papuan entities in the international sphere by Indonesia. To analyze this phenomenon, the author uses the concept of counter-separation & recognition whose approach is derived from the perspective of liberalism. This research found that persistence in protecting its national integrity and the amount of diplomacy undertaken is the key to the lack of international support given to West Papuan entities. In addition, the lack of support from major power countries increases the chances of success for Indonesia in preventing international recognition of de facto entities."