Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Segregasi pekerjaan menjadi masalah jika ada hambatan mobilitas faktor produksi. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten memiliki proporsi yang rendah dalam pekerjaan yang didominasi laki-laki. Norma dan elemen hukum/kelembagaan yang terbentuk dalam batas-batas gender tradisional dapat mencegah perempuan memasuki pekerjaan tertentu, menciptakan diskriminasi dan tantangan gender, yang mengakibatkan keluarnya perempuan dari pekerjaan yang didominasi laki-laki. Sebagian besar karya ilmiah berfokus pada penjelasan mengapa perempuan pergi sementara hanya sedikit penelitian yang menjelaskan mengapa perempuan bertahan di bidangnya. Oleh karena itu, dengan mengadopsi pandangan konstruktivis, penelitian ini menyelidiki latar belakang perempuan masuk, tantangan yang mereka hadapi, dan alasan mengapa perempuan bertahan. Partisipan dari pekerjaan satpam, pengemudi truk, pengemudi ojek online, operator mesin, programmer, dan engineer dikumpulkan dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pengkodean in vivo, pengkodean pola, data display untuk menarik kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, expected outcome, dan dukungan keluarga mempengaruhi keputusan partisipan untuk masuk. Partisipan juga mengalami tantangan gender (stereotipe dan minoritas) dan tantangan pekerjaan (jam kerja yang panjang). Alasan partisipan kelompok kerah biru bertahan adalah alasan ekonomi, sedangkan kelompok kerah putih mengungkapkan minat dan rasa ingin tahu sebagai alasan utama. Studi ini merekomendasikan penerapan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi perempuan dalam pekerjaan kerah biru dan menciptakan lingkungan belajar yang menantang bagi perempuan dalam pekerjaan kerah putih.

---

Job segregation becomes a problem if there are barriers to the mobility of the production factors. Research shows that women consistently have low proportion in male-dominated jobs. Legal/institutional norms and elements formed within traditional gender boundaries can prevent women from entering certain jobs, creating gender discrimination and challenges, resulting in women's exit from male dominated jobs. Most scientific work focuses on explaining why women leave while only few studies explaining why women stays in her field. Therefore, by adopting a constructivist view, this study investigates the background of women who pursuing careers in male-dominated jobs, the challenges they face, and the reasons why women persist. Participants from security guard jobs, truck drivers, online motorcycle drivers, machine operators, programmers, and engineers are collected using semi-structured interviews. Data analysis conducted by using an in vivo coding in the first cycle of coding, pattern coding in the second cycle of coding, and data display to draw conclusions. Findings indicated that educational background, expected outcomes, and family support influenced participants' decision to enter. Participants also experienced gender challenges (stereotypes and minorities) and job challenges (long working hours). The reason why participant in blue collar group stay is economic reasons, while the white collar group expresses interest and curiosity as main reasons. This study recommends implementing equal opportunity and treatment for women in blue-collar jobs and creating a challenging learning environment for women in white-collar jobs."

"ABSTRAK Salah satu masalah serius yang dihadapi oleh dunia ketenagakerjaan di Indonesia adalah masih rendahnya upah yang diterima pekerja. Hal ini bisa dilihat dengan adanya ketentuan upah minimum baik regional maupun sektoral yang kerap sekali mengalami perubahan. Disamping itu, berbagai protes, demonstrasi, pemogokkan serta kasus-kasus perselisihan yang terjadi selama ini, sebagian besar mempunyai muatan masalah pengupahan. Dengan berkembangnya industrialisasi di Indonesia, banyak kesempatan bagi angkatan kerja perempuan untuk memasuki pasar kerja. Namun kemudian muncul isu yang menyatakan adanya "perlakuan yang berbeda" terhadap pekerja laki-laki dibanding terhadap pekerja perempuan, dan adanya pekerja perempuan "dihargai" lebih rendah daripada pekerja laki-laki. Studi ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbadaan upah pekerja antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan yang berstatus buruh/karyawan, dengan menggunakan data hasil Sakernas 1998. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah dengan menggunakan regresi logistik biner dengan variabel yang diperhatikan tingkat pendidikan, jam kerja, status perkawinan, jenis pekerjaaa/jabatarr, dan kelompok umur. Secara empirik banyak yang mengatakan bahwa upah pekerja perempuan dibayar lebih rendah dari upah pekerja laki-laki. Dalam studi ini juga didapat hal yang sama dimana upah pekerja perempuan hanya sebesar 29,6 % hingga 90,22 % dari upah pekerja laki-laki. Rata-rata upah pekerja perempuan hanya sebesar 67,49 dari rata-rata upah pekerja laki-laki dimana rata-rata upah pekerja perempuan sebesar Rp. 213.629,- dan rata-rata upah pekerja laki-laki sebesar Rp. 316.546,-. "

"Keppres No. 33 Tahun 2000 telah memberikan perizinan pengoperasian bagi maskapai penerbangan, sehingga memunculkan berbagai perusahaan maskapai penerbangan berjenis Low-Cost Carrier yang menawarkan jasa angkutan penumpang dan kargo. Hal ini berimbas pada peningkatan persaingan di pasar bersangkutan. Persaingan tersebut acap kali dijadikan alasan bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan anti persaingan untuk dapat mempertahankan penguasaan pangsa pasar bersangkutan, dimana salah satunya dilakukan melalui praktik diskriminasi untuk menghalangi atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing. Maka, melalui Penelitian ini Penulis memiliki tujuan untuk menganalisis pembuktian praktik diskriminasi serta pelaksananaan denda yang ditetapkan oleh KPPU terhadap pelanggar Hukum Persaingan Usaha. Permasalahan tersebut terdapat pada Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020, yang sejatinya mencoba membuktikan keterlibatan PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Abadi, dan PT Lion Express dan penangguhan pelaksanaan sanksi denda bagi Terlapor yang memang terbukti melakukan tindakan praktik diskriminasi akibat kesepakatan perjanjian pemberian kapasitas kargo eksklusif sebesar 40-ton per hari kepada PT Lion Express pada rute Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno- Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu. Pada pokoknya, UU No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai penangguhan pelaksanaan denda, melainkan hanya pemberian kelonggaran proses pembayaran denda saja. Dalam menganalisis permasalahan ini, Penulis melakukan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kualitatif dengan memberikan pemahaman mengenai praktik penetapan kapasitas kargo, dan menganalisis syarat pembuktian Pasal 19 huruf D UU No. 5 Tahun 1999 terhadap kasus tersebut, serta memberikan saran agar pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 lebih ditingkatkan dan

---

Presidential Decree No. 33 of 2000 has given operating permission for Airlines in Indonesia, which resulted in bringing out plenty of new Low-Cost Carrier Airlines that offer passenger and cargo transportation services. This matter has caused an impact on the increase of competition in the relevant market. The competition itself frequently being used as a reason for the company to conduct an anti-competition practice to maintain control of the relevant market shares, one of them is through discrimination practice in order to prevent or to eliminate competitors. Therefore, in this research, the writer aims are to analyze the proof of discrimination practices and the implementation of fines that have been settled by KPPU against the violators of competition law. The issues can be found in KPPU's Verdict Number 07/KPPU-I/2020, which are trying to prove the involvement of PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, PT Wings Abadi, and PT Lion Express and the suspension of execution of fines towards the companies that are found guilty of discrimination practice as a result of the agreement to give exclusive cargo's capacity as much as 40-ton per days to PT Lion Express on the route from Hang Nadim Airport heading to Soekarno-Hatta Airport, Halim Perdana Kusuma Airport, Juanda Airport, and Kualanamu Airport. Fundamentally, Law No. 5 of 1999 doesn't accommodate rules about the suspension of fines execution, however, it does regulate of giving some loose in terms of how the payment process will be conducted. In the analysis of these issues, the author uses normative-juridical based research through a qualitative approach by giving further understanding about cargo capacity determination and analyzing the evidentiary requirement of Article 19 letter D Law No. 5 of 1999 on the verdict, as well as providing suggestions to enhance the implementations of Law No. 5 of 1999 and maintains a deterrent effect through the imposition of fines"

"

Untuk mewujudkan lingkungan kerja yang setara dan inklusif bagi pegawai disabilitas, perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai mengadopsi konsep diversity, equity, dan inclusion. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi dan peran diversity, equity, dan inclusion pada pegawai disabilitas di PT X yang merupakan salah satu perusahaan consumer goods di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data pada penelitian ini dikumpulkan dari wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yaitu pegawai disabilitas PT X, pegawai bukan disabilitas PT X, Staf DEI PT X, Staf Khusus Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, dan Perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversity di PT X sudah berjalan dengan baik, tetapi masih perlu perbaikan pada aspek equity dan inclusion.

---

To achieve an equal and inclusive work environment for employees with disabilities, companies in Indonesia have begun to adopt the concepts of diversity, equity and inclusion. This research aims to find out how the implementation and role of diversity, equity, and inclusion in employees with disabilities at PT X, which is one of the consumer goods companies in Indonesia. The approach taken in this research is a qualitative approach. The data in this study were collected from interviews with disabled employees of PT X, non-disabled employees of PT X, DEI Staff of PT X, Special Staff of the Directorate of Domestic Labor Placement, Commissioners of the National Commission on Disability, and Representatives of the Indonesian Disabled Association. The results show that the implementation of diversity, equity, and inclusion at PT X has gone well, but there is still a need to increase initiatives in the aspects of equity and inclusion."

"Ketimpangan antar jenis kelamin di pasar tenaga kerja Indonesia masih terjadi. Hal ini memicu pekerja perempuan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi agar dapat bersaing dengan pekerja laki laki, sehingga pekerja perempuan mengalami job-education mismatch karena memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan oleh pekerjaannya. Baik studi mengenai job-education mismatch maupun studi mengenai selisih antara upah pekerja laki-laki dan pekerja perempuan sudah banyak berkembang, namun belum banyak studi yang melihat hubungan antara keduanya. Penelitian ini diharapkan mampu menemukan bagaimana job-education mismatch mempengaruhi selisih upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data SAKERNAS Agustus 2016. Status mismatch ditentukan dengan job-evaluation method menggunakan standar ISCO 2008 dan ISCED 1997. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pekerja yang mengalami overqualified menerima wage penalty, pekerja yang mengalami underqualified menerima wage premium, dan mismatch pada pekerja perempuan memperburuk wage gap antara pekerja laki-laki dan perempuan.

---

Gender disparity still exists in Indonesias labor market. Discrimination between female and male workers then triggers female workers to achieve a higher education to be able to compete with male workers. That leads female workers to have a mismatch between their job and education, because they are overqualified for their jobs. Even though both studies about job education mismatch and females wage gap are already done by so many researchers, but less discuss about the relationship between them.

This research aims to find out how job education mismatch affects gender wage gap in Indonesia. This research used SAKERNAS August 2016 data. The mismatch status is obtained with job evaluation method using ISCO 2008 and ISCED 1997 standards.

The result of the research shows that overall, overqualified workers receive wage penalty, underqualified workers receive wage premium, and mismatch worsens the wage gap between male and female workers. "

"Intended for undergraduate/graduate courses in Employment Law and introductory para legal courses. Integrating cases, theory, and commentary, this book provides students with a discussion of the important issues in employment discrimination law. It gives students access to the key cases and statutes in this area, useful hypotheticals, and more."