Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teknologi digital yang sangat maju telah mengubah pola masyarakat dalam melakukan perdagangan. Jika sebelumnya jual beli hanya dilakukan secara langsung di tempat tertentu, sekarang dapat dilakukan dari mana saja dengan bantuan teknologi dan jaringan internet atau secara elektronik. Perdagangan elektronik atau dikenal e-commerce merupakan proses pembelian dan penjualan barang dan jasa secara elektronik dengan menggunakan jaringan internet dan teknologi digital. Konsep bisnis e-commerce yang cukup diminati oleh perusahaan start-up di Indonesia menggunakan konsep bisnis marketplace yang merupakan tempat atau wadah untuk memasarkan produk secara elektronik dan mempertemukan penjual dan pembeli secara tidak langsung. Shopee merupakan marketplace yang sangat diminati oleh banyaknya konsumen hal ini dikarenakan banyaknya manfaat dan keuntungan dalam melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik. Namun tidak menutup kemungkinan dengan melakukan transaksi jual beli secara elektronik memiliki risiko kerugian. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik melalui marketplace, Marketplace X menyediakan fitur resolusi atau bantuan penyelesaian masalah dengan cara mediasi pengembalian barang dan/atau dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan syarat layanan dan proses penyelesaian sengketa konsumen melalui “mediasi” yang diselenggarakan oleh Marketplace X terkait dengan pengajuan pengembalian barang dan/atau dana. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan diatas, bahwa kebijakan syarat layanan yang ditetapkan oleh Marketplace X telah melindungi hak dan kewajiban konsumen maupun penjual sebagai pengguna atas layanan yang disedikan oleh Marketplace X, namun proses penyelesaian sengketa konsumen melalui “mediasi” yang diselenggarakan oleh Marketplace X tidak dapat dikatakan sebagai “mediasi” hal ini dikarenakan pada hakikatnya “mediasi” dibantu oleh pihak ketiga selaku moderator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan dan memaksa pihak yang bersengketa untuk tunduk terhadap keputusan melainkan harus berdasarkan kesepakatan bersama yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

---

Highly advanced digital technology has changed people's patterns of trading. If previously buying and selling was only done in person in certain places, now it can be done from anywhere with the help of technology and the internet or electronically. Electronic commerce, also known as e-commerce, is the process of buying and selling goods and services electronically using the internet and digital technology. The e- commerce business concept that is quite attractive to start-up companies in Indonesia uses the marketplace business concept which is a place or container for marketing products electronically and indirectly bringing together sellers and buyers. Shopee is a marketplace that is in great demand by many consumers, this is due to the many benefits and advantages of carrying out electronic buying and selling transactions. But do not rule out the possibility of making buying and selling transactions electronically has a risk of loss. To be able to resolve problems that arise in carrying out electronic buying and selling transactions through the marketplace, Marketplace X provides resolution features or problem-solving assistance by mediating the return of goods and/or funds. This study aims to analyze the policy terms of service and the process of resolving consumer disputes through "mediation" organized by the Marketplace X related to submitting returns of goods and/or funds. The research method used by the authors in this study is a normative juridical research method that uses a statutory approach and a conceptual approach with primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of the research, the authors obtained answers to the problems above, that the service terms policies set by the Marketplace X have protected the rights and obligations of consumers and sellers as users of the services provided by the Marketplace X, but the process of resolving consumer disputes through "mediation" organized by the Marketplace X cannot be said to be "mediation"."

"Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution terdiri dari berbagai macam pilihan, salah satunya adalah arbitrase, yang dapat dilakukan dengan arbitrase nasional maupun arbitrase internasional. Putusan yang dibuat melalui arbitrase bersifat final dan binding, sehingga menutup kemungkinan bagi pihak yang bersengketa untuk memohonkan upaya hukum lainnya atas putusan arbitrase, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Namun, pada kenyataannya masih ditemui banyak upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan arbitrase seperti pembatalan. Putusan arbitrase internasional yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diharuskan mendapat eksekuator dari lembaga peradilan Indonesia terlebih dahulu, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu syarat agar suatu putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan adalah tidak melanggar ketertiban umum. Tidak adanya pembatasan maupun definisi yang kongkret atas ketertiban umum, menjadikan celah hukum bagi pihak yang merasa tidak puas dengan suatu putusan arbitrase internasional mengajukan upaya pembatalan putusan arbitrase tersebut. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia saat ini sedang melakukan upaya baik secara perdata maupun pidana atas pembatalan putusan arbitrase internasional dengan alasan melanggar ketertiban umum atas kasusnya dengan Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance PTE LTD yang mana telah diputus dengan Putusan International Chamber of Commerce Nomor 20472/HTG tertanggal 22 April 2021. Hal ini didasari karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam perjanjian kerjasama pengadaan satelit komunikasi pertahanan. Guna menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak diperlukannya penegasan terkait definisi kongkret dari pelanggaran ketertiban umum serta batasan-batasan yang menjadikan terkategori melanggar ketertiban umum.

---

Alternative Dispute Resolution consists of various options, one of which is arbitration, which can be carried out by national arbitration or international arbitration. Decisions made through arbitration are final and binding, thus closing the possibility for disputing parties to apply for other legal remedies for arbitration awards, whether appeal, cassation or review. However, in reality there are still many legal efforts made against arbitral awards such as annulment. International arbitral awards mandated by Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution are required to get an executor from an Indonesian judicial institution first, namely the Central Jakarta District Court. One of the conditions for an international arbitral award to be enforceable is not to violate public order and/or public policy. The absence of concrete limitations or definitions of public order creates a legal loophole for a party who is dissatisfied with an international arbitral award submitting an effort to annul the arbitral award. The Ministry of Defense of the Republic of Indonesia is currently making efforts both civilly and criminally to annul the international arbitration award on the grounds of violating public order in its case with Navayo International AG and Hungarian Export Credit Insurance PTE LTD which has been decided by International Chamber of Commerce Decision Number 20472/ HTG dated April 22, 2021. This was based on allegations of corruption in the cooperation agreement for the procurement of defense communication satellites. In order to create legal certainty for all parties, it is necessary to affirm the concrete definition of a violation of public order and the limitations that make it categorized as a violation of public order."

"Tulisan ini menganalisis efektivitas pemilihan penyelesaian sengketa Arbitrase dalam Kontrak Baku Elektronik dan bagaimana implementasi Arbitrase Online sebagai bentuk dari Online Dispute Resolution di Indonesia dibandingkan dengan di Singapura dalam menyelesaikan sengketa bisnis e-commerce. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat normatif kualitatif. Perkembangan teknologi yang berdampak kepada kegiatan transaksi jual-beli menjadi hal yang tidak terlepaskan dari kebutuhan masa kini. Kehadiran penyelesaian sengketa dengan media online menjadi suatu urgensi untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam menjawab sengketa yang berpotensi timbul di kemudian hari. Peneliti berfokus pada penyelesaian sengketa arbitrase online karena umumnya e-commerce menuangkan Klausula Arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa di dalam kontrak baku elektronik yang sudah mereka standarisasi. Dalam praktiknya keabsahan Klausula Arbitrase dalam Kontrak Baku Elektronik dapat dipertanggungjawabkan karena sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait implementasi Arbitrase Online di Indonesia dibandingkan dengan Singapura sudah dapat terlihat jelas melalui regulasi terkait prosedur pelaksanaan arbitrase online yang terdapat dalam lembaga-lembaga arbitrase yang ada di kedua negara. Melalui perbandingan antara kebijakan yang berlaku di kedua negara tersebut tulisan ini dapat memberikan gambaran bagaimana bentuk pelaksanaan arbitrase online yang dapat menjamin keefektifan dalam menyelesaikan sengketa bisnis e-commerce.

---

This paper analyzes the effectiveness of Arbitration dispute resolution selection in Electronic Standard Contracts and how the implementation of Online Arbitration as a form of Online Dispute Resolution in Indonesia compared to Singapore in resolving e-commerce business disputes. This research is prepared by using a normative qualitative doctrinal research method. The development of technology that has an impact on buying and selling transaction activities is something that cannot be separated from today's needs. The presence of dispute resolution with online media is an urgency to ensure legal certainty and protection in answering disputes that could potentially arise in the future. Researchers focus on online arbitration dispute resolution because e- commerce generally includes the Arbitration Clause as an option for dispute resolution in the electronic standard contract that they have standardized. In practice, the validity of the Arbitration Clause in the Electronic Standard Contract can be accounted for because it is in line with the laws and regulations and legal principles applicable in Indonesia. Regarding the anticipation of Online Arbitration in Indonesia compared to Singapore, it can be clearly seen through regulations related to the procedures for implementing online arbitration contained in arbitration institutions in both countries. Through a comparison between the policies that apply in the two countries, this paper can provide an overview of how the form of implementation of online arbitration can guarantee effectiveness in resolving e-commerce business disputes."

"Penelitian ini mengidentifikasi dampak dari jumlah Anggota BPSK dan jumlah beban kasus di BPSK terhadap rasio penyelesaian sengketa di BPSK. Kerangka pemikiran konseptual untuk menganalisa perilaku Anggota BPSK dilakukan dalam kerangka utility theory dan didasarkan atas teori tentang perilaku hakim di pengadilan. Hasil yang ditemukan adalah: (1) bertambahnya jumlah beban kasus akan meningkatkan produktivitas dari BPSK, akan tetapi belum tentu meningkatkan rasio penyelesaian sengketa di BPSK; (2) bertambahnya Anggota baru di BPSK bersifat destruktif.

---

This research identifies the impacts of the number of BPSK's member and the amount of BPSK's caseload related to BPSK?s dispute settlement ratio. The conceptual framework to analyze BPSK's members behaviour is based on utility theory framework and judge behaviour theory. The results are: (1) Increasing caseload will increase BPSK?s productivity, however it is not give assurance to the excalation of BPSK?s dispute sattlement ratio; (2) The more member employed, will give destructive impact to BPSK."

"Access to justice merupakan hak konstitusional warga negara dan salah satu bentuk pelaksanaan dari prinsip equality before the law. Bagi masyarakat kecil, tidak terkecuali para tertanggung dengan sengketa asuransi jiwa tradisional kategori retail and small claim, access to justice dapat diwujudkan melalui proses penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan tidak efisien hanya akan menciderai keadilan para tertanggung karena pengorbanan yang harus mereka keluarkan menjadi terlalu besar sehingga tidak proporsional dibandingkan dengan klaim yang diperjuangkan. Dengan dikeluarkannya POJK No. 61/2020, peran dan fungsi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dalam menangani sengketa asuransi beralih kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK). Keadilan memang bersifat subjektif, namun komponen-komponen pemenuhannya dapat dianalisis lebih konkret. Oleh sebab itu, skripsi ini menganalisis efektivitas dan efisiensi pengaturan serta pelaksanaan penyelesaian sengketa asuransi jiwa tradisional kategori retail and small claim di LAPS SJK berdasarkan beberapa komponen dalam POJK 61/2020 dan perbandingan dengan BMAI dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Dari hasil analisis yang diperoleh, penelitian ini mencoba mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa yang mewujudkan access to justice, khususnya bagi para tertanggung.

---

Access to justice is a constitutional right of citizens in Indonesia and an implementation of the principle of equality before the law. For vulnerable communities, including the insured with traditional life insurance disputes in the retail and small claim category, access to justice can be actualized through a fast, simple, and low-cost dispute resolution process. Ineffective and inefficient dispute resolution will only violate justice for the insured because sacrifices they had to make are logistically pointless to pursue most claims. With the issuance of POJK No. 61/2020, the role and function of Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) in handling life insurance disputes shifts to Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Justice is subjective, but the components that fulfill it can be analyzed more concretely. Therefore, this research aims to analyze the effectiveness and efficiency of regulation and implementation of dispute resolution for traditional life insurance for retail and small claims category through LAPS SJK based on several components in POJK 61/2020 and comparison with BMAI from the perspective of consumer protection law. From the results obtained, this study tries to find a solution to increase the effectiveness and efficiency of dispute resolution that realizes access to justice, especially for the insured."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan hukum antara pemain basket profesional dengan klub basket profesional di Indonesia, kepastian hukum dalam perjanjian kerja, serta mengevaluasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dengan fokus pada Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Bdg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan wawancara untuk melengkapi analisis hukum melalui perspektif praktis dari para ahli dan praktisi di bidang hukum olahraga. Berdasarkan syarat formilnya, hubungan hukum antara pemain basket profesional dan klub basket profesional dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum ketenagakerjaan. Namun, analisis kontrak kerja menunjukkan adanya ketidakseimbangan dan penyalahgunaan keadaan, dimana klausula kontrak sering tidak menguntungkan pemain. Selain itu, penyelesaian sengketa dalam olahraga basket di Indonesia menunjukkan kebingungan dan ketidakseragaman lembaga penyelesaian. Terdapat beberapa lembaga penyelesaian berdasarkan peraturan yang berbeda-beda, yaitu melalui pengadilan hubungan industrial, melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, maupun melalui pengadilan negeri umum. Namun, kembali kepada Lex Sportiva bahwa seharusnya penyelesaian sengketa diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

---

This research was conducted to analyze the legal relationship between professional basketball players and professional basketball clubs in Indonesia, the legal certainty in employment contracts, and to evaluate dispute resolution through the courts, focusing on Decision Number 144/Pdt.G/2023/PN Bdg. The research method used is juridical-normative, complemented by interviews to enhance the legal analysis with practical perspectives from experts and practitioners in sports law. The legal relationship between professional basketball players and professional basketball clubs can be categorized as an employment relationship based on formal requirements. However, the analysis of employment contracts reveals an imbalance and abuse of circumstances, where contract clauses often do not favor the players. Additionally, dispute resolution in Indonesian basketball demonstrates confusion and inconsistency among resolution institutions. Several resolution institutions are based on different regulations, such as the industrial relations court, mediation, conciliation, arbitration, and general district courts. However, referring back to Lex Sportiva, disputes should ideally be resolved through arbitration institutions."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana hubungan tanggung jawab antara subjek hukum kesehatan, seperti dokter, pasien, rumah sakit, dan pemerintah yang berkaitan antara satu sama lain, baik di Indonesia maupun di Selandia Baru. Selain itu, skripsi ini juga mengulas sistem kesehatan di Selandia Baru yang memberikan kompensasi kepada pasien yang menderita cedera perawatan yang ditimbulkan dari kelalaian medis. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode pendekatan doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem kompensasi Selandia Baru yang memberikan bantuan untuk biaya perawatan dan rehabilitasi untuk semua cedera pribadi. Sistem ini berfokus pada unsur memperbaiki kondisi seperti semula dibandingkan dengan membuktikan kesalahan dari tenaga medis. Basis dari peraturan pada sistem kompensasi akibat cedera ini adalah Accident Compensation Act 2001 yang mengatur badan hukum yang bertugas untuk mengelola sistem kompensasi ini. Sistem kesehatan Selandia Baru yang tidak berfokus pada kesalahan ini dapat menciptakan sistem yang menekankan pada pengembalian kondisi ke semula (restorative justice). Oleh karena itu, pendekatan seperti ini seharusnya dapat diterapkan di Indonesia mengingat pentingnya melindungi dokter dari resiko profesinya yang tinggi. Sehingga, penyelesaian sengketa medis dapat memberikan solusi yang menguntungkan kepada semua pihak.

---

This paper analyzes the relationship of responsibility between health law subjects, such as doctors, patients, hospitals, and government in relation to each other both in Indonesia and New Zealand. In addition, this thesis also reviews the health system in New Zealand where this system provides compensation to patients who suffer treatment injuries arising from medical negligence. This research is descriptive with a doctrinal approach. The results of this study shows that New Zealand’s compensation system which provides assistance for treatment and rehabilitation costs for all personal injuries. The system focuses on the element of restoring the original condition rather than proving fault of the medical professional. The regulatory basis of the injury compensation system is the Accident Compensation Act 2001 which governs the statutory body tasked with administering the compensation system. New Zealand’s no-fault system can create a system that emphasizes restorative justice. Therefore, this approach should be applied in Indonesia given the importance of protecting doctors from the high risks of their profession. So that medical dispute resolution can provide solutions that are beneficial to all parties. "

"Perkembangan litigasi perubahan iklim dalam beberapa dekade terakhir memungkinkan individu dan kelompok mengajukan gugatan langsung terkait isu dan kebijakan perubahan iklim. Meskipun pengadilan berperan penting, penggunaan penyelesaian di luar pengadilan masih minim. Padahal, isu perubahan iklim bersifat luas, kompleks, dan melibatkan banyak pihak di luar batas yurisdiksi negara. Tulisan ini mengeksplorasi potensi mekanisme arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan perubahan iklim. Hasil yang ditemukan adalah sengketa perubahan iklim yang diajukan melalui arbitrase memiliki perbedaan karakteristik dibandingkan dengan forum pengadilan. Sengketa yang diajukan setidaknya merupakan isu peripheral, di mana perubahan iklim merupakan motivasi suatu gugatan meskipun bukan merupakan suatu bahasan secara utuh. Sengketa dapat diselesaikan dengan adanya mutual consent antara pihak, di mana sengketa yang timbul antara lain timbul dari perubahan komitmen pemerintah mengenai kebijakan perubahan iklim serta kegagalan pemerintah dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Di Indonesia, arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perubahan iklim dengan cara mengadakan arbitrase secara Ad hoc maupun institusional. Berkaca dari komitmen Indonesia terkait perubahan iklim, arbitrase memiliki potensi besar untuk menyelesaikan sengketa perubahan iklim yang timbul di masa depan.

---

The development of climate change litigation in recent decades has allowed individuals and groups to directly file lawsuits related to the issues and policies of climate change. Despite the crucial role of the courts, the use of non-litigation dispute resolution is still minimum. However, the issue of climate change is broad, complex, and involves many parties beyond the jurisdiction of a single country. This article explores the potential of arbitration mechanisms as a dispute resolution forum outside the court system to address disputes related to climate change. The findings indicate that climate change disputes submitted through arbitration exhibit different characteristics compared to court forums. These disputes are typically peripheral issues, where climate change serves as the motivation for a lawsuit rather than the main focus. Disputes can be resolved through mutual consent, with issues arising from changes in government commitments to climate change policies and the government's failure to address the impacts of climate change. In Indonesia, arbitration can be used to settle climate change disputes through ad hoc or institutional arbitration. Reflecting on Indonesia's commitment to climate change, arbitration has significant potential to resolve future climate change disputes."