Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingkat perceraian di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari bertambahnya jam kerja wanita terhadap probabilitasnya memutuskan untuk bercerai dengan pasangannya. Penelitian ini berfokus pada wanita berumur 15-57 tahun yang bekerja. Penelitian ini melakukan tiga kali regresi dengan menggunakan data IFLS 5 serta analisis binomial logistic regression. Ditemukan hasil bahwa jam kerja bukan menjadi faktor utama yang memengaruhi perceraian wanita di Indonesia. Namun begitu, terdapat faktor-faktor lain dari karakteristik individu maupun keluarga – seperti kemampuan punya anak (lagi) dan pengeluaran rumah tangga per kapita yang memiliki pengaruh positif, serta pendidikan dan status pekerjaan yang ditemukan berpengaruh negatif terhadap keputusan wanita untuk bercerai.......The divorce rate in Indonesia continues to increase every year. The purpose of this study is to determine how a woman's decision to divorce her spouse is impacted by the number of hours she works. The working women between the ages of 15 and 57 are the subject of this study. This study used binomial logistic regression analysis and IFLS 5 data to perform three regressions. The findings showed that divorce rates among women in Indonesia were not primarily influenced by working hours. Other aspects of an individual's and family's characteristics, such as the ability to have (additional) children and per capita household expenditure have a positive influence on divorce, on the other hand, woman’s education and her working status have been proven to have a negative impact on a woman's decision to get a divorce."

"Penelitian mengenai perceraian telah banyak dilakukan, terutama mengenai penyebab perceraian dan dampak perceraian. Penelitian terdahulu mengenai dampak dari perceraian relatif seragam, sedangkan penelitian mengenai determinan dari perceraian kemungkinan memiliki perbedaan antar negara, terutama di Indonesia. Walaupun telah banyak penelitian mengenai determinan dari perceraian, hanya sedikit penelitian ekonomi mengenai hal tersebut. Kami meneliti faktor yang berkorelasi dengan perceraian, terutama pengaruh risk aversion terhadap keputusan bercerai. Untuk mengimplementasikan secara empiris, digunakan data pasangan yang telah menikah dari data Indonesian Family Life Survey tahun 2007 dan 2014. Model yang digunakan adalah logit yang diestimasi menggunakan Maximum Likelihood Estimation. Penelitian ini menjelaskan korelasi beberapa faktor terhadap probabilitas bercerai rumah tangga di Indonesia. Hasil dari penelitian ini ternyata menunjukkan bahwa preferensi terhadap risiko tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap status bercerai rumah tangga di Indoneisa. Kontribusi lain dari penelitian ini adalah memperlihatkan pengaruh dari dominasi salah satu pasangan dalam pengambilan keputusan pada rumah tangga terhadap probabilitas bercerai.

---

Studies about divorce have been thoroughly discussed, especially about the impact or the cause of the action. The common studies about the impact of divorce are uniform, while studies about the determinant of divorce are likely to have differences between countries, especially in Indonesia. Altough there are many studies about determinant of divorce, only a few economic studies exist.  

We examine the cause of divorce, focusing in the impact of risk aversion and decision whether to divorce or stay married. To implement the model empirically, we use data for married couples from Indonesian Family Life Survey 2007 and 2014. Maximum Likelihood Estimation is used to estimate the logit model. This study explains several factors that cause divorce in Indonesia, especially the impact of risk aversion on decicion of divorce.

The results of this study indicate that risk preference does not have a statistically significant effect on the status of divorced households in Indonesia. Another contribution of this study is to show the effect of the dominance of one partner in decision making within the household on the probability of divorce."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perbedaan risiko bercerai antar wanita dengan menggunakan Sakerti Tabun 2000 dan 2007 menurut karakteristik tiogkat pendidikan dan umur kawin pertama dengan memperhitungkan k&raktaristik kebadinm anak, daerab tempat tinggal, kohor kelabiran dan status kerja, Berdasarkan temuan pada analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa wanlta berpendidikan lebih rendah merniliki risiko bercerai yang lebih besar dibandingkan wanlta berpendidikan lebih tioggi. Wanlta dengan umur kawin pertama 22 tahun keatas justru memiliki risiko bercerai yang lebih besar dibandingkan wanlta dengan urnur kawin pertama 15 tahun kebawab dan 16-21 tahun. Sedangkan dalarn hal kebadimn anal<, kohor kelabimn dan status kerja, diternukan babwa wanlta yang tidak merniliki anak, labir sebagai generasi paling muda dan beketja, memiliki risiko bercerai yang paling besar. Berdasarkan analisis inferens dengan model regresi legit biner, dapat disimpulkan bahwa dengan memerhatikan kondisi tingkat pendidikanumur kawin pertama serta faktor klasifikasi seperti kebadiran anak, daerah tempat tinggai, kohor kelahiran dan status kelja, perbedaan risiko pada umumnya menunjukkan pola yang sama dengan basil dari analisis deakriptif. Namnn, basil estimasi pada setiap model menunjukkan terdapat perbedaan risiko yang signifikan hanya pada kondisi wanita yang berpendidikan tamat SMP keatas dan umur kawin pertarnanya 22 tahun keatas. ......The objective of this research is to study the difference in risk of divorce among women according to educational level) age at first marriage by considering the presence of children, residence, birth cohort and working status. Using the 2000 and 2007 IFLS data, the findings on descriptive analysis show that women with lower level of education have greater risk of divorce than women with high level of education. Women with age of first marriage 22 years and older have greater risk of divoree than women with age of first marriage 15 years and younger and 16-21 years. According to the factors of the presence of children, birth cohort and working statusit is found that women who have no children who were born as the youngest cohort and who were working. have the greatest risk of divorce. Based on the results of binary logit regression model, it is concluded that by considering the educational level, age at first marriage and classification factor such as the presence of children. residence, birth cohort and working status, the pattern of the results are simllar with the results from descriptive analysis. However, the estimation results in every model show that there are significant risk differences only for women who finished junior highschool and higher and women with age of first marriage 22 years and older."

"Skripsi ini membahas tentang putusnya perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) di wilayah hukum Indonesia yang dilakukan di muka Pengadilan Agama. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif dan berbentuk deskriptif analitis, untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan mengenai perkawinan campuran dan perceraiannya dalam sudut pandang HPI Indonesia serta pertimbangan majelis hakim di Pengadilan Agama dalam menerapkan prinsip-prinsip HPI pada putusan perkawinan campuran. Hasil dari penelitian ini ialah perkawinan campuran dapat ditinjau dari dua sudut pandangan yaitu menurut GHR dan Pasal 57 UU Perkawinan 1974 serta hakim Pengadilan Agama di Indonesia masih belum menerapkan prinsip-prinsip HPI dalam pertimbangan putusannya. ......This thesis examines the divorce between Indonesian citizen and Foreigner before Religious Court. The research of this study was conducted through juridical normative method in a form of analytical description, in order to answer the issues regarding the regulations of mixed marriage and divorce in the perspective of Indonesian Private International Law as well as the considerations of the Judges of Religious Court in applying the principles of Indonesian Private International Law in their decisions. The outcome of this study shows that mixed marriage can be reviewd based on two perspectives, namely GHR and Article 57 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, and that the Judges of Religious Court had not yet applied the principles of Indonesian Private International Law in their decisions."

"Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan, tetapi mempertahankan keluarga yang tidak mudah. Penulis tertarik untuk menuliskan karya ilmiah ini supaya para pembaca, masyarakat, terutama pasangan suami-istri dapat meminimalisasi terjadinya perceraian. Rumusan masalah dalam perjanjian ini adalah bagaimana pengaturan Hukum Perkawinan dan Perceraian menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? Bagaimana dampak talak satu yang dijatuhkan suami kepada istrinya menurut hukum Islam? Bagaimana penerapan hukum Islam dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor: 2469/Pdt.G/2019/PA.JT?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut dilakukan kajian hukum dan metode penelitian yang digunakan adalah analisis normatif. Pengaturan perkawinan dan talak yang telah dilakukan oleh pemohon sudah sah secara agama dan hukum, pemohon hanya membayar mut’ah senilai dan nafkah selama masa ‘iddah sesuai dengan keteapan Majelis Hakim. Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan adanya pemberian mut’ah dari Pemohon kepada Termohon untuk memberikan kepastian hukum bahwa Pemohon dengan sengaja ingin mengajukan permohonan talak dan mengucapkan talak kepada Termohon di sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur.......Marriage is an outer and inner bond between a man and a woman as husband and wife, aiming to form a happy and eternal family based on divinity, but maintaining a family that is not easy so that divorce arises. The main question in this agreement is whether the contents of Amar's decision regarding the divorce between the Petitioner and the Respondent, PA Jakarta Timur Number: 2469/Pdt.G/2019/PA.JT Dated June 24, 2019 — Plaintiff against the Defendant, are consistent with the editorial rules. Impact of Islamic Law and the Decision of the Religious Courts PA Jakarta Timur Number 2469/Pdt.G/2019/PA.JT Dated June 24, 2019 — Plaintiff versus Defendant Against the Marriage Situation of the Petitioner and the Respondent. To answer the main question, a study of regulatory law was carried out and the nature of the study used was descriptive analysis, the data used were secondary data, qualitative data analysis, and drawing conclusions. The conclusion from the analysis is that the Panel of Judges should allow the Petitioner to impose a divorce one ba'insugra which is the type of divorce that will be handed down later at the trial of pronouncing the divorce vows held at the East Jakarta Religious Court in accordance with the provisions of the Islamic Law Compilation. This, according to the author, is to provide clear certainty to the Petitioner who wishes to return with the Respondent, this can be done by means of a new marriage contract."

"Perceraian yang semakin hari semakin meningkat di Indonesia salah satunya disebabkan oleh tingkat kepuasan perkawinan yang rendah. Kepuasan perkawinan sendiri dapat didefinisikan sebagai sikap individu terhadap perkawinannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran relationship maintenance behavior dan perceived fairness terhadap kepuasan perkawinan. Penelitian dilakukan kepada 99 perempuan dan 87 laki-laki yang sedang berada pada perkawinan pertama dan memiliki anak dengan pasangan saat ini. Teknik pengambilan partisipan menggunakan convenience sampling. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Quality Marriage Index (QMI), Relationship Maintenance Behavior Measure (RMBM), dan alat ukur Perceived Fairness milik Claffey dan Mickelson (2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa relationship maintenance behavior dan perceived fairness terbukti dapat memprediksi kepuasan perkawinan. Ketika dianalisis lebih lanjut, terlihat bahwa relationship maintenance behavior memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap kepuasan perkawinan (39.49%) dibanding perceived fairness (18.39%). Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi praktisi dan masyarakat untuk lebih memperhatikan relationship maintenance behavior dan perceived fairness untuk menjaga tingkat kepuasan perkawinan mereka.......Divorce is keeps increasing in Indonesia, one of the causes was the low level of marital satisfaction. Marital satisfaction itself can be defined as an individual's attitude towards his/her marriage. This study is aimed to examine the role of relationship maintenance behavior and perceived fairness on marital satisfaction. This study is conducted to 99 women and 87 men who are still in their first marriage and have children with their current partner. The sampling technique that is used in this study is convenience sampling. The measurement that is used in this study is Quality Marriage Index (QMI), Relationship Maintenance Behavior Measure (RMBM), and perceived fairness inventory by Claffey and Mickelson (2009). The results of this study shows that relationship maintenance behavior and perceived fairness were proven to be able to predict marital satisfaction. Looking further, it seems that relationship maintenance behavior has a greater contribution to marital satisfaction (39.49%) than perceived fairness (18.39%). The results of this study can be used as a reference for practitioners and the public to pay more attention to relationship maintenance behavior and perceived fairness to maintain their level of marital satisfaction."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh faktor otonomi perempuan, faktor sosio-ekonomi dan demografi terhadap risiko perceraian dengan menggunakan data SAKERTI 2000-2007. Unit analisisnya adalah responden perempuan panel berstatus kawin berumur 15-50 tahun pada tahun 2000 dan berstatus kawin/cerai hidup/berpisah pada tahun 2007. Hasil analisis regresi Cox menunjukkan bahwa otonomi perempuan berpengaruh terhadap risiko perceraian. Faktor lain yang mempengaruhi risiko perceraian adalah umur perempuan saat menikah, pengalaman perceraian perempuan sebelumnya, keberadaan anak dalam rumah tangga, pendidikan perempuan, status bekerja perempuan, dan status kepemilikan rumah. Namun, ketika mempertimbangkan faktor status bekerja suami, maka faktor otonomi perempuan tidak signifikan mempengaruhi risiko perceraian. ......The objective of this study is to analyze the effect of women's autonomy, socio-economic and demographic factors on the risk of divorce using IFLS Data 2000-2007. The respondents are married females aged 15-50 years in 2000 who were married/divorced/separated in 2007. The results of Cox regression show that women's autonomy is associated with the risk of divorce. Other factors affecting the risk of divorce are age at marriage, previous divorce experience, the presence of children, women's education, women's working status, and home ownership. However, when controlled with their husband?s working status, women's autonomy is not significantly related with the risk of divorce."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kewajiban pemberian tunjangan bagi anak yang timbul akibat putusnya perkawinan karena perceraian orang tuanya. Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah yuridis normatif. Dalam skripsi ini akan digunakan tiga contoh putusan yang berbeda untuk memberikan gambaran mengenai pemberian tunjangan anak bagi suami yang berprofesi PNS, pegawai swasta, dan wiraswasta. Setiap putusan dianalisis berdasarkan hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksananya. Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat dapat memahami adanya perbedaan baik dari besar tunjangan anak maupun pelaksanaan eksekusinya pada ketiga profesi tersebut sehingga dapat menjadi pertimbangan ketika hendak melakukan perceraian dan melihat berdasarkan kepentingan anak.

---

ABSTRACTThis thesis is about financial provision for children as an impact from marriage breakdown because of divorce. The author uses three cases that represent each profession that has different regulations of financial provision for children on divorce lawsuit. Each of them is analyzed based on Indonesian marriage law especially Law No. 1 of 1974 on Marriage and its implementing regulations. The purpose of this research is to provide understanding about financial provision for children on divorce lawsuit regarding the amount and its execution so it can be a consideration when someone willing to divorce and make a wise decision for the sake of children rsquo s future."

"Pasal 7 ayat (3) huruf a PP 10/1983 mengatur bahwa Izin untuk bercerai tidakdapat diberikan oleh Pejabat apabila bertentangan dengan ajaran agama yangdianut oleh PNS yang bersangkutan. Sebagaimana disabdakan oleh TuhanYesus dalam Injil Markus 10: 6-9, bahwa “apa yang telah dipersatukan Allah,tidak boleh diceraikan manusia”, maka kepada setiap orang yang telahmenikah berdasarkan ajaran agama Katolik, tidak dapat dilakukan perceraian.Berdasarkan ketetuan tersebut, maka akibat yang seharusnya terjadi terhadapPNS beragama Katolik adalah tidak dapat dilakukannya perceraian.Berdasarkan penelitian normatif-empiris yang Penulis lakukan dan analisaterhadap 5 putusan terkait, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 7ayat (3) huruf a PP 10/1983 telah tidak efektif diterapkan karena tidak pernahdijadikan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah perceraian yangmelibatkan PNS beragama Katolik sebagai Penggugat atau Tergugat didalamnya. Hal ini karena Majelis Hakim lebih mengedepankan syaratperceraian dalam Pasal 19 PP 9/1975 jo. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan.......Article 7 Paragraph (3) (a) of Government Regulation Number 10 of 1983regulates that permission to divorce cannot be granted by the official if it isagainst the religious teaching of the relevant civil servant. As stated by Jesusin the Gospel of Mark 10: 6-9, “what God has united cannot be divorced byhumans”, then anyone who has been married under the Canonic Law cannotbe divorced. The consequence of these provisions is that Catholic CivilServants cannot divorce their spouse. Based on normative-empirical researchthat the Author conducted and the analysis of 5 related court decisions, it canbe concluded that the provision in Art. 7 Par. (3) (a) of GR 10/1983 has notbeen effectively applied because it was never used as a legal basis in solvingdivorce proceedings involving Catholic Civil Servants. This is because thePanel of Judges prioritizes the terms of divorce in Art 19 GR 9/1975 junctoArt 39 Par. (2) Marriage Law."