Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Rachmanto Surahmat, author

Persetujuan penghindaran pajak berganda: sebuah pengantar

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001

336.1 RAC p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ayu Hapsari Prabanto, author

Analisis ketentuan pelaksanaan penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B di Indonesia sebagai tax treaty override = Analysis on application regulation of tax treaty in Indonesia as tax treaty override

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2017 merupakan bentuk dari tax treaty override atau tidak dan kendala apa saja yang timbul dalam penerapan P3B berdasarkan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Secara legislatif, PER-10/2017 adalah tax...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Jaja Zakaria, author

Perjanjian penghindaran pajak berganda serta penerapannya di Indonesia

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

336.206 JAJ p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Silalahi, Andy Famela, author

Analisis perlakuan pajak penghasilan atas bentuk usaha tetap perusahaan pelayaran luar negeri: Studi kasus perusahaan pelayaran dari negara Singapura = Analysis of income tax treatment of overseas shipping company permanent establishments: A case study of shipping lines from Singapore.

Perbedaan interpretasi mengenai aspek perpajakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) perusahaan pelayaran, yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 417/KMK.04/1996 dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara mitra, sering terjadi bahkan terdapat sengketa yang telah memiliki putusan pengadilan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi Branch Profit Tax...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rochmat Soemitro, author

Hukum pajak internasional Indonesia : perkembangan dan pengaruhnya

Bandung: Eresco, 1977

343.04 ROC h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ratyan Noer Hartiko, author

Perjanjian penghindaran pajak berganda : studi kasus persetujuan penghindaran pajak berganda Indonesia Belanda

Perekonomian global dan arus investasi lintas batas negara semakin berkembang dengan sangat pesat. Pesatnya arus investasi lintas batas negara membawa keuntungan sekaligus ancaman. Dalam hal perpajakan, investasi lintas batas negara bisa menyebabkan pemungutan pajak berganda oleh dua negara terhadap objek pajak yang sama. Hal ini dikarenakan yuridiksi negara dalam memungut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1330

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Choirul Wicaksono, author

Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republlik Perancis Mengenai Penghindaran Pajak Berganda (Tinjauan Terhadap Penghindaran Pengenaan Pajak Penghasilan Berganda Terhadap Kontraktor Contract Production Sharing Perancis)

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perusahaan swasta asing hanya boleh melakukan usaha di industri hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi melalui Contract Production Sharing (KPS). Dengan usaha yang dijalankan Kontraktor KPS asing di Indonesia akan menimbulkan Pajak Berganda akibat adanya benturan yurisdiksi pemajakan. Dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T36573

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Achmad Fauzi, author

Persyaratan bagi wajib pajak dalam negeri dari suatu negara mitra perjanjian untuk dapat menikmati treaty benefits atas penghasilan tertentu di Indonesia = Requirements for resident taxpayer from a contracting state to enjoy the treaty benefits of certain income in Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak sebagai unsur dari Administrasi Perpajakan dituntut untuk dapat menyelenggarakan suatu sistem perpajakan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi "Segala Pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang." Sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok yang meliputi (i) kebijakan perpajakan (tax policy);...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T22193

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian