Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan makroprudensial semakin aktif digunakan di berbagai negara pasca krisis keuangan global tahun 2008. Salah satu kebijakan makroprudensial di Indonesia adalah kebijakan uang muka kredit kendaraan bermotor yang mengatur minimum persentase uang muka yang wajib dikenakan oleh bank kepada debitur atas fasilitas kredit yang diberikan untuk tujuan pembelian kendaraan bermotor. Kebijakan uang muka bersifat pengetatan ketika minimum persentase uang muka dinaikkan, dan bersifat pelonggaran ketika diturunkan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari kebijakan uang muka terhadap pertumbuhan kredit kendaraan bermotor perbankan pada triwulan I/2011 s.d. triwulan IV/2019. Mengunakan metode fixed effect model, penelitian dilakukan terhadap seluruh bank yang menyalurkan kredit kendaraan bermotor pada periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan uang muka mempengaruhi pertumbuhan kredit kendaraan bermotor. Pertumbuhan kredit kendaraan bermotor menurun pada saat diterapkan kebijakan pengetatan uang muka dan meningkat pada saat diterapkan pelonggaran kebijakan uang muka. ......Macroprudential policies are increasingly being used in various countries after the global financial crisis in 2008. One of the macroprudential policies in Indonesia is the down payment policy which stipulates the minimum percentage of down payments that must be imposed by banks on debtors for credit facilities granted for the purpose of purchasing motor vehicle. The down payment policy is tightening when the minimum down payment percentage is raised, and easing when it is lowered. This study aims to see how the impact of the down payment policy on the growth of banking motor vehicle loans in first quarter of 2011 to fourth quarter of 2019. Using the fixed effect model method, the study was conducted on all banks that has motor vehicle loans portfolio during the study period. The results show that down payment policies affect the growth of motor vehicle loans. Growth of motor vehicle loans decrease when the tightening policy was implemented and growth of motor vehicle loans increase when the down payment policy was eased.

Abstrak :
Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah mengatur mengenai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah antara pelaku usaha dan konsumen. Pada prakteknya (PPJB) rumah dibuat dengan menggunakan perjanjian baku. Penggunaan perjanjian baku di latar belakangi oleh argumen ekonomis oleh pelaku usaha, pelaku usaha tidak perlu melaksanakan negosiasi yang dapat memakan waktu lama dan memakan biaya besar. Salah satu ketentuan yang merugikan konsumen dalam PPJB rumah terkait dengan ketentuan hilangnya hak konsumen untuk menuntut kembali uang muka yang telah dibayarkan kepada pelaku usaha. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Sehingga pelaku usaha yang menyantumkan ketentuan tersebut dalam PPJB rumah, dianggap melakukan pelanggaran hukum karen telah melanggar ketentuan dalam UUPK. ...... Law No.1 Year 2011 About Housing and Neighborhoods has regulated the provisions that aim to protect consumers on regards house preliminary sale and purchase agreement between entrepreneur and consumers. In practice, house preliminary sale and purchase agreement made by standard contract. By uphold standard contract form, negotiation between entrepreneurs and each consumer will be not necessary. The loss of consumer right demand back the down payment is one of the condition which detriment consumer Law No.8 Year 1999 has regulate about restricted for entrepreneurs of the attempt to apply the standard clause stating that entrepreneurs are entitled to refuse refund that has been paid by consumers. Based on that regulation, entrepreneurs who apply such provision on house preliminary sale and purchase agreement consider as a legal violation.