Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis bertujuan untuk meneliti apakah regulasi atas tanaman ganja di Indonesia telah memberikan keuntungan baik secara materiil maupun immateriil bagi masyarakat Indonesia. Latar belakang penulisan ini adalah banyaknya negara-negara yang melakukan legalisasi terhadap tanaman ganja. Padahal mereka adalah negara-negara anggota Konvensi Narkotika tunggal 1961 yang melarang produksi, pengolahan, peredaran, dan pemakaian tanaman ganja untuk tujuan apapun kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit. Tanaman ganja sendiri diyakini memiliki banyak manfaat baik dalam bidang kesehatan maupun industri. Manfaat-manfaat inilah yang selama ini tidak diungkapkan kepada publik, sehingga manfaat tersebut tidak tereksploitasi. Memang terdapat beberapa dampak negatif tanaman ganja terhadap efek negatif terhadap tubuh manusia dan psikologis. Sebagai perbandingan, nikotin dan alkohol juga memiliki efek berbahaya terhadap tubuh manusia, namun demikian nikotin dan alkohol merupakan barang halal dan merupakan sumber pendapatan Negara. Pendapatan tersebut berasal dari cukai yang diterapkan terhadap pembelian rokok dan minuman beralkohol. Menjadi tanda tanya besar mengapa tanaman ganja yang memiliki manfaat dalam bidang medis dan industri tetap dinyatakan ilegal, sedangkan rokok dan alkohol tetap dinyatakan legal dan dijual bebas. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif tersebut akan digunakan untuk melakukan analisa terhadap data sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan narkotika di Indonesia dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah hasil seminar. Selain daripada itu, dalam penyusunan tesis ini Penulis menggunakan kerangka teori guna menganalisa bahan-bahan hukum yang ada. Teori yang digunakan adalah critical legal studies, dimana hukum terhadap tanaman ganja akan diasingkan dan dianalisa dengan pendekatan ilmu lain, seperti ilmu kedokteran, ilmu farmasi dan ilmu ekonomi.

---

ABSTRACT
This thesis’ purpose is to analyze whereas cannabis regulation in Indonesia has give a advantage, both materilly and immaterilly for Indonesian people. The background of this writing is a lot of countries whose legalize cannabis/marijuana. Nevertheless, they are members of Single Narcotic Convention 1961 which prohibit the production, processing, traficking, and using of cannabis for any purposes, except for science and technology developing in the very limited number.Cannabis was trusted has a alot of advantages, both in medical and industry. During this time, this advantages which have not revealed to public, so the advantages have not exploitated. There are several cannabis’s negative impacts for human’s body and psychology. As comparison, nicotine and alcohol have the same harmful effects for human’s body, but they are still legal substance and becomes state revenue. The revenue comes from tax that applied for the purchase of cigarettes and alcoholic beverages. So, it becomes a big question, why cannabis which has a advantages in medical and industry keep declared illegal, while cigarettes and alcohol declared legal and commercially available. The writing of this thesis use a normative-juridical method. The normative-juridical method will be used to analyze the secondary datas. The primary legal materials wich is used is Indonesian narcotics regulation and the secondary legal materials are books, scientific journals, scientific articles and seminar papers. Besides, in the drafting of this thesis, Writer use a theory to analyze the existing legal materials. The theory which is used is critical legal studies, where cannabis law will be alienated and will be analyzed use other science approach, such as medical, pharmacology and economic.

Abstrak :
Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh apoteker. Dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek, dapat dilakukan oleh apoteker, tenaga ahli kefarmasian dan asisten tenaga kefarmasian. Seorang pasien dapat menebus resep obat yang diberikan oleh dokter ke apotek. Namun, terdapat permasalahan apabila yang memberikan pelayanan kefarmasian tersebut bukanlah tenaga kefarmasian. Terlebih lagi, apabila obat yang diberikan tersebut menyebabkan pasien menjadi tidak sadarkan diri akibat ketidaksesuaian obat yang diberikan oleh pihak apotek dengan obat yang tertulis di dalam resep dokter. Kasus serupa telah terjadi di salah satu apotek di Medan dimana pasien mengalami penurunan kesadaran, hipoglicemia, stroke, serta adanya suspek. Oleh karena itu, penulis ingin membahas dan meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi pasien terhadap pengolahan obat berdasarkan resep dokter oleh apotek dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2258/Pid.Sus/2020/Pn Mdn. Telah terjadi kesalahan serta kelalaian dalam kasus tersebut, antara lain mengenai tanggung jawab apoteker, pelayanan resep, serta kesalahan pemberian sediaan farmasi atau obat oleh tenaga non kefarmasian yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Penulis menyarankan bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengawasan serta apotek untuk memiliki standar operasional prosedur yang komprehensif. ......Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmacists practice pharmacy. In providing pharmaceutical services, it can be done by pharmacists, pharmaceutical experts and assistant pharmacy staff. A patient can redeem their drug prescription given by a doctor to a pharmacy. However, this could cause a problem if the one who gives the drug is not a pharmacist nor pharmacist assistant nor assistant pharmacy staff. Moreover, if the drug given causes the patient to become unconscious due to the incompatibility of the drug given by the pharmacy with the drug written in the doctor's prescription. A similar case had occurred in a pharmacy in Medan where the patient had hypoglycemia, stroke, suspected hypertensive heart disease and lost consciousness. Therefore, author wants to analyze and examine the legal protection for patient in drug processing based on doctor's prescriptions by pharmacies by analyzing the Medan District Court Decision Number 2258/Pid.Sus/2020/Pn Mdn. There have been fallacies and omissions in cases involving the pharmacist's responsibility, prescription services, and errors in drug processing by non-pharmaceutical staff which caused the victim to become unconscious. The author suggests for the Health Agency to improve their supervision and for pharmacies to have more comprehensive standard operating procedures.

Abstrak :
ABSTRAK
Tugas Karya Akhir ini membahas proses-proses keberhasilan suatu Agenda Setting di Washington D.C. mengenai Legalisasi Mariyuana untuk keperluan rekreasional pada tahun 2015. Terdapat beberapa faktor yang meloloskan Agenda Setting Initiative 71 di Washington D.C. Faktor-faktor tersebut adalah peran dari kelompok kepentingan DCMJ , pemerintah, dan masyarakat. Tugas akhir ini berupaya menjelaskan bagaimana proses legalisasi Mariyuana di suatu negara bagian walaupun bertolak belakang dengan hukum yang ada di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya faktor-faktor dan aktor yang meloloskan Agenda Setting di Washington D.C. dengan studi kasus legalisasi Mariyuana untuk keperluan rekreasional, bisa diloloskan untuk masuk ke pemungutan suara secara langsung pada tahun 2015.

---

ABSTRACT
This thesis aims to discuss the process of successing the Agenda Setting in Washington D.C. regarding the legalization of Mariyuana spesifically for recreational purposes in the year of 2015. There were several factors that help to passed the Agenda Setting Initiative 71 in Washington D.C. Those factors were the role from pressure group DCMJ, government and civils. This thesis seeks to explain the process on legalizing Mariyuana in a state eventhough it rsquo s contrary to the law that applies in the United States of America. The result of this study explains how the factors have helped to pass the Agenda Setting regarding the legalization of Mariyuana in Washington D.C. and made it able to continue the next process directly which is the ballot initiative that also being held in 2015.

Abstrak :
Gerakan dan organisasi untuk melegalisasikan ganja muncul di Indonesia yang selama ini menempatkan ganja sebagai jenis narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi dan berpotensi tinggi adiktif. Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk menelusuri munculnya legalisasi ganja dalam sejarah narkoba, kemudian mengenal gagasan legalisasi ganja di Indonesia melalui pengambilan data primer dari pimpinan Lingkar Ganja Nusantara serta legalisasi ganja dalam pandangan Ketahanan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskripsi analitik. Hasil penelitian bahwa berdasarkan pendekatan sejarah, orang terdahulu mencari obat berasal dari bahan alam. Pemanfaatan tanaman obat makin berkembang dan sampai pada pemanfaatan obat yang dikategorikan sebagai narkotika. Dengan intervensi politik dan pertimbangan moral, tanaman obat yang dianggap berdampak buruk dilakukan pelarangan oleh negara. Pada era sekarang nuansa lama tanaman sebagai obat, khususnya ganja, dimunculkan kembali, termasuk di Indonesia, dengan tujuan pemanfaatan medis, pemanfaatan industri dan kebutuhan rekreasi. Konsekuensi nasional dan global secara keseluruhan digambarkan bahwa kelemahan dasar dari legalisasi ganja adalah dampak buruk terhadap kesehatan sebagai akibat dari ketersediaan ganja legal, mesk ipun diatur dan dalam pengawasan pemerintah. Potensi perdagangan gelap dan penyelundupan ganja juga masih selalu ada. Berkaca pada Cocaine War di Amerika Latin, sistem Ketahanan Nasional kita seharusnya dapat menahan gempuran intervensi negara lain dalam penyusunan kebijakan nasional mengenai narkotika. Sistem Ketahanan Nasional harus mempertimbangkan dinamika yang ada di masyarakat dengan bersumber pada nilai- nilai Pancasila untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Legalisasi ganja perlu mendapat perhat ian dengan mempertimbangkan nilai- nilai yang ada di masyarakat tanpa ada intervensi politik dari pihak luar manapun. Rekomendasi dari penelitian ini adalah bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai legalisasi ganja dengan menghubungkan dengan variabel lain seperti pajak pemasukan ganja bagi negara, dampak terhadap demand penggunaan ganja, dana penegakan hukum yang terselamatkan, serta tingkat penyelundupan ganja lintas negara.

---

Movements and organization to legalize cannabis has been appeared in Indonesia, which has been put cannabis as a Schedule I of Narcotic that are only used for the development of science, not for therapy and high addictive potential. This thesis was written with the aim to explore the emergence of the legalization of cannabis in a drug history, then get to know the idea of legalizing cannabis in Indonesia through primary data collection from Lingkar Ganja Nusantara and the legalization of cannabis in the view of National Resilience. This study used a qualitative approach and used a analytical description technique. The results of research that is based on the historical approach, the former seeking drug derived from natural materials. Utilization of medicinal plants growing and to the use of drugs that are categorized as narcotics. With the intervention of political and moral considerations, medicinal plants are considered to be bad to prohibit the state. In the current era feel of the old plant as a medicine, in particular cannabis, raised again, including in Indonesia, with the purpose of the medical utilization, utilization of industrial and recreational needs. National and global consequences as a whole is described that the basic weakness of the legalization of cannabis is harmful health effects as a result of the availability of legal cannabis, although regulated and under government supervision. Potential illicit trade and smuggling of cannabis is still always there. Reflecting on Cocaine War in Latin America, the National Resilience system we should be able to withstand the onslaught of the intervention of other countries in the formulation of national policies on drugs. National Resilience system must consider the dynamics that exist in society, referring to the values of Pancasila to achieve the ideals and goals of the nation. Legalizing cannabis need attention by considering the values that exist in society without any political intervention from any outside parties. Recommendations from this study is that it is necessary to study more about the legalization o f cannabis by connecting with other variables such as income tax cannabis for the country, the impact on demand use of cannabis, law enforcement funds are saved, and the level of cross-border cannabis smuggling.