Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHak terhadap kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh subjek hukum internasional dengan mencegah dan mengurangi kasus statelessness. Ini selaras dengan tuntutan diaspora Indonesia agar pemerintah mengakui prinsip tersebut untuk memenuhi hak kewarganegaraan, dengan juga mendorong pembangunan negara secara sosial dan ekonomi. Skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang mengkomparasikan praktik-praktik negara dalam menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda dengan mengacu pada legislasi, peraturan, putusan pengadilan, serta hukum kebiasaan negara. Melalui studi komparasi dan analisa menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, penelitian ini menemukan perkembangan kedudukan kewarganegaraan ganda dalam hukum internasional. Fenomena ini dahulu dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan keganjilan, sekarang digunakan oleh negara sebagai alternatif kebijakan untuk memenuhi hak kewarganegaraan dengan mematuhi hukum kebiasaan internasional dan prinsip hukum umum. Terdapat negara yang memberikan hak warga negara secara permisif atau justru membatasinya. Tulisan ini mengindikasi praktik umum dan karakteristik negara-negara tersebut dalam menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda serta implikasinya sebagai dasar pertimbangan apabila pemerintah Indonesia mengakui prinsip tersebut dengan tetap mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan politik.

---

ABSTRACTThe right to citizenship is a part of human rights that shall be complied by subject of international law by preventing and reducing statelessness. This is in line with Indonesia rsquo s diaspora demands in pushing the government to recognize this principle as a part of right to citizenship, whilst further encouraging social and economic development of the country. This thesis is a juridical normative study comparing state practices in the practices of dual citizenship policies with reference to legislation, rules, court decisions, and state customary law. Through comparative study and analysis using data sources from literature and interviews, this study found the development of dual citizenship in international law. The phenomenon of dual citizenship which was regarded as a form of betrayal and peculiarity is now known as an alternative policy to fulfill the right of citizenship. This paper indicates the general practice and characteristics of these states in practicing dual citizenship policies and the implications as a basis to learn as if Indonesian government would acknowledge the principle by additionally considering social, economic, and political factors."

"Penelitian ini membahas mengenai peranan Sukarelawan dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau Operasi Dwikora di wilayah Kalimantan (1963-1966). Semenjak Pemerintah Inggris menetapkan pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963, Indonesia merasa terancam dengan pembentukan Federasi Malaysia ini karena dianggap sebagai proyek neo kolonialisme Inggris yang bisa mengganggu kestabilan serta keamanan di Indonesia. Berbagai usaha meredakan ketegangan antara kedua negara dengan cara yang damai menemui kegagalan sehingga Indonesia melakukan konfrontasi terhadap Federasi Malaysia dengan dicanangkan Operasi Dwikora. Untuk melakukan Operasi Dwikora, Indonesia mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Mulai dari TNI/ABRI hingga rakyat biasa yang dihimpun dalam suatu barisan yang dinamakan Barisan Sukarelawan. Barisan Sukarelawan ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Indonesia seperti Buruh, Tani, Pegawai Negeri, Mahasiswa, hingga Pemuda. Para sukerelawan bertugas untuk tugas-tugas tempur maupun non-tempur. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang kebanyakan membahas mengenai keterlibatan TNI atau elite-elite politik dalam Operasi Dwikora, yang mana penelitian ini berfokus dalam keterlibatan para sukarelawan dalam Operasi Dwikora. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber primer seperti surat-surat kabar sezaman, serta arsip dan sumber sekunder yang berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan Operasi Dwikora. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakaan empat tahapan dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

---

This paper discusses the role of Volunteers in the Indonesia-Malaysia Confrontation or Operation Dwikora in the Kalimantan region (1963-1966). Since the British Government established the formation of the Federation of Malaysia in 1963, Indonesia felt threatened by the creation of the Federation of Malaysia because it was considered a British neo-colonial project that could disrupt stability and security in Indonesia. Various attempts to ease tensions between the two countries in a peaceful manner failed, so that Indonesia confronted the Malaysian Federation with the launching of Operation Dwikora. To carry out Operation Dwikora, Indonesia mobilized all its resources. Starting from the TNI / ABRI to common people who are gathered in a line called the Volunteer Front. This volunteer line consists of various elements of society in Indonesia such as workers, farmers, civil servants, students, and youth. Volunteers serve both combat and non-combat tasks. This paper differs from previous papers which mostly discussed the involvement of the TNI or political elites in the Dwikora Operation, in which this paper focused on the involvement of volunteers in the Dwikora Operation. This paper uses primary sources such as contemporary newspapers, as well as archives and secondary sources in the form of books related to the discussion of Operation Dwikora. This research is analytical descriptive using four stages in the historical method, such as heuristics, criticism, interpretation and historiography.

"

"ABSTRAK Penentuan status kewarganegaraan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan belumsepenuhnya dilandasi dasar hukum yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yangberkembang pada masyarakat atau dengan kata lain belum dapat menjawabpermasalahan-permasalahan hukum terkait kewarganegaraan, seperti padakasusLaurencia Vanty Febrina dan Sydney Elizabeth Van. Ada beberapa hal yangmempengaruhi kasus tersebut antaralain tata cara pendaftaran kewarganegaraan gandaterbatas, dan cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia serta hal-hal yang dapatmenghilangkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan belum terinformasidengan baik serta pemahaman di masyarakat tentang peraturan perundang-undangankhususnya dalam hal kewarganegaraan.Kasus dari 2 (dua) kakak-beradik bernama Laurencia Vanty Febrina (lahir di Georgia,USA tanggal 06 Februari 2002) dan Sydney Elizabeth Van (lahir di Georgia, USAtanggal 02 September 2003), dimana kedua kakak-beradik ini dilahirkan sebelumUndang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 disahkan. Dikarenakan tidakmelaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan keputusanmenteri tentang perolehan kewarganegaraan Indonesia dalam jangka waktu 4 (empat)tahun dari tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan 01 Agustus 2010 seperti yangdimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak tersebut tetap menjadiwarga negara asing dan diketahui anak tersebut masih dibawah umur serta keduaorangtuanya adalah Warga Negara Indonesia.Para penentu pengambilan kebijakan publik dari kasus tersebut, masih mengalamipermasalahan atau kendala-kendala dalam pengambilan keputusan. Hal tersebutdikarenakan perbedaan persepsi mengenai peraturan mengenai kewarganegaraan.Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistempengambilan keputusan dari suatu pengambilan kebijakan akan mengalami multi tafsirdan akan menjadi suatu permasalahan hukum dikemudian hari.

---

ABSTRAK The determination status of citizenship by policy makers is not fully based on the basiclaw in accordance with the needs of a growing problem in society or in other wordshave not be able to answer the legal problems related to citizenship, as in the case ofLaurencia Vanty Febrina and Sydney Elizabeth Van. There are some things that affectsuch cases among procedures for registration of citizenship, and how to obtain thecitizenship of Indonesia as well as can eliminate the Indonesia nationality. Theregulation is not properly informed and make people misunderstand about legislationparticularly in terms of citizenship.The case of the 2 (two) sisters named Laurencia Vanty Febrina (born in Georgia, USAdated 06 February 2002) and Sydney Elizabeth Van (born in Georgia, USA onSeptember 02, 2003), in which the two sisters were born before the nationality law No.12 Year 2006 was passed. Because of not doing the obligation to register to get theMinister's decision regarding the acquisition of citizenship of Indonesia for a period offour (4) years from the date of August 1, 2006 to August 1, 2010, as referred to inArticle 41 of law No. 12 year 2006 regarding the Citizenship of the Republic ofIndonesia caused the child remains a citizen of a foreign country as well as their parentsis still a citizen of Indonesia.The decision makers are still experiencing problems or constraints in decision making.That is because the difference in perception regarding the rules on nationality. Theabsence of a clear and binding rules, the decision-making system can result from anacquisition policy will have multiple interpretations and would be a legal problem inthe future."