Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Bea Masuk Anti Dumping terhadap volwne impor tin plate di Indonesia dari Australia, Jepaog, Korea Selatan dan Taiwan. Periode penelitian ini adalah dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2005. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Besaran BMAD yang dikenakan pa.da 4 negara tertuduh (BMAD), nilai produksi rill industri pengguna tin plate(RPROD), besaran tarif bea masuk impor (f ARIF), nilai tukar nominal (NER) dan harga impor (PRICE). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data panel. Pemilihan model estimasi yang efisicn dilakukan dengan uji chow. Dalam. penelitian ini temyata model yang efisien untuk analisis pengaruh bea masuk anti dumping adalah Fixed Effect Model. Hasil estimasi menunjukao bahwa bea masuk anti dumping mempunyai pengaruh yang negatii dan signifikan terhadap volume impot tin plate di Indonesia. Sementara variabel nilai produksi rill industri pengguna tin plate yang mempresentasikan demand atas produk tin plate, mempunyai pensaruh yanpositif dan si. Variabel tarif, nilai tukar nominal dan harga impor memplDlyai pengaroh yang negatif dan signitikan terhadap volume i.mpor tin plate di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian. BMAP mampu mnurunkan volume imwr tin plate dari 4 negara yang terbukti melakukan dumping. Demikian pula dengan nilai tukar nominal dan harga impor. Namun dem.ikian, permintaan industri pengguna tin plate yang tidak dapat dipenuhi oleh indutri tin plate di. Indonesia menyebabkan permintaan impor dari seluruh mitra dagang tetap tinggi walaupun sudah dikenakan BMAD.

---

The study aimed to analyze the impact of imposition Anti Dumping to tin plate import volume in Indonesia from Australia, Japan, South Korea and Taiwan.The periods of observation were from 1990 to 2005. Variables that used for this study are the measure of AD Duty that imposed to 4 countries (BMAD), rea) production value of downstream industries (RPROD), irmport duty (farif), nominal exchange rate (NER) and import price (PRICE).

Panel data was used to analyze the impact of AD duty to tin plate import volume.To choose the most efficient model, Chow test was employed.The result was, the most efficient model to analyze the impact AD duty was Fixed Effect Model.

Estimation result showed that AD duty has negative and significant impact to tin plate import volume in Indonesia. Meanwhile, real production of downstream industries, which represented demand of commodity, bas positive and significant impact. Import diity, nominal exchange rate, and import price have negative and significant impact to tin plate import volume in Indonesia.

Based on estimation result, we can see that AD ctuty has abilty to decrease tin plate import volume from those four countries and aiso nominal exchange rate and import price. But demand from downstream industries that could not be fulfilled by tin plate indDSt:ries, has made import demand from all trading partner still high although government bas imposed AD duty."

"Tesis ini membahas mengenai perubahan atas the Anti Dumping Agreement yang diusulkan dalam chairman’s text dilihat dari kepentingan negara berkembang dan peraturan domestik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usulan perubahan tersebut tidak merepresentasikan kepentingan negara berkembang dan oleh karenanya perlu adanya perubahan yang dapat memfasilitasi kepentingan negara berkembang. Penelitian ini juga menyarankan agar negara berkembang dapat berperan aktif dalam perundingan masalah anti dumping, guna memiliki ketentuan anti dumping yang adil bagi mereka.

---

The focus of this study is to critize the amendment of WTO’s anti dumping agreement, in the context of chairman’s text, from a view of developing country members and Indonesia’s domestic regulation. This research uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome of this research shows that such proposed amendment does not represent the interest of developing country members. Thus, developing country members insist a better revision which reflecting their needs. This research also suggests developing country members to actively participate in the current anti dumping negotiation, in order to have a fair anti dumping agreement."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan anti dumping terhadap volume impor baja di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square OLS dengan model efek tetap menggunakan sampel unbalanced data panel transaksi impor dari 56 negara yang terdiri dari negara-negara yang dikenakan BMAD atas impor baja kode HS tertentu named countries dan negara-negara yuang tidak dikenakan BMAD atas impor baja non-named countries periode tahun transaksi 2007-2015. Dengan obyek negara Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dengan negara-negara maju objek penelitian terdahulu seperti di di Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan negara maju lainnya., penelitian ini mengkonfirmasi adanya dampak trade reduction dan trade diversion sebagai dampak kebijakan BMAD baja di Indonesia. Hasil empiris penelitian ini menemukan adanya trade reduction pada volume impor baja dari named countries namun tidak membuktikan adanya trade diversion volume impor baja dari non-named countries.

---

This research aims to look at the impact of anti dumping policies against steel imports volume in Indonesia. Research methods used in this research is the Ordinary Least Square OLS with a fixed effects model using a sample of unbalanced data panel the transaction import from 56 countries comprising the countries that imposed upon the imported steel BMAD HS code a specific named countries and yuang countries not subject to import steel top BMAD non named countries period in the transaction 2007 2015. With Indonesia State objects that have different characteristics with developed countries such as those in the earlier study objects in the United States, European Union, Japan and other developed countries, this research confirms impact of trade reduction and trade diversion as the impact of policy on steel BMAD Indonesia. The results of empirical research is finding the existence of trade reduction in the volume of steel imports from the named countries but does not prove the existence of trade diversion of steel import volumes from non named countries."

"Setelah Persetujuan WTO ditandatangani di Marrakesh tahun 1994, maka secara berangsur-angsur semaa negara anggota harus membuka pasarnya bagi negara lain. Praktis tidak ada lagi hambatan yang diizinkan, kecuali dalam hal-hal tertentu, di mana sebuah negara diperbolehkan melarang masuknya produk asing di pasarnya. Satusatunya hambatan yang diperbolehkan dalam rangka Persetujuan WTO adalah hambatan berupa tarif. Dan pengenaan tarif inilah yang selama ini dipergunakan oleh suatu negara ketika ia menemukan dugaan adanya produk dari negara lain yang memasuki pasarnya dengan harga dumping.Dari kasus-kasus dumping yang diselesaikan oleh mekanisme badan penyelesaian sengketa WTO, maka tuduhan dumping ini lebih sering diberikan oleh negara maju terhadap negara sedang berkembang. Namun pada kasus-kasus lain terlihat juga bagaimana beberapa negara besar saling menuduh tindakan dumping bagi negara lain. Karena itu, berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat ditelaah, dalam kasus-kasus apa sajakah suatu negara membawa kasus sengketa dumping kepada mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Hal ini dipandang cukup penting, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang termasuk sering menerima tuduhan melakukan dumping oleh negara-negara maju lainnya.Masalah sengketa dumping bukan hanya masalah sengketa hukum antar negara biasa, terlebih lagi masalah dumping adalah masalah perekonomian suatu negara. Sehingga di dalam sengketa ini, bukan lagi pelaku usaha yang melakukan dumping in-concreto, tetapi sudah melibatkan sengketa antar negara. Selain itu antar negara di dunia ini juga masih menerapkan standar perhitungan dumping yang berbeda, sehingga seringkali sengketa terjadi karena masalah tersebut juga."

"Tesis ini membahas mengenai perubahan atas the Anti Dumping Agreement yang diusulkan dalam chairman's text dilihat dari kepentingan negara berkembang dan peraturan domestik Indonesia. Penelitian ini adalah peneiitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usulan perubahan tersebut tidak merepresentasikan kepentingan negara berkembang dan oleh karenanya perlu adanya perubahan yang dapet memfasilitasi kepentingan negara berkembang. Penelitian ini juga menyarankan agar negara berkembang dapat berperan aktif dalam perundingan masalah anti dumping, guna memiliki ketentuan anti dumping yang adil bagi mereka.

---

The focus of this study is to critize the amendment of WTO's anti dumping agreement. in the context of chairman 's text, from a view of developing country members and Indonesia's domestic regulation. This research uses a qualitative approach with normative meiliodology. The outcome of this research shows that such proposed amendment does not represent the interest of developing country members. Thus, developing country members insist a better revision which reflecting their needs. This research also suggests developing country members to actively participate in the current anti dumping negotiation, in order to have a fair anti dumping agreement.

"

"Dalam era globalisasi, pertumbuhan perdagangan internasional semakin pesat, namun sengketa makin sering terjadi. Salah satu sengketa tersebut disebabkan karena praktik dumping yang dapat merugikan negara lainnya, dan untuk mengantisipasi kerugian tersebut, negara yang dirugikan dapat melakukan tanggapan ataupun kontra sebagai tindakan anti dumping. Tindakan anti dumping yang dilakukan pada umumnya berupa pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk impor yang terbukti dumping. Namun, BMAD ini sering disalahgunakan sebagai bentuk proteksi terhadap produksi dalam negeri. Untuk menyelesaikan sengketa dagang tersebut, World Trade Organization (WTO) telah menetapkan seperangkat prosedur dan forum penyelesaian sengketa perdagangan, yaitu Dispute Settlement Body (DSB).Salah satu contoh sengketa dagang karena kesalahan penerapan anti dumping adalah kasus antara Indonesia dengan Korea Selatan. Sengketa ini bermula pada saat KTC mengajukan petisi anti dumping dan melakukan penyelidikan dumping terhadap perusahaan-perusahaan eksportir produk kertas Indonesia. Atas penyelidikan KTC tersebut, maka Pemerintah Korea Selatan telah memberlakukan BMAD kepada produkproduk kertas PPC (plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices) dan WF (uncoated wood-free printing paper used for printing) kepada SMG (Sinar Mas Group), yaitu sebesar 8,22 persen untuk Indah Kiat, Pindo Deli, dan Tjiwi Kimia, sedangkan April Fine dan eksportir kertas Indonesia lainnya sebesar 2,80 persen, melalui Regulation No. 330 of The ministry of Finance and Economy tertanggal 7 November 2003.Oleh karena itu, atas permintaan Indonesia, DSB membentuk sebuah Panel. Kemudian, Panel DSB memutuskan bahwa pemerintah Korea Selatan telah melanggar ketentuan yang berkenaan dengan penentuan dumping dan penentuan kerugian dalam mengenakan BMAD terhadap produk kertas Indonesia. Untuk itu, DSB merekomendasikan agar pemerintah Korea Selatan melakukan perhitungan kembali atas keputusannya dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian WTO. Akan tetapi, hingga saat ini pemerintah Korea Selatan belum melaksanakan Putusan tersebut. Hal ini sangat merugikan para produsen kertas, dan secara tidak langsung dapat menghambat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan tindakan lanjut agar pemerintah Korea Selatan melaksanakan Putusan DSB tersebut.

---

In the globalization era, the growth of international trades increases rapidly, but dispute often occurs. One of the disputes are dumping practice that could inflict loss to other country, to prevent such loss, inflicted country might impose action called anti dumping measure. Usually the anti dumping measure taken are Anti Dumping Import Duty (ADID) or Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) to import products which proven to be dumping. Nonetheless, ADID is mostly misused as a protection measure to local products. To settle the dispute, World Trade Organization (WTO) has provide procedures and dispute settlement forum, namely Dispute Settlement Body (DSB).One example of trade disputes caused by faulty implementation of anti dumping is the case between Indonesia and South Korea. The dispute started when Korean Trade Commission (KTC) filed anti-dumping petition and conducted dumping investigation to Indonesian paper products export companies. Based on KTC investigation, South Korea government imposed ADID to PPC (plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices) and WF (uncoated wood-free printing paper used for printing) paper products to SMG (Sinar Mas Group), namely 8,22% to Indah Kiat, Pindo Deli, and Tjiwi Kimia, while April Fine and other Indonesian exporting paper as 2,80%, through Regulation No. 330 of The ministry of Finance and Economy dated 7 November 2003.Referring to the situation, based on Government of Indonesia?s (GOI) request, DSB assemble a Panel. Afterwards, the DSB Panel decided that South Korean government has violated the provision to determine dumping and loss in imposing ADID to Indonesian product paper. In result, DSB recommends the South Korea Government to conduct recalculation over its decision and conducted adjustment pursuant to obligations regulated under the WTO Agreement. However, up to now Korean Government has not execute the decision. Such thing are unprofitable to paper producers, and indirectly would impede the growth of Indonesian economy. Following to it, GOI needs to conduct further actions, in order to force South Korean Government to execute DSB decision."

"Terbentuknya WTO secara perlahan-lahan telah mengurangi hambatan perdagangan dalam bentuk tarif akan tetapi di lain sisi hal ini mendorong munculnya jenis hambatan perdagangan baru. Salah satu bentuk hambatan dalam perdagangan yang sering digunakan adalah pengenaan bea masuk anti dumping dan produk-produk Indonesia juga tidak terlepas dari tuduhan dumping Produk Indonesia yang seringkali dituduh dumping atau dikenakan bea masuk anti dumping adalah produk kertas, saiah satu contoh kasusnya adalah pengenaan bea masuk anti dumping terhadap eksport produk kertas Indonesia oleh komisi perdagangan Korea.Studi ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengenaan bea masuk anti dumping terhadap ekspor kertas Indonesia ke Korea beserta pengaruh faktor-faktor utama lainnya terhadap ekspor produk kertas dari Korea.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengenaan bea masuk anti dumping akan menghasilkan pengaruh yang signitikan terhadap penurunan ekspor walaupun pengaruh yang dapat ditimbulkan lebih keoil dibandingkan faktor-faktor Iain yang ada dalam penelitian ini. Sementara itu berdasarkan estimasi, faktor-faktor utama yang membentuk ekpor Indonesia seperti PDB 1-ill, nilai tukar nominal dan hard relatif juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspor dengan hubungan yang sesuai dengan hipotesis. Hasil dari studi ini juga menunjukkan bahwa faktor yang paling mcrnpengaruhi ekspor produk kertas Indonesia adalah real gross domestic product dari Korea

---

The establishment of World Trade Organization, obviously, has result in the alleviation of tariff barriers periodically, but it gives place on the rise of another type of barriers instead. Another type of barrier which often used is the imposition of anti dumping duties which also bear down upon exported products from Indonesia. One of Indonesia?s exported products that often accused of dumping is paper products. One of dumping cases of Indonesia's export is the imposition of anti dumping duty on paper products by Korean Trade Commission.

This study is going to observe the impact of anti dumping duties imposed by Korea on certain paper products toward the demand of exports from Indonesia, as well as its other determinants using OLS method with multiple regressions.

The result of this study shows that the imposition of anti drrmping duties variable has a significant effect in generating a decline on demand of exports from Indonesia, even though the impact produce of this variable is smaller than other variables which used in this study. Moreover, all of control variables which used in this study are also statistically significant and have appropriate sign in affecting exports demand on paper products. In this study, real gross domestic product of Korea is shown as the most variable that affecting exports from Indonesia."

"Dalam era globalisasi, pertumbuhan perdagangan internasional semakin pesat, dan meningkatkan frekuensi sengketa perdagangan. Salah satu sengketa tersebut disebabkan karena praktik dumping yang dapat merugikan negara lainnya, dan untuk mengantisipasi kerugian tersebut, negara yang dirugikan dapat melakukan tindakan berupa tindakan anti dumping. Tindakan anti dumping yang dilakukan pada umumnya berupa pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk impor yang terbukti dumping. Namun, BMAD ini sering disalahgunakan sebagai bentuk proteksi terhadap produksi dalam negeri.Untuk menyelesaikan sengketa dagang tersebut, World Trade Organization (WTO) telah menetapkan seperangkat prosedur dan forum penyelesaian sengketa perdagangan, yaitu Dispute Settlement Body (DSB). Salah satu contoh sengketa dagang karena kesalahan BMAD adalah kasus antara Indonesia dengan Korea Selatan. Sengketa ini bermula pada saat KTC mengajukan petisi anti-dumping dan melakukan penyelidikan dumping terhadap perusahaan-perusahaan eksportir produk kertas Indonesia. Atas penyelidikan KTC tersebut, maka Pemerintah Korea Selatan telah memberlakukan BMAD kepada produk-produk kertas PPC (plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices) dan WF (uncoated wood-free printing paper used for printing) kepada SMG (Sinar Mas Group), yaitu sebesar 8,22 persen untuk Indah Kiat, Pindo Deli, dan Tjiwi Kimia, sedangkan April Fine dan eksportir kertas Indonesia lainnya sebesar 2,80 persen, melalui RegulationNo. 330 of The ministry of Finance and Economy tertanggal 7 November 2003. Oleh karena itu, atas permintaan Indonesia, DSB membentuk sebuahPanel. Kemudian, Panel DSB memutuskan bahwa pemerintah Korea Selatan telah melanggar ketentuan yang berkenaan dengan penentuan dumping dan penentuan kerugian dalam mengenakan BMAD terhadap produk kertas Indonesia. Untuk itu, DSB merekomendasikan agar pemerintah Korea Selatan melakukan perhitungan kembali atas keputusannya dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kewajibankewajiban yang diatur dalam Perjanjian WTO. Akan tetapi, Pemerintah Korea Selatan tidak melaksanakan putusan panel tersebut. KTC lalu menyampaikan Report on Implementation of WTO Compliance Panel Decision. Namun pada akhirnya Korsel benar-benar mencabut pengenaan BMAD-nya terhadap produk kertas Indonesia pada Desember 2010.

---

In the globalization era, the growth of international trades increases rapidly, but dispute often occurs. One of the disputes are dumping practice that could inflict loss to other country, to prevent such loss, inflicted country might impose action called anti dumping measure. Usually the anti dumping measure taken are Anti Dumping Import Duty (ADID) or Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) to import products which proven to be dumping. Nonetheless, ADID is mostly misused as a protection measure to local products. To settle the dispute, World Trade Organization (WTO) has provide procedures and dispute settlement forum, namely Dispute Settlement Body (DSB). One example of trade disputes caused by faulty implementation of anti dumping is the case between Indonesia and South Korea. The dispute started when Korean Trade Commission (KTC) filed anti-dumping petition and conducted dumping investigation to Indonesian paper products export companies.

Based on KTC investigation, South Korea government imposed ADID to PPC (plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices) and WF (uncoated wood-free printing paper used for printing) paper products to SMG (Sinar Mas Group), namely 8,22% to Indah Kiat, Pindo

Deli, and Tjiwi Kimia, while April Fine and other Indonesian exporting paper as 2,80%, through Regulation No. 330 of The ministry of Finance and Economy dated 7 November 2003.

Referring to the situation, based on Government of Indonesias (GOI) request, DSB assemble a Panel. Afterwards, the DSB Panel decided that South Korean government has violated the provision to determine dumping and loss in

imposing ADID to Indonesian product paper. In result, DSB recommends the South Korea Government to conduct recalculation over its decision and conducted adjustment pursuant to obligations regulated under the WTO Agreement.

However, Korean Government has not execute the decision. KTC then provided Report on Implementation of WTO Compliance Panel Decision. Although, South Korea Finally lifted the ADID upon Indonesias paper product at

December 2010."

"Tesis ini menganalisa pengaruh kebijakan anti dumping terhadap volume impor produk baja di Indonesia terutama pada produk Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) menggunakan data bulanan volume impor Indonesia terhadap produk baja CRC dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2015. Penelitian ini membandingkan pengaruh kebijakan anti dumping terhadap dua kelompok negara yaitu ?named countries? sebagai negara yang menjadi subjek kebijakan antidumping Indonesia terhadap produk Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) dan ?nonnamed countries? sebagai negara yang bukan merupakan subjek dari kebijakan antidumping Indonesia terhadap produk Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S).Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yaitu metode ekonometri juga metode analisa grafik serta gambar. Selain itu, variabel duty, market share dan dummy dumping period adalah variabel utama untuk menemukan seperti apa efek pembatasan perdagangan maupun efek pengalihan perdagangan sebagai akibat kebijakan antidumping tersebut.Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai pengaruh kebijakan anti-dumping bagi negara berkembang. Namun, dalam penelitian ini penulis fokus untuk meneliti satu produk baja yaitu CRC/S dimana kasus dumping untuk produk ini merupakan kasus dumping terbaru di Indonesia.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan anti-dumping secara signifikan telah berhasil menurunkan volume impor produk CRC/S dari 5 negara "named countries" yaitu Jepang, Cina, Korea Selatan, Taiwan dan Vietnam, sementara impor volume dari negara "Non names countries" justru meningkat akibat kebijakan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa efek pembatasan maupun efek pengalihan terbukti akibat dari kebijakan antidumping terhadap produk CRC/S di Indonesia.

---

The present research study investigates the impact of anti-dumping policy on import volume of steel product in Indonesia specifically on Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) using time series monthly data from January 2008 until March 2015. This study compare the impact of anti-dumping policy on two cluster countries namely "named countries" as the country who become the subject of anti-dumping policy and "non-named countries" who become non-subject of this policy.

This research also employs two main research methods such as econometric method as well as descriptive analysis method. In addition, the variables namely duty, market share and dummy dumping period are the key variables to examine the trade restriction effect and trade diversion effect of anti-dumping policy.

Several empirical studies have addressed the impact of anti-dumping policy in developing country. However, this research focuses to investigate specific product in steel industry namely CRC/S which is the newest dumping case in Indonesia.

The empirical result shows that anti-dumping policy has negative significance to the import volume of Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) from 5 (five) "named countries" namely Japan, China, South Korea, Taiwan and Vietnam, while it has found positive significance to the increase in the import volume from "nonnamed countries". The descriptive analysis method shows that both trade restriction effect as well as trade diversion effect proven from "named" to "non-named countries""