Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Limbah yang dihasilkan dari pelayaran kapal penumpang mengandung bahan pencemar organik dan an organik yang tinggi, yang bersifat toksik, bioakumulasi dan biokonsentrasi yang dalam jangka waktu lama dapat mematikan biota laut. Bila Iimbah di buang ke laut maka akan mengubah kuaIitas airnya yang pada gilirannya secara langsung atau tidak Iangsung akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Masalah pencemaran Iaut merupakan masalah utama bagi negara-negara maritime. Pada tahun 1973, International Maritime Organization (IMO) menyelenggarakan konvensi internasional di London yaitu intemational Convention for the Prevention of Pollution from Ship, yang dikenai dengan MARPOL (Marine Pollution Convention). Dalam konvensi MARPOL diatur mengenai tumpahan minyak, bahan berbahaya beracun dan sampah ke dalam Iingkungan laut. MARPOL terdiri berbagai Annex, diantaranya Annex I mengatur pencegahan pencemaran akibat tumpahan minyak dari kapal tanker, Annex Il mengatur pencegahan pencemaran dari bahan berbahaya beracun, Annex Ill mengatur pencemaran Iaut dari bahan berbahaya yang dibungkus (dimuat dalam tangki), Annex IV mengatur pencegahan pencemaran dari sewage kapal dan Annex V mengatur pencegahan penoemaran dari sampah (termasuk plastik, logam, kaca. limbah dapur dan bahan-bahan lain) serta Annex VI yang mengatur pencegahan pencemaran dari gas buang kapal (emisi). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang nomor: 48 tahun 1986 yang meratifikasi peraturan MARPOL sebagai upaya pencegahan pencemaran dari kapal. Dilengkapi dengan menerbitkan Undang-undang nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran, peraturan pemerintah nomor : 51 tahun 2002 tentang pelayaran dan keputusan menten perhubungan nomon KM.4 tahun 2005 tentang pencegahan pencemaran dari kapal. Rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut: 1. Bagaimanakah tlngkat pemahaman awak kapal terhadap peraturan-peraturan pengelolaan kapal dan penerapannya di Kapal? 2. Bagaimanakah ketatalaksanaan pengelolaan limbah di kapal? 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan limbah di Kapal? Tujuan Penelitian: 1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penerapan hukum ataupun peraturan nasional (Pemerintah) serta internasional (MARPOL 1973/1978) mengenai pengelolaan limbah di kapal dari awak kapal ataupun dari pihak-pihak terkait. 2. Untuk mengetahui ketatalaksanaan pengelolaan limbah di atas kapal dari pihak-pihak terkait, dengn menerapkan peraturan MARPOL 1973/1978 dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku di kapal. 3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan limbah di kapal yang sesuai dengan peraturan MARPOL 1973/1978 dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku di kapal.

Abstrak :
Pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan peranserta pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS di Kabupaten Bandung Barat telah berkontribusi terhadap upaya konservasi DAS berkelanjutan. Hal ini menunjukan pentingnya pendekatan pengelolaan lingkungan yang berbasis masyarakat dan pelibatan peranserta pemangku kepentingan untuk mengatasi kegagalan pengelolaan yang bersifat sentralistik dan menekankan command and control, terutama pada tataran kebijakan, operasional, maupun pelaksanaan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji proses pemberdayaan masyarakat dan juga menganalisis peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah kotoran sapi sebagai upaya konservasi DAS di wilayah hulu DAS Cikapundung. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran (mixed-methods). Teori Community Based Natural Resource Management (CBNRM), yang cukup populer sebagai pendekatan yang mampu melibatkan masyarakat dalam mengkonservasi lingkungan tanpa mengenyampingkan sosial ekonomi masyarakat, digunakan untuk menganalisis proses pemberdayaan dan peran pemangku kepentingan pada dua kelompok pengelolaan dalam rangka membandingkan, yaitu Kelompok Tani Ternak Batu Loceng dan Kelompok Mekar Asih yang berada di Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Studi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan peranserta pemangku kepentingan tidak dapat dipisahkan dalam mempengaruhi upaya konservasi DAS berkelanjutan. ......Empowerment which involve the participation of communities and stakeholders on the management of watershed in West Bandung Regency have contributed to sustainable watershed conservation efforts. It shows the importance of community-based environmental management approach and involvement of stakeholders to address the centralize management failure that emphasized command and control, especially at the level of policy, operational as well as implementation. Community Based Natural Resource Management (CBNRM) approach is quite popular to analyze the environment conservation without throw over socio-economic aspect of the community in the region. This study aims to analyze the process of community empowerment as an effort of watershed conservation through community-based cow manure management and also to analyze the roles of stakeholders in the community-based management in Cikapundung upstream watershed area. This study used a qualitative approach with mixed methods. The CBNRM theory is used to analyze the empowerment process and stakeholders roles in two groups to compare, they are Kelompok Tani Ternak Batu Lonceng and Kelompok Mekar Asih in Suntenjaya Village, Lembang District, West Bandung Regency. The relation between participation and contribution of each stakeholders in every phase of cow manure management activities implies to Cikapundung watershed conservation effort. This study shows that public participation and stakeholders involvement are inseparable in influencing the efforts for sustainable watershed conservation.