Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sub DAS Cikapundung, sebagai bagian dari DAS Citarum, masih sangat potensial bagi penyediaan air baku untuk kebutuhan penduduk Kota Bandung dengan penggunaan lahan di DAS Cikapundung sangat beragam antara lain permukiman, perkebunan, dan pariwisata. Sungai Cikapundung yang juga berfungsi sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah sungai terbesar di Kota Bandung. Perubahan tata guna lahan di DAS Cikapundung, yaitu perubahan lahan hutan menjadi lahan terbangun, memberikan dampak pada kuantitas air sungai. Studi ini bertujuan untuk membuat model guna lahan yang optimal di Sub DAS Cikapundung-Maribaya yang adalah hulu dari DAS Cikapundung untuk keberlanjutan debit Sungai Cikapundung. Metode yang digunakan adalah overlay peta guna lahan, observasi lapangan, analisis korelasi, analisis Poligon Thiessen, analisis Thomas- Fiering, analisis deskriptif, dan system dynamics. Berdasarkan hasil model system dynamics, kedua skenario intervensi yang dilakukan menghasilkan peningkatan rerata besaran debit pada tahun 2019-2028 dengan komposisi masing-masing luas lahan yang dihasilkan adalah 43,2 persen untuk lahan hutan tanaman, 22,9 persen untuk lahan permukiman, 19 persen untuk lahan pertanian lahan kering, 6,9 persen untuk lahan pertanian lahan kering bercampur, dan 5,4 persen untuk lahan hutan kering sekunder. Selain itu, masih pembangunan daya tarik wisata (DTW) dan akomodasi penginapan masih dapat dilakukan dengan syarat setiap DTW dan akomodasi penginapan baik yang sudah dibangun maupun yang akan dibangun memiliki sumur resapan dengan kapasitas 155,5 m3/detik, rorak dengan kemampuan infiltrasi 0,00002 m3/detik, dan penanaman tanaman karet dengan kemampuan infiltrasi 0,0017 m3/detik. ......The Cikapundung watershed, as part of the Citarum watershed, is still very potential for the provision of raw water for the needs of the residents of Bandung City with the use of land in the Cikapundung watershed, which is very diverse including settlements, plantations, and tourism. Cikapundung River which also functions as a source of raw water for the Regional Water Company (PDAM) is the largest river in the city of Bandung. Changes in land use in the Cikapundung watershed, namely changes in forest land to build land, have an impact on the quantity of river water. This study aims to create an optimal land use model in the Cikapundung-Maribaya watershed which is the upstream of the Cikapundung watershed for the sustainability of the Cikapundung River flows. The methods used are overlapping land use maps, field observations, correlation analysis, Thiessen Polygon analysis, Thomas-Fiering analysis, descriptive analysis, and system dynamics. Based on the results of the dynamics system model, the two intervention scenarios carried out resulted in an increase in the average flowrate in 2019-2028 with the composition of each area being produced is 43,2 percent for plantation forest land, 22,9 percent for residential land, 19 percent for dry land agriculture, 6,9 percent for mixed up agricultural land, and 5,4 percent for secondary dry forest land. In addition, the construction of tourist attractions (DTW) and accommodation accommodation can still be carried out on condition that each DTW and accommodation accommodation, both those that have been built and those that will be built, have infiltration wells with a capacity of 155,5 m3/second, rorak with the ability of infiltration 0,00002 m3/second, and planting of rubber plants with infiltration ability 0,0017 m3/second.

Abstrak :
Hutan Angke Kapuk yang berekosistem hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat pesisir Jakarta Utara. Selain berfungsi sebagai hutan juga merupakan daerah tangkapan air, pengendali banjir, pusat keragaman hayati, produsen hasil perikanan sekaligus tempat wisata dan pendidikan. Konversi sebagian kawasan Hutan Angke Kapuk (HAK) menjadi kawasan komersial dan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) berpengaruh terhadap menurunnya kualitas dan fungsi Iingkungan, sehingga menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan dan kewenangan antara pemerintah, pengembang dan masyarakat sekitar. Saat ini pengelolaan Hutan Angke Kapuk berada dibawah dua kewenangan yaitu Pemda Propinsi DKI Jakarta dan Departemen Kehutanan. Namun kondisi hutan yang semakin memprihatinkan dan dampak dari perubahan biogeofisik lahan merupakan tanggung jawab kita semua. Penelitian ini berusaha untuk mencari strategi atau cara terbaik untuk mengelola ekosistem mangrove Hutan Angke Kapuk dengan mendeskripsikan kondisi sosial, ekonomi dan geografi kawasan hutan dan mengeksplorasi persepsi stakeholder dalam rangka pengelolaan Hutan Angke kapuk yang berkesinambungan. Pada penelitian ini pengolahan data menggunakan AHP (Analytical Hierarchy Process), sehingga respondennya adalah mereka yang dikatakan ahli dalam mengkaji pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Penjaringan. Narasumber berasal dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta, BKSDA, BPLHD, KLH, WALHI, PT. Mandara Permai, PT. Murindra Karya Lestari, Camat Penjaringan, Lurah Kamal Muara, dan Lurah Kapuk Muara. Masing-masing satu orang. Berdasarkan referensi dan hasil wawancara, maka struktur hirarki diawali dengan tujuan umum, permasalahan, pelaku perusakan, kendalanya dan alternatif strategi pengelolaan. Permasalahan rusaknya Hutan Angke Kapuk adalah reklamasi, Iahan jadi tambak, pertumbuhan rumah penduduk, tempat pembuangan sampah, dan polusi (pencemaran) air. Para pelaku penyebab rusaknya HAK pemerintah, petambak, nelayan, masyarakat (selain nelayan dan petambak), dan pengusaha real estate. Dengan kendala penegakkan hukum, SDA terbatas, Konflik penggunaan SDA, Tumpang tindih peraturan perundang-undangan, tata ruang yang tidak ramah lingkungan, dan anggaran keuangan yang terbatas. Hasil penggalian opini ahli yang beragam, diolah menggunakan Expert Choice 2000, menyimpulkan bahwa sumber utama rusaknya Hutan Angke Kapuk adalah Reklamasi dan Polusi air. Hal ini menggambarkan bahwa Hutan Angke Kapuk memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi Iingkungan sekitarnya. Pelaku penyebab rusaknya hutan adalah masyarakat sendiri, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran kita untuk menjaga Iingkungan dan kurang menyadari arti pentingnya pengelolaan Hutan Angke Kapuk. Kendala utama pengelolaan HAK adalah Iemahnya penegakkan hukum. Menggambarkan kurang konsistennya peran pemerintah dalam memelihara kelestarian hutan. Prioritas strategi utama yang dipilih dalam pengelolaan HAK adalah penataan kembali tata ruang. Strategi berikutnya reklamasi dan yang terakhir status quo. Namun jika ditelaah Iebih dalam, pilihan strategi Iebih bervariasi. Analisis sensitivitas darl permasalahan rekiamasi dan polusi air, tidak merubah urutan prioritas strategi utama yaitu penataan kembali tata ruang.

Abstrak :
ABSTRAK
Wilayah pesisir Kota Cilegon merupakan daerah yang rawan gempa dan tsunami, karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda dan dekat dengan keberadaan Gunung Anak Krakatau. Pada tahun 1883 pernah terjadi gempa besar di Selat Sunda dan tsunami besar akibat letusan gunung api Krakatau sehingga memakan korban 36.000 jiwa. Kesiapan bencana menjadi sangat penting, mengingat bila terjadi gempa besar yang diikuti oleh tsunami maka risiko bahaya sangat besar. Kota Cilegon memiliki aktivitas ekonomi dan konsentrasi penduduk yang tinggal di wilayah pesisir cukup tinggi. Penilaian risiko bencana tsunami yang dihasilkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Multi Criteria Evaluation (MCE) dan teknik Sistem Informasi Geografis (SIG). Variabel yakni bahaya, kerentanan dan kemampuan penanganan adalah variabel penting dalam penilaian risiko bencana tsunami. Berdasarkan analisis MCE dan SIG dapat ditunjukkan bahwa tingkat risiko bencana tsunami di setiap unit analisis di wilayah pesisir Kota Cilegon berbeda-beda. Wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi dan sangat tinggi berada pada wilayah pesisir Kota Cilegon bagian barat yang dekat dengan permukaan laut, dimana mempunyai ketinggian kurang dari 12 m dpl dan jarak dari garis pantai kurang dari 3000 m. Dari hasil penilaian risiko dua skenario tektonik dan vulkanik, disimpulkan bahwa risiko bencana tsunami akibat vulkanik jauh lebih besar dibandingkan dengan risiko bencana tsunami akibat tektonik.

---

ABSTRACT
Coastal areas in the Cilegon City is an area prone to earthquakes and tsunamis, because of its position directly adjacent to the Sunda Strait and close to the existence of Mount Anak Krakatau. Based on the historical record, large earthquakes have occurred in the Sunda Strait and the massive tsunami caused by the eruption of Mount Krakatau in 1883 have killed 36,000 people. Therefore, disaster preparedness is very important, considering the case of a large earthquake followed by a tsunami, then the hazard would be very large because Cilegon City has economic activity and the concentration of people living in coastal areas is quite high. Tsunami risk assessment in this study were calculated using Multi Criteria Evaluation (MCE) and Geographical Information System (GIS) techniques. Hazard, vulnerability and coping capacities are important variables in the tsunami risk assessment. Based on MCE and GIS analysis can be shown that the level of tsunami risk in each unit of analysis in the coastal region of the Cilegon City is different. Areas that have a high and very high level of risk is the western part of Cilegon City coastal areas, which is near the sea surface and has height less than 12 m and the distance from the shoreline more than 3000 m. As the results of tsunami risk assessment which have two scenarios tectonic and volcanic, it can be concluded that due to volcanic, the tsunami risk is much greater than the risk of tsunami caused by tectonic.

Abstrak :

Ketersediaan jasa ekosistem lamun sangat bergantung pada kondisi biofisik dan dinamika ekosistem terutama dari faktor antropogenik. Ekosistem lamun saat ini sedang mengalami krisis karena semakin terpengaruh oleh perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia di zona pesisir. Ini menghambat kelangsungan ekosistem lamun. Riset ini mengevaluasi indeks kesehatan ekosistem lamun dan menentukan potensi keberlanjutan pemanfaatan jasa ekosistem lamun di pesisir Pulau Panjang, Serang, Banten dengan menggunakan pendekatan kuantitatif serta metode campuran. Studi ini menemukan bahwa Pulau Panjang memiliki keragaman spesies lamun yang cukup tinggi dengan ditemukan 7 spesies lamun termasuk Enhalus acoroides yang cukup mendominasi pesisir pulau. Indeks kesehatan lamun juga cukup tinggi yang berkisar di antara 60 – 70%. Hasil riset juga membuktikan bahwa perilaku masyarakat yang konsumtif memicu pemanfataan jasa ekosistem yang tinggi. Pemanfaatan jasa ekosistem lamun yang tinggi dapat mengecilkan potensi pemanfaatan secara berkelanjutan. Ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah. Oleh karena itu, sosiasliasi dan pengelolaan atas ekosistem lamun perlu segera diimplementasikan.

 

---

The existence of seagrass ecosystem services is dependent on biophysical conditions and the dynamics of the ecosystem, especially from anthropogenic factors. Seagrass ecosystems are currently in crisis because they are increasingly affected by changes caused by human activities in the coastal zone. This inhibits the sustainability of the seagrass ecosystem. This research evaluates the health index of seagrass ecosystems and determines the potential for sustainable utilization of seagrass ecosystem services on the coast of Pulau Panjang, Serang, Banten using quantitative approaches and mixed methods. The study found that Panjang Island have a high diversity of seagrass species with 7 seagrass species found, including Enhalus acoroides which dominated the coast. Habitat structure index represents seagrass health that was obtained is quite high which ranges between 60 - 70%. Another result of this research also proves that high consumptive behavior triggers the high utilization of ecosystem services. The utilization of seagrass ecosystems can reduce the potential for sustainable utilization of seagrass ecosystems. This is due to the communities’ low education. Therefore, management of seagrass ecosystems needs to be implemented immediately so that sustainable utilization of seagrass ecosystem services can be actualized.

 

Abstrak :
Kerangka kerja ekologi politik feminis bisa digunakan untuk melihat konstruksi ruang dan gender dalam suatu wilayah terkait penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pertanian dan hutan. Pada masyarakat yang memiliki pola ladang gilir balik, fungsi dan pemanfaatan ruang sumber daya pertaniannya bisa berbeda pada waktu-waktu tertentu dan ini tidak mudah untuk digambarkan dalam kartografi karena itu perlu narasi untuk menjelaskannya. Berdasarkan aturan adat masyarakat Meratus, tidak ada perbedaan hak antara perempuan dan laki-laki terkait dengan penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya pertanian dan hutan. Terkait pembagian peran dan kerja dalam keluarga dan masyarakat, posisi perempuan bisa berbeda. Di dalam keluarga, perempuan berperan untuk mengurus rumah dan anak, sementara untuk laki-laki adalah mencari nafkah. Di dalam kegiatan bersama di dalam balai adat, saat pelaksaan aruh, posisi perempuan dan laki-laki adalah sama. Mereka bekerja sama untuk mempersiapkan semua keperluan perlengkapan aruh dan sajian yang akan dimakan bersama-sama. Domestikasi peran perempuan dalam keluarga membuat perempuan sulit menjadi pemimpin atau menempati posisi penting dalam kelembagaan adat. ......The feminist political ecology framework can be used to look at the spatial and gender constructions in an area related to the control, use, and management of agricultural and forest resources. In a society that has a pattern of shifting cultivation, the function and spatial use of agricultural resources can be different at certain times and this is not easy to describe in cartography therefore it needs a narrative to explain it. Based on the customary rules or the adat law of the Meratus community, there is no difference in rights between women and men regarding the control, utilization, and management of agricultural and forest resources. Regarding the division of roles and work in the family and society, the position of women can be different. In the family, women have a role to take care of the house and children, while for men it is to earn a living. In joint activities in the traditional hall, during the implementation of aruh, the position of women and men is the same. They work together to prepare all the necessities of spirit equipment and dishes that will be eaten together. Domestication of women's roles in the family has made it difficult for women to become leaders or occupy important positions in customary institutions

Abstrak :
Indonesia sebagai negara kepulauan rentan dengan masalah ketidakmerataan pembangunan dari pusat perekonomian hingga ke pulau-pulau terluar di kawasan perbatasan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar, program adopsi pulau dirintis Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan sosial sebagai salah satu opsi praktek tanggung jawab sosial perusahaan baik swasta dan BUMN. Melalui penelitian deskriptif kualitatif diperoleh gambaran program adopsi pulau dan partisipasi praktek tanggung jawab perusahaan yang masih terganjal kendala dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, program adopsi pulau masih memerlukan penguatan dukungan dan kelembagaan agar dapat mencapai tujuan. ......Disbursement of development is one of most complicated problem in archipelagic country of Indonesia. Inbalance development led a gap on economic and social welfare. This is can be seen in the outermost inhabited island where adoption program was initiated to improve communities in the outer islands of border regions well-being. Social approach implemented by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries to accommodate corporate social responsibility practices of both private and state-owned enterprises. A qualitative descriptive research obtained an island adoption program and company’s social responsilibity practices are still hampered constraints in the implementation of the program. Thus, the adoption program island still needs institutional strengthening in order to achieve the goal.