Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Daerah Jawa merupakan tempat paling penting di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Namun, kepadatan penduduk yang tinggi tersebut juga menimbulkan kerawanan masalah kejahatan properti yang tinggi. Kejahatan properti didefinisikan sebagai perampokan, pencurian, dan penipuan. Selama ini, analisa mengenai kejahatan di Jawa hanya dilakukan melalui ilmu kriminologi dan hukum.Penelitian ini mencoba menganalisis masalah kejahatan properti melalui pendekatan ekonomi. Dengan menggunakan metode logit, penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat lima variabel ekonomi dan demografi yang mempengaruhi tingkat kejahatan di Jawa. Kelima variabel tersebut adalah daerah tipe perkotaan, tingkat upah rata-rata di suatu daerah, tingkat pengangguran, proporsi pria usia 15-29 tahun di populasi, dan kekuatan kepolisian per 10 ribu penduduk. Variabel kemiskinan yang selama ini cukup populer diduga sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan ternyata tidak mempengaruhi tingkat kejahatan di suatu daerah. Selain itu, proporsi single mother dinyatakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kejahatan. Dengan dilakukannya analisa kejahatan melalui ilmu ekonomi diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk menekan tingkat kejahatan properti.

---

Java is the most important place in indonesia with high density of population. In fact, the high density itself can make several property crime problem. Property crime is defined as robbery, theft, and con. So far, people make analysist about the crime in Java just from criminology and law perspective.

This research try to analyze the property crime using economic perspective. With logit method, this research show that there are five economic and demographic variables that influence level of crime in Java. That five variables are type of the city, level of salary in the city, level of unemployment, male proportion in population age 15-29, and police power per ten thousand citizen. Poverty variable that known as the antecedent of crime, in fact not influence the crime level in the city. With research that use economic perspective, hope that can be an alternative policy to press the property crime level."

"Perkembangan kegiatan ekonomi global telah berpengaruh terhadap lahirnya berbagai jenis kejahatan baru di bidang ekonomi. Sebagai instrumen utama dalam penanggulangan kejahatan ekonomi di Indonesia, UU Drt No. 7 Tahun 1955 sudah tidak relevan dan sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan fungsinya. Dalam penelitian ini diuraikan pertama, pengaturan tindak pidana ekonomi di Indonesia; kedua, kekhususan UU Drt No. 7 Tahun 1955 sebagai undang-undang pidana khusus dalam penanggulangan kejahatan ekonomi; dan ketiga, konsep pengaturan tindak pidana ekonomi yang sebaiknya diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pengaturan tindak pidana ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pengaruh peninggalan kebijakan hukum pidana Belanda, yaitu pengaturan dalam arti sempit atau hanya terbatas dari yang terdapat di dalam UU Drt No. 7 Tahun 1955; kedua, sebagai hukum pidana khusus di luar ketentuan hukum pidana umum, UU Drt No. 7 Tahun 1955 memiliki kekhususan, baik kekhususan dalam hukum pidana materiil maupun kekhususan dalam hukum pidana formil; dan ketiga, dalam menghadapi berbagai jenis permasalahan tindak pidana ekonomi di Indonesia, perlu pengaturan tindak pidana ekonomi yang disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan hukum pidana Indonesia, yaitu kodifikasi hukum pidana nasional dan menghapus UU Drt No. 7 Tahun 1955. Dalam penelitian ini diajukan proposal yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap delik-delik ekonomi di luar UU Drt No. 7 Tahun 1955, menyusun kriteria penggunaan sanksi pidana terhadap kegiatan ekonomi, dan meningkatkan profesional aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan ekonomi yang semakin canggih.

---

The development of global economic activity has influenced the birth of various new types of crime in the economic field. As the main instrument in overcoming economic crime in Indonesia, Emergency Law No. 7 of 1955 is no longer relevant and is no longer able to carry out its functions. In this study, first described, the regulation of economic crime in Indonesia; second, the specificity of Emergency Law No. 7 of 1955 as a special criminal law in dealing with economic crimes; and third, the concept of regulating economic crimes that should be applied in Indonesia. This research is normative legal research using secondary data through library research and is equipped with primary data in the form of interviews. The results of the study show: first, the regulation of Indonesian economic crimes cannot be separated from the influence of the legacy of the Dutch criminal law policy, which is a regulation in a narrow sense, which is only limited to what is contained in Emergency Law No. 7 of 1955; second, as a special criminal law outside the provisions of general criminal law, Emergency Law No. 7 of 1955 has specificity, both in material criminal law and in formal criminal law; and third, in dealing with various types of economic crime problems in Indonesia, it is necessary to regulate economic crimes that are adjusted to the direction of the development policy of Indonesian criminal law, namely the codification of the national criminal law and the abolition of Emergency Law No. 7 of 1955. In this study, a proposal was proposed, namely to review the economic offenses outside of Emergency Law No. 7 of 1955, compiling criteria for the use of criminal sanctions against economic activities, and improving the professionalism of law enforcement officers in dealing with the development of increasingly sophisticated economic crimes."

"In the year of 1997 Indonesia hit by financial dissaster known as monetary crisis. Thousands of bank's customer withdrawn their money in a great numbers from national banks, consequently many private banks in Indonesia have facing with deficit of liquidity. bank of Indonesia as lender of the last resort pouring fresh money into 48 banks arround IDR 144,5 trillion as loan assistance to back up their sort of liquidity, and additional loan assistance gave in 29 January 1999 about IDR 14,447 trillion therefore totally loan assistance in amount is IDR 158,947 trillion. The good faith is to help dying banks in the situation of crisis. Indonesiagovernment supports the loan assistance given by Bank of Indonesia Through releasing presidential decree No. 26/1998.On the first of November 1997 the government liquidated 17 private banks out of 48 receiver banks of the BI loan because of their incapabilityto continue running the banks caused by capital rush in a great amounts. The BI loan received by the 17 closing banks is IDR 11,89 trillion, but untill now the loan backs into state account just only IDR 2,96 trillion. How very protracted is the government in handling the BI loan cases in the history of Republic Indonesia. Protest, demonstration, till accusation against government and legal axamination of the government policy have been done frequently, however the rule of law and the government failed to jail the loan's embezzler, even less to confiscate their properties."