Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis Asia telah mempengaruhi perekonomian negara-negara berkembang di Asia termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya Indonesia merupakan negara yang dianggap paling parah dan lamban dalam melakukan recovery. Kondisi tersebut sangat merugikan tidak hanya bagi pembangunan ekonomi dalam negeri tetapi juga bagi keamanan investasi. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi di Indonesia yang berlarut-larut telah memunculkan berbagai kerusuhan sosial dan politik. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi negara-negara investor, khususnya Jepang yang telah menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan tersebut diperparah dengan kondisi stagnasi perekonomian Jepang pada tahun 1990-an. Hubungan ekonomi Jepang-Indonesia telah terjalin sejak era Soekarno dan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada era Soeharto. Pada era Soeharto hubungan kedua negara telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat di era 1980-an hingga periode pertengahan 1990-an seiring dengan meningkatnya bantuan luar negeri Jepang dan berkembangnya perdagangan dan investasi Jepang di Indonesia. Bagi Jepang, Indonesia telah menjadi mitranya yang sangat penting. Arti penting Indonesia bagi Jepang, tidak saja ditunjukkan Jepang pada "situasi normal" di era 1980-an, tetapi juga pada saat Indonesia menghadapi krisis di penghujung dekade 1990-an. Perhatian Jepang kepada Indonesia diwujudkan melalui sejumlah prakarsa dan inisiatif politik dan ekonomi, khususnya dalam bentuk pemberian bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri Jepang diberikan dalam berbagai skema, baik yang bersifat multilateral melalui Dana Moneter International (IMF), Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), maupun regional melalui Forum ASEAN. Secara khusus, kebijakan bantuan Iuar negeri Jepang dalam penyelesaian krisis di Indonesia juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah bantuan luar negeri ODA Jepang kepada Indonesia pada tahun fiskal 1998 dan 1999. Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Morgenthau bahwa bantuan luar negeri didefinisikan sebagai pemindahan uang, barang, teknologi atau bantuan teknis yang dalam prakteknya bantuan luar negeri ini merupakan jalinan konsep-konsep dan proses-proses ekonomi dan politik. Adapun pemberian bantuan luar negeri tersebut mempunyai tujuan-tujuan antara lain: memberikan bantuan kepada negara yang sedang memobilisasi ekonomi mereka yang ditujukan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan stabilitas politik yang berarti pengurangan pertikaian domestik dan konflik intemasional. Posisi Indonesia yang strategis, sumber daya alam yang melimpah serta buruh yang murah merupakan alasan penting mengapa Jepang cukup konsisten dalam memberikan bantuan Iuar negerinya kepada Indonesia. Kebijakan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa Indonesia tetap penting bagi kepentingan nasional Jepang.

Abstrak :
Penelitian ini melakukan identifikasi mengenai dampak kebutuhan pembangunan negara Indonesia dan kepentingan donor terhadap penentuan negara donor dalam menentukan jumlah besaran bantuan dana hibah dan pinjaman lunak ODA yang akan diberikan kepada negara recipient dalam kasus ini adalah Indonesia. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai efektivitas dana bantuan terhadap pembangunan dan peneliti belum menemukan suatu gambaran yang jelas yang menyeluruh mengenai dugaan bahwa terdapat “agenda terselubung” dari negara donor besar dalam memberikan bantuannya yang ini bertentangan dengan prinsip bantuan bebas tidak terikat. Penelitian ini menggunakan metode random effect dalam memberikan informasi secara umum mengenai perilaku negara donor dalam menentukan besaran jumlah bantuan ODA. Adapun faktor faktor yang lazim yang menjadi pedoman negara donor dalam menentukan besaran jumlah dana bantuan ODA dapat dikategorikan faktor kebutuhan negara berkembang dalam pembangunan dan kepentingan negara donor. ......This study identifies the impact of Indonesia's development needs and donors interests to the determination of the amount of grants and soft loans that will be provided by donor countries to Indonesia. Past research mostly to discuss about the effectiveness of aid to development and researchers have yet to find a clear picture overall concerning alleged that there is a hidden agenda of major donor countries to provide assistance that is contrary to the principle of free assistance. This study used random effect provide general information about the behavior of ODA’s provider countries in determining the amount of ODA. The common considerations that guide donors in determining the amount of ODA funds can be grouped as factors in the development needs of developing countries and the interests of donor countries.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini melihat bagaimana aktor keamanan nasional Indonesia mengkonsepsikan pengaruh bantuan luar negeri Amerika Serikat terhadap kontraterorisme di Indonesia pada periode 2001-2011. Fenomena aid boom pasca 11 September 2001 menunjukkan meningkatnya besaran, jumlah negara yang menerima, urgensi serta preferensi Amerika Serikat untuk menggunakannya sebagai instrumen intervensi kepada negara-negara yang dianggap strategis dalam perang melawan teror. Penelitian kualitatif yang deskriptif analitis digunakan untuk melihat tingkat penerimaan dan tingkat kesesuaian kepentingan sebagaimana dikonsepsikan oleh aktor-aktor keamanan nasional Indonesia. Sebagian besar aktor keamanan nasional menekankan pengaruh bantuan luar negeri yang positif, namun memperlihatkan perbedaan penekanan dalam bantuan luar negeri yang diterima (material dan non-material) yang dianggap sebagai simbol prestise, keterkaitannya dengan kenaikan pangkat, serta tingkat kesesuaian kepentingan yang tidak selalu sesuai dengan negara pemberi bantuan.

---

ABSTRACT
This research looks into how Indonesian national security actors conceive the influence of US foreign aid on counterterrorism in Indonesia from 2001 to 2011. The aid boom phenomenon which followed the 11 September 2001 incident indicated an increase in amount, numbers of receiving countries, as well as urgency and preference of the US in using aid as an intervention instrument in countries of strategic importance in the global war on terror. The qualitative research is a descriptive and analytic effort to look into the level of acceptance and mutuality of interest as perceived by Indonesian security actors. Most national security actors have a high acceptance towards foreign aid, showing different emphasis on the assistance they received (material and non-material) seen as symbols of prestice, its association with promotions, and varying degree of mutuality of interest with the country providing foreign aid.

Abstrak :
Tesis ini mengeksplorasi faktor yang mendorong peningkatan bantuan Tiongkok di Indonesia pada sektor infrastruktur di masa pemerintahan Joko Widodo (2015-2019). Hal ini menarik diteliti mengingat banyaknya kritik terhadap bantuan Tiongkok yang dipandang mengarah pada dominasi negara penerima bantuan. Penelitian ini menggunakan teori adaptif dan teori performance-based legitimacy dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, mengacu pada model adaptif (adaptive model), faktor eksternal dipengaruhi kesiapan Tiongkok untuk membantu mewujudkan Kebijakan Poros Maritim pemerintah Joko Widodo yang sejalan dengan implementasi kebijakan BRI yang diusung Tiongkok. Dari sisi internal, Indonesia memiliki permasalahan rendahnya daya saing infrastruktur dan ketimpangan yang semakin besar sehingga infrastruktur penunjang dibutuhkan. Berdasarkan faktor kepemimpinan, Presiden Joko Widodo melihat faktor eksternal dan faktor internal beserta keinginan bahwa dua periode kepemimpinannya dianggap berhasil dalam mengatasi permasalahan krusial yaitu infrastruktur sebagai sektor yang berdampak langsung bagi rakyat. Peningkatan bantuan Tiongkok pada sektor infrastruktur di Indonesia era pemerintahan Joko Widodo merupakan implikasi dari salah satu pola teori adaptif adaptasi pemeliharaan (preservation adaptation) yaitu tetap menjalankan prinsip bebas-aktif dalam dunia internasional dengan melihat respon peningkatan dominasi Tiongkok sebagai momentum dukungan pengembangan infrastruktur dalam negeri. Kedua, teori legitimasi berbasis kinerja (performance-based legitimacy). Berdasarkan sisi keluaran (output), menggunakan bantuan Tiongkok menandakan Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang merata di pulau-pulau Indonesia. Hasil (outcome) yang ingin dicapai pemerintah Indonesia ialah banyaknya investasi proyek di masa depan. Dampak (impact) yang ingin dicapai adalah mendukung tujuan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi disparitas dalam memajukan daya saing infrastruktur serta mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur. ......This thesis explores the factors that have driven the increase of Tiongkok aid in Indonesia in the infrastructure sector during the Joko Widodo administration (2015-2019). It is interesting to study considering that there are many critics for Tiongkok aid which are seen leading to the domination of the recipient countries. This study uses adaptive theory and performance based legitimacy theory with qualitative method. The results of the study depict, firstly, by referring to the adaptive model, externally, Tiongkok’s readiness helping Joko Widodo;s Maritime Axis. It is in line with the implementation of Tiongkok’s Belt Road Initiative (BRI) policy. Internally, Indonesia has problems with infrastructure competitiveness which is below the global average and gap based on gini ratio. Based on leadership factors, President Joko Widodo sees external and internal factors as well as the desire that his two periods of leadership are considered successful in overcoming a crucial problem, namely infrastructure as a sector that has a direct impact on the people. Improving relations between Indonesia and Tiongkok under the leadership of Joko Widodo in the first period is an adaptation in the form of preservation adaptation as freeactive foreign policy in the international order by looking at the response to increasing the domination of Tiongkok as a momentum to support domestic infrastructure development. Second, the theory of performance-based legitimacy in analyzing domestic factors. Based on the output side, the use of Tiongkok assistance indicates that the Indonesian government is taking policies according to the needs of the people by prioritizing equitable infrastructure development on the islands of Indonesia. The outcome that the Indonesian government wants to achieve is the amount of investment in the future. The impact to be achieved is to support the goals of the Indonesian government to improve connectivity and reduce disparities in advancing power infrastructure and supporting the improvement of development infrastructure.