Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sri Dewi Andriani
Abstrak :
BAB1 Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Permasalahan. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat suatu negara dapat terwujud akibat terjadinya proses modernises!. Modernisasi menurut Prof. J.W. Schoorl di dalam bukunya yang berjudul Modernisasi dirumuskan sebagai suatu penerapan pengetahuan ilmiah yang ada kepada semua aktivitas, semua bidang kehidupan atau kepada semua aspek-aspek kemasyarakatan. Modernisasi juga merupakan suatu proses transformasi, yakni suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya yang meliputi aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Akan tetapi tidak semua perubahan dapat didefinisikan sebagai modernisasi karena hanya perubahan yang ada sangkutpautnya dengan tambahan ilmu pengetahuan saja yang dapat digolongkan ke dalamnya. (J.W. Schoorl, 1991:4). Selanjutnya ia mengatakan bahwa tambahan pengetahuan ilmiah merupakan faktor yang terpenting dalam modernisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka masyarakat itu dikatakan lebih atau kurang modern apabiia lebih atau kurang menerapkan pengetahuan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (J.W. Schoorl, 1991:4) Proses modernisasi sendiri berjalan melalui proses akulturasi yaitu suatu proses perubahan kebudayaan dimana dua kelompok atau lebih yang berbeda mempunyai kontak yang terus menerus dan berakibat salah satu dari kelompok itu mengambil alih unsur-unsur dari kelompok lainnya.(J.W. Schoorl, 1991:19). Kata modernisasi dalam kamus besar Jepang mengandung pengertian sebagai berikut: Genrai, kindaika modernization wa dentoo shakai ya fuken shakai nado no zenkin shakai kara kindai shakai he no idoo ya soreni shitagau shakai. Bunka ryoiki de no henka o yubi shimesu keiyooshi toshite, oobei shakai demo furui kara tsukawarete kita chuuritsu teki na gainen ni suginai. Sokoni bukka teki imi ga komerarenj toshitemo, sorewa modanizumu nado to iu kotoba nado to omonatte [touseifu ni] em to iu hodo no imi shika mo nasarete inai. Shikashi [seiyou no shoogeki] no shita ni, soreni tsui tsuki hikkooshu begu [ue kara no kindaika] seisaku torareta zenhatsu shookoku ni oitewa, kono kotobawa tokui na imi naiyoo o motsu mono toshite hattachishita. Sokodewa, kindaika to wa, seiyoo kindai shookoku o modem toshite, sono seiji, keizai, gunji, bunka no taisei o ito teki ni tori irete jikoku no hatten o hakaru koto o ippan ni imi sum yooni naru. (Daihyakka Jitten, 1984:617) Artinya: "Pada dasamya Kindaika adalah kata sifat yang menunjukkan suatu bentuk perubahan masyarakat dan budaya dari seluruh wilayah yang menyertai perubahan dari masyarakat yang belum modem seperti masyarakat tradisional atau masyarakat feodalisme menjadi masyarakat modem. Konsep ini tidak lebih dari suatu konsep yang dipakai sejak dahulu kala dalam masyarakat Barat. Meskipun memiliki arti yang penting namun Kindaika tidak memiliki arti sebagai suatu perubahan seperti yang dimiliki oleh modernisasi di Barat. Tetapi kata ini selain merupakan pengaruh Barat, keberadaannya diseluruh negeri yang belum berkembang yang mengadopsi tindakan politik berkembang dengan memiliki arti yang khusus. Kindaika sebagai model modernisasi Barat secara umum memiliki arti melakukan ekspansi bagi negaranya dengan mengadopsi sistem budaya, militer, ekonomi dan sosial." * Modernisasi sendiri menurut seorang ahli sosiologi Jepang, Kennichi Tominaga, tidak selalu mengandung pengertian Westernisasi. Hal ini diakibatkan karena modernisasi yang terjadi di negara-negara non Barat mempunyai perbedaan-perbadaan tertentu dalam hal kebudayaan tradisionaf setempat yang tetap dipertahankan. la juga menjelaskan bahwa apabila modernisasi yang terjadi di negara-negara non Barat dilakukan dengan memasukkan bentuk-bentuk kebudayaan Barat secara bulat dan utuh maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai Westernisasi atau Eropanisasi. (Tominaga, 1990: 53-59). Proses modernisasi sendiri dapat di katakan terjadi di hampir semua bangsa di dunia. Manifestasi proses ini diawali di wilayah Eropa dan Amerika dengan serangkaian peristiwa yang terjadi sekitar abad 16 seperti perang kemerdekaan Amerika tahun 1765-1783, revolusi Perancis tahun 1760 serta revolusi industri di Inggeris tahun 1830. Semua peristiwa tersebut menjadi penyebab timbulnya proses modernisasi di segala bidang kehidupan yang melanda ke seluruh dunia sampai dengan akhir perang dunia kedua. Penyebarannya menyebabkan masyarakat dunia sering dibagi menjadi dua kategori yaitu negara maju dan negara yang sedang berkembang, masing-masing terdiri atas negara yang telah mengalami modernisasi dan negara yang sedang mengalami modernisasi. Di dalam proses modernisasi termuat pula aspek-aspek rencana pembangunan sosial, ekonomi, budaya atau politik dari suatu negara. Aspek yang paling spektakuler dalam modernisasi suatu masyarakat adalah penggantian teknik produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern seperti halnya yang terjadi pada revolusi industri. Akan tetapi proses yang disebut revolusi industri itu hanya satu bagian atau satu aspek saja dari suatu proses yang lebih luas.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T488
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ade Amanulah
Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi mobilitas pendidikan antargenerasi di Indonesia. Suatu negara memiliki mobilitas pendidikan antargenerasi rendah apabila tingkat pencapaian pendidikan anak sangat dipengaruhi oleh tingkat pencapaian pendidikan orang tuanya. Penelitian ini menggunakan SAKERTI 1993, 1997, dan 2000, 2007. Studi ini menemukan penurunan proses transmisi pendidikan antargenerasi yang mengindikasikan mobilitas antargenerasi mengalami peningkatan. Akan tetapi, anak yang berasal dari orang berpendidikan rendah, perempuan, memiliki banyak saudara kandung, dan tinggal di perdesaan ketika masa kecil cenderung tidak mendapatkan tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi dan peluangnya berada posisi itu tetap antargenerasi.
This study examines the condition of intergenerational educational mobility in Indonesia. A country has a low intergenerational education mobility when children's educational attainment is strongly determined by parent's education. This study uses IFLS 1993, 1997, 2000, dan 2007. This study finds a reduction in intergenerational transmission of education process across cohorts, indicating an improvement in intergenerational mobility overtime. However, children from low educated parents, female, have more siblings, and lived in rural areas when childhood, are less likely to attain higher educational level and their chances remain in this position across generation.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S57717
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wiweka Sukma Wardhani
Abstrak :
Seiring dengan rneningkatnya volume perdagangan jasa, rnaka terdapat kebutuhan akan sebuah perjanjian yang rnengatur tentang perdagangan jasa internasional. Di bawah WTO, GATS disepakati pada tahun 1995 dan bertujuan untuk rnendorong liberalisasi perdagangan jasa internasional. Pendidikan tinggi, yang selama ini dianggap sebagai barang publik, adalah Salah satu dari subsektor yang diatur dalarn GATS. China sebagai Salah satu negara berkernbang dengan kebutuhan pendidikan tinggi tertinggi dunia yang sernakin rneningkat memutuskan untuk meliberalisasi jasa pendidikan tingginya. Pendidikan tinggi di China dianggap sebagai pasar potensial bagi negara maju eksportir pendidikan tinggi. Hasil interaksi China, sebagai anggota baru WTO pada tahun 2001, dengan berbagai kepentingan negara maju, sesama negara berkembang, dan dengan WTO sebagai organisasi internasional turut rnemengaruhi alasan di balik strategi dan posisi yang diambil dalarn negosiasi liberalisasi jasa pendidikan tinggi di bawah GATS. ......The increasing volume of international trade in services promoted the urgency of an international agreement that regulates trade in services. Under the WTO, GATS agreement has been signed in 1995 and has a goal to further the liberalization phase in intemational trade in services. Higher education, a sector that has been considered as one of the public goods, also subjected and regulated under the GATS agreement. China, as a developing country With the highest demand on higher education, decided to give commitment on the liberalization of its higher education system. Chinese higher education has become a potential market for many developed countries, which also the main exporting countries for higher education. The interaction process between China, as a new member state of the WTO in 2001, and other member states (developed and developing countries), and also the WTO as an international organization, gives influence on the rationale behind China's decision to apply one particular strategy and position in the negotiation of higher education liberalization under the GATS agreement.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Abstrak :
The Institute of Malaysian and International Studies (IKMAS ),Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM )focuses on multidisciplinary social science research that is related to the theme of globalization and social transformation .Since its establishment in 1995 ,the institute has undertaken several collegial book research projects that have been published .These include Capturing Globalization ,edited by J .H .Mittleman and Norani Othman (London :Routledge ,2001 );Malaysia Menangani Globalisasi :Peserta atau Mangsa ?edited by Norani Othman and Sumit Mandal (Bangi :Penerbit UKM ,2000 );Globalization ,Culture and Inequalities :In Honour of the Late Ishak Shari ,edited by Abdul Rahman Embong (Bangi :Penerbit UKM ,2004 );....
Singapore: Institute of South East Asia Studies, 2013
e20442370
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Washington, D.C: Council for Research in Values and Philosophy, 2008
199.498 ROM
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
Globalization has changed business the world over. Financial crises in the west and parts of Asia have triggered a search for new models and ways of doing business. South Asia offers a novel perspective on these issues, both from an intra-Asia and international standpoint. Globalization, change and learning in South Asia is an edited collection focussing on analysis and review of contemporary business practices in South Asia. This title shows the importance of South Asia to business and management research, and the practice of business, highlighting the role of extensive learning in addressing the slew of challenges presented by globalization. An introduction by the editors highlights socio-economic aspects of South Asia to establish its relevance in the global economy. Six chapters then cover: gender issues, diaspora as catalysts of knowledge flows, anatomy of corruption, evolving nature of management and culture; corporate social responsibility perspectives, and the growth of frugal innovation practice in South Asia.
Oxford, UK: Chandos, 2013
e20427049
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
This volume focuses on the rise of educational regulation and educational governance in a post-2015 era. Across the globe, unfettered globalization is being curtailed and cooperation and collaboration at the regional level appears to be at an unprecedented high, yet there are still substantial disparities across national levels in education, social, political, and economic sectors. This volume investigates the nexus between national policy mandates, regional aspirations and international benchmarks and commitments. In doing so, it uses a critical educational policy studies approach to examine the various scales of the politics of education to explain how changes in the global and political economy influences national educational policies and practices. Thus, the politics of education within small (and micro) states is linked to various educational agenda settings and attitudes within the national and regional policy environment and the actors and institutions that shape these agendas. Chapters within this volume explain at what scale policy decisions are taken within the policy environment and who has the authoritative allocation of values.
United Kingdom: Emerald, 2017
e20469350
eBooks  Universitas Indonesia Library