Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Tesis ini membahas mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dalam Pemberhentian Mahasiswa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal. Sengketa yang terjadi dalam Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BL antara mahasiswa dengan universitas swasta adalah perbuatan hukum yang memiliki sifat administratif sehingga menyebabkan dampak hukum bagi kedua belah pihak, Objek Gugatan ialah Surat Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia tertanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberhentian sebagai Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Simpulan yang didapat berdasarkan hasil analisis adalah Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dalam pemberhentian mahasiswa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini karena RektorPerguruan Tinggi Swasta dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum terhadap keputusan pimpinan perguruan tinggi swasta terkait pemberhentian mahasiswa dalam Perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.BL dilakukan melalui proses peradilan administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

---

State Administrative Decision According to Article 1 number 9 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, it explains that State Administrative Decisions are written decisions issued by state administrative bodies or officials containing state administrative legal actions based on applicable laws and regulations, which are concrete, individual, and final, which have legal consequences for a person or civil legal entity. This thesis discusses the Authority of State Administrative Courts in resolving disputes over Decisions of Private Higher Education Leaders in Dismissing Students. The research method used in this study uses doctrinal research. The dispute that occurred in Case Number 24/G/2021/PTUN.BL betweenstudents and private universities is a legal act that has an administrative nature so that it causes legal impacts for both parties. The Object of the Lawsuit is the Decree of the Chancellor of Teknokrat Indonesia University dated January 27, 2021 concerning Dismissal as a Student of Teknokrat Indonesia University. The conclusion obtained based on the results of the analysis is that the Decision of the Head of a Private Higher Education Institution in dismissing students is included in the category of State Administrative Decisions. This is because the Chancellor of a Private HigherEducation Institution is considered a State Administrative Agency or Official who carries out government affairs in thefield of education in accordance with the provisions of laws and regulations. Law enforcement against the decision of the head of a private higher education institution regarding the dismissal of students in Case Number 24/G/2021/PTUN.BL is carried out through an administrative court process at the State Administrative Court (PTUN)."

"Dalam era demokrasi dan keterbukaan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Dengan adanya keterbukaan perilaku aparatur pemerintah akan mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) harus memperhatikan AAUPB ketika akan menerbitkan suatu keputusan. Pihak yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan keputusan Pejabat TUN yang merugikan dirinya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum menjadikan perguruan tinggi yang memperoleh status sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) memperoleh kewenangan penuh untuk melaksanakan salah satu tugas Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Dengan demikian, rektor perguruan tinggi BHMN, sebagai pimpinan dari perguruan tinggi, dapat digugat di PTUN apabila menerbitkan Surat Keputusan yang merugikan, misalnya SK tentang Penghentian Pendidikan Mahasiswa. PTUN akan memeriksa setiap gugatan yang diajukan dan memberikan putusan. Putusan diambil setelah seluruh proses jawab menjawab dan pembuktian dilakukan dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan, “Apakah tindakan rektor yang menghentikan pendidikan mahasiswa sudah sesuai dengan AAUPB? Apakah telah dilakukan upaya yang maksimal untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap AAUPB oleh rektor?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah dilakukan penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan, untuk mempelajari data sekunder di bidang hukum, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu beberapa kasus yang melibatkan mahasiswa sebagai penggugat dan rektor sebagai tergugat. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh jawaban dari pertanyaan di atas. Pertama, bahwa rektor kerap kali melakukan pelanggaran terhadap AAUPB ketika menghentikan mahasiswa. Kedua, upaya yang dilakukan oleh PTUN untuk membuktikan adanya pelanggaran AAUPB oleh rektor belum maksimal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan rektor selalu menerapkan AAUPB dalam mengambil setiap keputusan dan PTUN dapat melakukan upaya maksimal dalam membuktikan telah dilanggarnya AAUPB oleh Pejabat TUN."