Hasil Pencarian

Ditemukan 423 dokumen yang sesuai dengan query

Leo Agustino, author

Perubahan perilaku pemilih : studi kasus Jawa Barat pada pemilihan umum 1999

Penelitian berlangsung mulai Juli 2002 hingga Agustus 2002 yang bertujuan untuk mempelajari perubahan pilihan partai dalam Pemilihan Umum 1999, kasus di Jawa Barat. Pemilihan Umum 1999, meskipun tidaklah sangat berbeda secara teknis pada permilihan-pemilihan umum masa Orde Baru, berlangsung dalam semangat baru akan reformasi sosial dan politik. Studi ini berupaya...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003

T218

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Saad, Muhammad, author

Pemilu di daerah pedesaan: suatu kajian orientasi politik pemilih di tiga desa di Sulawesi Selatan

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang orientasi politik pemilih di daerah pedesaan dan faktor social ekonomi yang mempengaruhi.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara purposif. Daerah yang dipilih adalah kelurahan Labuang, Lalampanua dan Mosso, berada di Wilayah Pembangunan Bagian mandar Daerah Tingkat I Sulawesi...

1993

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sudiyatmiko Aribowo, author

Perbandingan sistem penghitungan kursi DPR antara UU Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan DPD serta penerapannya dalam pemilu anggota DPR tahun 2009 dengan UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPRD, DPD = A comparative of legislative seat distribution system of Act No. 10 2008 on the election of members of DPR, DPRD and DPD and application in the general election in 2009 and Act No. 8/2012

Tesis ini membahas tentang sistem pemilu yang berkembang saat ini termasuk di Indonesia. Pemilu merupakan pelaksanaan kehendak rakyat sebagai perwujudan dari demokrasi. Anggota legislatif yang terpilih adalah wakil rakyat yang diharapkan dapat mengemban amanat rakyat. Indonesia pada dasarnya menganut sistem pemilu proporsional dengan daftar calon yang disusun oleh partai pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T38759

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rahadian Prima Nugraha, author

Konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilukada di daerah otonomi khusus : kajian demokrasi deliberatif di Daerah Otonomi Khusus Papua = Constitutionality of the special election in the autonomous region : studies deliberative democracy in the Autonomous Region of Papua / Rahadian Prima Nugraha

ABSTRAK
Tesis ini merupakan penelitian yuridis normative yang membahas mengenai konstitusionalitas pemilukada di daerah otonomi khusus Papua berdasarkan konsep demokrasi deliberative Jurgen Habermas dan keadilan distributive John Rawls yang merupakan gambaran pelaksanaan demokrasi yang diterapkan pada masyarakat Indonesia yang multikultur, sehingga harus mempertimbangkan kondisi komunitas/masyarakat yang relatif tertinggal dari dalam berbagai...

2014

T39065

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dheka Arya Sasmita Suir, author

Eksistensi dewan kehormatan penyelenggara Pemilu sebagai peradilan etik penyelenggara Pemilu dalam struktur ketatanegaraan Indonesia = The existence of honorary council election as judicial conduct of election in Indonesia's constitutional structure / Dheka Arya Sasmita Suir

ABSTRAK
Tesis ini akan menjelaskan mengenai kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta akibatnya terhadap sistem penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan desain preskriptif. Menggunakan dua pendekatan yaitu; pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan, fungsi DKPP memang berkaitan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39011

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Imam Nasef, author

Reformulasi penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil pemilihan umum oleh kekuasaan kehakiman berbasis electoral justice system di indonesia = Reformulation of electoral dispute and election result dispute settlement by judicial power based on electoral justice system in Indonesia

[Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum pengaturan penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil pemilihan umum oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia dan kemudian merumuskan ulang formula pengaturan yang berbasis electoral justice system. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa problematika hukum dimaksud diantaranya berkaitan dengan miskonsepsi tentang sengketa Pemilu dan perselisihan hasil Pemilu, desain institusional bawaslu, hukum acara...

Universitas Indonesia, 2015

T44744

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Meliput pemilu: panduan untuk jurnalis / Benjamin Tukan...[et al.]; editor Hawe Setiawan

Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2004

324.959 8 MEL

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Evaluasi Pemilu Serentak 2019

Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019

324.6 EVA

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Febry Puja Kesuma, author

Pengaruh Kampanye Hitam terhadap Pemilih Pemula dalam Partisipasi Pemilu ( Studi Kasus : Pemilu Presiden RI 2014 ) = Black Campaign Influence on Beginner Voters in General Election ( Case Study : Indonesian Presidential Election 2014 )

Menurut hasil data Badan Pusat Statistik bahwa presentase pemlih pemula pemilu 2014, hanya mencakup 20 persen dari seluuh pemilih. Namun, kasus mengenai pemilih pemula menjadi orientasi studi yang menarik. Hal ini disebabkan karena pengalaman dan pengetahuan yang minim tentang proses politik yang mereka miliki itu sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014

MK-pdf

UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library

Pemilihan Umum 1998 di Australia

Berbeda dengan masa jabatan anggota DPR AS yang hanya dua tahun, masa jabatan anggota DPR Australia adalah lebih lama. Namun jika dibandingkan dengan masa jabatan anggota DPR Indonesia yang lima tahun, masa jabatan anggota DPR Australia yang lamanya tiga ta- hun adalah lebih pendek. Dengan demikian apablla dibandingkan...

Hukum dan Pembangunan Vol. 29 No. 1 Februari 1999 : 1-7, 1999

HUPE-29-1-Feb1999-1

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian