Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa tahun terakhir, perdagangan elektronik menjadi suatu fenomena untuk kepentingan pemerintah, bisnis, dan peneliti. pemerintah untuk menggiatkan ekonomi digital sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari peran kedl dan menengah dalam mengadopsi perdagangan elektronik. Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan gambaran secara rmengenai penelitian adopsi e-commerce oleh pelaku UKM di Indonesia dengan cara tinjauan literatur terstruktur. Berdasarkan uran literatur antara tahun 2011 - 2016 yang menghasilkan sebanyak 13 publikasi dengan kata kunci spesifik, yaitu usaha kecil enengah bidang perdagangan elektronik di Indonesia (dalam bahasa Inggris), ditemukan berbagai pengetahuan dan wilayah studi nyakdibahas sejauh ini. Dengan memberikan potensi studi, maka diharapkan dapat membantu menjawab isu terkini dalam topik ecommerce oleh UKM di Indonesia, sehingga kebutuhan data yang belum tersedia dapat digali pada kesempatan riset lain."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh kualitas sistem, layanan, dan informasi terhadap intensi pengguna jasa E-Commerce di Indonesia untuk kembali menggunakan layanan Online-to-Offline O2O . Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode riset deskriptif cross sectional. Pada penelitian ini digunakan sebagian Model Sistem Informasi DeLone McLean untuk menentukan variabel-variabel pengukuran terhadap intensitas penggunaan. Melalui penyebaran kuesioner, didapatkan data dari 111 responden yang berusia 16 tahun keatas dan pernah berbelanja online menggunakan layanan Online-to-Offline O2O . Setelah melakukan pengujian data menggunakan regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa dari 3 variabel, hanya variabel kualitas sistem dan kualitas informasi yang dapat mempengaruhi secara positf dan signifikan terhadap intensi penggunaan kembali layanan O2O di masa depan. Selain itu, ditemukan juga bahwa masih banyak responden yang tidak mengetahui layanan O2O sehingga dari penelitian ini menyarankan perusahaan-perusahaan E-Commerce untuk meningkatkan awareness terhadap layanan O2O kepada penggunanya agar layanan O2O dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi keuntungan dan keberlangsungan perusahaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the influence of system, information, and service quality toward the intention of E Commerce users in Indonesia to repurchase using Online to Offline O2O again. This is a quantitative research which applying cross sectional descriptive research. In this research, DeLone McLean Information System model is used to determine the measurement variables toward usage intention. Through questionnaire distribution, there are 111 respondents acquired with age 16 years old and above and they have ever shopped online using Online to Offline O2O service. According to the multiple linier regression test, the results state that from the 3 variables, only system quality and service quality which positively and significantly influence the intention to repurchase using Online to Offline O2O service in the future. In addition, it is also found that there are still many respondents who do not know the O2O service, hence, this research advises E Commerce companies to increase awareness of O2O service to their users so that O2O service can be utilized maximally to increase profit and sustainability of the company."

"Di Indonesia, ketatnya persaingan antar m-commerce membuat m-commerce berlomba-lomba menerapkan strategi pemasaran terbaik dan menarik demi meningkatkan gross merchandise value (GMV), dan menciptakan repeat purchase. Terlebih, konsumen Indonesia yang tergolong shifters menjadikannya ingin menikmati layanan berbelanja tidak hanya dari satu m-commerce. Retensi dan kontinuitas menjadi tantangan sendiri, sementara daily active users (DAU) menjadi faktor penting untuk mendorong GMV, yakni metrik yang krusial bagi kelangsungan m-commerce. Gamifikasi sebagai penerapan desain game ke dalam konteks non-game, menjadi strategi terkini bagi para m-commerce. Gamifikasi dalam m-commerce yang didesain memiliki insentif, memberi motivasi khusus untuk pengguna menggunakan kembali aplikasi berbelanja, sehingga memengaruhi DAU yang dapat menstimulasi tingginya GMV m-commerce. Untuk itu, penelitian ini dilakukan demi mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi intention to engage in gamificaton, dan pengaruhnya terhadap brand attitude dan continuance intention dalam menggunakan aplikasi berbelanja. Penelitian didasari oleh technology acceptance model (TAM) dengan menambahkan variabel perceived social influence, satisfaction, dan continuance intention. Survei terhadap 590 presponden dilakukan melalui kuesioner terstruktur, dan data dianalisis menggunakan Structural Equation Method (SEM). Hasil yang diperoleh adalah perceived usefulness, perceived social influence, perceived enjoyment dari gamifikasi memiliki pengaruh terhadap intention to engage in gamification dan brand attitude serta intention to engage in gamification dan brand attitude memiliki pengaruh terhadap satisfaction dan continuance intention.

---

M-commerce competition in Indonesia is heating up, thus pushing m-commerce firms to redefine their strategies, make the best and the most interesting offering in order to acquire new customers, boost repeat purchase, and achieve desired gross merchandise value (GMV). Its no surprise that in Indonesia, customers tend to be shifters, means they enjoy shopping and interacting with several m-commerce, hence making them to be less-engage. With ever-expanding presence of m-commerce, the importance of engagement and continuity have never been greater. Engagement and continuity metrics vary, but in m-commerce, GMV metric provides insight into companys growth and sustainability. And measuring daily active users (DAU), represents how frequent shoppers using the m-commerce app that will affect its GMV valuation. Gamification is the application of game-thinking in non-game contexts, and has become a strategic imperative for business and marketing. Shopee using gamification to incentivize and indulge shoppers through structural rewards, that will drive engagement and re-usage (DAU) of the app. Therefore, this study aims to find out factors that affect intention to engage in gamification, and its influence on brand attitude and continuance intention in using Shopee as a gamified m-commerce app. This study exerts a technology acceptance model (TAM) with the addition of perceived social influence and perceived enjoyment to the original model. While intention to engage in gamification, brand attitude, and satisfaction predict continuance intention.  Data is collected through a structured questionnaire, and 590 valid responses are analyzed using validity and reliability test, continued by Structural Equation Method (SEM). Findings of this study reveal that perceived usefulness, perceived social influence, perceived enjoyment of gamification have influence on the intention to engage in gamification and brand attitude. Furthermore, intention to engage in gamification and brand attitude has an influence on satisfaction and continuance intention in using Shopee."

"ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet, mengubah cara masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Untuk itu diperlukan aturan yang memadai untuk menciptakan kepastian hukum. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana regulasi ekonomi digital di Indonesia dan bagaimana implementasi ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Simpulan dari Penulis adalah sudah terdapat beberapa regulasi yang dapat menjadi landasan hukum dalam kegiatan ekonomi digital. Selain itu, telah berkembang bermacam implementasi dari digitalisasi dalam perekonomian di Indonesia seperti e-commerce, financial technology, maupun ride sharing yang menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan cara konvensional dalam melakukan kegiatan perekonomian. Saran dari Penulis adalah Pemerintah dapat mempercepat penyusunan regulasi pada aspek ekonomi digital yang dapat mendukung ekonomi digital khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor yang diperjualbelikan pada e-commerce.

---

ABSTRACTThis thesis is motivated by the development of digital economy in Indonesia. The development of information and communication technology, especially the internet, changes the way people conduct economic activities. For this reason, adequate rules are needed to create legal certainty.The formulation of the problem of this thesis is how the regulation of digital economy in Indonesia and how the implementation of digital economy in Indonesia. This research is a normative juridical study conducted by library research. The conclusion from the author is that there are already several regulations that can be the legal basis for digital economic activities. In addition, there are various implementations of digitalization in the economy in Indonesia, such as e-commerce, financial technology, and ride sharing, which have led people starting to leave conventional ways of doing economic activities. Suggestion from the author is that the Government should accelerate the formulation of regulations that can support the digital economy, especially about Value Added Tax (VAT) on imported goods that are traded on e-commerce."

"Industri e-commerce saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia dan hal tersebut berdampak pada peningkatan pengiriman barang. Saat ini pengiriman barang di industri e-commerce masih sangat berfokus pada profit dan belum memperhatikan faktor keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan strategi yang tepat untuk pengiriman barang di industri e-commerce dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan.Penelitian ini menggunakan metode Graph Theoretic Approach (GTA) untuk mendapatkan usulan strategi pengiriman barang yang paling tepat untuk diterapkan di perusahaan e-commerce serta preferensi strategi pengiriman barang berdasarkan pendapat ahli. Pada hasil akhir, ditemukan bahwa usulan strategi yang berupa tujuan pengiriman barang menjadi ke pick-up points atau loker merupakan strategi pengiriman barang yang mempertimbangkan faktor keberlanjutan yang paling tepat untuk diterapkan di industri e-commerce.

---

The e-commerce industry is currently growing rapidly in Indonesia and this could lead to increased parcel shipment. At present, parcel shipment in the e-commerce industry is still very focused on profit and has not paid attention to sustainability factors. Therefore, this study aims to obtain the right strategy for parcel shipment in the e-commerce industry by considering sustainability factors.This study uses the Graph Theoretic Approach (GTA) method to get the most appropriate shipping strategy for an e-commerce company and the shipping strategy preference based on expert opinion. In the final results, it was found that the proposed strategy of using pick-up points or lockers as the shipping destination is the sustainable parcel shipment strategy that is most appropriate to be applied in the e-commerce industry."

"Masyarakat, dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, melakukan transaksi konsumen yakni jual-beli barang dan/atau jasa. Kemajuan teknologi yang pesat dan telah menjangkau masyarakat luas pada umumnya di kota-kota besar sangat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pelaksanaan trasaksi konsumen. Selain itu, kesibukan masyarakat kota sehingga membuat mereka hanya memliki waktu yang tidak banyak untuk melaksanakan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidupnya, juga menjadi latar belakang bagi pelaku usaha untuk menciptakan suatu metode penjualan yang dianggap sangat efisien dan praktis baik bagi konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri. Awal tahun 1993 mulai banyak bermunculan perusahaan mail order yang menjalankan usahanya melalui media televisi yakni dalam tayangan infomersial. Proses pelaksanaan transaksi menggunakan banyak fasilitas seperti telepon dan ATM maupun kartu kredit. Konsumen dan pelaku usaha tidak pernah bertemu, setelah konsumen membayar harga barang yang diinginkan, kemudian barang pesanannya tersebut di kirimkan. Bagi konsumen, transaksi seperti ini menempatkan mereka pada posisi yang sangat lemah, sebab mereka belum pernah melihat barang yang diinginkannya, waktu perolehan barang pesanan tidak jelas, dan masih banyak lagi. Selama ini konsumen yang dirugikan dalam transaksi konsumen mail order mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sejak tanggal 20 April 2000 berlakulah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan transaksi konsumen. Dalam skripsi ini penulis hendak mencoba membahas dan menemukan penjelasan mengenai aspek hukum perdata dalam transaksi konsumen mail order melalui tayangan infomersial dan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku."

"Selama dua dekade terakhir, internet telah menjadi media dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi atau disebut e-commerce. Pelaku ecommerce terdiri dari dalam negeri dan asing. Pelaku e-commerce asing juga tidak terlepas dari kewajiban perpajakan di Indonesia. Keberadaan Permanent Establishment di negara sumber menjadi hal yang sangat penting dalam pemajakan penghasilan para pelaku usaha e-commerce asing. Terdapat kesulitan didalam penentuan Permanent Establishment di era digital ekonomi. Rencana Aksi 1 BEPS masih mengakui Physical Presence sebagai dasar Permanent Establishment. India telah menerapkan Equalisation Levy sebagai wujud rekomendasi Rencana Aksi 1 BEPS. Indonesia dengan melakukan pengujian dapat mengadopsi salah satu opsi model pemajakan e-commerce.

---

Over the last two decades, the internet has become a medium in conducting economic transaction activities or called e-commerce. The perpetrator of ecommerce consists of domestic and foreign. Foreign e-commerce actors are also not free from taxation obligations in Indonesia. The existence of Permanent Establishment in the source country has become very important in taxing the income of foreign e-commerce business actors. There are difficulties in determining Permanent Establishment in the digital economy era. Action Plan 1 BEPS still recognizes Physical Presence as the basis of Permanent Establishment. India has applied Equalisation Levy as a form of recommendation of Action Plan 1 BEPS. Indonesia by conducting the test can adopt one of the options of the ecommerce tax model."

"Perkembangan teknologi informasi telah berdampak pada meningkatnya nilai transaksi perdagangan elekronik E-commerce di Indonesia. Transaksi e-commerce memiliki potensi pajak yang besar, walupun transaksi e-commerce tersebut telah dikenakan PPN, namun sistem pengawasan perpajakan oleh DJP belum optimal karena belum adanya regulasi yang khusus mengatur e-commerce serta pengawasannya. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendektan kualitatif pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen, studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan penelitian, sistem pengawasan PPN atas e-commerce di Indonesia masih bersifat manual dan dipersamakan dengan penjualan biasa karena belum adanya regulasi terkait e-commerce, keterbatasan SDM dan teknologi informasi. Dalam rangka mengoptimalkan sistem pengawasan atas e-commerce DJP telah melakukan pemetaan dan beberapa rencana. Oleh karena itu DJP diharapkan dapat segera menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan e-commerce dalam membuat regulasi atas e-commerce berikut sistem pengawasannya.

---

The development of information technology has an impact on the increasing value of electronic commerce transactions E commerce in Indonesia. Data shows that every year e commerce users in Indonesia have increased. E commerce has huge tax potential. Although the e commerce transaction has been subject to VAT, but the regulation and tax control system by the DGT has not been optimal because it is hampered by the utilization of inadequate information technology.

This thesis is based on research using qualitative method approach. Data collection for the purpose of analysis obtained through document research, literature study and interview with related parties.

Based on the research, Indonesia's control system which is still manual because of lack of regulation, limited human resources and information technology, therefore DJP is required to be able to design an effective VAT control system on e commerce."

"Transaksi e-commerce menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut memunculkan peluang untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai PPN pada transaksi tersebut. Namun berbagai tantangan muncul karena kebijakan yang ada belum dapat mengakomodasi keunikan dari transaksi e- commerce. Penelitian ini membahas mengenai tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan PPN terhadap transaksi e-commerce di Indonesia. Berdasarkan penelitian, tantangan yang dihadapi petugas pajak dalam mengenakan PPN terhadap transaksi e-commerce di Indonesia adalah identifikasi wajib pajak yang terlibat dalam e-commerce, menentukan yurisdiksi wajib pajak, ketidaklengkapan data yang disampaikan wajib pajak, identifikasi produk elektronik dan non-elektronik, minimnya jejak audit dan kurangnya sistem kontrol. Untuk itu diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat peraturan yang spesifik terkait e-commerce terutama dalam membuat sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi e-commerce.

---

E-commerce transactions show significant improvements from year to year. This raises the opportunity to impose Value Added Tax VAT on the transactions. However, various challenges arise because the existing policy has not been able to accommodate the uniqueness of e commerce transactions. This research discusses the challenges in implementing VAT on e commerce transactions in Indonesia.

Based on the research, the challenges faced by tax officers in implementing VAT on e commerce transactions in Indonesia are identifying taxpayers engaged in e commerce, determining taxpayers jurisdiction, incompleteness of records, identifying electronic and physical products, lack of audit trails, and lack of system controls. It is expected that the Directorate General of Tax can make specific rules related to e commerce especially in creating the system and procedures for the imposition of VAT on e commerce transactions."

"Pelaporan pajak merupakan salah satu siklus dalam kewajiban wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terhutang. Tesis ini meneliti mengenai perbedaan ketentuan pelaporan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce khusunya online marketplace serta permasalahan yang dihadapi baik Indonesia dan Amerika dalam menerapkan ketentuan pelaporannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi literature dan dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan ketentuan e-commerce. Hasil pada tesis ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara ketentuan terkait pelaporan pajak penghasilan pada transaksi e-commerce online marketplace jika dilihat dari dasar hukumnya, dari hal pelaporan pajaknya, dari hal terkait identitas pajaknya serta dari verifikasi pelaporan pajaknya. Dalam hal permasalahan, Indonesia menghadapi masalah-masalah seperti tidak adanya data pembanding yang dapat digunakan oleh otoritas pajak dalam proses verifikasi pelaporan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce online marketplace serta sulitnya pengidentifikasian wajib pajak yang melakukan penjualan pada situs online marketplace.

---

Tax Reporting is one of cycle of taxpayer rsquo s responsibility in fulfilling taxpayer rsquo s tax payable. This thesis analyze the difference between the regulations for income tax reporting form e commerce online marketplace transaction and also its problems arising in implementing such regulations. This study is a qualitative descriptive study using literature study and in depth interview with stakeholders related to the regulation.

The results of this study showed a significant difference between Indonesia and America in regulating income tax reporting for e commerce online marketplace transaction seen from its regulations rsquo broad outline, from the tax payer rsquo s identity and also the documents used in the regulations. Indonesia still faces some problems like lack of authority of tax authorities to enforce the regulation, and also there are still some business models that haven rsquo t been covered in SE062 PJ 2013."