Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang dinamika politik elit dalam perjuangan kepentingan lokal dala kasus gerakan menolak privatisasi BUMN di daerah masih terbatas jumlahnya. Penelitian ini penting karena berbagai dinamika politik elit yang terjadi di pelbagai daerah lebih banyak dalam konteks day to day politics. Sementara dinamika politik elit di balik perjuangan kepentingan lokal, khususnya dalam kasus gerakan menuntut spin-off PT Semen Padang dari PT Semen Gresik Tbk boleh dikatakan belum ada sama sekali.Penelitian ini difokuskan pada dinamika politik elit Sumbar antara tahun 1999-2003 yang terlibat dalam perjuangan menolak rencana Pemerintah Pusat menjual sisa sahamnya di PT SG ke Cemex Meksiko di mana di dalamnya termasuk Semen Padang dan Semen Tonasa. Permasalahan yang diajukan mengenai tan kmenarikkepentingan elit yang terlibat aktif dalam gerakan lokal menuntut pemisahan SP dan faktor-faktor signifikan yang mendorong munculnya gerakan tersebut serta gerakan kontraelit, dipinjam dari teori elit yang dikemukakan Vilpredo Pareto, Robert Putnam, R Michels, Suzanna Keller, Dwaine Marvick dan beberapa lainnya.Dengan menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka dikumpulkan data-data yang kemudian dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari analisa tersebut penulis menemukan, gerakan politik elit yang terjadi dalam kasus tuntutan spin-off SP dari SG dilandasi dua motivasi sekaligus, yakni idealisme kedaerahan dan kepentingan pribadi segelintir aktor, balk berupa kepentingan bisnis maupun kepentingan politik. Ada dua pemicu munculnya tarik-menarik kepentingan elit lokal yakni (konteks) transisi politik pasca-otoriterianisme, konflik kewenangan antara provinsi dan kabupatenlkota, dan persaingan ekonomi politik lokal yang cukup ketat di era reformasi.Dari segi implikasi teoretis, dinamika elit yang terjadi dalam gerakan menuntut spin-off SP memperkuat penjelasan tentang kecenderungan perilalcu elit yang sutra mengklaim kepentingan publik untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Dinamika elit dalam gerakan spin-off SP juga mempertegas kecenderungan perpecahan di kalangan elit yang ditandai dengan munculnya manuver kelompokkelompok kontra-elit terhadap kelompok elit "mainstream ".

---

The research on political elites' dynamic in the struggle for local interest is still limited in particular to the case study of movement rejecting state's companies' privatization in several regions. This research is important because various political elites' dynamic in various regions are basically day to day politics. Meanwhile discussion on the dynamic of political elites behind the local interest's struggle, particularly the case of PT Semen Padang demand to spin-off from PT Semen Gresik Tbk, is none existent.

This research focus on the political elites' dynamic in Western Sumatra between 1999 - 2003 involved in the struggle to reject the central government's plan to sell its share on PT Semen Gresik (which include Semen Padang and Semen Tonasa) to Cemex, Mexico. The problem posed in this thesis are the struggle between elites' interests actively involved in local movement demanding the separation of Semen Padang and the significant factors urging the emergence of this movement and counter elite's movement, borrowed from elite theory posed by Vilfredo Pareto, Robert Putnam, R. Michels, Suzanne Keller, Dwaine Marvick, etc.

By using interview technique, field observation, and literature study, data was compiled and analyze using qualitative analysis. From this analysis, the writer found that elite political movement happened in Semen Padang's spin-off demand case to Semen Gresik based on two motivations, regional idealism and personal interest of certain actors, both business and political interests. There are two things that triggered the struggle of local elites' interest, the (context of) political transition post-authoritarianism, authority conflicts between province and kabupaten/kota, and local political economy harsh competition during Reformation era.

The theoretical implication of this study is that the elite dynamic happened in Semen Padang spin-off demand movement strengthen the explanation on the tendency of elites' behavior often claiming the public interest as their own personal and group interest. Elite dynamics in Semen Padang spin-off movement also underlined the tendency of splitting within the elites shown by the emergence of counter-elite group movements' maneuvers over the mainstream elite group."

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi konflik antar elit lokal di Surabaya terhadap pelaksanaan penutupan lokalisasi Dolly-Jarak tahun 2014. Penelitian ini mengaplikasikan konsep divided government dan unified and consensual elites sebagai kerangka analisis. Pencalonan Tri Rismaharini sebagai calon Walikota yang diusung PDIP pada Pilkada tahun 2010 telah menjadi sumber konflik internal antar elit PDIP Surabaya. Konflik tersebut mengakibatkan munculnya berbagai hambatan yang dihadapi Walikota selama masa pemerintahannya. Penelitian dilakukan melalui metode studi kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi literatur, observasi, dan wawancara secara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Walikota sempat mengalami kesulitan dalam menutup lokalisasi Dolly-Jarak tahun 2014. Namun, penutupan dapat tetap terlaksana karena Walikota dapat memperoleh dukungan di tingkat elit dengan cara melakukan konsolidasi dan konsensus antar elit. Dapat disimpulkan bahwa implikasi konflik antar elit lokal di Surabaya terhadap penutupan lokalisasi Dolly-Jarak dapat tercermin dalam dua kategori perdebatan yang timbul antar elit tersebut. Pertama, perdebatan terkait cara dan waktu pelaksanaan penutupan lokalisasi Dolly-Jarak. Kedua, perdebatan terkait kebijakan pasca penutupan, yakni nominal bantuan dana stimulant, upaya rehabilitasi, dan pembangunan di eks-lokalisasi Dolly-Jarak.

---

This thesis discusses the implication of local elites conflict towards the closure of Dolly-Jarak localization in 2014. This research applies divided government and unified and consensual elites concept as the analysis framework. The internal conflict of PDIP Surabaya?s elites is initially generated from Tri Rismaharini?s candidacy for Surabaya?s local leaders election in 2010 which is supported by PDIP. The conflict has raised all sorts of disturbances during Tri Rismaharini?s reign as the city?s mayor. This research uses case study method with literature observation study and in depth interview data collection technique.

The result shows that Tri Rismaharini has some difficulties in closing Dolly-Jarak localization in 2014. However, the closure is still executed because of the support from the elites which is gained by consolidation and consensus between elites. It concludes that the implication of local elites conflict towards the closure of Dolly-Jarak localization could be shown through the emergence of debates pertaining to the issue. The debates on the closure of Dolly-Jarak localization could be categorized into two types. First, the debate is about time and method of the Dolly-Jarak localization closure. Second, the debate is about post-closure policy which discusses nominal of the stimulant fund, rehabilitation, and the development of the ex-Dolly-Jarak localization."

"Kota Padang sebagai salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan kebijakan berdasarkan syariah atau kebijakan yang bersumber dari ajaran agama Islam, seperti Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Wajib Pandai Baca Tulis Al Quran dan Intruksi Walikota Padang Nomor 451.422/Binsos-III/2005 tentang Kewajiban Mengenakan Jilbab dan Busana Islami (bagi penduduk yang memeluk Islam) dan Anjuran Memakainya (untuk non-Muslim). Tesis ini menganalisis latarbelakang dan kepentingan elite politik Kota Padang di balik munculnya kebijakan tersebut. kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan teori elite dan teori kebijakan publik.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Pemilihan target informan dalam penelitian ini adalah stakeholders atau elite politik di Kota Padang yang terlibat dalam munculnya kebijakan berdasarkan syariah tersebut. pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.Hasil penelitian menemukan bahwa walikota Padang memunculkan kebijakan berdasarkan syariah dengan alas an bahwa perilaku para pelajar di Kota Padang banyak yang tidak lagi sesuai dengan filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau yang memegang teguh falsafah adat ?Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Namun bagi elite politik, ruang ABS-SBK tidak semata konstruksi kultural, tetapi juga ruang politis, mereka menjadikan jargon budaya itu sebagai latarbelakang untuk menerapkan kebijakan berdasarkan syariah yang populis sebagai agenda untuk meraih simpati dari masayarakat Kota Padang.

---

Padang City is one of several regions in Indonesia which implements sharia based policies or policies derived from the teachings of Islam, such as the Regulation No. 6 of 2003 about compulsory of Quran literacy and the Instruction No. 451.422/Binsos-III/2005 about obligation wearing hijab and Islamic clothing (for moslem) and the suggestion to wear it (for non-Moslims). This thesis will analyze the background the interests of Padang's political elite behind the rise of those sharia based policies, of the emergence of policy and political interest of the ruling elite on those sharia based policy. This study used elite theory and public policy theory, as it tools of analysis.

This is a qualitative research using in-depth interviews for data collection. Informants in this research are stakeholders or Padang political elite who were involved in the making of those sharia based policy. The data is analyzed using by descriptive-analytical method.

This research shows that sharia based policies can be comprehended as a manifestation in increasing local participation in developing the religious life and supporting government programs. Padang the mayor based his sharia based policies on current condition of students behavior in Padang who are no longer in accordance with the Minangkabau philosophy of life which uphold the philosophy of adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. But for the political elite, ABS-SBK space is not merely a cultural construction, but also the political space, they make the cultural philosophy as background to implement populist policies based on sharia agenda to gain the sympathy of the citizen of Padang. "

"Penelitian ini menjelaskan tentang faktor penentu terjadinya pergeseran dominasi elit lokal dari aktor aristokrat Sasak kepada kelompok Tuan Guru NW dalam pilkada NTB pasca Orde Baru. Secara umum, pergeseran elit lokal pasca kejatuhan rezim Orde Baru terjadi akibat adanya kekosongan dominasi struktur pemerintah pusat dan kelembagaan partai politik di daerah yang memberi ruang aktor lokal untuk mendominasi melalui ikatan-ikatan etnis untuk menguasai struktur pemerintahan di daerah (Vel, 2001; Buehler, 2007; MacDougall, 2007; Toha, 2012; Tasanaldy, 2012; Choi, 2014). Di sisi lain, kekosongan aktor pemerintah pusat mendorong adanya perubahan peran elit agama yang terlibat dalam politik (Kingsley, 2014; Fahrrurozi, 2018). Fenomena pergeseran dominasi aktor aristokrat Sasak kepada kelompok Tuan Guru di NTB menunjukkan hal yang berbeda. Kendati hilangnya dominasi rezim Orde Baru, akan tetapi dominasi dari aktor yang memiliki kedekatan pada struktur kekuasaan di pemeritah pusat mampu mendominasi kontestasi politik elektoral di daerah. Di sisi lain, ikatan etnis hanya menjadi media penguat perbedaan identitas kelompok yang bersaing, bukan sebagai penentu kemenangan aktor. Justru faktor utama yang menyebabkan adanya pergeseran dominasi elit di NTB yakni kapasitas dari aktor sentral dan institusi informal yang memiliki kedekatan dengan beragam aktor lain di daerah. Dengan kata lain, kehadiran aktor elit agama dalam aktivitas politik merupakan cerminan dari ketiadaan kompetitor dari luar kalangan elit agama yang memiliki kapasitas aktor dan kelembagaan informal yang kuat di daerah. Studi ini menggunakan teori struktur kekuasaan masyarakat (Knoke, 1990) dan teori kelembagaan informal (Helmke & Levitsky, 2002) sebagai alat analisis. Berdasarkan penggunaan teori tersebut, pergeseran elit lokal di NTB terjadi akibat adanya kapasitas aktor sentral yang dimiliki kelompok Tuan Guru NW yang mampu memanfaatkan struktur informal Nahdlatul Wathan melalui pilkada langsung pada tahun 2008, 2013 dan 2018. Di pihak lain, kelompok aristokrat Sasak hanya terfokus pada aktor tanpa menggunakan kelembagaan informal dalam membentuk integrasi dan koordinasi guna mencapai tujuan bersama. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan aktor aristokrat Sasak hanya mampu mendominasi dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD pada tahun 1998 dan 2003, sedangkan kelompok Tuan Guru NW memiliki dominasi dalam pilkada langsung tahun 2008, 2013 dan 2018.

---

This study explains the determinants of the shift of local elite domination from Sasak aristocratic actors to the group of Tuan Guru NW in the West Nusa Tenggara Elections post New Order. In general, the shift in local elites after the fall of the New Order regime occurred due to the emptiness of the dominance of the central government and political parties in the regions which gave local actors space to dominate through ethnic ties to control the governance structures in the regions (Vel, 2001; Buehler, 2007; MacDougall, 2007; Toha, 2012; Tasanaldy, 2012; Choi, 2014). On the other hand, the void of central government actors encourages a change in the role of religious elites involved in politics (Kingsley, 2014; Fahrrurozi, 2018). The phenomenon of Sasak aristocratic actor domination shifting to the Tuan Guru group in West Nusa Tenggara shows a different matter. Although there was a loss of dominance of the New Order regime, the dominance of actors who had a closeness to the power structure at the Soeharto regime was able to dominate electoral political contestation in the regions. On the other hand, ethnic ties only serve as a medium to reinforce the differences in the identities of competing groups, not as a determinant of actor's victory. It is precisely the main factor that causes a shift in dominance, namely the capacity of the central actor who has closeness with various other actors in the area. In other words, the presence of religious elite actors in political activities is a reflection of the absence of competitors from outside the religious elite who have strong informal actor and institutional capacity in the regions. This study uses the theory of community power structures (Knoke, 1990) and informal institutional theory (Helmke & Levitsky, 2002) as analytical tools. Based on the use of this theory, the shift in local elites in West Nusa Tenggara occurred due to the capacity of the central actors owned by the Tuan Guru NW group who were able to utilize the informal structure of Nahdlatul Wathan through direct elections in 2008, 2013 and 2018. On the other hand, Sasak aristocratic groups were only focused on actors without using informal institutions in forming integration and coordination in order to achieve common goals. This study shows that the ability of Sasak aristocratic actors was only able to dominate in parliament elections in 1998 and 2003, while the Tuan Guru NW group had dominance in the direct elections in 2008, 2013 and 2018."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai konteks elite capture dan persepsi perwakilan masyarakat terhadap hasil dan implementasi Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa Musrenbangdes tahun 2016 di dua Desa: studi komparatif Desa Sempor Lor dan Desa Cilapar Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui di antara faktor latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan pendapat-pendapat yang berkembang yang berhubungan dengan hasil dan implementasi Musrenbangdes tahun 2016 di dua desa yang berbeda dengan konteks hadir dan tidaknya elite capture. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle, konsep latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, pendapat-pendapat yang berkembang, persepsi, dan konsep hasil Musrenbangdes. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode perbandingan dan menggunakan analisis korelasi Pearson dan regresi linear sederhana. Hasil dari temuan ini memperlihatkan bahwa di Desa Sempor Lor faktor latar belakang budaya yang memiliki hubungan dengan hasil dan implementasi Musrenbangdes 2016. Sementara itu, di Desa Cilapar faktor pengalaman masa lalu yang memiliki hubungan dengan hasil dan implementasi Musrenbangdes tahun 2016.

---

ABSTRACTThis study discusses the context of elite capture and perceptions of community representatives on the results of the 2016 Village Planning and Development Musrenbangdes in comparative study between two villages Sempor Lor village and Cilapar village in Purbalingga Regency, Central Java. The purpose of this study is to learnt between cultural background, past experience, shared values, and emerging opinions, related and influence to the results and implementation of Musrenbangdes in 2016 between two diffeferent villages in the context of presence and absence of elite capture. This paper uses Grindle rsquo s policy implementation theory, cultural background concept, past experience, shared values, developing opinions, perceptions and concept of Musrenbangdes rsquo s result. In addition, the researcher wanted to find out among the four independent variables cultural background, past experience, shared values, and developing opinions, which variables similarly affect the perceptions of community representatives in Sempor Lor Village and Desa Cilapar. This research uses Grindle 39 s policy implementation theory with cultural background concept, past experience, shared values, developing opinions, perceptions, and results concept of Musrenbangdes. This research used a quantitative approach, comparasion method and also Pearson correlation analysis and simple linear regression. The result of key finding pointed out in Sempor Lor Village the cultural background factor is related to the result and implementation of Musrenbangdes 2016. In other hand, in Cilapar Village, past experience factor has a relationship with the result and implementation of Musrenbangdes 2016. "

"This book studies why some democracies survive and others fail by examining the experiences of Russia and Indonesia."