Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyimpangan dari operasi normal pengilangan minyak dapat menyebabkan kebakaran atau peledakan dan berkembang menjadi suatu keadaan darurat yang berakibat hilangnya harta, nyawa dan bisnis perusahaan. Dalam mencegah terjadinya suatu keadaan darurat Unit Pengolahan IV Cilacap melalui kebijakan perusahaan mengenai LK3 telah melakukan upaya pencegahan melalui sistem instalasi maupun upaya penanggulangan keadaan darurat agar hal yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi. Upaya penanggulangan darurat ini perlu disusun secara terencana dan sistematis sehingga terjadi upaya sinergis seluruh jajaran di Unit Pengolahan IV Cilacap, dan keadaan darurat tersebut dapat tertanggulangi dengan cepat, tepat serta dapat mengurangi dampak kerugian. Untuk upaya tersebut seluruh jajaran harus mempunyai persepsi yang sama terhadap sistem penanggulangan darurat. Di dalam tesis ini diteliti dan dibahas persepsi para pekerja operasi, non operasi dan pekerja yang di tunjuk sebagai anggota tim penanggulangan darurat terhadap sistem, organisasi dan prosedur penanggulangan darurat sehingga dari hasil penelitian persepsi pekerja tersebut dapat dijadikan masukan bagi manajemen UP IV dalam rangka menyempurnakan sistem penanggulangan kedaan darurat melalui peninjauan kembali elemen-elemen dalam penyusunan sistem penanggulangan keadaan darurat. Sehingga upaya penanggulangan keadaan darurat dapat maksimal.

Abstrak :
Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang karena lokasi dan kondisi geografisnya termasuk dalam daerah yang rawan bencana, terutama bencana alam seperti banjir, tanah Iongsor, gempa bumf tektonik, gempa bumi vulkanis dan bencana kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya kewaspadaan dan kesiapan dari segenap unsur terkait yang mempunyai fungsi dibidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap implementasi fungsi penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi fungsi Program Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat; dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan dengan 4 informan dari unsur pemerintah serta 10 informan dari unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat lokal yang dianggap mewakili masyarakat Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penelitian. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat pokokpokok kesimpulan sebagai berikut : Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sebelum terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat. meliputi penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi-instasi pemerintah serta stakeholders yang terkait dalam implementasi program penanggulangan bencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain membuat peta daerah-daerah rawan bencana dan menginformasikannya kepada pihak-pihak terkait; menyusun potensi Linmas dan Satgas PBP; menetapkan daerah-daerah alternatif pengungsian; menyusun program PBP; mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan; Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP; menyusun Prosedur Tetap (Protap) PBP; dan menetapkan anggaran PBP dalam APBD Provinsi Sumatera Barat. Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana saat terjadi bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan peningkatan dan pengerahan sumber daya penanggulangan bencana; kegiatan relokasi dan rekonstruksi serta pelaksanaan rehabilitasi mental korban bencana; kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, penyelamatan dan rehabilitasi korban bencana; dan kegiatan sosialisasi kewaspadaan terhadap ancaman dan akibat bencana. Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana sesudah terjadi bencana Dinas Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat meliputi kegiatan pelaporan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi/rekonstruksi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua BAKORNAS PBP; serta pemberian bantuan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah rawan bencana; dan mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Implementasi Fungsi Program Penanggulangan Bencana oleh Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan kebijakan BAKORNAS PBP, dan secara prinsip sudah selaras dengan teori Manajemen Risiko sebagaimana yang disekripsikan oleh Asian Disaster Preparedness Center, namun secara teknis masih menunjukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut : kebijakan penanggulangan bencana tidak tersosialisasi secara efektif kepada masyarakat di daerah-daerah rawan bencana; tidak ada penggalangan secara khusus sumber daya masyarakat di lokasi-lokasi bencana atau rawan bencana; pemberian bantuan sangat terlambat, jumlah bantuan tidak mencukupi, dan kontribusi Pemerintah Provinsi lebih kecil bila dibanding dengan kontribusi Pemerintah Kabupaten; penggalangan peranserta masyarakat di lokasi-lokasi bencana/rawan bencana dari pemerintah Provinsi/Badan Kesbang Linmas tidak ada.

Abstrak :
DKI Jakarta secara geografis terletak di dataran rendah dan merupakan pertemuan dari 13 sungai. Kurangnya saluran ke hulu sungai serta kurangnya resapan air menyebabkan DKI Jakarta rawan terhadap banjir_ Dinas Kesehatan DKI Jakarta memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan penduduk khususnya dalam penanggulangan bencana. Meski dalam penanganan bencana banjir telah memiliki berbagai fasilitas, prosedur namun korban masih terjadi dilapangan. Lingkup penulisan adalah mengenai Sistem Informasi Gawat Darurat Bencana dalam mengurangi dampak kerugian korban yang lebih besar atau mitigasi bencana. Dengan menganalisa sistem yang dilaksanakan melalui wawancara maupun observasi dan pengumpulan, kemudian dikernbangkan rancangan sistem sebagai sarana membangun sistem informasi. Hasil dari temuan lapangan menunjukkan sistem yang telah ada, perlu di kembangkan menjadi lebih simpel dengan melakukan penyediaan informasi guna melengkapi sistem mitigasi dalam tingkat risiko daerah bencana, tingkat kedaruratan bencana di suatu daerah.

---

Disaster Emergency Information System (SIGAB) Application For Flood Case In Jakarta Health Service East Jakarta RegionGeographically, Jakarta lies in lowland and is the place for 13 rivers meet each other, less of channel to headwater, makes it becomes easy to have flood. Jakarta health Service has responsibilities to people's health especially to cope with disaster. Even though in handling flood already has so many facilities, procedures, but there's still so many victims. The range of this writing is about disaster emergency information system in reducing effect from causing more financial cost/victims or disaster mitigation. By analyzing the system that done by interviewing or observation and collecting, then make system of planning as a way to build information system, Result from field finding shows, that the existing system, need to be changed to become more simple by doing information supplying to complete mitigation system in a risk level at disaster area, emergency level for disaster in one area.

Abstrak :
ABSTRAK Untuk penanggulangan korban bencana dari luar rumah sakit, diperlukan suatu perencanaan dalam bentuk Disaster Plan. Setiap rumah sakit harus membuat Disaster Plan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah sakit. Pelayanan Kesehatan Sint Carolus telah menyusun suatu Disaster Plan korban dari luar rumah sakit sejak tahun 1990. Sejak tahun 1990 itu, belum pernah dilakukan latihan penanggulangan bencana serta belum teruji dengan keadaan bencana yang sebenarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengbasilkan suatu struktur model Disaster Plan korban dari luar rumah sakit yang baik dan cocok bagi Pelayanan Kesehatan Sint Carolus. Penelitian ini merupakan studi komparatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan dirancang dengan analisis ? kualitatif. Sebagai bahan pembanding digunakan struktur model dari kepustakaan serta model aplikatif dari dua rumah sakit. Penelitian ini dilakukan di Pelayanan Kesehatan Sint Carolus dengan melakukan analisis terhadap aspek struktur model Disaster Plan korban dari luar rumah sakit. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa struktur model Disaster Plan yang baik dan cocok bagi Pelayanan Kesehatan Sint Carolus, yang terdiri dari organisai, akses informasi, sistem aktivasi struktural dan operasional, koordinasi dan pengendalian, ruang penerimaan korban, informasi data korban, cadangan logistik, perencanaan tiap satuan kerja, kasus huru-hara, kasus keracunan dan penanganan pasca bencana. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah ada semacam pola umum dalam penanggulangan korban bencana dari luar rumah sakit, dengan kekhususan pada beberapa struktur model sesuai dengan kharakteristikc tiap rumah sakit. Saran-saran yang diusulkan antara lain: 1. Perlu dilakukan sosialisasi dan latihan penanggulangan bencana bagi semua unsur rumah sakit yang terkait. 2. Perlu kejelasan sistem aktivasi terutama aktivasi tenaga medis dan perawat 3. Perlu peningkatan dalam hal informasi data korban serta peningkatan kinerja sumber daya yang berhubungan dengan komunikasi Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pertimbangan dalam perbaikan pelayanan bagi korban bencana dan luar rumah sakit.

---

ABSTRACT To render service to external disaster victims a hospital needs a program which called Disaster Plan Every hospital should make a Disaster Plan adjusted with its condition. Sint Carolus Health Services has made a Disaster Plan since 1990. But any exercise has never been performed since then. A real condition has also never examined the program. This study intends to produces a model structure of External Hospital Disaster Plan which matches to Sint Carolus Health Services. This is a comparative study using in-depth interview and is designed by a qualitative analysis. Two hospitals and bibliography are used as a comparative model. This study was performed in Sint Carolus Health Services using analytical study towards the model of structure aspect of Disaster Plan which is appropriate with Sint Carolus Health Services, comprising of organization, access or information, structural and operational activation system, coordination and control system, victim admission room, victim data information, logistics, unit planning, riot cases, poison cases and post disaster program. The important result of this study is that there is a general pattern in handling external disaster victims, with specialties in some model structure according to the hospital characteristics. Suggestions after completing the study are : 1. It is necessary to perform a socialization and an exercise program for every unit involved. 2. It is necessary to clarify the activation system especially for the medical and nursing staff 3. It is necessary to improve the information system for the victims identification and improve the performance of the information system sources. The results of the study are supposed to be a consideration in improving the service rendered to the external disaster victims.

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini berawal dari adanya masalah dalam implementasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi gunung merapi di Kabupaten Sleman, yaitu target relokasi penduduk di kawasan rawan bencana tidak bisa tercapai. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya penyerapan dana sesuai dengan yang telah dianggarkan dan dana itupun harus dikembalikan ke kas negara di akhir tahun 2012. Kebijakan pemulihan bidang perumahan dan permukiman dilaksanakan melalui skema relokasi dari wilayah KRB III yang tidak layak huni berdasarkan peta bersama hasil rekomendasi Kementerian ESDM, BNPB, Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan data kualitatif dengan kerangka berpikir menggunakan teori Mazmanian-Sabatier sehingga dapat dianalisa variabel variabel yang mempengaruhi kebijakan implementasi tersebut hingga akhirnya mendapatkan temuan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan kajian dokumen. Hasil yang didapatkan yaitu bahwa kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi ada kendala dalam implementasinya. sehingga dibutuhkan solusi untuk masyarakat yang tidak mau direlokasi yaitu dengan cara pengurangan resiko bencana yang merupakan bagian dalam manajemen bencana. ...... The research background was raised by several problems surrounding the implementation of rehabilitation and reconstruction post disaster merapi volcano eruption at Sleman Regency, which is the target of relocation of residents in disaster-prone areas can not be reached. This led to the failure of funds absorption that have been budgeted and even then must be returned to the state treasury at the end of 2012. Recovery of housing policy implemented through relocation scheme from KRB III region uninhabitable map according to recomendation from Ministry of Energy and Mineral Resources, BNPB, Bappenas and Ministry of Public Works. This study uses a positivist approach with qualitative data and using the theoretical framework from Mazmanian-Sabatier that can analyzed variables that affect the implementation of policies to get the findings in the study. Data was collected by in-depth interviews and document review. The results obtained are that the Rehabilitation and Reconstruction policies are in accordance with existing regulations, but there are obstacles in its implementation. Disaster risk reduction as a part of disaster management is solution for people who do not want to be relocated.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar Belakang. Bencana sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pembiayaan bencana mengakibatkan pengeluaran negara yang tidak sedikit dan diluar perkiraan. Besarnya kerusakan dan kerugian akibat dampak bencana di Indonesia sangat besar, sementara itu kemampuan pemerintah mengalokasikan dana cadangan penanggulangan bencana setiap tahun hanya sekitar Rp 4 trilyun. Sistem pembiayaan kesehatan di saat bencana menjadi salah satu faktor yang berperan mengurangi dampak bencana, khususnya untuk membantu institusi pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan yang baik dan efektif. Oleh karena itu masalah pembiayaan kesehatan menjadi sangat crusial Metode. Jenis penelitian ini adalah desain kuantitatif. Arah penelitian ini pembuatan model pembiayaan tanggap darurat di PPKK. Metode analisa yang digunakan adalah univariat, bivariat dan multivariat melalui berbagai uji non parametrik dan parametrik. Hasil. Adanya hubungan yang signifikan antara cakupan bencana, kegiatan tanggap darurat, jumlah korban meninggal, jumlah korban luka, jumlah pengungsi dan lama fase tanggap darurat dengan pembiayaan tanggap darurat serta terbentuknya model pembiayaan tanggap darurat dengan persamaan Pembiayaan tanggap darurat = e(14,296–0,870Cakupan bencana+0,533Jumlah korban meninggal+0,396Jumlah pengungsi+0,54Lama fase tanggap darurat)

---

ABSTRACT
Background. Disasters as events that threaten and disrupt the lives and livelihoods could result in human casualties, environmental damage, loss of property, and psychological impact. State funding have led to disaster and not a little unexpected. The magnitude of the damage and losses caused by the disaster in Indonesia is very large, while the government's ability to allocate disaster relief reserve fund each year is only about Rp 4 trillion. Health financing system in times of disaster to be one of the factors that contribute to reduction of disaster impacts, particularly to assist healthcare institutions in carrying out good service and effective. Therefore the issue of health financing became very crusial Method. This research is quantitative design. This direction of research funding emergency response modeling in PPKK. The analytical methods used are univariate, bivariate and multivariate through a variety of non-parametric and parametric tests. Results. A significant relationship between the extent of the disaster, emergency response activities, the number of fatalities, number of injuries, the number of refugees and the long phase of emergency response to the financing emergency response as well as the establishment of emergency response funding model with Emergency response funding = e(14,296–0,870 Disaster coverage + 0,533 Death + 0,396 IDP’s + 0,54 Emergencyphase)

Abstrak :
Kecelakaan besar dalam industri minyak dan gas bumi meskipun relatif jarang terjadi namun sering bersifat katastropik, yang menyebabkan kematian pada pekerja dalam jumlah besar, kerusakan aset perusahaan yang bernilai tinggi dan pencemaran lingkungan. Meskipun penyebabkan utama kecelakaan sering disebabkan oleh faktor manusia, namun kegagalan manajemen tanggap darurat dalam menangani kecelakaan, memberikan kontribusi besar yang menyebabkan kecelakaan lebih parah dan kerugian semakin besar. Kesiapan manajemen tanggap darurat pada operasi hulu minyak dan gas mutlak diperlukan dalam upaya mempersiapkan penanganan setiap kecelakaan dan kondisi darurat. Dalam upaya untuk terus menjaga tingkat kesiapan dan efektifitas manajemen tanggap darurat secara regular perlu dilakukan proses evaluasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan melakukan evaluasi sistem sistem manajemen tanggap darurat di perusahaan hulu minyak dan gas yang beroperasi di laut dalam, dengan ketentuan pada National Fire Protection Association (NFPA) 1600 edisi 2013. NFPA 1600 edisi 2013 telah menyediakan proses evaluasi secara lengkap dan mandiri yang bisa diaplikasikan terhadap sistem manajemen tanggap darurat baik pada perusahaan maupun pemerintahan. Proses evaluasi menggunakan sepuluh elemen dari tahap implementasi tanggap darurat yang meliputi, rencana persyaratan umum, pencegahan ,mitigasi, informasi umum dan komunikasi krisis, peringatan pemberitahuan dan komunikasi, prosedur operasi, manjemen insiden, operasi tanggap darurat, rencana kelangsungan bisnis dan pemulihan, serta bantuan dan dukungan kepada karyawan. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi sebagian besar ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga telah memiliki sumber daya, infrastruktur dan prosedur yang diperlukan dalam penanganan tangap darurat. Namun pemahaman para pekerja dilapangan terhadap prosedur, peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan operasi tanggap darurat masih kurang. Perusahaan perlu mempertimbangan sumber daya external dalam mendukung operasi darurat sehubungan kondisi operasi yang terpencil. Dalam business continuity plan, perusahan perlu mempertimbangkan alternatif tempat bekerja, untuk membantu proses pemulihan pada saat terjadi ganguan operasi. Sehubungan letak geografis fasilitas operasi yang berada di jalur laut bebas, perusahaan perlu mempertimbangkan risiko dan membuat strategi mitigasi yang tepat terhadap potensi bahaya dari operasi kapal dan nelayan pada fasilitas operasi.

---

Major accidents in the oil and gas industry is relatively rare, but it was cause catastrophic incident which lead fatality, assets and environmental loss. Although major of cause is human factors, but the failure of emergency management is part of major contribution that cause increasing severe of accidents and loss. The readiness of emergency management in upstream oil and gas operations is important to response emergencies. In order to continue maintain the level of readiness and effectiveness of emergency management, it is necessary to perform evaluation on regular basis. In this paper the authors conducted research to evaluate emergency management system in the upstream oil and gas company that located in the depth water area, with the requirement from the National Fire Protection Association (NFPA) 1600, 2013 edition. NFPA 1600 edition 2013 has provided self- assessment that can be applied to emergency management system both at the company and government. The evaluation process uses the ten elements of the implementation phase that consist: common plan requirements, prevention, mitigation, crisis communication and public information, warning, notification and communications, operational procedures, incident Management, emergency operations, business continuity and recovery, and employee assistance and support. From the research, shown that the company has not been fully complied with requirement of the NFPA 1600, 2013 edition. The Company has the resources, infrastructure and procedures that needs to address emergencies, but the understanding of the workers in the field related the procedures, roles and responsibilities in implementing emergency response need to be improved. Company need to consider external resources to support emergency operations. In The business continuity plan, companies need to consider alternative work place, to support the recovery process while interruption of operations occurred. Due to current position of facilities is located on international shipping line , the company need to develop appropriate mitigation strategies to address risk related ship that passed around facilities.

Abstrak :
Bekerja di ketinggian bagi tim SAR merupakan jenis pekerjaan yang mempunyai resiko bahaya yang tinggi seperti terjatuh, tertimpa benda, tersetrum, kebakaran, dan lain-lain. Akses tali telah diterapkan secara luas dalam setiap pekerjaan di ketinggian, namun penerapanya membutuhkan keterampilan yang baik agar resiko bahaya terjatuh dapat dicegah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor penguat pada perilaku selamat petugas Potensi SAR yang mengikuti pelatihan penyelamatan di ketinggian menggunakan akses tali (rope access). Desain penelitian ini adalah cross-sectional, menggunakan metode penelitian analitik korelatif dengan pendekatan semikuantitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara. Populasi penelitian meliputi seluruh Potensi SAR di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang telah mengikuti pelatihan Rope Acces di Basarnas sebanyak 1500 orang dan sampel diambil dengan teknik acak sebanyak 30 orang. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa variabel persepsi dan pelatihan berhubungan dengan perilaku selamat, sedangkan variabel pengetahuan, fasilitas, upaya penyelamatan di ketinggian, dan dukungan tidak berhubungan dengan perilaku selamat. Direkomendasikan antara lain memastikan petugas Potensi SAR memahami posisi tubuh ergonomis, mewajibkan mengikuti pelatihan sebelum melakukan pertolongan di ketinggian, dan menerapkan reward bagi petugas Potensi SAR yang telah mengikuti pelatihan dengan baik. ......Working at height for the SAR team is a type of work that has a high risk of danger such as falling, falling over objects, electrocuted, fire, and others. Rope access has been widely applied in every work at height, but its application requires good skills so that the risk of falling hazard can be prevented. The purpose of this study was to determine the contribution of predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors to the behavior of potential SAR survivors who participated in rescue training at altitude using rope access. The design of this research is cross-sectional, using corelative analytical research methods with a semicitative approach. Data were collected using a questionnaire, observation, and interview. The study population covered all the SAR potential in the East Kalimantan and North Kalimantan regions that had participated in Rope Access Training in Basarnas of 1500 people and samples were taken by random sampling technique of 30 people. The results of the study showed that the variables of perception and training were related to survivors behavior, while the variables of knowledge, facilities, rescue efforts at heights, and support were not related to survivors behavior. The recommended recommendations include ensuring SAR Potential officers understand ergonomic body positions, requiring training before high altitude relief, and applying rewards for SAR Potential officers who have attended training well.

Abstrak :
Bencana (disaster) adalah gangguan serius yang melampaui kemampuan perusahaan untuk menanggulanginya, hanya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bencana ini antara lain kerusakan sarana prasarana,kehilangan data,terganggunya fungsi utama organisasi,sampai dengan kehilangan nyawa. PT. Lautan Otsuka Chemical sebagai sebuah perusahaan kimia yang berada di kawasan industri kimia/petrokimia di Cilegon berpotensi menimbulkan bencana karena aktifitas produksinya menggunakan bahan berbahaya dan beracun misalnya amonia dan chlorin. Peristiwa peledakan yang menimbulkan kerusakan alat dan luka-luka di PT. Lautan Otsuka pada tahun 2009 yang pernah terjadi dulu, harus membuat kita semua semakin waspada. Kejadian itu mengingatkan, betapa rawan proses produksi yang yang ada di PT. Lautan Otsuka Chemical therhadap potensi becca naindustri kimia Tanpa kewaspadaan sejak dini, bukan tidak mungkin peristiwa ledakan terjadi lagi, mungkin saja di tempat ?tempat lain Setiap pengelola industri seharusnya mulai melengkapi sistem tanggap darurat industri sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan yang tidak diharapkan bisa segera diantisipasi, termasuk kesiapan masyarakat di sekitarnya ketika perlu evakuasi. Sikap waspada tidak ada salahnya untuk selalu diingatkan secara terus-menerus. Ini mengingat seiring pertumbuhan industri yang pesat. Saat ini Gresik telah mengaplikasikan system tanggap darurat yang lebih dikenal dengan APELL(Awarenes And Preparedness for Emergencies at Local Level). Untuk mengetahui tentang kesiapan Gresik menghadapi bencana industri, diperlukan evaluasi tanggap darurat industri yang selama ini telah berjalan. Salahsatu model yang dipergunakan untuk mengevaluasi tanggap darurat industri adalah model SCAR (State Capability Assesment for Readiness). Dengan pengumpulan data primer berupa metode kuesioner yang berisikan seperangkat check list/ daftar pertanyaan maka model SCAR dipakai sebagai alat untuk mengevaluasi system tanggap darurat yang selama ini diaplikasikan di Gresik. Didukung dengan data sekunder berupa studi literature tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecelakaan industri serta observasi dilapangan maka penelitian menfokuskan pada pelaksanaan.

Abstrak :
Bencana merupakan suatu rangkaian kejadian yang terjadi mengancam Kehidupan manusia. Bencana tidak terukur dan tidak dapat diprediksi datangnya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan untuk menghadapi keadaan darurat. Perencanaan Kontinjensi merupakan suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan tidak menentu. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk membangun suatu sistem informasi rencana kontinjensi dalam upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir bidang kesehatan secara terintegrasi antar lintas program dan lintas sektor di tingkat Wilayah Jakarta Timur. Metodologi untuk perancangan sistem yang digunakan adalah sistem pengambilan keputusan (SPK). SPK adalah suatu sistem interaktif berbasis komputer yang dapat membantu para pengambil keputusan dalam menggunakan data dan model untuk memecahkan persoalan yang bersifat tidak berstruktur. Perancangan sistem ini dilakukan untuk mengidentifikasi peluang pengembangan sistem berdasarkan hasil analisis aspek sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek metode, aspek teknis dan aspek organisasi. Aspek-aspek tersebut memungkinkan untuk menyusun suatu sistem informasi perencanaan kontinjensi dengan mempergunakan rancangan basis data dengan rancangan luar berupa tabel dan rancangan masukan berupa formulir laporan. Sistem yang dikembangkan ini menggunakan cara otomatis, berstruktur. Dalam prosesnya cepat dalam hal pengolahan data, informasi yang dihasilkan dapat disimulasikan untuk menganalisis kebutuhan berdasarkan indikator yang ditetapkan. Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah belum semua modul yang ada terbangun, masih memerlukan pengembangan lebih lanjut serta belum terujinya sistem pada tahap implementasi di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Dalam menyusun perencanaan kontinjensi harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkala, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemegang keputusan dalam memutuskan kebijakan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. ...... Disaster is kind of phenomenon which threaten human's life.The effect of the disaster can not be predictable and often unmeasurable, therefore preventive action should be taken to cope with. Contingency Plan is a kind of process which is future-oriented planning. The aim of the system planning is to build a contingential information system in order to be alerted and to be trans-programming and trans-sectoral integrated to face with flood?s effect for health in east of Jakarta region. Decision-Making System or Sistem Pengambilan Keputusan (SPK) is used as the methodology for the sistem planning. The system is a computer-based system enables decision makers in using model and data to solve unstructural problems. This planning system is done to identify system development chance based on human resource aspects result analysist, financial aspects, methode aspects, technical aspects and organizational aspects. Those aspects enable to make a contingential information planning system by using data base with tables and report form. This developed system is using automatic structural way which provides quick process in data processing and the information can be simulated based on the necessity by the indicators made.The lack of this system is incomplete modul that needs further development and the system has not implemented yet for Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. In case of planning contigential system should be done gradually and periodically in order to be refference for the decision makers to decide what should be taken for coping with the disaster might occur.