Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Peristiwa bencana alam di Indonesia dalam kurun waktu terakhir ini telah mengakibatkan korban jiwa dan menghancurkan sarana prasarana dan pemukiman, terjadinya pengungsian besar-besaran dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ternyata para pengungsi tinggal dalam jangka waktu lama, tanpa tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, perlu ada jalan keluar bagi para pengungsi agar tidak muncul masalah baru seperti turunnya kualitas kesehatan dan penghasilan ekonomi keluarga. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal pasta bencana alam. Metode penelitian menggunakan deskriptif, penelitian kasus dan penelitian lapangan, serta penelitian tindakan. Penelitian deskriptif bertujuan: pertama, memaparkan situasi atau kejadian gempa di Bantul, secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Kedua, mengidentifikasi masalah atau penanganan yang sedang berlangsung berkaitan dengan gempa di Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian mendalam yang menggambarkan kehidupan warga Dagaran, Bangunharjo, Sewon, Bantu! secara lengkap setelah gempa. Penelitian kasus dan penelitian lapangan dalam tesis ini bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang meliputi individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan pemecahan masalah dart cara baru pada masalah penanganan hak atas tempat tinggal pada kejadian gempa. Lokasi penelitian di Desa Dagaran, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan pelaksanaan penelitian pada bulan Februari 2007. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada suami dan istri korban gempa, pemudapemudi Desa Dagaran, tokoh masyarakat Desa Dagaran, Bupati Bantu!, Gubernur DIY dan Tim Bakornas PB. Analisa data empiris menggunakan Teori Keadilan, teori Carter dan teori hak asasi manusia (HAM). Menurut teori hukum alam setidaknya terdapat tiga pemikiran yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagai berikut: Panama, HAM dimiliki secara alami oleh setiap orang berdasarkan bahwa seseorang dilahirkan sebagai manusia. Kedua, HAM dapat diberlakukan secara universal kepada setiap orang tanpa memandang lokasi geografisnya. Keliga, .HAM tidak membutuhkan tindakan atau program dari pihak lain, kelompok, atau pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban gempa yang telah diatur dalam UUD 1945 amanandemen ke dua dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang HAM merupakan hak dari setiap korban gempa. Perlindungan ini setidaknya harus terdiri dari atas adanya: (1) elaborasi dan kodifkasi hak-hak individu, serta (2) safety-nets atau jaringan-jaringan pengaman sosial. Terkait dengan elaborasi dan kondifikasi hak-hak individu dalam konteks vulnerabilitas, yang ditekankan adalah sovereignty as responsibility. Sovereignty as responsibility merupakan aspek yang dipopulerkan oleh Francis Deng. Pemahaman sovereignty as responsibility bahwa kedaulatan pemerintah bukan merupakan hak yang dapat dipraktekkan oleh pemerintah, sebagai pengemban amanat kedaulatan dengan sewenang-wenang; akan tetapi merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Ada kewajiban-kewajiban terhadap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kesimpulan penelitian sebagai berikut: (1) Sudah tersedia landasan hukum sebagai aturan untuk melakukan perlindungan terhadap pemenuhan hak atas tempat tinggal bagi pengungsi atau korban gempa. (2) Banyak temuan dan kegagalan dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal, dapat dikatakan bahwa pelaksaanaannya kurang cepat dan tepat. (3) Implementasi kebijakan pemerintah tentang pemenuhan hak atas tempat tinggal telah dilakukan namun belum secara menyeluruh. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada tataran kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sudah dirumuskan dengan baik, namun pada tataran pelaksanaan di lapangan tidak dijalankan sesuai kebijakan. Rekomendasi penelitian ini sebagai berikut: (1) Realisasi pembangunan sarana fisik (tempat tinggal), untuk memulihkan kondisi di Desa Dagaran. (2). Menumbuhkan usaha berdasarkan kemampuan rakyat. (3). Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah, TNI dan POLRI dalam menangani bencana sehingga iebih cepat bertindak. (4) Cadangan dana bantuan bencana alam yang telah ada pada APBN sebaiknya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pemerintah daerah juga melaksanakan penanganan bencana secara dini di wilayahnya. Di samping hal itu, dana bantuan dalam APBD ini diharapkan setiap tahun dapat mengalami kenaikan atau bertambah sesuai perkembangan perekonomian.

---

ABSTRACT
In the last decade there's the national disaster in Indonesia. The disaster caused the victims and destroys all facilities and the residence, large evacuation and also disturbed the society life as social and economic. Fact, the evacuees stay for the long period without the proper place. Therefore the solution of these problems needed by the evacuee in order to prevent the other problem appear like decreasing of the quality of health and income for their family. The aim of this research is to evaluate the intelligent of government implementation in fulfilment the right for the residence after the natural disaster_ The research is using the descriptive method, study field and action. It located at Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta.The collecting data by interviewing the husband and wife of the quake victims, the youth of Dagaran village, Bangunharjo Village-head, Sewon District, Bantul Regent, Special Region of Yogyakarta the PB of Bakornas Team. The emperies data analyzing used the Justice Theory of John Rawls, Carter Theory and Human Right Theory. Resume: (1). There is a strong commandments to protect the fulfilment of the residence. (2). There is so many failure and invention found form the intelligence of government implementation in fulfilment of the residence or in other words the realization of this intelligence of the government implementation is lack or ineffectively yet. (3). Evaluation of the intelligence of the government implementation in fulfilment the right for the residence is has been done but not as a globally. The result of the evaluation shows that the terms of the intelligence who made by the government have been abbreviated well but on the realization on field terms does not runs as the intelligence it self. The recommendations: (1). The economic growth, physical facilities (residence) become a big problem to recovering the condition of Dagaran village. (2) The reserve of the natural disaster aid which has been allocated in the APBN also must be allocated to the Region of Income Budgeting Expenses (APBD) so that the Region government also the disaster handling earlier at their region/area and this APBD also to expected will be raising every year or adding as the economic growth.

Abstrak :
[Tesis ini menganalisis persepsi pemangku kepentingan tentang efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman masyarakat terdampak bencana melalui pendekatan berbasis masyarakat di daerah relokasi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman masyarakat terdampak letusan Merapi 2010 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme dengan metode gabungan (mixed method) dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerima manfaat mempersepsikan program relokasi yang dilakukan telah berjalan secara efektif. Akan tetapiterdapat juga kemungkinan-kemungkinan perbaikan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penelitian untuk penerapan di masa yang akan datang. Perbaikan dapat dilakukan pada proses pengambilan keputusan di tingkat masyarakat termasuk menghilangkan elite capture, pendampingan yang lebih intensif dan pengenalan budaya baru di lokasi relokasi. Model mekanisme yang efektif haruslah berpusat pada penghidupan masyarakat, disebut livelihood-centered relocation. Masyarakat akan dengan mudah untuk direlokasi apabila telah mengetahui dengan baik pola penghidupan mereka di daerah relokasi yang baru. Diharapkan penataan permukiman juga akan ditentukan penghidupan para penerima manfaat. ......This research analyzes the stakeholder perception on the effectiveness of the settlement rehabilitation and reconstruction program of Merapi-eruption impacted community through community-based approach in Sleman District Province of Special Region Yogyakarta. The research paradigm is post positivism with mixed method with descriptive design. The research result presents that the community as the stakeholder perceived the relocation program is effective. The research, however, also presents some opportunities for improvement toward a more effective relocation program in the future. Improvement can be made on decision making process in community level, decreasing of elite capture and introduction of the new culture of living in relocation site. The research also proposes an effective model of community-based relocation. The model is livelihood-centered relocation. The livelihood is basis for the design of relocation. planning. Once the community feels comfortable with the future of their livelihood, the mobilization of the beneficiaries will face less resistance. Expectedly, the resettlement design will be based on the beneficiaries? livelihood, This research analyzes the stakeholder perception on the effectiveness of the settlement rehabilitation and reconstruction program of Merapi-eruption impacted community through community-based approach in Sleman District Province of Special Region Yogyakarta. The research paradigm is post positivism with mixed method with descriptive design. The research result presents that the community as the stakeholder perceived the relocation program is effective. The research, however, also presents some opportunities for improvement toward a more effective relocation program in the future. Improvement can be made on decision making process in community level, decreasing of elite capture and introduction of the new culture of living in relocation site. The research also proposes an effective model ofcommunity-based relocation. The model is livelihood-centered relocation. The livelihood is basis for the design of relocation planning. Once the community feels comfortable with the future of their livelihood, the mobilization of the beneficiaries will face less resistance. Expectedly, the resettlement design will be based on the beneficiaries? livelihood]

Abstrak :
Kehadiran arsiteinur dalam menghadirkan mang bagi manusia tidaklah tak terbatas. Kebutuhan mendasar manusia berupa ruang bernaung, mempakan tanggungjawab moral profesi seorang arsitek, sejak ilmu ini ditelunran. Arsitektur seharusnya dapat menciptakan ruang berkegiatan yang nyaman bagi segenap golongan manusia dalam segala benluk kegiatannya, tanpa memandang dari tingkatan kelas dan golongan mana ia brasal. Arsiteklur berbicara dan berkomunikasi kepada manusia, hadir sebagai ilmu yang manusiawi, yang kehadirannya akan utuh bile dapal menjawab kekurangan akan kebutuhan fisiologis akan naungan yang mendasar, yang hadir dari segaia fenomena di dunia. Kehadiran bencana alam dan bencana dalam masyarakat adalah fenomena tak terelakkan yang antara lain melahirkan golongan manusia yang kita sebut pengungsi_ dimana dalam segaia kalerbatasannya membutuhkan ruang untuk bemaung, yang seringkali terabaikan.

Berkaitan dngan itu, dunia arsilektur mempunyai tanggungjawab sosial dan tantangan untuk merealisasikan ruang bagi para pengungsi tersebut. Keterbatasan, kedaruratan, ketidak permanenan dan massa, yang biasanya berjumlah besar membutuhkan perhatian dan penelaahan lebih lanjut agar dapat tencipta ruang bernaung yang dapat menawarkan kenyamanan bagi meneka, dimana dituntut pula tercipta bentuk ruang yang responsif yang mampu mengatasi kecemasan psikologi para pengungsi tersebut dan memberikan rasa aman dan terlindungi.

Sebagai jawaban atas keadaan yang ada, arsitektur dengan bentuk dan citranya, dengan segala penyesuaian yang adaptif untuk manusia berstatus pengungsi, hams dapat bersinergi dengan mang dan waktu yang tersedia. Dibutuhkan peninjauan ulang atas tipe ruang beninggal yang sudah ada, baik itu yang berupa usulan maupun yang telah dipergunakan. Analisa atas peninjauan ruang bertinggal dmarapkan memherikan masukan dasar pertimbangan adaptasi arsitektur yang manusiawi mengenai kebutuhan ruang bemaung dan berkegiatan bagi pengungsi.

Abstrak :
Disasters are not natural. Natural events such as earthquakes, floods, and hurricanes, become disasters because of the fragile relations that exist between the natural, human and built environments. This book emphasizes the role of the built environment in the re-establishment of lives and sustainable livelihoods after disasters.