Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisa upaya pemerintah Singapura dalam memprioritaskan Bahasa Inggris pada ruang publik, hal yang gencar dilakukan pemerintah Singapura setelah dikeluarkannya Singapura dari Federasi Malaysia pada Agustus 1965. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teori komunitarianisme dari Will Kymlicka, skripsi ini ingin memperlihatkan adanya perbedaan antara nilai-nilai kewargaan yang dibangun pemerintah dengan nilai-nilai kewargaan yang dibangun oleh masyarakat. Hasil temuan menunjukkan bahwa multilingualisme, yakni Bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil, merupakan alat pemerintah Singapura untuk menarik berbagai aktor ekonomi. Pemerintah Singapura lalu menggunakan pendidikan bilingual, dengan memberikan pengajaran bahasa Inggris dan bahasa ibu masing-masing masyarakat, sebagai alat untuk memprioritaskan Bahasa Inggris di ruang publik. ......This research analyses Singaporean government attempt to priotise English languages on public space, a matter intensively done by Singaporean government after its expulsion from Malaysian Federation on August 1965. This undergraduate thesis was written in qualitative approach. By using communitarianism theory from Will Kymlicka, this undergraduate thesis would like to show the differences between state-sanctioned citizen values and community-centered citizen values. Finding showed that multilingualism policy, i.e. English, Malay, Mandarin, and Tamil language as four official languages, is a Singaporean governments tool to attract various global economical actors. Singaporean government then use bilingual education, by teaching them English language and each of their own native language, as tool to prioritise English language in public space."

"ABSTRACTTulisan ini menganalisis peran pemerintah Singapura dalam membuat regulasi bahasa Inggris melalui kampanye SGEM. Adanya kebijakan yang bermotif pragmatis menyebabkan adanya peregulasian bahasa Inggris di Singapura yang bersifat top-down dan memanfaatkan regulasi bahasa ini sebagai polarisasi masyarakat dan penguat instrument kebijakan ekonomi. Penulis menganalisis kasus ini menggunakan teori nanny state dan proses dalam language engineering dalam konteks khusus di Asia Tenggara. Teori tersebut mengidentifikasi adanya faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pemerintah Singapura dalam meregulasi SGEM pada tatanan formal maupun non-formal. Hal tersebut terlihat dari adanya pembuatan bahan-bahan pembelajaran, pelatihan tersentralistik serta sikap pemerintah terhadap media yang menjadi penghalang agenda politiknya dan sekaligus menggunakannya untuk membentuk legitimasi pengaruh pemerintah. Beberapa langkah spesifik yang diambil pemerintah dalam upaya mensukseskan program tersebut memperjelas model kepemimpinan yang ada dalam membantu Kampanye SGEM.

---

ABSTRACTThis writing attempts to analyze the role of Singaporean government in regulating English language through Speak Good English Movement Campaign. The existing policy which motivated by pragmatic means causing the existence of English language regulation with top down model in nature, thus utilizes its language regulation as a polarization for its citizens and strengthening its economic policy instrument. This case is analyzed by nanny state theory and looking at certain processes of language engineering in Southeast Asia context. The theory identifies triggering factors that defines the Singaporean government stance in regulating SGEM through formal and non formal means. Such actions amended by producing learning materials, centralized learning and the government stance on the media, which being its obstacle of their political agenda but also utilized to legitimate governments power. Certain specific paths taken by the government in order to ease the program has its obvious hints on the existing leadership model paralleling the SGEM Campaign. "