Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Elizabeth Silvyana, author

Eksekusi jaminan hak atas tanah yang tidak didaftarkan hak tanggungan analisis putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 187/PDT.G/2017/PN.BLB = Execution of the right of land guarantee which is not registered by mortgage analysis of Bale Bandung court judgement Number 187/PDT.G/2017/PN.BLB

Pencatatan hak tanggungan diperlukan sebagai tanda lahirnya hak tanggungan dan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor untuk mengeksekusi jaminan sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang. Sistem hukum jaminan menganut adanya larangan janji memberikan barang jaminan untuk dimiliki kreditor jika debitor wanprestasi. Namun dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Blb., diputuskan bahwa jaminan berupa tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51070

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Haratua, Yosua Kevin, author

Analisis yuridis terhadap gugatan Actio Pauliana yang diajukan oleh kurator terhadap Presiden Direktur Batavia Air = Juridical analysis of the actio pauliana lawsuit filed by the Curator of Bankruptcy to Batavia Air's Ceo

Setelah diputus pailit maka pengurusan dan pemberesan atas harta debitor pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta tersebut untuk membayar utang debitor pailit secara proporsional. Untuk melindungi kreditor maka UUKPKPU menentukan bahwa tindakan debitor pailit yang merugikan budel pailit atau kreditor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S59923

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Raden Sri Handono Priyo, author

Fiat eksekusi dalam pelaksanaan lelang ditinjau dari undang-undang hak tanggungan nomor 4 tahun 1996 = fiat execution in auctions based on the mortgage law no 4 of 1996

[Tesis ini membahas tentang fiat eksekusi dalam pelaksanaan lelang Hak Tanggungan ditinjau dari Undang Undang Hak Tanggungan. Banyaknya gugatan terhadap lelang eksekusi Hak Tanggungan meningkat akibat adanya perbedaan interpretasi atas ketentuan eksekusi barang jaminan pada Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 serta tidak lengkapnya aturan pelaksanaan di...

Universitas Indonesia, 2015

T44076

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitri, author

Analisis yuridis pelaksanaan putusan pengadilan mengenai eksekusi pencairan rekening giro dalam kaitannya dengan pasal 49 ayat 2 huruf b uu no 7 1992 sebagaimana yg telah diubah dg uu no 10 1998 ttg perbankan studi kasus Suhaemi Zakir dengan Bank DKI = Analysis of judicial implementation of judgments corcerning execution disbursement settlement account in relation to article 49 paragraph 2 letter b law no 7 1992 as amended by act no 10 1998 on banking case study Suhaemi Zakir with PT Bank DKI

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap pihak tidak terkecuali bank. Namun dalam kasus ini Bank DKI tidak melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 07/Del/2013/PN.JKT.PST jo. 1485/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan Nomor 814K/Pdt/2011 yang telah mempunyai kekuatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45164

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agus Sardjono, author

Sistem eksekusi hipotik studi kasus mengenai eksekusi hipotik di Jakarta

Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nurjihad, author

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan masalah pelaksanaan putusan pengadilan agama (Studi kasus tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan Pengadilan Agama di Kotamadya Yogyakarta)

Tata cara atau prosedur eksekusi putusan Pengadilan Agama tidaklah secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 54 Undang-undang tersebut hanya mengatur dan menjelaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998

T5029

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Diandra Nalawardani, author

Analisa yuridis pembatalan perjanjian pembiayaan yang berakibat pada pembatalan perjanjian jaminan fidusia studi kasus putusan pengadilan negeri surakarta nomor 105 pdt g bpsk 2012 pn ska = Juridical analysis of cancellation financing agreement which caused the cancellation of fiduciary agreement case study surakarta district court no 105 pdt g bpsk 2012 pn ska

ABSTRAK
Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan membawa konsekuensi hukum bagi kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusi atas Jaminan tersebut. Hal ini dikarenakan tanpa dilakukan pendaftaran, Sertifikat Jaminan Fidusia yang berfungsi sebagai dasar dilaksanakannya eksekusi tidak terbit sehingga eksekusi yang tetap dilaksanakan menjadi tidak sah. Di samping ketentuan pendaftaran, pelaksanaan eksekusi tentunya juga harus memperhatikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41790

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rina Dwi Suryani, author

Eksekusi jaminan hak tanggungan yang tidak didaftarkan peralihannya yang diperoleh berdasarkan perjanjian cessie = Execution of land of encumbrance obtain from cessie agreement which unregistered

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 2 UU No.4 Tahun 1996 UUHT , peralihan Hak Tanggungan HT yangdiperoleh berdasarkan cessie wajib didaftarkan oleh kreditur baru Cessionaris kepada Kantor Pertanahansetempat. penelitian ini membahas bagaimana bila Cessionaris tidak mendaftarkan peralihan HT yang diperolehberdasarkan perjanjian cessie yang dibuat dengan kreditur lama. Penelitian ini dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48464

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agus Tiarman, author

Analisa yuridis kewenangan lelang eksekusi secara mandiri terhadap objek jaminan fidusia oleh Perum Pegadaian / Agus Tiarman

ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas adalah kewenangan pelaksanaan lelang eksekusi secara mandiri atas objek jaminan fidusia oleh PERUM Pegadaian. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang disusun secara deskriptif analitis. Lelang Eksekusi merupakan bentuk dari penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan oleh...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T36680

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ny. Resmi Dewati, author

Perihal pembeslag di alam praktek.

Didalam rangka mengisi kemerdekaan ini pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang salah satu diantaranya ialah pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengenai tempat tinggal ini merupakan suatu persoalan yang cukup rumit dan pelik karena itu selalu menjadi bahan perhatian dan pemikiran. Hal itu disebabkan karena rnasih banyak rumah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian