Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Memasuki abad 21 dan milenium ke 2, bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, baik pada tatanan global, nasional maupun regional. Menjawab tantangan perubahan tersebut menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan untuk menata ulang peran pemerintah daerah guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel serta reformis. Penetapan Undang-Undang Nomor-2-2 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan salah satu upaya penataan kembali peran pemerintah daerah tersebut. Dihadapkan pada kondisi saat ini, khususnya di bidang pengeluaran pemerintah, dimana kewenangan pemerintah pusat sangat dominan, maka dapat diprediksi bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pengeluaran akan menghadapi berbagai masalah yang cukup serius. Utamanya lagi setelah dilakukan perubahan penyusunan anggaran daerah yang menimbulkan berbagai dampak di dalam struktur, isi dan proses anggaran daerah tersebut. Dari berbagai fenomena yang diungkapkan, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut ?Bagaimanakah pola alokasi dalam APBD kota Palembang dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 ??. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif dan didukung oleh data primer dan data sekunder. Fokus penelitian di lingkungan pemerintah kota Palembang, dan sebagai responden adalah para pejabat yang berkaitan erat dengan obyek penelitian. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Level dan obyek analisisnya adalah analisis struktur, isi dan proses penyusunan anggaran daerah. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka pola alokasi dalam anggaran daerah menunjukkan: pertama, jika dilihat dari struktur dan isi anggaran daerahnya, tampak mulai menunjukkan adanya perubahan, walaupun masih ditandai dengan berbagai masalah bagi pemerintah kota untuk dapat melaksanakan pola alokasi anggaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah tersebut, pemerintah daerah masih mengalami kesulitan terutama dalam menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya serta rendahnya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, jika dilihat dari proses penyusunan anggaran daerah, maka pola alokasi anggaran daerah mulai menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan sebelum diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Akan tetapi perubahan yang terjadi juga masih bersifat parsial dengan ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat dan kurangnya inisiatif daerah menyempurnakan proses penyusunan anggaran. Dari hasil penelitian tersebut dapat diungkapkan bahwa secara umum pola alokasi dalam APBD kota Palembang belum memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan prioritas dan rencana strategis kota, serta kurang menyentuh masalah strategis dalam meningkatkan pelayanan publik. Perubahan pola alokasi yang terjadi dalam APBD kota Palembang masih merupakan konsekuensi atas perubahan peraturan perundang-undangan semata. Akhirnya, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka disarankan kepada pemerintah kota Palembang untuk: pertama, terus melanjutkan reformasi sistem keuangan daerah dengan mulai menerapkan model anggaran defisit-surplus (surplus-deficit budget) dan pendekatan anggaran berkinerja (performance based budgeting) dalam anggaran daerah. Kedua, menyempurnakan proses penyusunan anggaran daerah dengan meningkatkan fungsi dan peran unit kerja yang terlibat, menciptakan aturan main yang jelas, juga mulai menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem anggaran dan perbendaharaan keuangan daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak yang independen dalam pengawasan keuangan daerah.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji pengaruh pengeluaran publik infrastruktur terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada enam kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1990 - 2008 berupa data sekunder dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan data PDRB kabupaten. Analisa data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan ekonometrik dan menggunakan model regresi linier berganda. Pengeluaran publik infrastruktur yang dikaji adalah pengeluaran publik infrastruktur transportasi, pengeluaran publik irigasi dan pengeluaran publik pertanian. Karena pada periode yang diteliti terdapat periode penerapan kebijakan otonomi daerah maka penelitian ini juga mengkaji pengaruh kebijakan otonomi daerah tersebut terhadap PDRB. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran publik infrastruktur transportasi yang meliputi belanja pemerintah untuk pengadaan konstruksi jalan dan jembatan dan kebijakan otonomi daerah terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB, sedangkan pengeluaran publik infrastruktur irigasi yang meliputi belanja pemerintah untuk pengadaan konstruksi jaringan air berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB. Hasil analisis juga menunjukkan pengeluaran publik infrastruktur pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Secara simultan hasil pengujian terbukti pengeluaran publik infrastruktur transportasi dan kebijakan otonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB. ......The aim of this study is to examine the affect of local government infrastructure expenditure on the Gross Regional Domestic Product (GRDP) by using the data of six local government in Nusa Tenggara Barat Province for periods of 1990-2008 with a particular focus on sectoral expenditures, using Econometric Model by applying multiple regression. This study examine government infrastructure expenditure on transportation, irrigation, and agriculture sector. We also identify the factors that can influence the GRDP. This variable is the decentralization policy. The findings of this study suggest that infrastructure expenditure on transportation do give a significant positive and irrigation do give a significant negative impact on the fluctuation of each local government GRDP. It is also found that decentralization policy has significant influence on the GRDP positive direction. Government infrastructure expenditure on transportation and decentralization policy give a significant positive impact on the fluctuation local government GRDP simultaneously.