Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Pemerintah dalam mengelola sumber daya benih lobster menuai polemik di tengah masyarakat. Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang pelarangan penangkapan dan pengeluaran benih lobster dari WPP NRI didasarkan pada isu keberlanjutan dari benih lobster itu sendiri. Namun di sisi lain, masyarakat khususnya nelayan akan dirugikan karena kehilangan pendapatan yang mencapai 54 milyar rupiah per bulan (Erlania et al., 2017). Pendapatan tersebut didapatkan pada saat sumber daya benih dikelola secara open access. Sementara itu, Permen KP No 12 Tahun 2020 berusaha untuk menanggulangi dampak ekonomi tersebut dengan mengizinkan kembali kegiatan penangkapan benih baik untuk kepentingan budidaya maupun ekspor. Isu keberlanjutan benih tersebut kemudian kembali muncul ke permukaan akibat dibukanya kembali kran ekspor tersebut. Berdasarkan polemik yang terjadi diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka analisis penerapan kebijakan pajak ekspor sebagai alternatif dalam pengelolaan benih lobster Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan kesejahteraan total dari agen ekonomi dan isu keberlanjutan benih di setiap alternatif kebijakan. Berdasarkan hasil penghitungan, pajak ekspor memberikan total kesejahteraan paling besar diantara Permen KP No 56 Tahun 2016 dan Permen KP No 12 Tahun 2020 yaitu sebesar 211,5 juta USD, diikuti oleh Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 sebesar 61,969,283.8 USD. Sementara itu, Permen KP No 56 Tahun 2015 justru akan menghilangkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan total bernilai negatif. Dari sisi keberlanjutan benih lobster, pola sink population menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketersediaan benih dengan populasi lobster dewasa. Artinya, di semua alternatif kebijakan kegiatan penangkapan benih masih bersifat sustainable. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa pada penelitian ini kebijakan pajak ekspor relatif lebih bermanfaat dibandingkan dengan kebijakan lainnya baik dari sisi kesejahteraan total maupun isu keberlanjutan sumber daya benih lobster.

---

The government's policy in managing lobster seed resources has drawn a polemic in the society. Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 56 of 2016 concerning the prohibition of catching and releasing lobster seeds from fisheries management areas of the Republic of Indonesia based on the lobster seeds’ sustainability issue. On the other hand, the people, particularly fishermen, will be harmed with lost income reaching 54 billion rupiahs per month (Erlania et al., 2017). That income is obtained when seed resources are managed in an open-access way. Concurrently, Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 12 of 2020 are trying to overcome the economic impact by allowing the activities of catching seeds for both cultivation and export purposes. The issue of sustainability then resurfaced due to the reopening of the export. Based on the polemic that occurred, this study aims to provide an alternative export tax policy in the management of Indonesian lobster seeds. Additionally, this study will also compare the total welfare of economic agents and the issue of sustainability in each policy alternative. Based on the calculation results, the export tax provides the total welfare of the other two policies, which is 211.5 million USD, followed by Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 12 of 2020 in the amount of 61,969,283.8 USD. On the contrary, Ministerial Regulations of Marine Affairs and Fisheries Number 56 of 2016 will eliminate people's income so that total welfare is negative. In terms of sustainability, the sink population pattern of lobster seeds states that there is no significant relationship between seed availability and adult lobster populations. This means that in all alternative policies, seed catching activities are still sustainable. Therefore, it is concluded that in this study, the export tax policy is relatively more beneficial than other policies, both in terms of total welfare and sustainability issues."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi kebijakan Pungutan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dilakukan analisis deskriptif dengan dukungan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis PE dengan tarif tetap dan tarif nol dapat diimplementasikan sesuai rencana, sedangkan tarif progresif agak sulit diimplementasikan pada situasi harga ekspor aktual lebih rendah dari harga referensi. Hasil analisis menunjukkan secara umum PE mengakibatkan harga ekspor CPO Indonesia tidak kompetitif dan berimplikasi pada peningkatan pasokan CPO di pasar dalam negeri yang mendorong berkembangnya industri hilir sawit. Untuk menjaga stabilitas harga maka pemerintah memberlakukan tarif progresif dan pada kondisi tertentu memberikan fasilitas tarif nol PE CPO dan turunannya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait PE CPO dan turunannya selama tahun 2018-2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan konteks waktu berlakunya PMK, namun implikasi PMK belum sepenuhnya optimal. Tarif progresif dinilai paling sesuai oleh para pemangku kepentingan, namun perlu rumusan kebijakan yang lebih adaptif. Saat ini harga CPO masih ditentukan oleh pihak lain di luar negeri. Agar dapat berperan sebagai penentu harga, maka perlu dipertimbangkan pembentukan badan pemasaran bersama minyak sawit Indonesia.

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation and implications of the 2018-2020 Crude Palm Oil (CPO) Export Levy (PE) policy. The research method used in this study is a qualitative research method. The data used in this study is obtained by conducting in-depth interviews with several key persons, who are considered relevant to the issues raised, then carrying out a descriptive analysis with the support of secondary data. Based on the analysis of PE with a fixed rate and zero tariff, it can be implemented as planned, while progressive tariffs are somewhat difficult to implement in situations where the actual export price is lower than the reference price. The results of the analysis indicated that in general, PE resulted in the uncompetitive export price of Indonesian CPO and had implications for the increasing supply of CPO in domestic markets that stimulate development of palm oil downstream industries. To maintain price stability, the government applies progressive tariffs and under certain conditions provides zero tariff facilities for PE CPO and its derivatives. In general, this study concludes that the implementation of the Minister of Finance Regulation (PMK) related to PE CPO and its derivatives during 2018-2020 can be carried out in accordance with the context of the time the PMK takes effect, but the implications of PMK are not yet fully optimal. Stakeholders consider progressive rates to be the most appropriate tarrifs, but more adaptive policy formulations are required. Currently, the price of CPO is still determined by other parties abroad. In order to play a role as a price setter, it is necessary to consider establishing a joint marketing agency for Indonesian palm oil."