Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan Global Innovation Index (GII) Tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 75 dari 132 negara. Rendahnya peringkat Indonesia pada Global Innovation Index (GII) tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator, salah satunya masih rendahnya anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Atas kondisi tersebut, sebelumnya pada tahun 2019 Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia sebagai salah satu Lembaga litbang di Indonesia mempunyai kebijakan untuk melakukan Kemitraan Pemerintah dan Swasta sebagai alternatif untuk mendapatkan pendanaan riset. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Kemitraan dengan PT Dyandra Promosindo dalam pengelolaan Kebun Raya yang ditandatangani pada Desember 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kemitraan tersebut dengan memfokuskan pada Kebun Raya Bogor didasarkan pada kompleksitas dalam pengelolaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kemitraan tersebut termasuk dalam Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) dengan mendasarkan pada dimensi peran dan tanggung jawab pemerintah dan swasta, kontrak kerjasama yang dilakukan, pengalihan tugas dan fungsi layanan serta risiko, sistem manajerial pelayanan dan inovasi pelayanan oleh swasta; kedua, Kemitraan tersebut belum sepenuhnya efektif ditinjau dari dimensi manfaat kerjasama bagi para pihak di tahun 2020-2021 yang disebabkan pandemi Covid-19, jangka waktu kerjasama yang singkat dan dari dimensi komunikasi ditingkat teknis pengelolaan konservasi tumbuhan.......The 2022 Global Innovation Index (GII) report places Indonesia in 75th place out of 132 countries. Indonesia's low ranking on the Global Innovation Index (GII) is influenced by several indicators, one of which is the low research and development (R&D) budget relative to Gross Domestic Product (GDP). Due to these conditions, previously in 2019 the Indonesian Institute of Sciences as one of the R&D Institutions in Indonesia had a policy of conducting Public and Private Partnerships as an alternative to obtaining research funding. One of the efforts made is the Partnership Cooperation with PT Dyandra Promosindo in the management of the Botanical Gardens which was signed in December 2019. This study aims to determine the implementation of the partnership cooperation by focusing on the Bogor Botanical Gardens based on the complexity of its management. This research was conducted using a post-positivist paradigm with qualitative data collection techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that first, the partnership is included in the Public Private Partnership based on the dimensions of the roles and responsibilities of the government and the private sector, the cooperation contracts carried out, the transfer of duties and functions of services and risks, the service managerial system and service innovation by the private sector; secondly, the Partnership is not yet fully effective in terms of the benefits of cooperation for the parties in 2020-2021 due to the Covid-19 pandemic, the short period of cooperation and from the aspect of communication at the technical level in the management of plant conservation."

"Pemanfaatan aset kota terutama aset yang marketable seperti kawasan berikat, fasilitas kawasan dan lokasi menjadi pertimbangan oleh pengguna. Fasilitas yang ada dalam kawasan meliputi jalan, bangunan, pelayanan pendukung, dan pelayanan administrasi.Lokasi mencakup aksesibilitas, dan lingkungan sekitar. Pengguna kawasan berikat adalah investor yang bergerak dibidang industri yang berorientasi ekspor baik jenis usaha manufaktur maupun ergudangan. Permasalahan belum optimalnya pemanfaatan kawasan berikat Marunda mendasari dilakukan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemanfaatan kawasan berikat sesuai kondisi saat ini. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.Hasil pengumpulan data dideskripsikan dan dianalisis menggunakan uji korelasi Spearman?s rho. Hasil deskripsi juga digunakan untuk mengetahui variablevariabel yang belum berhubungan dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi lebih mendalam.Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa variable-variabel fasilitas internal meliputi aksesibilitas internal, bangunan, pelayanan pendukung, dan pelayanan administrasi berhubungan dengan pemanfaatan kawasan berikat. Sedangkan variable utilitas khususnya indicator tarif air bersih, variable aksesibilitas eksternal, dan kebijakan insentif pajak masih belum berhubungan dengan pemanfaatan kawasan berikat.

---

Utilization of city asset, especially a marketable asset like a bonded zone; area facility and location criteria is a main consideration by consumer. Area facilities consist of its accessibility and neighborhood. Tenant of bonded zone are investors in various export oriented industries, in manufacturing and warehousing. Under utilization of Marunda Bonded Zone is the main focus of this research.The main objective is to find out the level of utilization of the zone given its existing condition. The research is conducted using survey instrument : questionnaire, interview, observation, and documentation study as data collecting method.The result of data collecting then analyzed using descriptive analysis and correlation test Spearman's rho technique. In depth interview, observation, and documentation study is also used to get a more explanatory description of uncorrelated variable.From the analysis of the study, it can be concluded that internal facilities variables i.e internal accessibility, building, supporting service, and administrative services are correlated to the utilization of bonded zone. Other variables being study i.e clean water tariffs, external accessibility, and policy of tax incentives are not correlated to the utilization of the bonded zone."

"Pusat kegiatan, atau daerah pusat usaha di Kodya Depok terletak di Jalan Margonda, yang merupakan jalan masuk dan keluar Kotif menuju Jakarta dan Kabupaten Bogor. Sementara itu kegiatan Kampus Universitas Indonesia (UI) dan kampus universitas lain terletak di sebetah utaranya, yakni di Kelurahan Pondokcina. Kedua kegiatan itu bagaikan dua kutub pusat kegiatan, yang dapat mendorong berbagai kegiatan lain berkumpul (agglomeration) pada masing-masing wilayah itu. Gejala itu mengakibatkan terjadi perbedaan tingkat kemudahan bagi penduduk untuk mencapai pusat pelayan. Waktu tempuh yang dibutuhkan penduduk untuk mencapai fasilitas perbelanjaan menjadi pertimbangan mereka dalam menentukan tempat berbelanja, baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun lainnya. Dari studi ini diperoleh empat kiasifikasi wilayah waktu tempuh yang dibutuhkan penduduk untuk mencapai daerah pusat usaha di Kotamadya Depok, yaitu antara lebih dari 10 menit, 10-15 menit, dan kurang dari 30 menit lebih dari 30 menit. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau pasar harian diperoleh tiga klasifikasi biaya angkutan yaitu kurang dari Rp.1.000,-, lebih dari Rp.500,- dan lebih dari Rp.2.000,﷓ Perbedaan waktu tempuh dan biaya angkutan akan mengakibatkan beban hidup penduduk dalam menjangkau fasilitas pelayanan berbeda pula dan akan sangat mungkin menjadi lebih berat bagi penduduk yang tinggal di bagian selatan dan barat daerah pusat usaha."

"ABSTRAKKantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) mempu nyai peran yang cukup berarti dalam melayani masyarakat, karena tugas KPKN adalah menyalurkan pembiayaan yang ber sumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tepat waktunya serta tepat besaran dana yang diba yarkannya. Karena KPKN menyalurkan dana yang bersìfat pem biayaan pembangunan, maka KPKN juga mempunyai tanggung jawab yang kuat dengan kelangsungan pernbangunan Nasional.Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh KPKN ialah semakin lama beban kerja semakin tinggi, namun di lain pihak sangat terasa sekali fasilitas kerja yang tidak mengiringi kenaikan beban pekerjaan demikian pula segi kewenangan yang belum .terasa adanya peningkatan yang berarti.Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis hubungan serta pengaruh faktor ketersediaan fasilitas kerja dan faktor memadai tidaknya kewenangan yang dimiliki dalam bekerja terhadap efektivitas pelaksanaan tugas.Faktor fasilitas kerja dalam hal komponennya mengikuti model dan penelitian Pusat Penelitian sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran ? Bandung, sedangkan segi kewenangan dalam hal komponennya mengacu teori yang ditetapkan dan para pakar organisasi di antaranya RichardHall dan lain-lain.Berdasarkan teori tersebut maka disusunlah hipotesis, bahwa terdapat pengaruh antara ketersedian fasilitas kerja serta kewenangan yang dimiliki terhadap efektivitas pelaksanaan tugas.Untuk menguji hipotesis tersebut, kuesioner dan wawancara disebar dan dilakukan terhadap 252 responden yang seluruhnya adalah karyawan dan 4 KPKN yang semuanya berlokasi di Jakarta, agar jawaban dan responden yang terdiri dan karyawan KPKN dapat diyakini kebenarannya maka terhadap pengguna jasa KPKN juga dimintakan pendapat nya, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan para pengguna jasa KPKN maka kuesioner telah diedarkan kepada 85 responden yang terdiri dari para Bendaharawan. Hasil tersebut dianalisis secara komputerisasi dengan mempergu nakan program sss (Statistical Package for Social Sciences), yang hasilnya sebagian terbesar mempunyai hubungan yang signifikan.Berdasarkan temuan dan penelitian ini maka penulis mencoba memberi saran agar segi fasilitas kerja dan kewenangan mendapat perhatian yang utama untuk lebih ditingkat kan, hal tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi efektivitas pelaksana tugas berkenaan dengan beban tugas yang semakin lama semakin bertambah seiring dengan bertambahnya irama pembangunan dan memperkecil kesalahan? kesalahan."

"Kedatangan penumpang pada loket THB dan GTO memiliki jumlah yang tidak terprediksi dan fluktuatif yang menyebabkan antrian penumpang di fasilitas penjualan tiket dan mengganggu sirkulasi penumpang untuk memasuki stasiun. Antrian penumpang yang sangat panjang menunjukkan bahwa kondisi yang ada telah melebihi kapasitas yang dapat ditampung. KAI menargetkan pada tahun 2019 jumlah penumpang KRL dari seluruh Jabodetabek sebanyak 1,2 juta, yaitu lebih dari 100% dibanding jumlah sekarang yaitu 413.000. Oleh sebab itu dibutuhkan solusi untuk memperbaiki kondisi eksisting guna mensukseskan target KAI ditahun 2019.Skema solusi untuk penelitian ini terdiri dari 3 skema. Skema pertama menggunakan teori antrian untuk mengidentifikasi kinerja fasilitas antrian . Skema kedua adalah dengan memodifikasi area antri loket THB. Skema ketiga adalah menambah fasilitas untuk memasuki Stasiun Bogor dengan cara mewawancara penumpang untuk mendapatkan area asal penumpang untuk masuk ke Stasiun Kereta Api Bogor .Hasil dari penelitian terdiri dari 3 solusi. Solusi pertama adalah melakukan modifikasi area antri. Solusi kedua adalah menambah jumlah loket tiket THB. Solusi ketiga adalah menambahkan lokasi pintu masuk tambahan pada area park and ride.

---

The arrival of passengers at tap fare gates and ticket selling facilities has an unpredictable and fluctuated numbers which causing a long passengers queue at ticket selling facilities everyday and make an uncomfortable passengers circulation to entrance the station. A long passengers queue indicating that the existing condition has exceed the allowing capacity. KAI want to increase KRL passengers from 413.000 each day to 1,2 million, more than 100% from existing condition, solution to fix the existing condition area important to reach KAI target in 2019.

The study consist of 3 solution scheme. First scheme is using queueing theory to identify performances of queueing facilities. Second scheme is to modificate the queueing area of ticket selling facilities. Third scheme is to adding an extra entrance facilitites by interviewing the passengers to obtain origin access and opinion from passengers to enter Bogor Train Station.

The results consist 3 difference solutions. First solution is to modified the queueing line by increasing the queueing area and modificate the queue circulation to rise the queueing area capacity. Second solution is to adding extra queueing facilities to minimize the length and waiting time of the queue. Third solution is adding an extra entrance gate location at park and ride area, base on the group of passenger?s origin area, to reduce cumulation of queueing passengers at existing entrance which providing simplicity for passengers to reach the station."

"Setu Babakan dan Situ Jatijajar merupakan destinasi wisata alam yang didalamnya memiliki fasilitas wisata dan daya tarik wisata yang perlu dikembangkan guna menaikkan kunjungan wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola persebaran fasilitas wisata yang terbentuk dan pengembangan fasilitas wisata yang terjadi pada Setu Babakan dan  Situ Jatijajar tahun 2018-2022 serta menganalisis pengaruh pengembangan fasilitas wisata terhadap kunjungan wisatawan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis statistik dan analisis spasial dengan pola keruangan mengelompok (clustered), acak (random), seragam (uniform). Hasil penelitian menunjukkan  bahwa hampir keseluruhan fasilitas wisata seperti di Setu Babakan dan Situ Jatijajar memiliki pola persebaran yang acak (random), kecuali pada fasilitas sekunder dengan pola mengelompok. Adanya peningkatan jumlah wisatawan tersebut sejalan dengan adanya fasilitas wisata yang mulai dikembangkan oleh pihak pengelola termasuk event attractionnya, asal wisatawan, serta frekuensi kunjungan. Dari peningkatan jumlah wisatawan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengembangan fasilitas wisata di Setu Babakan dan Situ Jatijajar sangat membawa pengaruh yang baik dalam hal peningkatan jumlah kunjungan.......Setu Babakan and Situ Jatijajar are natural tourist destinations which have tourist facilities and tourist attractions that need to be developed to increase tourist visits. This study aims to analyze the pattern of distribution of tourism facilities formed and the development of tourist facilities that occurred in Setu Babakan and Situ Jatijajar in 2018-2022 and to analyze the effect of the development of tourist facilities on tourist visits. The research method used is statistical analysis and spatial analysis with clustered, random, and uniform spatial patterns. The results showed that almost all tourist facilities such as in Setu Babakan and Situ Jatijajar had a random distribution pattern, except for secondary facilities with clustered patterns. The increase in the number of tourists is in line with the existence of tourist facilities that have begun to be developed by the management including the event attractions, the origin of tourists, and the frequency of visits. From the increase in the number of tourists, it can be said that the development of tourist facilities in Setu Babakan and Situ Jatijajar has had a very good influence in terms of increasing the number of visits."

"KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur berpotensi menimbulkan risiko fiskal yang dapat membebani dan mengganggu kesinambungan APBN. Risiko fiskal yang timbul dari KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur timbul dari hakikat kegiatan penyediaan dan/atau pembangunan infrastruktur yang lekat dengan risiko politik dan regulasi, usaha dan makroekonomi, serta teknis. Risiko fiskal yang tidak dikelola dan dikendalikan dapat mengganggu kesehatan keuangan dan kemampuan Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilangsungkan untuk mengkaji (1) risiko fiskal yang timbul dari pembangunan infrastruktur serta (2) dampak kebijakan pemberian fasilitas Dukungan Kelayakan terhadap pengelolaan risiko fiskal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) risiko fiskal dalam pembangunan infrastruktur lahir dari kewajiban kontinjensi pemerintah atas risiko pembangunan infrastruktur. Risiko fiskal lahir dari pemberian dukungan dan jaminan pemerintah serta tuntutan moral terhadap pemerintah terhadap risiko yang melekat pada kegiatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur. Risiko pada pembangunan infrastruktur sendiri ketidakpastian dalam tahapan pembangunan infrastruktur; dan (2) Dukungan Kelayakan sebagai kontribusi finansial terhadap sebagian biaya konstruksi yang diberikan Pemerintah kepada Swasata membantu Pemerintah mengelola risiko-risiko fiskal. Risiko fiskal yang dikelola oleh Dukungan Kelayakan antara lain meliputi risiko fiskal yang timbul dari kerentanan keuangan BUMN, pelaksanaan APBN, serta utang Pemerintah.......PPPs in Infrastructure Provision have the potential to create fiscal risks that can burden and disrupt the sustainability of the State Budget (APBN). Fiscal risks arising from PPPs in Infrastructure Provision arise from the nature of infrastructure provision and/or development activities which are closely related to political and regulatory, business, and macroeconomic, as well as technical risks. Fiscal risks that are not managed and controlled can interfere with financial health and the ability of the Government to execute public administration and public services. Upon this notion, the research was conducted to examine (1) fiscal risks arising from infrastructure development and (2) the impact of the policy of Viability Gap Fund facilities on fiscal risk management. The research method used in this research is juridical-normative which is arranged in an explanatory manner. The results of this study are: (1) fiscal risk in infrastructure development arises from the government's contingent liability upon infrastructure development risks. Fiscal risks arise from the provision of government support and guarantees as well as moral expectation on the government against risks inherent in infrastructure provision and development activities. The risk in infrastructure development itself arises from uncertainty at various stages of infrastructure development; and (2) Viability Gap Fund as a financial contribution provided by the Government to the private sector that covers partial construction costs helps the Government in managing fiscal risks. Fiscal risks that are managed by Viability Gap Fund encompass fiscal risks arising from the financial vulnerability of SOEs, implementation of the State Budget, and government debt."

"Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan utilitas publik milik negara, memainkan peran penting dalam kelistrikan di Indonesia. Dalam konteks restrukturisasi, perjanjian kontraktual utang menjadi acuan dan untuk itu klausul-klausul yang tertulis sangatlah berpengaruh. Salah satu klausul yang paling penting dalam kontraktual adalah klausul pari passu. Namun saat ini PLN belum mengimplementasikan konsep pari passu yang sudah diperbarui oleh IMF, dan masih menerapkan konsep pembayaran ratable kepada setiap krediturnya. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana menerapkan konsep baru dengan menunjukkan kebutuhan organisasi, serta bagaimana dampak dari implementasi konsep tersebut. Dengan menggunakan metode Kotter's 8-Step Change Model, memberikan hasil cara penerapan konsep pari passu baru yang detail dan relevan untuk diaplikasikan di PLN.......As a state-owned public utility, Perusahaan Listrik Negara (PLN) is crucial to Indonesia provision of energy. The debt contractual agreement becomes a reference in the context of restructuring, and for that reason, the written terms have a significant impact. The pari passu provision is among the most significant parts of the contract. However, as of right now, PLN is still using the ratable payments to creditors idea rather than the pari passu concept that has been modified by the IMF. By demonstrating the demands of the organization and the effects of applying the idea, the research aims to demonstrate methods to implement a new concept. It offers findings to suggest implementing the new pari passu idea, which is comprehensive and applicable to PT PLN, by applying Kotter's 8-Step Change Model technique."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan energi rumah tangga di Indonesia. Studi ini menggunakan data Susenas dan Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018. Variabel kemiskinan energi diukur menggunakan konsep deprivasi serta pendekatan multidimensional yang disusun dari lima dimensi dan enam indikator, yaitu: bahan bakar utama memasak, polusi udara dalam ruangan, penerangan, kepemilikian peralatan rumah tangga, dan perangkat penunjang layanan dasar seperti pendidikan, hiburan, dan komunikasi. Variabel inklusi keuangan juga diukur menggunakan pendekatan multidimensional berdasarkan aksesbilitas rumah tangga terhadap layanan keuangan meliputi akses ke lembaga keuangan seperti bank, kredit, dan asuransi. Estimasi pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan energi dilakukan dengan metode Two Stage Least Square (2SLS), menggunakan jarak rumah tangga ke fasilitas keuangan terdekat sebagai variabel instrumen untuk mengatasi masalah endogenitas dalam menjelaskan hubungan kausal antara inklusi keuangan dan kemiskinan energi rumah tangga. Dalam studi ini, salah satu mekanisme potensial yang digunakan adalah melalui pendapatan perkapita rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum inklusi keuangan berdampak negatif terhadap kemiskinan energi. Aksesbilitas rumah tangga terhadap layanan keuangan berkontribusi dalam mengurangi kecenderungan rumah tangga mengalami kondisi miskin energi.......This study aims to examines the effect of financial inclusion on household energy poverty in Indonesia. This study uses data from the Susenas and Village Potential Data Collection (Podes) in 2018. The energy poverty variable is measured using deprivation concept and multidimensional approached with five dimensions and six indicators. These five dimensions are cooking, lighting, connected household appliance, entertainment/education and communication. Financial inclusion also be measured using multidimensional approached based on household acces to financial institution like acces to bank, loans, and insurance. Estimation of financial inclusion effect on energy poverty using Two Stage Least Square (2SLS) method with distance to nearest financial institutions as instrument variable (IV) to overcome endogenity issue in causal relationship between financial inclusion and energy poverty . In this study, income per capita is employed as potential channel through which financial inclusion can influence energy poverty. Overall, we find that financial inclusion has a negative effect on household energy poverty. Household’s accesbility to financial institution services contribute to reduce household vulnerability to energy poverty."