Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kegagalan kudeta militer faksi Gulenis di Turki pada 15 Juli 2016. Adapun permasalahan yang dilihat adalah pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan kudeta militer faksi Gulenis di Turki 15 Juli 2016? dan kedua, bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi gagalnya kudeta militer faksi Gulenis di Turki 15 Juli 2016?. Dalam mengalisis kasus di atas, peneliti menggunakan teori kudeta Edward Luttwak yang berbicara mengenai tahapan-tahapan suatu kudeta agar kudeta tersebut berhasil. Gagalnya kudeta dalam menjalankan tahapan tersebut akan menyebabkan gagalnya kudeta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun data-data dalam penelitian ini peneliti dapatkan melalui telaah dokumen dan literatur ilmiah serta juga melakukan wawancara. Temuan dari penelitian ini adalah, pertama, gagalnya kudeta militer faksi Gulenis ini disebabkan oleh gagalnya kelompok kudeta menangkap aktor kunci seperti Presiden Erdogan dan Perdana Menteri Binali Yildirim sehingga kedua tokoh tersebut berhasil memobilisasi massa untuk menolak kudeta. Kedua, adanya penolakan dari berbagai lapisan masyarakat Turki sehingga kelompok kudeta gagal dalam mendapatkan dukungan masyarakat atas kudeta yang dilakukan. Kedua faktor ini kemudian mempengaruhi gagalnya kudeta. Penelitian ini juga melihat adanya peran penting kemajuan teknologi seperti FaceTime dan media sosial yang mempengaruhi gagalnya kudeta karena FaceTime dan media sosial seperti Facebook dan Twitter dijadikan alat oleh Erdogan dan Binali Yildirim untuk berkomunikasi dan mengajak masyarakat menolak upaya kudeta. Media sosial juga dijadikan oleh masyarakat Turki sebagai sumber informasi tentang kudeta dan alat untuk menyebarkan aksi penolakan terhadap kudeta. Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya menangkap aktor kunci seperti aktor pemerintahan dan militer dalam suatu kudeta disamping juga menguasai tempat-tempat strategis serta kelompok kudeta juga harus mendapatkan dukungan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat agar suatu kudeta berhasil dijalankan. Di sini juga penelitian ini menegaskan pentingnya menguasi perkembangan teknologi dan media sosial untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kudeta yang dijalankan.

---

ABSTRACT This study discusses about the failure of military coup of Gulenist faction in Turkey on July 15, 2016. The observed problems are what factors that led to the failure of the military coup of Gulenist faction in Turkey were and how these factors affect the collapse of the Gulenist military coup did. The researcher uses Edward Luttwak 39 s coup theory which speaks about the stages of a coup in order for the coup to succeed to analyze this case. Furthermore, a case study approaches with qualitative research methods are used in this study. The data in this study research were done by literature reviews and interviews. The result showed that the failure of the Gulenist military coup d 39 etat was caused by the failure of the coup group to arrest the key actor such as President Erdogan and Prime Minister Binali Yildirim so that the two figures succeeded in mobilizing the mass to decline the coup. Moreover, there was some refusal from various Turkish society so that the coup group failed to gain public support. Technological advances such as FaceTime and social media also have an important role that affected the failure of the coup. FaceTime and social media such as Facebook and Twitter were used as tools by Erdogan and Binali Yildirim to communicate and invite people to decline the coup attempt. Social media was also used by Turkish society as a source of information and a tool to spread action against the coup d 39 etat. In conclusion, this study confirms that the importance of arresting key actor such as government and military actors in a coup while dominates the strategic places. The coup group must also have public support to get a successful coup. The study also emphasizes the importance of technology and social media to influence society about the coup."

"Tulisan ini berusaha menganalisis penyebab faksionalisme di PAN tahun 2020. Temuan menunjukkan faksionalisme disebabkan oleh kombinasi dua faktor, yakni kebijakan mengenai pilihan koalisi pasca Pilpres 2019 dan personalisasi elit di dalam partai. Untuk memperoleh data, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam sejumlah pengurus DPP PAN, serta mengumpulkan dokumen dari media, penelitian sebelumnya, dan dokumen internal partai. Pilihan koalisi PAN terbagi menjadi tiga faktor kunci. Pertama, pragmatisme untuk memaksimalkan kekuasaan (office-seeking) secara instrumental dengan mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Pragmatisme juga disebabkan faktor historis PAN tidak pernah menjadi partai oposisi. Kedua, faktor ideologis terkait upaya elit partai untuk mengembalikan PAN ke ideologi tengah berdasarkan evaluasi hasil pemilu 2019 dimana kedekatan PAN dengan Islam konservatif gagal mendongkrak perolehan suara. Ketiga, adanya intervensi rezim melalui ancaman kriminalisasi hukum terhadap beberapa kader PAN. Faktor penguat adanya faksionalisasi intra partai juga disebabkan personalisasi politik Amien Rais. Amien berperan penting melalui pengaruh pribadi dirinya yang membawa PAN menjadi oposisi Jokowi meski tidak melalui keputusan formal partai. Perpecahan semakin meluas disebabkan dukungan Amien Rais terhadap pencalonan Mulfachri Harahap di Kongres sebagai bentuk perlawanan kebijakan partai yang bergabung kepada koalisi pemerintah. Personalisasi ini juga berkembang pada upaya penguatan figur Amien Rais di dalam partai dengan mencalonkan Hanafi menjadi calon Sekjen PAN. Faksionalisme ini menunjukkan anomali yang signifikan sepanjang terbentuknya PAN, yaitu peran Amien Rais yang memudar terkait kekalahan Mulfachri Harahap di Kongres 2020.......This paper seeks to analyze the causes of factionalism in the PAN in 2020. The findings show that factionalism is caused by a combination of two factors, namely policies regarding the choice of coalition after the 2019 presidential election and the personalization of elites within the party. To obtain data, the authors used qualitative research by conducting in-depth interviews with a number of DPP PAN officials, as well as collecting documents from the media, previous research, and internal party documents. The choice of the PAN coalition is divided into three key factors. First, pragmatism to maximize power (office-seeking) instrumentally by influencing policies that will be issued by the government. Pragmatism is also due to the historical factor that PAN has never been an opposition party. Second, ideological factors related to the efforts of party elites to return PAN to a centrist ideology based on the evaluation of the 2019 election results where PAN's proximity to conservative Islam failed to boost vote gains. Third, there was regime intervention through the threat of legal criminalization of several PAN cadres. The reinforcing factor for intra-party factionalization is also due to Amien Rais' political personalization. Amien played an important role through his personal influence which brought PAN into Jokowi's opposition although not through a formal party decision. The split is widening due to Amien Rais' support for Mulfachri Harahap's candidacy in Congress as a form of opposition to the policies of parties joining the government coalition. This personalization also developed in efforts to strengthen the figure of Amien Rais in the party by nominating Hanafi as a candidate for Secretary General of PAN. This factionalism shows a significant anomaly throughout the formation of PAN, namely the waning role of Amien Rais regarding the defeat of Mulfachri Harahap in the 2020 Congress."

"ABSTRAKPemahaman atas dimensi transendensi yang diartikan sebagai suatu relasi vertikal dari manusia terhadap Tuhan, telah menghilangkan makna subjektivitas dari diri manusia. Kesadaran dan kebebasan tidak dipandang serius sebagai bagian dalam eksistensi manusia di dunia. Skripsi ini merupakan sebuah telaah kritis terhadap gagasan atas dimensi transendensi yang syarat dengan aspek Teologi. Melalui Jean Paul Sartre, pemahaman atas dimensi transendensi manusia akan dikembalikan kepada manusia dalam usahanya untuk melampaui pengalaman empiris sebagai subjek yang otonom. Konsep transendensi manusia kemudian akan dipahami dari perspektif subjek itu sendiri dengan kemampuannya untuk melampaui pengalaman aktual lewat kesadaran yang bertransendensi.

---

ABSTRACT

An understanding of the human transcendence dimension which is defined as a vertical relations from man to God, it has eliminated the meaning of subjectivity from the man itself. Consciousness and freedom is not taken seriously as a part of human existence in the world. This thesis is a critical analyzes from the idea of human transcendence dimension in terms of the theological aspects. Through Jean Paul Sartre, the understanding of human transcendence dimension will be returned to man with his effort to transcend the empirical experience as the autonomous subject. The concept of human transcendence then will be conceived from perspective of the subject itself with its ability to surpass his actual experience through the transcendence of consciousness."