Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa karakteristik Hukum Acara Tata Usaha Negara yang membedakannya dari Hukum Acara Perdata, antara lain adalah adanya asas prae sumptio justae causa dan asas erga omnes. Bahwa dalam hukum acara perdata demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum, dan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap berlaku bagi siapa saja, bukan hanya bagi pihak yang bersengketa. Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 49/G/2011/PTUN.JKT, penerapan asas erga omnes terhadap pihak yang disebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, dan penyimpangan atas asas prae sumptio justae causa dengan diterbitkannya penetapan penundaan pelaksanaan atas Keputusan Menteri Keputusan Menteri Kominfo Nomor 456A/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Besaran dan waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler di Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas di Pita Frekuensi Radio 800 MHz dan Surat Nomor: 85/O/DJSDPPI. 3/KOMINFO/1/2011 perihal tagihan kekurangan biaya hak penggunaan ISR untuk periode tahun 2009 dan 2010, menimbulkan potensi kerugian negara dan kerugian keuangan negara.

---

Some characteristic of the administrative law which distinguishes them from private law, were the principles prae sumptio justae causa and erga omnes principle. That in the administrative law, for legal certainty any decision issued an administration country according to law, must be considered the true hence enforceable more advanced for yet to be proved otherwise and expressed by judge as the decision is against the law trial judge ruling and an administration countries that has a fixed law applies to anyone, not only to party to the dispute.

Based on an examination of the Adminstration Court Number 49/G/2011/PTUN.JKT, application of principle of erga omnes towards the party that referred to in the decision the State sued, and irregularities on the basis of prae sumptio justae causa with publication delays implementation of the assignment of Ministerial Decisions Decision the Minister Requested Number 456A/PER/M.KOMINFO/12/2010 on The Quantity and Time of Payment of The Costs of The Use of Radio Frequency Spectrum Band Permission (IPSFR) for Cellular Mobile Network Provider in the Radio frequency Bands 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz and Local Fixed Network Provider Without A Cable With Limited Mobility at 800 MHz Radio Frequency Bands and the letter number: 85/O/DJ-SDPPI. 3/KOMINFO/1/2011 subject Deficiency Payment for the ISR for the period of 2009 and 2010, leading to a potential loss of State and financial loss to the State."

"Skripsi ini membahas mengenai proses administrasi retribusi pasar yang terdiri dari identifikasi, penetapan/ penilaian, dan pemungutan. Identifikasi subjek dan objek retribusi pasar dilakukan melalui terjun lapangan. Penetapan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005. Observasi dilakukan ke Pasar Kranji Baru dan Pasar Bintara untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Dalam melakukan proses administrasi tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan. Permasalahan tersebut berasal dari internal Dinas Perekonomian Rakyat dan eksternal seperti pelanggaran oleh pedagang serta bencana alam. Penelitian ini merupakan penelitian positivis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pendapatan daerah oleh James Mcmaster dan Nick Devas. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu dalam melakukan proses administrasi retribusi pasar masih tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Setelah penelitian selesai dilakukan, menghasilkan rekomendasi kepada pengelola pasar untuk dapat menegakkan hukum bagi para pelanggar baik itu dari petugas maupun kepada para pedagang. ......This thesis discusses about the market charges administrative process which consists of the identification, assessment, and collection. The administrators have identified subject and object of market charges through field research. The assesment of market charges is based on local regulation number 08, 2005. Observations carried out to Kranji Baru market and Bintara market to know how the collection of market charges. In conducting the administrative process was found several problems that hinder the achievement of goals. The problems come from an internal of Department of Citizen's Economy and an external such as violations by the merchants as well as natural disaster. This study is a positivist research by using descriptive research type. The theory used is the theory of local revenue administration by James McMaster and Nick Devas. The result from this research is in the process of administration is still not in accordance with the regulations. After research is completed, resulting in a recommendation to the market administrator to be able to enforce the law for offenders both of officers and to the merchants."

"Tesis ini membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta proses penerimaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Kementerian Komunikasi dan lnformatika. Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan proses analisis pada deskripsi yang dipaparkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat masalah pada proses Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Mulai dari pembayaran yang tidak mencantumkan nama lembaga penyiaran, sampai dengan pihak bank yang sulit untuk dimintakan kerjasamanya. Beberapa saran yang diberikan adalah dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh terhadap para wajib bayar mengenai kelengkapan sewaktu melakukan pembayaran, percepatan proses penyelesaian Sistem lnformasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3), hingga kemungkinan untuk mencari altematif bank pengganti yang lain sebagai mitra kerja yang bam.......This thesis discusses the laws and regulations governing the type and rate of State Revenue (non-tax revenues) as well as the process of license for broadcasting nontax revenue in the Ministry of Communications and Information Technology. The form of this research is descriptive analytical study with the analysis presented in the description. The results of this study concluded that there are some problem in the process of receiving nontax revenue from the license for broadcasting. Starting from the payments that do not include the name of broadcasting organizations, up to the bank that it is difficult to request their cooperation. Some of the advice given is to disseminate a more intensive and thorough information when making payments, accelerating the process of completing the Management Information Systems for Operation and Licensing of Broadcasting, to the possibility to find an alternative replacement for other bank as a new partner."

"Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Bentuk Pemberian Biaya Operasional Pencapaian Target Dan Pemberian Operasional Intensifikasi PNBP Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Tesis ini lebih menitikberatkan pada pembahasan terkait status dari Biaya Operasional Pencapaian Target Dan Pemberian Operasional Intensifikasi PNBP, apakah biaya-biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tunjangan dan apakah penggunaan dana PNBP bisa digunakan untuk pembayaran tunjangan.

---

This thesis discusses the types of legislation governing the management of non tax revenues in particular use of Non Tax State Revenue Fund non tax revenues in the form of Giving And Granting Of Operational Target Achievements And Operating Costs Intensification At Ministry of Communications and Information Technology This thesis is focused on the discussion regarding the status of Giving And Granting Of Operational Target Achievements And Operating Costs Intensification whether these costs can be categorized as a form of allowances and whether the use of non tax revenues could be used to fund the payment of benefits."